SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
MATERI KELAS VIII 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
ANNAS DWI WAHYU KURNIAWAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN 
IDIOLOGI NEGARA. 
1.Pentingnya Idiologi bagi suatu Bangsa. 
2.Pentingnya dasar Negara bagi berdirinya suatu 
Negara.
Pengertian Idiologi ialah : 
 Idiologi berasal dari kata “ Idea “ dan “ Logy “ 
 Idea artinya >>> Cita – cita 
 Logy artinya >>> Pengetahuan,Ilmu,Paham. 
 Idiologi Ialah :
Apakah Idiologi penting bagi suatu 
bangsa dan Negara ? 
Jawab : >>> Sangat Penting ! 
Karena :
Apakah Dasar negara itu juga penting bagi 
suatu bangsa dan negara ? 
Jawab . >>> Sangat Penting ! 
Karena : 
 Sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan 
negara atau penyelenggaraan negara,
Pancasila di jadikan Sebagai 
Dasar Negara ? 
 Proses Perumusan Panca Sila sebagai Dasar Negara. 
Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir.Soekarno dalam sidang 
BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) 
pada tanggal 1 Juli 1945.BPUPKI dibentuk pd tgl.28 Mei 1945 pd tgl.29 Mei 
– 1 Juni 1945 mengadakan sidang I Membahas Dasar Negara RI. Pada sidang 
I,ada beberapa rumusan yaitu: 
 Rumusan Dari Muh.Yamin Pada tgl. 29 Mei 1945 mengusulkan ; 
1.Peri Kebangsaan 4. Peri Kerakyatan 
2.Peri Kemanusiaan 5. Kesejahteraan Rakyat. 
3.Peri Ketuhanan.
 Mr.Soepomo Pada tgl.31 Mei 1945 Mengusulkan: 
1. Persatuan 
2. Kebangsaan 
3. Keseimbangan lahir dan Batin 
4. Musyawarah 
5. Keadilan Rakyat.
 Ir, Soekarno pada Tgl.1 Juni 1945 
Mengusulkan : 
1. Kebangsaan 
2. Peri Kemanusiaan atau Internasionalisme 
3. Mufakat atau Demokrasi 
4. Kesejahteraan sosial 
5. Ketuhanan yang maha esa.
Nilai – Nilai Pancasila dalam Buku Negara 
Kertagama. 
 Nilai –nilai Pancasila sudah ada sejak masa kejayaan 
Kerajaan Mojopahit,yg diceritakan didalam Buku 
Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca.dan Buku 
Sotasoma Karangan Mpu Tantular. Pancasila 
Mempunyai arti Batu bersendi Lima ( Pancasila Krama 
) Meliputi : 
1) Tidak boleh Melakukan Kekerasan 
2) Tidak Boleh nencuri 
3) Tidak boleh berbohong 
4) Tidak Boleh Berjiwa dengki 
5) Tidak Boleh mabuk/minum-minuman keras.
Apakah Sila-sila dalam Pancasila dapat 
Jawab:>>>> Tidak 
Karena : 
1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan 
Utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan . 
2. Antara Sila yang satu dengan sila yang lain saling menjiwai 
dan dijiwai . 
dipisah-pisahkan ? 
Apa artinya Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ? 
ARTINYA 
1. Sistematika dan runtut - Sila-sila Pancasila tidak boleh ditukar balikkan 
urutanya. 
2.Kesatuan yang manuggal  antara sila yang satu dengan yang lain menyatu 
dan tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung dan melengkapi. 
3.Susunannya bertingkat - sila pertama merupakan dasar dari sila yang lain 
dan sila-sila saling menjiwai dan dijiwai
Apa alasannya bangsa Indonesia tidak memilih Ideologi negara lain yang 
sudah maju ? 
Jawab 
1.Karena Ideologi lain tidak cocok dengan nilai-nilai luhur 
budaya,dan kepribadian bangsa Indonesia. 
2.Ideologi negara lain tidak sesuai dengan sistem 
kemasyarakatan di Indonesia yang mempunyai keunikan. 
3.Bangsa Indonesia pernah menggunakan Ideologi yang 
dianut oleh negara lain ternyata tidak sesuai dengan cita-cita 
dan perjuangan bangsa Indonesia.
Apakah Nilai-nilai Pancasila diambil dari adat istiadat ; budaya 
/kebiasaan hidup sehari – hari masyarakat Indonesia ? 
YA ! 
CONTOHNYA 
a. Warisan Nenek moyang kita yang dulu masih 
dikembangkan oleh masyarakat sekarang; misal. 
Upacara Robok – robok, Upacara Naik 
Dango,Upacara membuka hutan dll >> Sila 1 . 
b. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan jangan 
sombong,bertutur kata yang sopan,menghargai & 
menghormati sesama,suka,tidak boleh menyakiti 
hati orang lain dll. >> Sila 2. 
c. Negara Indonesia berdiri karena ; 
– adanya Persatuan seluruh rakyat Indonesia, 
- adanya Rasa cinta kebangsaan dari bangsa Ind. 
- adanya rasa senasib dan sepenganggungan, 
d. Kebiasaan Masyarakat kita Misal: adanya Subak, 
Gotong Royong,rembuk deso,dll. 
e. Didalam masyarakat masih adanya sikap tolong 
menolong,membagi hasil kerja dengan adil dll.
NILAI –NILAI YANG TERKANDUNG 
DALAM SETIAP SILA – SILA 
PANCASILA 
1.Bahwa seluruh rakyat / bangsa Indonesia mengakui dan 
percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa,yaitu Tuhan yang 
menciptakan seluruh alam dan isinya. 
2.Negara menjamin kemerdekaan setiap WNI untuk memeluk 
serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya 
2.Kemanusiaan 
yang adil dan 
beradab 
1.Manusia berhak memenuhi keinginan, namun harus taat 
terhadap keterbatasan dan tanggung jawab sebagai 
manusia dalam masyarakat,bangsa dan negara. 
2.Negara menghargai dan melindungi setiap hak asasi 
manusia. 
3. Setiap Manusia diperlakukan sama derajat,harkat dan 
martabatnya. 
4.Menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan derajat. 
Sila I
3. PERSATUAN INDONESIA 
1. Negara Indonesia mengutamakan persatuan 
seluruh bangsa Indonesia. 
2. Setiap warga negara mengutamakan 
persatuan,kesatuan,demi kepenting an dan 
keselamatan bangsa dan negara. 
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 
4. Kerdakiaytaatsa nk eyapnegn tdinipgimanpi np roibleahd hi idkmana tg koelboinjagkasna naan dalam 
permusyawaratan / perwakilan 
1. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. 
2. Setiap warga negara mempunyai kedudukan ,hak,dan kwajiban 
yang sama. 
3. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan 
segala persoalan bersama. 
4. Rakyat dalam menjalankannya dilakukan melalui perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
1. Seluruh rakyat harus mendapatkan perlakuan yang adil disegala 
bidang kehidupan baik material maupun spiritual. 
2. Setiap manusia memiliki hak dan kwajiban yang sama untuk 
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara. 
3. Menghormati hak-hak orang lain,tidak bersifat hidup boros,tidak 
bergaya hidup mewah 
NILAI – NILAI DASAR 
APAKAH YANG 
TERKANDUNG DARI 
JAWAB : 1. NILAI KETUHANANP ANCASILA ? 
Misalnya : a. Hidup rukun dan damai antarumat beragama, 
b. Tidak memaksakan agama / kepercayaan kepada orang lain, 
c. Memberikan kebebasan dan kesempatan beribadah sesuai 
agamanya.
2. NILAI KEMANUSIAAN 
MISALNYA. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, 
2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, 
3. Berani membela kebenaran dan keadilan. 
3. NILAI PERSATUAN 
Misal: a. Cinta tanah air dan bangsa 
b. Rela berkorban demi tanah air dan bangsa. 
c.Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi & Gol. 
4. NILAI KERAKYATAN 
Misal : a. Ikut serta dalam Pemilu 
b. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, 
c. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi 
5. NILAI KEADILAN 
Misal : a. Suka bekerja keras, 
b. Selalu bersikap adil antar sesama 
c. Hidup sederhana
