2. • Setelah membaca informasi dari berbagai literatur, peserta didik mampu
menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak
kemerdekaan hingga masa reformasi secara kronologis.
• Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan dampak
perubahan dan kesinambungan sejak masa kemerdekaan hingga masa
reformasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia dengan cermat.
• Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis secara kronologis
perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia sejak masa
kemerdekaan hingga masa reformasi.
• Setelah melakukan pengamatan dan evaluasi, peserta didik mampu
menyajikan majalah dinding mengenai perkembangan kehidupan
masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi
dengan baik.
Tujuan Pembelajaran
5. Penyusunan naskah proklamasi
di kediaman Laksamana Maeda
Pembacaan naskah
proklamasi
Soekarno
Moh. Hatta
Ahmad
Soebardjo.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Peristiwa
Rengasdengklok
6. Pembentukan Pemerintahan Daerah
Sidang kedua PPKI pada
19 Agustus 1945 menetapkan
delapan provinsi di Republik
Indonesia yang dikepalai seorang
gubernur.
Sumatra, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Sunda Kecil, Nusa
Tenggara, Maluku,
Sulawesi, dan
Kalimantan/Borneo.
7. Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden
Pada sidang pertama PPKI pada
18 Agustus 1945 dilakukan
pemilihan presiden dan wakil
presiden secara aklamasi.
Otto Iskandardinata
mengusulkan Soekarno dan
Moh. Hatta sebagai pasangan
presiden dan wakil presiden.
Soekarno dan Moh. Hatta
ditetapkan sebagai presiden
dan wakil presiden Republik
Indonesia.
Pembentukan
Departemen/Kementerian
• Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus
1945 membentuk kementerian atau
departemen, yaitu 12 kementerian
yang menjadi kabinet pertama
Republik Indonesia.
8. Pembentukan Komite
Nasional Indonesia
Pusat (KNIP)
• Pada 22 Agustus 1945 PPKI
mengadakan sidang ketiga yang
menghasilkan pembentukan Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP
diketuai oleh Mr. Kasman
Singodimedjo. Di tingkat daerah
dinamakan Komite Nasional
Indonesia Daerah (KNID).
Pembentukan Badan
Keamanan Rakyat (BKR)
• Pada 22 Agustus 1945 dibentuk
Badan Keamanan Rakyat (BKR).
BKR dipimpin oleh Kolonel
Soedirman.
• Pada 5 Oktober 1945 BKR berganti
nama menjadi Tentara Keamanan
Raktyat (TKR). TKR merupkan cikal
bakal Tentara Nasional Indonesia
(TNI).
9. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Perjuangan Fisik
Pertempuran bersenjata
antara pasukan Sekutu dan
rakyat Indonesia
Pertempuran Surabaya,
Pertempuran Lima Hari di
Semarang, Pertempuran
Ambarawa, Bandung
Lautan Api, dan
Pertempuran Medan Area
Perjuangan Diplomasi
Perundingan dengan
pemerintah Belanda
Perundingan Linggajati,
Renville, Roem-Royen, dan
Konferensi Meja Bundar.
11. • Sebagai negara yang baru
merdeka, Indonesia tidak
memiliki kas negara.
• Meningkatnya inflasi dan
blokade ekonomi oleh
Belanda.
• Mengeluarkan kebijakan
ekonomi antara lain
melakukan program
pinjaman nasional,
melakukan diplomasi
beras dengan India, dan
mengadakan hubungan
dagang langsung dengan
negara lain.
Kehidupan ekonomi Kehidupan pendidikan
• Memperbaiki sistem
pendidikan dengan
membentuk Panitia Penyelidik
Pengajaran Republik Indonesia
yang diketuai Ki Hajar
Dewantara.
• Tujuan dibentuknya panitia ini
adalah meneliti dan
merumuskan masalah-
masalah pengajaran.
• Menyusun sistem pendidikan
baru yaitu pendidikan
merdeka. Tujuannya adalah
mendidik anak-anak menjadi
warga negara yang diharapkan
memberikan pengetahuannya
kepada negara.
Kehidupan Pada Awal Kemerdekaan
12. • Terjadi diskriminasi sosial
dalam kehidupan
masyarakat Indonesia.
• Masyarakat Indonesia
menempati lapisan sosial
rendah. Kondisi ini
menyebabkan perbedaan
hak yang diterima oleh
masyarakat Indonesia.
