Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
UUD 1945 DAN PROKLAMASI
1. BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 atau disingkat UUD 1945
adalah hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia
saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal
18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 , di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan
sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada
tanggal 22 Juli 1959.
Pada kurun waktu tahun 1999-2002 , UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan
(amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia.
Proklamasi merupakan pengakuan bangsa Indonesia atas kebebasannya dari belenggu
para penjajah. Proklamasi Kemerdekaan banga Indonesia didapatkan dengan pengorbanan
dari para pahlawan.
Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks
proklamasi ditulis di ruang makan di laksamana Tadashi Maeda jln Imam Bonjol No 1. Para
penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad
Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir
B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang
menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama
bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17
Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain
Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul
10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks.
Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul
dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan
Barisan Pelopor.
2. I.2 Tujuan
Mengetahui dan memahami arti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
dan arti Proklamasi Kemerdekaan.
Mengetahui dan memahami pentingnya Undang-undang Dasar sebagai landasan
hukum bangsa Indonesia
Mengetahui dan memahami pentingnya Proklamasi atas berdirinya bangsa
Indonesia.
Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Proklamasi
Kemerdekaan.
I.3 Manfaat
Dapat mengetahui dan memahami arti dari Undang-undang Dasar negara Republik
Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan. Dan dapat mengamalkan nilai-nilai yang
terkandung dalam UUD 1945 dan Proklamasi Republik Indonesia.
3. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 atau disingkat UUD 1945
adalah hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia
saat ini.
1. Naskah Undang-Undang Dasar 1945
Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh
(16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49
ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2
ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat,
3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan
MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.
2. Sejarah Awal terbentuknya UUD 1945
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang
dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945.
Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir.
Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada
tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9
orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.
Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi
pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945
yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI).
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia
disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah
4. Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli
1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia.
3. Periode berlakunya UUD 1945
a. Periode berlakunya UUD 1945, 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949. Dalam kurun
waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia
sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
b. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 , 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus
1950. Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
c. Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959. Pada masa ini sistem
pemerintahan indonesia adalah parlementer.
d. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966. Karena situasi politik pada
Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik
sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden
Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan
kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang
Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.
e. Periode UUD 1945 Amandemen, Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah
dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan
perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di
tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat
menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat
penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan
negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan
negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan
bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan
UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau
selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta
mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
5. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang
ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD
1945
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD
1945
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD
1945
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD
1945
II.2 Proklamasi
Proklamasi merupakan pengakuan bangsa pernyataan bangsa Indonesia kepada diri
sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan terbebas dari
belenggu para penjajah. Proklamasi Kemerdekaan banga Indonesia didapatkan dengan
pengorbanan dari para pahlawan.
Dalam merumuskan dan mengumumkan proklamasi, terdapat tiga peristiwa penting
yang tidak dapat dipisahkan dari perumusan naskah proklamasi, yaitu peristiwa Rengas
Dengklok, Pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana
Muda Maeda, Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi.
1. Peristiwa Rengas Dengklok
Peristiwa Rengas Dengklok ditandai dengan aksi para pemuda pejuang, termasuk
Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan
kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, bersama Shodanco Singgih, salah
seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati
dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian
terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs.
Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno
bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun
risikonya.
2. Pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan
Laksamana Muda Maeda
Peristiwa Pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan
Laksamana Muda Maeda yaitu dimulai dari Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda
6. (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan
teks Proklamasi. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad
Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Dalam
merumuskan naskah proklamasi, Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu
berarti "transfer of power".
Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut
menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor
(Laut) Dr. Hermann Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di
Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno,
yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).
3. Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi.
Peristiwa pembacaan teks Proklamasi dimulai dari Perundingan antara golongan
muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di
laksamana Tadashi Maeda jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah
Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo.
Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M
Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani
teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di
kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo,
Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan
pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian
bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan
sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan
Pelopor.
7. BAB III
PEMBAHASAN
1 Hubungan Antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945
Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan
merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian Pembukaan
UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu
kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu
amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Makna Proklamasi Kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri
sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan-
tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu, telah
dirinci dan mendapat pertanggung jawaban dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat
dilihat pada :
1. Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan (“Kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”) mendapat penegasan dan penjelasan
pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.
2. Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan (“Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekuasaan dan lainlain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam
tempo yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang segera
harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan kedalam
pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu dapat pula disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi
atau hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun
Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Batang
Tubuh UUD 1945, namun antara keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah. Hal ini
dikarenakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang mendasar
(staatsfundamentalnorm) yang tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk
8. Negara. Untuk dapat dikatakan sebagai Pokok Kaidah Negara yang mendasar
(Staatsfundamentanorm) harus memiiliki unsur-unsur mutlak, antara lain:
1. Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu
pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk
menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar Negara yang dibentuknya.
2. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara, yaitu dasar tujuan Negara
baik tujuan umum maupun tujuan khusus, bentuk negara, dan dasar filsafat
Negara (asas kerokhanian Negara).
Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sub bab Suasana Kebathinan Konstitusi
Pertama di atas, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi unsur-unsur
sebagai Pokok Kaidah Negara yang mendasar (Staatsfundamentalnorm). Pembukaan UUD
1945 juga memiliki hakikat kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal dalam
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 yang
merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 memiliki sifat supel, artinya dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga
memungkinkan untuk dilakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan jaman.
Dengan demikian jika kita mencermati hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan
Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hubungan suatu kesatuan bulat, serta hubungan
antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan hubungan
langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan
yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang
Dasar 1945.
9. BAB IV
KESIMPULAN
Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan
suatu kesatuan bulat, serta hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh
UUD 1945 yang merupakan hubungan langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Proklamasi
Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu
kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Meskipun Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan
dengan Batang Tubuh UUD 1945, namun antara keduanya mempunyai kedudukan yang
terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara
yang mendasar (staatsfundamentalnorm) yang tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh
pembentuk Negara.