APAKAH FUNGSI DAN PERANAN PANCASILA BAGI BANGSA 
INDONESIA ? 
1. Pancasila sebagai dasar negara Republik 
Indonesia.- Dipergunakan sebagai dasar untuk 
mengatur pemerintahan negara dan 
penyelenggaraan negara 
2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 
Indonesia- Dipergunakan sebagai petunjuk hidup 
sehari-hari,artinya Pancasila dijadikan petunjuk arah 
semua kegiatan atau aktivitas didalam segala hal. 
3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia - 
Dipergunakan sebagai pendorong gerak serta 
membimbing untuk mewujudkan masyarakat 
Pancasila. 
4. Pancasila sebagai perjanjian luhur - 
Dipergunakan sebagai perekat pemersatu
Apakah alasan bangsa Indonesia mempertahankan 
Ideologi Pancasila ? 
1. Alasan Historis 
* Nilai – nilai Pancasila dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak 
sebelum negara Indonesia MemProklamasikan Kemerdekaan 
Indonesia, Nilai- nilai Luhur Budaya bangsa Indonesia al: Tepo 
seliro,suka bekerja keras, tolong menolong, gotong royong , 
ramah tamah. 
2. Alasan 
Sosiologis 
* Bangsa Indonesia telah meyakini akan kebenaran nilai-nilai 
Pancasila,apabila bangsa Indonesia tidak lagi meyakini kepada 
Pancasila ,maka bangsa Indonesia akan terjerumus pada 
Ideologi lain yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa 
Indonesia yang akhirnya Membahayakan persatuan& kesatuan. 
3. Alasan Ancaman 
Ideologi Lain . 
* Kita harus waspada terhadap ancaman Ideologi lain 
yang akan membahayakan Ideologi Pancasila,misalnya: 
Komunis,Liberalis. Maka kita harus mempertahankan 
dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari.
MEMAHAMI KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI 
INDONESIA 
1. Menjelaskan Pengertian Konstitusi . 
2. Menyebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di 
Indonesia Dan masa berlakunya. 
3. Menyebutkan Penyimpangan-penyimpangan 
terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Apakah yang dimaksud 
dengan Konstitusi ? 
Konstitusi Arti Luas : Keseluruhan peraturan negara 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis . 
Macam 
Konstitusi 
1. Konstitusi tertulis  UUD / 
Hukum Dasar. 
Misalnya : UUD 1945,Konstitusi RIS 
1949, UUD S 1950. 
2. Konstitusi Tidak Tertulis  
Konvensi.
Konvensi yaitu : Aturan-aturan dasar yang timbul dan 
terpelihara dalam praktek kenegaraan 
Misal: Konvensi Montevidio, Pidato kenegaraan Presiden setiap 
Tanggal 16 Agustus. 
Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di 
Indonesia ! 
1. UNDANG – UNDANG DASAR 1945  Periode I ( 
Pertama ) 
2. KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1949 ( 
UUD RIS ) 
3. UNDANG –UNDANG DASAR SEMENTARA 1950 ( UUD 
S 1950 ) 
4. UNDANG –UNDANG DASAR 1945  Periode 2 ( Kedua 
) 
5. UNDANG – UNDANG DASAR 1945 HASIL 
AMANDEMEN. 
Jawab
Jelaskan Kapan Mulai 
berlakunya Konstitusi – 
konstitusi tersebut ! 
JAWAB 
UUD 1945  
1 
Tanggal 18 Agustus 1945 s/d 27 
Desember 1949 
UUD RIS 
1949 
Tanggal,27 Desember 1949 s/d 
17 Agustus 1950 
UUD S 
1950 
Tanggal 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959
4.UUD 
1945 2 
Tanggal 5 Juli 1959 s/d 19 Oktober 
1999 
5. 
UUD1945 
AMANDE 
MEN 
Tanggal 19 Oktober 1999 s/d 
sekarang 
Sebutkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Konstitusi yang 
pernah berlaku di Indonesia ! 
1)UUD 
1945  
1 
1. KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat ) sebagai 
Pembantu Presiden berubah fungsi menjadi lembaga 
Legislatif,yang ikut menetapkan GBHN 
2. Sistem Kabinet Presidensial berubah menjadi 
Sistem Kabinet Parlementer berdasarkan usul BP-KNIP 
( Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia 
Pusat )
SUSUNAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG DITEGASKAN DALAM UUD: 
( SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945 ) 
1. Indonesia adalah negara Hukum. 
2. Sistem Konstitusional ( Hukum dasar ) 
3. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR. 
4.Presiden penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah 
Majelis . 
5.Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
6.Menteri negara ialah pembantu Presiden , Menteri Negara tidak 
bertanggungjawab kepada DPR. 
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Perbedaan antara UUD 1945 Dengan Konstitusi RIS ( UUD 
RIS ) 
UUD 1945  1 Konstitusi RIS 
1. Bentuk Negara : Kesatuan 
2. Sistem Pemerintahan 
Presidensial 
3. Kedaulatan ditangan rakyat di 
laksanakan sepenuhnya oleh 
MPR. 
4. Demokrasi Pancasila 
5. Tidak mengenal senat 
melainkan utusan dari daerah. 
6. Alat kelengkapan negara,MPR, 
DPR,Presiden,BPK,MA,DPA 
1. Bentuk Negara Serikat 
2. Sistem pemerintahan 
Parlementer. 
3. Kedaulatan Negara dilakukan 
oleh pemerintah bersama-sama 
dengan DPR. 
4. Demokrasi: Demokrasi Liberal. 
5. Dikenal adanya senat sebagai 
wakil dari daerah. 
6. Alat perlengkapan Negara, 
Presiden,Mentri-mentri, 
Senat,DPR,Mahkamah Agung 
Indonesia.
Sebutkan Penyimpangan- Penyimpangan apa saja pada Masa 
berlakunya Konstitusi RIS & UUDS 1950 terhadap UUD 1945 ? 
2.Konstitusi 
RIS 
1.NKRI berubah menjadi negara Federasi RIS. 
Federasi Gabungan dari beberapa negara 
bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah Pusat. 
2.Kekuasaan Legislatif yg seharusnya dilaksana 
kan Presiden dan DPR tetapi dilaksanakan oleh 
DPR dan Senat. 
UUD S 
1950 
1. Sistem pemerintahannya,sistem kabinet 
Parlementer.Sistem pemerintahannya yang 
Mentri – mentrinya bertanggung jawab kepada 
Parlemen ( DPR ) 
2.Hasil Pemilu tidak mencerminkan perimbangan 
kekuatan Politik yang ada di DPR. 
3.Badan Konstituante dibentuk tidak dapat 
menyusun UUD yang baru.
Perbedaan antara UUD 1945 Dengan UUDS 1950. 
UUD 1945 UUD S 1950 
1. Bentuk Negara : 
Kesatuan 
2. Sistem Pemerintahan 
Presidensial 
3. Kedaulatan ditangan 
rakyat di laksana 
kan sepenuhnya oleh 
MPR. 
4. Demokrasi Pancasila 
5. Tidak mengenal 
senat melainkan 
utusan dari daerah. 
6. Alat kelengkapan 
negara , MPR, DPR, 
Presiden,BPK,MA,DPA 
1. Bentuk Negara : Kesatuan 
2. Sistem pemerintahan: 
Parlementer. 
3. Kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan dilaksanakan oleh 
pemerintah bersama-sama 
dengan DPR. 
4. Demokrasi Liberal. 
5. Presiden mengangkat Menteri 
dan Perdana menteri. 
6. Alat perlengkapan negara: 
Pres,PM dan Menteri2,DPR, 
MA,DPK.
Berlakunya UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 ) 
Mulai Sejak di keluarkannya Dekrit Presiden tgl. 5 Juli 1959 yang isinya: 
1. Pembubaran Konstituante 
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950 
3. Pembentukan MPRS dan DPAS. 
Tri Tura ( Tiga Tuntutan Rakyat ) Yaitu : 
1) Bubarkan PKI 
2) Bersihkan kabinet dari Unsur-unsur PKI 
3) Turunkan harga dan perbaikan ekonomi. 
Berakhir setelah diadanya Surat Perintah Sebelas Maret 1966( Supersemar ) 
Isi Supersemar ialah : 
“ Memerintahkan Letjen. Suharto agar mengambil tindakan untuk menjamin 
keamanan,ketenangan,dan kestabilan jalannya pemerintahan,demi keutuhan 
bangsa dan negara RI. “
BENTUK –BENTUK PENYIMPANGAN PADA MASA BERLAKUNYA UUD 1945 