Kehidupan sosial Kehidupan budaya
• Seni sastra dan seni lukis
merupakan budaya yang
menonjol pada masa awal
kemerdekaan. Berdirinya Balai
Pustaka pada awal
kemerdekaan menjadi
pendorong perkembangan
bahasa dan sastra Indonesia.
• Pada awal kemerdekaan muncul
karya sastra angkatan ’45.
Sebagian besar karya sastra
pada angkatan ini bercerita
tentang perjuangan merebut
kemerdekaan.
Kehidupan Pada Awal Kemerdekaan
13. Sistem pemerintahan
yaitu parlementer.
Kedudukan presiden
sebagai kepala
negara.
Kepala pemerintahan
dipegang perdana
menteri sekaligus
memimpin kabinet.
Perkembangan Politik
Masa Demokrasi Liberal
14. • Menganut sistem multipartai, misalnya Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ,
Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI.
• Pemilu tahun 1955 sebagai pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan
dalam dua tahap. Pertama, tanggal 29 September 1955 untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Kedua, tanggal 15
Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Dewan
Pembentuk Undang-Undang Dasar).
Sistem Kepartaian dan Pemilu 1955
15. Konferensi Asia-Afrika
• Konferensi Asia–Afrika (KAA) berlangsung pada 18–24 April 1955
di Bandung, Indonesia yang dihadiri 29 negara (sebagian besar
baru merdeka).
• KAA menjadi awal terbentuknya organisasi Gerakan Non-Blok
(GNB). Keberhasilan KAA menyebabkan Indonesia memperoleh
dukungan pembebasan Irian Barat dari Belanda.
16. Deklarasi Djuanda
• Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu
pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 (Ordonantie 1939). Laut teritorial
Indonesia lebarnya tiga mil dari garis pantai.
• Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Indonesia menganut prinsip-prinsip
negara kepulauan (archipelago state). Lautan di sekitar Indonesia
menjadi bagian wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.
17. Pemberontakan Angkatan Perang
Ratu Adil (APRA)
• Terjadi pada 23 Januari 1950 di
Bandung dipimpin Kapten Westerling.
Pemberontakan APRA dilatarbelakangi
pembentukan Angkatan Perang
Republik Indonesia Serikat (APRIS).
Ancaman Disintegrasi Bangsa
Pemberontakan Republik
Maluku Selatan (RMS)
• Pemberontakan RMS dipimpin
Christian Robert Steven Soumokil
karena menolak integrasi Negara
Indonesia Timur dengan Republik
Indonesia. RMS menginginkan
kemerdekaan dan melepaskan diri
dari wilayah Indonesia.
18. Pemberontakan Andi Aziz
• Pada 30 Maret 1950 pasukan Kapten
Andi Azis bergabung dengan APRIS.
Andi Azis menolak kedatangan
pasukan TNI dari Jakarta yang
dipimpin Mayor H.V. Worang.
• Andi Azis membentuk ”Pasukan
Bebas” untuk menyerang dan
menduduki markas TNI di Makassar.
Pemberontakan PRRI/
Permesta
• Adanya kecemburuan
pemerintah di daerah terhadap
pemerintah pusat sehingga
memberontak dengan diawali
pembentukan dewan daerah.
• Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin Letkol Ahmad Husein, Dewan Gajah
di Sumatra Utara dipimpin Kolonel Simbolon, dan Dewan Garuda di Sumatra
Selatan dipimpin Letkol Barlian.
19. • Memberlakukan sistem ekonomi Ali–Baba;
• Menerapkan sistem ekonomi Gerakan Benteng
• Menasionalisasi De Javasche Bank
• Melaksanakan pemotongan nilai mata uang
(sanering)
• Melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda
melalui forum Finansial Ekonomi (Finek)
• Melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun
(RPLT)
Kehidupan
ekonomi
Kehidupan pada Masa Demokrasi Liberal
20. Kehidupan
Budaya
• Pada 1950 perkembangan sastra
memiliki ciri-ciri sama dengan tahun-
tahun sebelumnya. Sebagian besar
pengarangnya yaitu tokoh-tokoh sastra
periode sebelumnya.