Periode 2. ( 5 Juli 1945 – 19 Oktober 1999 ) 
1. Masa 
Orde Lama 
( Orla ) 
1) Presiden Membuat UU dalam bentuk 
Penetapan Presiden tanpa persetujuan 
DPR. 
2) MPR Menetapkan Pidato Presiden yang 
berjudul Manifesto Politik RI ditetapkan 
menjadi GBHN. 
3) Konsepsi Pancasila berubah menjadi 
Nasional, Agama , Komunis ) 
4) Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 
1955 dan Membentuk DPRGR. 
5) Presiden membentuk MPRS,dgn 
Mengangkat dan memperhentikan 
anggota MPRS. 
6) Presiden diangkat seumur hidup.
2. Masa Orde 
Baru 
( Orba ) 
1. Penyelenggaraan negara yang 
bersifat Otoriter . 
2. Presiden menjabat selama 32 
tahun sehingga tidak sesuai 
dengan semangat demokrasi 
3. Banyaknya pelanggaran terhadap 
HAM. 
Apa akibat yang ditimbulkan adanya 
penyimpangan terhadap konstitusi ? 
1. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 
2. Cita-cita Proklamasi sulit terwujud. 
3. Tujuan bangsa INDONESIA tidak dapat tercapai. 
4. HAM tidak berjalan,sehingga banyak terjadinya pelanggaran HAM.
Apakah yang melatarbelakangi dilakukan AMANDEMEN UUD 
1945 ? 
1.Susunan ketatanegaraan dalam UUD 1945 berpusat pada kekuasaan tertinggi 
di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. 
2.UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. 
3.UUD 1945 mempunyai sifat terlalu luwes sehingga menimbulkan banyak 
penafsiran . 
4.UUD 1945 perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman yang terjadi dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Tujuan Amandemen UUD 1945 Yaitu :Menyempurnakan aturan dasar: 
1. Mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional. 
2. Mengenai Jaminan dan pelaksanaan kedaulatan. 
3. Mengenai Jaminan perlindungan HAM. 
4. Mengenai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara secara 
demokratis dan Modern. 
5. Mengenai jaminan konstitusional dan kwajiban negara dalam 
mewujudkan kesejahteraan sosial.
PROSES AMANDEMEN ( perubahan ) terhadap UUD 1945. ADALAH SBB. 
1. Perubahan konstitusi dilakukan oleh badan Legislatif,menurut batasan-batasan 
tertentu.
Apakah dasar hukum perubahan ( Amandemen ) 
terhadap UUD 1945 
a) Pasal 1 Ayat ( 2 ) dan Pasal 3 UUD 1945. 
b) Pasal 37 UUD 1945 
c) Tap MPR No.IX / MPR / 1999 Tentang :Penugasan kepada badan 
Pekerja MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD 1945 yang hasilnya 
ditetapkan dalam sidang tahunan. 
d) Tap MPR No.II / MPR / 1999.Ttng. Peraturan Tata tertib MPR RI. 
e) Tap MPR NO.IX / MPR / 2000 Ttng.Penugasan Badan Pekerja MPR RI 
untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD RI tahun 1945.
pp 
3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL 
Menyebutkan Kembali tentang : 
1.Menjelaskan Pengertian Peraturan Perundang-undangan. 
2.Menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. 
3.Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan 
perundang-undangan . 
4.Menjelaskan Fungsi Peraturan Perundang- undangan Nasional. 
5.Menjelaskan Proses pembuatan UU 
6.Menjelaskan Proses pembuatan Perda ( Peraturan Daerah ) 
7.Menyebutkan Hak dan Kewajiban WN terhadap Hukum dan 
Peraturan Perundang-undangan. 
8.Menjelaskan Pengertian KKN ( Korupsi,Kolosi,dan Nepotisme ). 
9.Menjelaskan Upaya-upaya pemberantasan Korupsi.
Apakah Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan ? 
Peraturan Perundang-undangan ialah : Peraturan tertulis yang dibentuk oleh 
lembaga negara / pejabat yang berwewenang dan mengikat secara umum. 
Sebutkan tata urutan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ! 
Tap MPR RI No.III/MPR /2000 
UUD 45 
Tap 
MPR 
Perpu 
PP 
UU 
Kepres 
PerDa 
U 
U 
D 
4U5U/Per 
Pu 
PP 
UU No.10 Thn. 2004 
Per Pres. 
Per Da
Bagaimana Kedudukan UUD 1945 dalam sistem 
Peraturan perundang-undangan di Indonesia ? 
Jawab 
1. Sebagai Sumber Hukum didalam pembentukan segala Peraturan perundang-undangan 
di Indonesia. 
2. Sebagai Hukum dasar yang tertulis artinya sebagai hukum tertinggi . 
3. Sebagai aturan yang mengikat artinya segala ketentuan dalam UUD 1945 
mengikat seluruh Rakyat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain nya dalam 
wilayah NKRI. 
Apakah fungsinya Peraturan Perundang-undangan 
Jawab 
1) Untuk menciptakan ketertiban hidup di masyarakat dan bernegara. 
2) Menciptakan keadilan bagi warga negara 
3) Memberikan kepastian hukum hak-hak warga negara. 
4) Memberikan perlindungan dan pengayoman bagi warga negara. 
Bagaimanakah Proses pembuatan Undang-undang ?
RUU 
Presiden 
RUU DIBAHAS BERSAMA DI DPR 
RUU yang diterima ditetapkan 
oleh Pres 
DPR 
RUU di tolak / disahkan DPR / 
Pres, menjadi UU 
UU di Undangkan melalui Lembaran 
Negara dan Berita Negara
Prosedur pembentukan RUU usul dari DPR. 
Apakah kwajiban warga negara terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan ? 
Jawab 
1. Menaati dan Mematuhi segala hukum dan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 
2. Ikut bertanggungjawab untuk melaksanakannya. 
KKN ( KORUPSI, KOLUSI, dan 
NEPOTISME ) 
1) Pengertian Korupsi , Kolusi ,Nepotisme. 
2) Upaya pemberantasan Korupsi di Inonesia. 
3) Dasar Hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia. 
4) Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di 
Indonesia.
Apakah yang dimaksud dengan Korupsi 
,Kolusi, dan Nepotisme itu ? 
Jawab 
Korupsi ialah : Penyelewengan/ penggelapan uang milik 
negara / per 
usahaan untuk kepentingan pribadi atau 
orang lain. 
Kolusi ialah : Kerjasama/persengkongkolan secara melawan 
hukum 
antara pihak yng satu dng pihak lain untuk 
kepentingan pribadi. 
Nepotisme Ialah : Tindakan melawan hukum untuk 
mengutamakan keluar 
Apa dampak KKN bagi Masyarakat,bangsa dan 
negara 
ga ,kerabat sendiri,sanak saudara utk memegang 
jabatan tertentu. 
Upaya apakah yang dilakukan pemerintah untuk 
memberantas korupsi ? 
Jawab 
1) Sangat merugikan perekonomian dan keuangan negara. 
2) Sangat menghambat jalannya pembangunan demi tercapainya 
tujuan nasional dan cita-cita bangsa. 
3) Menyebabkan hilangnya kepercayaan masy.terhdap pemerintah 
4) Menyebabkan Kepercayaan dunia Internasional turun
Jawab 
Dasar hukum pemberantasan K,K,N adalah : 
a) Tap MPR No. XI /MPR/1988 ttg. Penyelenggaraan negara yang bersih dan 
bebas dari KKN. 
b) UU No.28 Thn.1999 ttg. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas 
dari KKN. 
c) UU No. 31 Thn.1999 ttg.Pemberantasan Tipikor ( Tindak pidana Korupsi ) 
d) UU No. 30 Thn. 2002 ttg. Komisi Pemberantasan Tipikor . 
e) Instruksi Presiden No.5 Th.2004 ttg.Percepatan pemberantasan Korupsi.
Sebutkan Lembaga-lembaga pemberantasan Korupsi ! 
Jawab 
1.Pemerintah 
1) KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) 
2) Pengadilan Tipikor ( Tindak Pidana Korupsi ) 
3) TPK ( Tim Pemberantasan Korupsi ) 
4) TGPTPK ( Tim Gabungan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
5) Lembaga Ombudsman. 
2. LSM. 
1) ICW ( Indonesia Coruption Word ) 
2) LAKI ( Lembaga Anti Korupsi Indonesia ) 
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPlestaridiana28
 
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxRifkiArohman
 
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxA. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxguruppkn11
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraRisdiana Hidayat
 
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar NegaraSejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar NegaraMihna Mihna
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxguruppkn11
 
Ppt pkn bab 1 sumpah pemuda
Ppt pkn bab 1 sumpah pemudaPpt pkn bab 1 sumpah pemuda
Ppt pkn bab 1 sumpah pemudaluluulkhasanah
 
PPKN Kelas 7 BAB 3.pptx
PPKN Kelas 7 BAB 3.pptxPPKN Kelas 7 BAB 3.pptx
PPKN Kelas 7 BAB 3.pptxSarnidasari
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945bulan purnama
 
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxMtsAlhidayahIbun
 
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxBahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxSitiKuswaroh
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalTutikDaryatni
 
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikakeberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikagabrielpanjaitan
 
NORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
NORMA NORMA DALAM MASYARAKATNORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
NORMA NORMA DALAM MASYARAKATErwin Pasaribu
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilIWAN SUKMA NURICHT
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945guruppkn11
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ikabulan purnama
 

What's hot (20)

Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMP
 
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptxppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
ppt Pkn_Rifki Arohman.pptx
 
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxA. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar NegaraSejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
 
Ppt pkn bab 1 sumpah pemuda
Ppt pkn bab 1 sumpah pemudaPpt pkn bab 1 sumpah pemuda
Ppt pkn bab 1 sumpah pemuda
 
PPKN Kelas 7 BAB 3.pptx
PPKN Kelas 7 BAB 3.pptxPPKN Kelas 7 BAB 3.pptx
PPKN Kelas 7 BAB 3.pptx
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptxPPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
PPT 1 BAB 3 MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANGAN.pptx
 
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxBahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
 
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikakeberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
 
NORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
NORMA NORMA DALAM MASYARAKATNORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
NORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Presentasi Bela Negara
Presentasi Bela NegaraPresentasi Bela Negara
Presentasi Bela Negara
 