• Karya sastra Indonesia pada 1950-an
ditandai munculnya tema kegetiran
yang terjadi pada zaman revolusi dan
Perang Kemerdekaan. Sastrawan
pada era 1950 antara lain Pramoedya
Ananta Toer dan Abdul Muis.
23. Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin
• Bebas Aktif
Sistem Politik
• Oldefo dan nefo
• Politik mercusuar
• Keterlibatan dengan
gerakan NonBlok.
Penyimpangan
dalam Politik
24. Konfrontasi dengan Malaysia
Konfrontasi disebabkan
pembentukan Federasi Malaysia,
proyek neokolonialisme Inggris
yang membahayakan eksistensi
Indonesia dan negara Nefo.
Pada 3 Mei 1963 Presiden
Soekarno mengumumkan Dwi
Komando Rakyat (Dwikora).
27. • Proyek mercusuar menyebabkan
kegiatan ekonomi menurun dan
defisit anggaran. Inflasi sangat
tinggi mencapai 400–700%.
• Pemerintah membentuk Badan
Perancang Pembangunan Nasional
(Bappenas), mendevaluasi mata
uang rupiah, menghimpun dana
revolusi, dan menyelenggarakan
Deklarasi Ekonomi.
Kehidupan ekonomi
• Pemerintah gagal menciptakan
kesejahteraan masyarakat.
• Biaya kebutuhan hidup meningkat
karena sebagian penduduk
Indonesia masih melakukan barter.
Kehidupan sosial • Sejak tahun 1959 di bawah
koordinasi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Prof. Dr. Prijono,
pemerintah menyusun kebijakan
Sapta Usaha Tama.
• Pemerintah meningkatkan
partisipasi pendidikan tinggi dengan
mendirikan universitas baru di setiap
ibu kota provinsi.
Kehidupan pendidikan
• Presiden Soekarno membatasi
kebebasan berkreasi di bidang
budaya atas dasar program nation
and character building sebagai upaya
pencarian jati.
• Kepentingan politik terlalu jauh
mencampuri bidang kesenian
maupun kesusastraan.
Kehidupan budaya
28. Lahirnya Orde Baru
• Pada Juni 1966
MPRS mengeluarkan
Ketetapan Nomor
IX/MPRS/1966
untuk mengukuhkan
kedudukan
Supersemar.
Masa Orde Baru
29. • Pada Juni 1965 Presiden Soekarno menyampaikan pidato
pertanggungjawabannya sebagai presiden dalam sidang umum MPRS
yang dikenal dengan pidato Nawaksara. Pidato tersebut ditolak MPRS
karena tidak menyinggung masalah G 30 S/PKI 1965.
• Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno kembali menyampaikan
pidato pertanggungjawaban di hadapan anggota MPRS dan DPR-GR.
Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI Nomor
1/Pres/1967 dan diberi nama ”Pelengkap Nawaksara”. MPRS juga
menolak pidato pertanggungjawaban tersebut.
Penolakan Pidato Nawaksara
30. Pelantikan Soeharto sebagai Pejabat Presiden
Pada 7–12 Maret 1967 MPRS
mengadakan sidang istimewa yang
menghasilkan Ketetapan Nomor
XXXIII/MPRS/1967. MPRS menarik
mandat Presiden Soekarno atas
segala kekuasaannya.
MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah
setahun sebagai pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik
Indonesia berdasarkan Ketetapan Nomor XLIV/MPRS/1968. Presiden Soeharto
resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968.
31. Penataan Stabilitas Politik
Upaya pemerintah Orde Baru untuk
menciptakan stabilitas politik yaitu
normalisasi hubungan Indonesia-
Malaysia, memprakarsai pembentukan
ASEAN, dan masuk kembali menjadi
anggota PBB.
Pelaksanaan dwifungsi
ABRI
• Dwifungsi ABRI merupakan konsep
yang membentuk hubungan
harmonis antara militer dan sipil.
Peran anggota ABRI dalam bidang
militer harus seimbang dengan
perannya sebagai warga negara
dalam bidang sosial dan politik.
• Pada masa Orde Baru banyak
anggota militer yang menjadi
pejabat sipil, seperti menjadi kepala
daerah atau anggota DPR/MPR.
Keadaan ini sebagai dampak
pelaksanaan dwifungsi ABRI pada
masa Orde Baru.