Viewers also liked

Pkn smp kelas 8 buku guru kurikulum 2013
Pkn smp kelas 8 buku guru kurikulum 2013Pkn smp kelas 8 buku guru kurikulum 2013
Pkn smp kelas 8 buku guru kurikulum 2013Budhi Emha
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
 
Buku siswa kurikulum 2013 Ppkn kelas VIII
Buku siswa kurikulum 2013 Ppkn kelas VIIIBuku siswa kurikulum 2013 Ppkn kelas VIII
Buku siswa kurikulum 2013 Ppkn kelas VIIIZufar Asyraf Al
 
PKN BAB 5 KELAS 8
PKN BAB 5  KELAS 8 PKN BAB 5  KELAS 8
PKN BAB 5 KELAS 8 Raechan Anam
 
Bab I PKn Kelas VIII
Bab I PKn Kelas VIIIBab I PKn Kelas VIII
Bab I PKn Kelas VIIIRia Astariyan
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8Idris Miaus
 
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
 
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013Randy Ikas
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknRani Fidiasih
 
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)bodat bodat
 
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Idris Miaus
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Anastasya Mustika
 
Sitem pemerintahan indonesia
Sitem pemerintahan indonesiaSitem pemerintahan indonesia
Sitem pemerintahan indonesiaAmran Jaya
 

Viewers also liked (20)

Pkn smp kelas 8 buku guru kurikulum 2013
Pkn smp kelas 8 buku guru kurikulum 2013Pkn smp kelas 8 buku guru kurikulum 2013
Pkn smp kelas 8 buku guru kurikulum 2013
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
 
Buku siswa kurikulum 2013 Ppkn kelas VIII
Buku siswa kurikulum 2013 Ppkn kelas VIIIBuku siswa kurikulum 2013 Ppkn kelas VIII
Buku siswa kurikulum 2013 Ppkn kelas VIII
 
PKn Kelas 8 Demokrasi
PKn Kelas 8 DemokrasiPKn Kelas 8 Demokrasi
PKn Kelas 8 Demokrasi
 
PKN BAB 5 KELAS 8
PKN BAB 5  KELAS 8 PKN BAB 5  KELAS 8
PKN BAB 5 KELAS 8
 
Bab I PKn Kelas VIII
Bab I PKn Kelas VIIIBab I PKn Kelas VIII
Bab I PKn Kelas VIII
 
[PKN Korupsi
[PKN Korupsi[PKN Korupsi
[PKN Korupsi
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
 
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
 
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 
Kedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyatKedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyat
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
 
Materi PKn Kelas VII
Materi PKn Kelas VIIMateri PKn Kelas VII
Materi PKn Kelas VII
 
Room b, korupsi sektor pendidikan
Room b, korupsi sektor pendidikanRoom b, korupsi sektor pendidikan
Room b, korupsi sektor pendidikan
 
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
 
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
 
Sitem pemerintahan indonesia
Sitem pemerintahan indonesiaSitem pemerintahan indonesia
Sitem pemerintahan indonesia
 
Hak asasi manusia pkn kls vii
Hak asasi manusia pkn kls viiHak asasi manusia pkn kls vii
Hak asasi manusia pkn kls vii
 

Similar to PANCASILA

MATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptxMATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptxHafidMuhammadRafdi
 
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negaraMakalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negaraSeptian Muna Barakati
 
Pancasila Dasar Idiologi Negara.pptx
Pancasila Dasar Idiologi Negara.pptxPancasila Dasar Idiologi Negara.pptx
Pancasila Dasar Idiologi Negara.pptxRakhmadi3
 
makalh pkn tentamg pancasila
makalh pkn tentamg pancasilamakalh pkn tentamg pancasila
makalh pkn tentamg pancasilaHanif Mouhamamd
 
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaMakalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaMakalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaMakalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaSeptian Muna Barakati
 
2. Pancasila dan Implementasinya.ppt
2. Pancasila dan Implementasinya.ppt2. Pancasila dan Implementasinya.ppt
2. Pancasila dan Implementasinya.pptNurradhiyahAzzahra
 
makna dan fungsi pancasila
makna dan fungsi pancasilamakna dan fungsi pancasila
makna dan fungsi pancasilamiftah_rahmat
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaAlfian Akatsuki
 
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar NegaraSejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar NegaraDwi Ayu
 

Similar to PANCASILA (20)

MATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptxMATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
MATERI KELAS VIII Pancasila.pptx
 
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negaraMakalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
 
Pppancasila
PppancasilaPppancasila
Pppancasila
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negaraMakalah pancasila sebagai ideologi negara
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
 
Pancasila dalam kehidupan
Pancasila dalam kehidupanPancasila dalam kehidupan
Pancasila dalam kehidupan
 
Pancasila Dasar Idiologi Negara.pptx
Pancasila Dasar Idiologi Negara.pptxPancasila Dasar Idiologi Negara.pptx
Pancasila Dasar Idiologi Negara.pptx
 
makalh pkn tentamg pancasila
makalh pkn tentamg pancasilamakalh pkn tentamg pancasila
makalh pkn tentamg pancasila
 
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaMakalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
 
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaMakalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
PANCASILA
PANCASILAPANCASILA
PANCASILA
 
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaMakalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
 
2. Pancasila dan Implementasinya.ppt
2. Pancasila dan Implementasinya.ppt2. Pancasila dan Implementasinya.ppt
2. Pancasila dan Implementasinya.ppt
 
makna dan fungsi pancasila
makna dan fungsi pancasilamakna dan fungsi pancasila
makna dan fungsi pancasila
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Makalah pancasila
Makalah pancasilaMakalah pancasila
Makalah pancasila
 
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar NegaraSejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Makalah pancasila xii ipa 2
Makalah pancasila xii ipa 2Makalah pancasila xii ipa 2
Makalah pancasila xii ipa 2
 

PANCASILA

  • 1. MATERI KELAS VIII PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ANNAS DWI WAHYU KURNIAWAN
  • 2. PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDIOLOGI NEGARA. 1.Pentingnya Idiologi bagi suatu Bangsa. 2.Pentingnya dasar Negara bagi berdirinya suatu Negara.
  • 3. Pengertian Idiologi ialah :  Idiologi berasal dari kata “ Idea “ dan “ Logy “  Idea artinya >>> Cita – cita  Logy artinya >>> Pengetahuan,Ilmu,Paham.  Idiologi Ialah :
  • 4. Apakah Idiologi penting bagi suatu bangsa dan Negara ? Jawab : >>> Sangat Penting ! Karena :
  • 5. Apakah Dasar negara itu juga penting bagi suatu bangsa dan negara ? Jawab . >>> Sangat Penting ! Karena :  Sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara,
  • 6. Pancasila di jadikan Sebagai Dasar Negara ?  Proses Perumusan Panca Sila sebagai Dasar Negara. Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir.Soekarno dalam sidang BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada tanggal 1 Juli 1945.BPUPKI dibentuk pd tgl.28 Mei 1945 pd tgl.29 Mei – 1 Juni 1945 mengadakan sidang I Membahas Dasar Negara RI. Pada sidang I,ada beberapa rumusan yaitu:  Rumusan Dari Muh.Yamin Pada tgl. 29 Mei 1945 mengusulkan ; 1.Peri Kebangsaan 4. Peri Kerakyatan 2.Peri Kemanusiaan 5. Kesejahteraan Rakyat. 3.Peri Ketuhanan.
  • 7.  Mr.Soepomo Pada tgl.31 Mei 1945 Mengusulkan: 1. Persatuan 2. Kebangsaan 3. Keseimbangan lahir dan Batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat.
  • 8.  Ir, Soekarno pada Tgl.1 Juni 1945 Mengusulkan : 1. Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan atau Internasionalisme 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang maha esa.
  • 9. Nilai – Nilai Pancasila dalam Buku Negara Kertagama.  Nilai –nilai Pancasila sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Mojopahit,yg diceritakan didalam Buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca.dan Buku Sotasoma Karangan Mpu Tantular. Pancasila Mempunyai arti Batu bersendi Lima ( Pancasila Krama ) Meliputi : 1) Tidak boleh Melakukan Kekerasan 2) Tidak Boleh nencuri 3) Tidak boleh berbohong 4) Tidak Boleh Berjiwa dengki 5) Tidak Boleh mabuk/minum-minuman keras.
  • 10. Apakah Sila-sila dalam Pancasila dapat Jawab:>>>> Tidak Karena : 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan Utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan . 2. Antara Sila yang satu dengan sila yang lain saling menjiwai dan dijiwai . dipisah-pisahkan ? Apa artinya Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ? ARTINYA 1. Sistematika dan runtut - Sila-sila Pancasila tidak boleh ditukar balikkan urutanya. 2.Kesatuan yang manuggal  antara sila yang satu dengan yang lain menyatu dan tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung dan melengkapi. 3.Susunannya bertingkat - sila pertama merupakan dasar dari sila yang lain dan sila-sila saling menjiwai dan dijiwai
  • 11. Apa alasannya bangsa Indonesia tidak memilih Ideologi negara lain yang sudah maju ? Jawab 1.Karena Ideologi lain tidak cocok dengan nilai-nilai luhur budaya,dan kepribadian bangsa Indonesia. 2.Ideologi negara lain tidak sesuai dengan sistem kemasyarakatan di Indonesia yang mempunyai keunikan. 3.Bangsa Indonesia pernah menggunakan Ideologi yang dianut oleh negara lain ternyata tidak sesuai dengan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.
  • 12. Apakah Nilai-nilai Pancasila diambil dari adat istiadat ; budaya /kebiasaan hidup sehari – hari masyarakat Indonesia ? YA ! CONTOHNYA a. Warisan Nenek moyang kita yang dulu masih dikembangkan oleh masyarakat sekarang; misal. Upacara Robok – robok, Upacara Naik Dango,Upacara membuka hutan dll >> Sila 1 . b. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan jangan sombong,bertutur kata yang sopan,menghargai & menghormati sesama,suka,tidak boleh menyakiti hati orang lain dll. >> Sila 2. c. Negara Indonesia berdiri karena ; – adanya Persatuan seluruh rakyat Indonesia, - adanya Rasa cinta kebangsaan dari bangsa Ind. - adanya rasa senasib dan sepenganggungan, d. Kebiasaan Masyarakat kita Misal: adanya Subak, Gotong Royong,rembuk deso,dll. e. Didalam masyarakat masih adanya sikap tolong menolong,membagi hasil kerja dengan adil dll.
  • 13. NILAI –NILAI YANG TERKANDUNG DALAM SETIAP SILA – SILA PANCASILA 1.Bahwa seluruh rakyat / bangsa Indonesia mengakui dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa,yaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam dan isinya. 2.Negara menjamin kemerdekaan setiap WNI untuk memeluk serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab 1.Manusia berhak memenuhi keinginan, namun harus taat terhadap keterbatasan dan tanggung jawab sebagai manusia dalam masyarakat,bangsa dan negara. 2.Negara menghargai dan melindungi setiap hak asasi manusia. 3. Setiap Manusia diperlakukan sama derajat,harkat dan martabatnya. 4.Menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan derajat. Sila I
  • 14. 3. PERSATUAN INDONESIA 1. Negara Indonesia mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia. 2. Setiap warga negara mengutamakan persatuan,kesatuan,demi kepenting an dan keselamatan bangsa dan negara. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 4. Kerdakiaytaatsa nk eyapnegn tdinipgimanpi np roibleahd hi idkmana tg koelboinjagkasna naan dalam permusyawaratan / perwakilan 1. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. 2. Setiap warga negara mempunyai kedudukan ,hak,dan kwajiban yang sama. 3. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan bersama. 4. Rakyat dalam menjalankannya dilakukan melalui perwakilan.
  • 15. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Seluruh rakyat harus mendapatkan perlakuan yang adil disegala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. 2. Setiap manusia memiliki hak dan kwajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara. 3. Menghormati hak-hak orang lain,tidak bersifat hidup boros,tidak bergaya hidup mewah NILAI – NILAI DASAR APAKAH YANG TERKANDUNG DARI JAWAB : 1. NILAI KETUHANANP ANCASILA ? Misalnya : a. Hidup rukun dan damai antarumat beragama, b. Tidak memaksakan agama / kepercayaan kepada orang lain, c. Memberikan kebebasan dan kesempatan beribadah sesuai agamanya.
  • 16. 2. NILAI KEMANUSIAAN MISALNYA. 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, 2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, 3. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. NILAI PERSATUAN Misal: a. Cinta tanah air dan bangsa b. Rela berkorban demi tanah air dan bangsa. c.Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi & Gol. 4. NILAI KERAKYATAN Misal : a. Ikut serta dalam Pemilu b. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, c. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi 5. NILAI KEADILAN Misal : a. Suka bekerja keras, b. Selalu bersikap adil antar sesama c. Hidup sederhana