32. Penyederhanaan Partai Politik dan Pemilu
• Pemilu pada masa Orde Baru diselenggarakan pada 1971, 1977, 1982, 1987,
1992, dan 1997. Menjelang pemilu 1977 pemerintah mengambil kebijakan fusi
partai untuk menyederhanakan partai politik dengan penggabungan partai-partai
yang memiliki kesamaan ideologi.
• Selama masa Orde Baru pemilu diikuti tiga partai yaitu Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya. Pada
pelaksanaan pemilu hingga 1997, Golkar selalu meraih suara terbanyak.
33. Pelaksanaan Program P4 dan BP7
• Program P4 disahkan MPR dan dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan
Pelaksanaan P4 (BP7).
• BP7 bertugas mengoordinasi pelaksanaan penataran P4.
• Penataran P4 wajib diikuti masyarakat dan bertujuan membentuk
pemahaman yang sama mengenai Demokrasi Pancasila.
34. Kerja Sama dengan Luar Negeri
• Pada periode awal Orde Baru hampir semua aturan dan kebijakan ekonomi
dirancang lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank dunia, IGGI, dan
konsultan asing.
• Kondisi ini menyebabkan modal asing mengalir deras ke Indonesia dan banyak
perusahaan asing berdiri di Indonesia.
• Pintu masuk kehadiran kekuatan ekonomi asing adalah adanya persetujuan
utang pemerintah Indonesia terus-menerus.
35. Pelaksanaan Pembangunan Nasional
• Pembangunan pada masa Orde Baru diwarnai dengan investasi asing di
Indonesia yang dipermudah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.
• Prestasi Orde Baru yang fenomenal adalah terciptanya swasembada beras
pada periode 1980-an. Usaha mencapai swasembada beras berlangsung
selama Pelita I dan Pelita II.
• Pembangunan nasional
Indonesia berpedoman pada
Trilogi Pembangunan dan
Delapan Jalur Pemerataan.
Inti kedua pedoman adalah
mencapai kesejahteraan bagi
semua lapisan masyarakat.
36. Kehidupan Sosial Ekonomi, Budaya, dan Pendidikan
pada masa Orde Baru
Sosial Budaya
• Tercipta stabilitas politik dan rasa
aman bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
• Angka kemiskinan menurun, angka
kematian bayi menurun, dan
partisipasi pendidikan dasar
meningkat.
Pendidikan
• Melaksanakan Instruksi Presiden
(Inpres) Pendidikan Dasar.
• Adanya program Bebas Tiga Buta
(B3B) sejak 2 Mei 1984 dan
program Gerakan Orang Tua Asuh
(GNOTA).
• Adanya Gerakan Wajib Belajar
(Wajar) sembilan tahun.
Budaya
• Pengembangan budaya dan seni diarahkan pada usaha yang memperkuat
kepribadian sosial, kebanggaan, dan kesatuan nasional.
• Pemerintah meningkatkan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui
sekolah, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya.
• Muncul istilah Angkatan ’66 dalam dunia kesastraan Indonesia. Sastrawan periode ini
memiliki cita-cita memurnikan kembali Pancasila.
37. Lahirnya Gerakan Reformasi
Aksi Demonstrasi di Gedung
DPR/MPR
Enam agenda tuntutan gerakan
reformasi
1. Penegakan supremasi hukum
2. Pemberantasan KKN
3. Pengadilan Presiden Soeharto
dan kroni-kroninya
4. Amendemen konstitusi
5. Pencabutan dwifungsi ABRI
6. Pemberian otonomi daerah
Masa Reformasi
38. Perkembangan Politik pada Masa Reformasi
Penghapusan dwifungsi ABRI
Penetapan undang-undang
multipartai melalui Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1999
Pemilu tahun 2004 rakyat memilih presiden
dan wakil presiden Indonesia secara langsung
39. Kenaikan Harga BBM Penyaluran BLT
Privatisasi BUMN Pembangunan Infrastruktur
Perkembangan Ekonomi pada Masa Reformasi
40. Kehidupan Sosial
Kehidupan Sosial, Budaya, dan Pendidikan pada
Masa Reformasi
Kehidupan pendidikan
• Penetapan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
• Penerapan kurikulum 2004, 2006,
dan 2013.
• Penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini (PAUD).
• Program Sarjana Mengajar di
Daerah Terluar, Terdepan, dan
Tertinggal (SM3T).
Kehidupan budaya