  • 17. APAKAH FUNGSI DAN PERANAN PANCASILA BAGI BANGSA INDONESIA ? 1. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.- Dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia- Dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari,artinya Pancasila dijadikan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas didalam segala hal. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia - Dipergunakan sebagai pendorong gerak serta membimbing untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur - Dipergunakan sebagai perekat pemersatu
  • 18. Apakah alasan bangsa Indonesia mempertahankan Ideologi Pancasila ? 1. Alasan Historis * Nilai – nilai Pancasila dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak sebelum negara Indonesia MemProklamasikan Kemerdekaan Indonesia, Nilai- nilai Luhur Budaya bangsa Indonesia al: Tepo seliro,suka bekerja keras, tolong menolong, gotong royong , ramah tamah. 2. Alasan Sosiologis * Bangsa Indonesia telah meyakini akan kebenaran nilai-nilai Pancasila,apabila bangsa Indonesia tidak lagi meyakini kepada Pancasila ,maka bangsa Indonesia akan terjerumus pada Ideologi lain yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang akhirnya Membahayakan persatuan& kesatuan. 3. Alasan Ancaman Ideologi Lain . * Kita harus waspada terhadap ancaman Ideologi lain yang akan membahayakan Ideologi Pancasila,misalnya: Komunis,Liberalis. Maka kita harus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
  • 19. MEMAHAMI KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA 1. Menjelaskan Pengertian Konstitusi . 2. Menyebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia Dan masa berlakunya. 3. Menyebutkan Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.
  • 20. Apakah yang dimaksud dengan Konstitusi ? Konstitusi Arti Luas : Keseluruhan peraturan negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis . Macam Konstitusi 1. Konstitusi tertulis  UUD / Hukum Dasar. Misalnya : UUD 1945,Konstitusi RIS 1949, UUD S 1950. 2. Konstitusi Tidak Tertulis  Konvensi.
  • 21. Konvensi yaitu : Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek kenegaraan Misal: Konvensi Montevidio, Pidato kenegaraan Presiden setiap Tanggal 16 Agustus. Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ! 1. UNDANG – UNDANG DASAR 1945  Periode I ( Pertama ) 2. KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1949 ( UUD RIS ) 3. UNDANG –UNDANG DASAR SEMENTARA 1950 ( UUD S 1950 ) 4. UNDANG –UNDANG DASAR 1945  Periode 2 ( Kedua ) 5. UNDANG – UNDANG DASAR 1945 HASIL AMANDEMEN. Jawab
  • 22. Jelaskan Kapan Mulai berlakunya Konstitusi – konstitusi tersebut ! JAWAB UUD 1945  1 Tanggal 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 UUD RIS 1949 Tanggal,27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 UUD S 1950 Tanggal 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959
  • 23. 4.UUD 1945 2 Tanggal 5 Juli 1959 s/d 19 Oktober 1999 5. UUD1945 AMANDE MEN Tanggal 19 Oktober 1999 s/d sekarang Sebutkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ! 1)UUD 1945  1 1. KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat ) sebagai Pembantu Presiden berubah fungsi menjadi lembaga Legislatif,yang ikut menetapkan GBHN 2. Sistem Kabinet Presidensial berubah menjadi Sistem Kabinet Parlementer berdasarkan usul BP-KNIP ( Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat )
  • 24. SUSUNAN PEMERINTAHAN NEGARA YANG DITEGASKAN DALAM UUD: ( SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945 ) 1. Indonesia adalah negara Hukum. 2. Sistem Konstitusional ( Hukum dasar ) 3. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR. 4.Presiden penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah Majelis . 5.Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6.Menteri negara ialah pembantu Presiden , Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR. 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
  • 25. Perbedaan antara UUD 1945 Dengan Konstitusi RIS ( UUD RIS ) UUD 1945  1 Konstitusi RIS 1. Bentuk Negara : Kesatuan 2. Sistem Pemerintahan Presidensial 3. Kedaulatan ditangan rakyat di laksanakan sepenuhnya oleh MPR. 4. Demokrasi Pancasila 5. Tidak mengenal senat melainkan utusan dari daerah. 6. Alat kelengkapan negara,MPR, DPR,Presiden,BPK,MA,DPA 1. Bentuk Negara Serikat 2. Sistem pemerintahan Parlementer. 3. Kedaulatan Negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. 4. Demokrasi: Demokrasi Liberal. 5. Dikenal adanya senat sebagai wakil dari daerah. 6. Alat perlengkapan Negara, Presiden,Mentri-mentri, Senat,DPR,Mahkamah Agung Indonesia.
  • 26. Sebutkan Penyimpangan- Penyimpangan apa saja pada Masa berlakunya Konstitusi RIS & UUDS 1950 terhadap UUD 1945 ? 2.Konstitusi RIS 1.NKRI berubah menjadi negara Federasi RIS. Federasi Gabungan dari beberapa negara bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah Pusat. 2.Kekuasaan Legislatif yg seharusnya dilaksana kan Presiden dan DPR tetapi dilaksanakan oleh DPR dan Senat. UUD S 1950 1. Sistem pemerintahannya,sistem kabinet Parlementer.Sistem pemerintahannya yang Mentri – mentrinya bertanggung jawab kepada Parlemen ( DPR ) 2.Hasil Pemilu tidak mencerminkan perimbangan kekuatan Politik yang ada di DPR. 3.Badan Konstituante dibentuk tidak dapat menyusun UUD yang baru.
  • 27. Perbedaan antara UUD 1945 Dengan UUDS 1950. UUD 1945 UUD S 1950 1. Bentuk Negara : Kesatuan 2. Sistem Pemerintahan Presidensial 3. Kedaulatan ditangan rakyat di laksana kan sepenuhnya oleh MPR. 4. Demokrasi Pancasila 5. Tidak mengenal senat melainkan utusan dari daerah. 6. Alat kelengkapan negara , MPR, DPR, Presiden,BPK,MA,DPA 1. Bentuk Negara : Kesatuan 2. Sistem pemerintahan: Parlementer. 3. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. 4. Demokrasi Liberal. 5. Presiden mengangkat Menteri dan Perdana menteri. 6. Alat perlengkapan negara: Pres,PM dan Menteri2,DPR, MA,DPK.
  • 28. Berlakunya UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 ) Mulai Sejak di keluarkannya Dekrit Presiden tgl. 5 Juli 1959 yang isinya: 1. Pembubaran Konstituante 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Tri Tura ( Tiga Tuntutan Rakyat ) Yaitu : 1) Bubarkan PKI 2) Bersihkan kabinet dari Unsur-unsur PKI 3) Turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Berakhir setelah diadanya Surat Perintah Sebelas Maret 1966( Supersemar ) Isi Supersemar ialah : “ Memerintahkan Letjen. Suharto agar mengambil tindakan untuk menjamin keamanan,ketenangan,dan kestabilan jalannya pemerintahan,demi keutuhan bangsa dan negara RI. “
  • 29. BENTUK –BENTUK PENYIMPANGAN PADA MASA BERLAKUNYA UUD 1945 Periode 2. ( 5 Juli 1945 – 19 Oktober 1999 ) 1. Masa Orde Lama ( Orla ) 1) Presiden Membuat UU dalam bentuk Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. 2) MPR Menetapkan Pidato Presiden yang berjudul Manifesto Politik RI ditetapkan menjadi GBHN. 3) Konsepsi Pancasila berubah menjadi Nasional, Agama , Komunis ) 4) Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan Membentuk DPRGR. 5) Presiden membentuk MPRS,dgn Mengangkat dan memperhentikan anggota MPRS. 6) Presiden diangkat seumur hidup.
  • 30. 2. Masa Orde Baru ( Orba ) 1. Penyelenggaraan negara yang bersifat Otoriter . 2. Presiden menjabat selama 32 tahun sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi 3. Banyaknya pelanggaran terhadap HAM. Apa akibat yang ditimbulkan adanya penyimpangan terhadap konstitusi ? 1. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Cita-cita Proklamasi sulit terwujud. 3. Tujuan bangsa INDONESIA tidak dapat tercapai. 4. HAM tidak berjalan,sehingga banyak terjadinya pelanggaran HAM.
  • 31. Apakah yang melatarbelakangi dilakukan AMANDEMEN UUD 1945 ? 1.Susunan ketatanegaraan dalam UUD 1945 berpusat pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. 2.UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. 3.UUD 1945 mempunyai sifat terlalu luwes sehingga menimbulkan banyak penafsiran . 4.UUD 1945 perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan Amandemen UUD 1945 Yaitu :Menyempurnakan aturan dasar: 1. Mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional. 2. Mengenai Jaminan dan pelaksanaan kedaulatan. 3. Mengenai Jaminan perlindungan HAM. 4. Mengenai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara secara demokratis dan Modern. 5. Mengenai jaminan konstitusional dan kwajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
  • 32. PROSES AMANDEMEN ( perubahan ) terhadap UUD 1945. ADALAH SBB. 1. Perubahan konstitusi dilakukan oleh badan Legislatif,menurut batasan-batasan tertentu.
  • 33. Apakah dasar hukum perubahan ( Amandemen ) terhadap UUD 1945 a) Pasal 1 Ayat ( 2 ) dan Pasal 3 UUD 1945. b) Pasal 37 UUD 1945 c) Tap MPR No.IX / MPR / 1999 Tentang :Penugasan kepada badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan perubahan UUD 1945 yang hasilnya ditetapkan dalam sidang tahunan. d) Tap MPR No.II / MPR / 1999.Ttng. Peraturan Tata tertib MPR RI. e) Tap MPR NO.IX / MPR / 2000 Ttng.Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD RI tahun 1945.
  • 34. pp 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Menyebutkan Kembali tentang : 1.Menjelaskan Pengertian Peraturan Perundang-undangan. 2.Menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 3.Menjelaskan kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan . 4.Menjelaskan Fungsi Peraturan Perundang- undangan Nasional. 5.Menjelaskan Proses pembuatan UU 6.Menjelaskan Proses pembuatan Perda ( Peraturan Daerah ) 7.Menyebutkan Hak dan Kewajiban WN terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. 8.Menjelaskan Pengertian KKN ( Korupsi,Kolosi,dan Nepotisme ). 9.Menjelaskan Upaya-upaya pemberantasan Korupsi.
  • 35. Apakah Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan ? Peraturan Perundang-undangan ialah : Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara / pejabat yang berwewenang dan mengikat secara umum. Sebutkan tata urutan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ! Tap MPR RI No.III/MPR /2000 UUD 45 Tap MPR Perpu PP UU Kepres PerDa U U D 4U5U/Per Pu PP UU No.10 Thn. 2004 Per Pres. Per Da
  • 36. Bagaimana Kedudukan UUD 1945 dalam sistem Peraturan perundang-undangan di Indonesia ? Jawab 1. Sebagai Sumber Hukum didalam pembentukan segala Peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Sebagai Hukum dasar yang tertulis artinya sebagai hukum tertinggi . 3. Sebagai aturan yang mengikat artinya segala ketentuan dalam UUD 1945 mengikat seluruh Rakyat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain nya dalam wilayah NKRI. Apakah fungsinya Peraturan Perundang-undangan Jawab 1) Untuk menciptakan ketertiban hidup di masyarakat dan bernegara. 2) Menciptakan keadilan bagi warga negara 3) Memberikan kepastian hukum hak-hak warga negara. 4) Memberikan perlindungan dan pengayoman bagi warga negara. Bagaimanakah Proses pembuatan Undang-undang ?
  • 37. RUU Presiden RUU DIBAHAS BERSAMA DI DPR RUU yang diterima ditetapkan oleh Pres DPR RUU di tolak / disahkan DPR / Pres, menjadi UU UU di Undangkan melalui Lembaran Negara dan Berita Negara
  • 38. Prosedur pembentukan RUU usul dari DPR. Apakah kwajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ? Jawab 1. Menaati dan Mematuhi segala hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Ikut bertanggungjawab untuk melaksanakannya. KKN ( KORUPSI, KOLUSI, dan NEPOTISME ) 1) Pengertian Korupsi , Kolusi ,Nepotisme. 2) Upaya pemberantasan Korupsi di Inonesia. 3) Dasar Hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia. 4) Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia.
  • 39. Apakah yang dimaksud dengan Korupsi ,Kolusi, dan Nepotisme itu ? Jawab Korupsi ialah : Penyelewengan/ penggelapan uang milik negara / per usahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kolusi ialah : Kerjasama/persengkongkolan secara melawan hukum antara pihak yng satu dng pihak lain untuk kepentingan pribadi. Nepotisme Ialah : Tindakan melawan hukum untuk mengutamakan keluar Apa dampak KKN bagi Masyarakat,bangsa dan negara ga ,kerabat sendiri,sanak saudara utk memegang jabatan tertentu. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi ? Jawab 1) Sangat merugikan perekonomian dan keuangan negara. 2) Sangat menghambat jalannya pembangunan demi tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa. 3) Menyebabkan hilangnya kepercayaan masy.terhdap pemerintah 4) Menyebabkan Kepercayaan dunia Internasional turun
  • 40. Jawab Dasar hukum pemberantasan K,K,N adalah : a) Tap MPR No. XI /MPR/1988 ttg. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. b) UU No.28 Thn.1999 ttg. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. c) UU No. 31 Thn.1999 ttg.Pemberantasan Tipikor ( Tindak pidana Korupsi ) d) UU No. 30 Thn. 2002 ttg. Komisi Pemberantasan Tipikor . e) Instruksi Presiden No.5 Th.2004 ttg.Percepatan pemberantasan Korupsi.
  • 41. Sebutkan Lembaga-lembaga pemberantasan Korupsi ! Jawab 1.Pemerintah 1) KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) 2) Pengadilan Tipikor ( Tindak Pidana Korupsi ) 3) TPK ( Tim Pemberantasan Korupsi ) 4) TGPTPK ( Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5) Lembaga Ombudsman. 2. LSM. 1) ICW ( Indonesia Coruption Word ) 2) LAKI ( Lembaga Anti Korupsi Indonesia ) TERIMA KASIH