1. V. KEPAMONGPRAJAAN DALAM PERSPEKTIF
SEJARAH
A. Sejarah Pertumbuhan Pemerintah Daerah
1. Zaman Penjajahan Belanda
Pada tahun 1602-1799, Indonesia mulai di kuasai
oleh Pemerintah Belanda (VOC), namun
penjajahan di Indonesia ini di lakukan secara
demokratis, otokratis, dan sentralistis, tapi kurang
memperhatikan struktur pemerintah asli yang ada.

2. Ciri-ciri pokok desentralisasi Hindia Belanda
berdasarkan Undang-undang desentralsasi 1903,
dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Kemungkinan pembentukan suatu daerah dengan keuangan sendiri
untuk membiayai kebutuhan-kebutuhannya sendiri.
2. Bagi daerah-daerah yang di anggap telah memenuhi syarat, maka
tiap kali dengan pembentukan di pisahkan sejumlah uang tiap tahun.
3. Untuk jabatan ketuanya di pegang oleh pejabat pusat, sedangkan
daerah-daerah lainnya di tunjuk dalam pembentukannya.
4. Para anggota locare raad untuk sebagian di angkat, sebagian lainnya
di duduki karena jabatannya dalam pemerintahan dan sebagian lagi
di pilih.
5. Licare-raad berwewenag menetapkan locare verordeningen
mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan daerahnya
sepanjang belum di atur.
6. Pengawasan terhadap daerah baik berupa kewajiban daerah untuk
meminta pengesahan terlebih dahulu bagi keputusannya maupun hak
pemuda.

3. 2. Zaman Pendudukan Jepang
 Jawa, di bawah kekuasaan komandan tentara
Jepang ke-16 di Jakarta
 Sumatera, di bawah kekuasaan komandan tentara
Jepang ke-25 di Bukittinggi.
 Lain-lain kepulauan, di bawah kekuasaan komandan
Marine Jepang di Makasar.
Selama zaman pendudukan Jepang, indonesia di bagi kedalam 3
wilah besar, yaitu:

4. Pada mulanya, pemerintah pendudukan
Jepang melanjutkan sebagian besar
struktur pemerintahan daerah seperti
pada zaman Belanda di dalam bidang
dekonsentrasi, hanya diganti nama-
namanya menjadi dalam bahasa Jepang.
Jabatan gubernur dan jabatan asisten
residen di Jawa dihapuskan. Kotapraja-
kotapraja di lepaskan dari lingkungan
administrasi para Bupati, sedangkan
para walikota menjadi petugas-petugas
pengreh praja yang tunduk kepada
residen.

5. 3. Zaman Revolusi
 Wilayah Negara Indonesia di bagi dalam propinsi-propinsi,
masing-masing di kepalai oleh seorang Gubernur (yaitu: Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Berneo, Sulawesi,
Maluku, dan Sunda Kecil)
 Wilayah Propinsi dibagi dalam keresidenan-keresidenan, di
kepelai oleh Residen
Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia
(KNI) daerah, sedangkan kedudukan kotapraja diteruskan.
Sejak di proklamasikannya Negara Republik Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945, maka bersarkan undang-
undang dasar 1945 pasal 18 berkut pasal I dan II
aturan-aturan peralihan Jo. Peraturan Pemerintah No.2
tahun 1945, maka di tetapkan antara lain adalah:

6. 4. Zaman Pendudukan Belanda Dan Sekutunya
 Meletakkan dasar-dasar dari nieuwe rechtsorde sesuai dengan
janji yang diucapkan oleh ratu belanda dalam pidato radio
tanggal 7 desember 1942, yaitu menuju ke arah
pembentukkan negara yang disusun secara federatif antara
lain dengan mengadakan konferensi-konferensi di Malino,
Denpasar dan Pangkalpinang tang kemudian menghasilkan
terbentuknya 15 negara bagian secara berangsur-angsur.
 Memulihkan kembali secara berangsur-angsur badan-badan
otonomi kabupaten dan haminte di daerah-daerah yang
dianggap sudah aman, misalbnya di daerah kabupaten yang
sudah aman.
Sebagai usaha ke arah konsolidasi pemerintahan daerah-daerah yang
diduduki dan untuk memikat hati bangsa indonesia, maka pihak
belanda menempuh 2 jalan yakni :

7. 5. Zaman Republik Indonesia Serikat Sampai
Negara Kesatuan Republik
Komperensi Meja Bundar telah melahirkan Republik Indonsia Serikat
yang berdarakan sistem federalisme, di dalam mana republik
indonesia proklamasi dengan daerahnya menurut status quo sejak
penandatanganan perjanjian konperensi meja bundar pada tanggal 27
desember 1949 menjadi negara bagian, walaupun sifat negara RI
tersebut telah dianggap sebagai modal dan pelopor perjuangan
kebangsaan untuk menuju kemerdekaan.
Untuk memungkinkan peleburan ini Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan UU Darurat No.1 tahun 1950 tentang cara-cara
merubah sususnan kenegaraan dari wilayah RIS.

8. Berdasarkan UU darurat tersebut, maka berangsur-
angsur, satu demi satu, negara-negara dan daerah
bagian menggabungkan diri dengan Negara Bagian
RI, Republik Indonesia Serikat bentukkan belanda
hanya tinggal 3 negara bagian saja yaitu :
1. Negara-negara bagian Republik Indonesia yang
meliputi wilayah-wilayah kepulauan Jawa, Madura,
Sumatera dan kalimantan, minus negara sumatera
timur dan kalimantan bagian timur dan selatan;
2. Negara Sumatera Timur;
3. Negara Indonesia Timur.

9. 6. Zaman Negara Kesatuan Republik
Indonesia Hingga Sekarang
1. Undang-undang No. 22/1948, yang berasal dari
Negara RI proklamasi 17 agustus 1945 dan
berlaku di Jawa dan Madura, Sumatera dan
Kalimantan.
2. Undang-undang No. 44/1950, yang berasal dari
NIT dan berlaku di Sulawesi, Maluku dan
Nusatenggara.
Pada saat berdirinya NKRI di wilayah Indonesia itu belaku dua
macam undang-undang pokok pemerintahan daerah, yaitu;

10. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka sebagai
pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945, pada tanggal 1
september 1965 telah di keluarkan UU tentang pokok-
pokok pemerintahan daerah baru yaitu UU No. 18
tahun 1965 yang sekaligus mencabut;
1. UU No. 1/1957
2. Penetapan Presiden No. 6/1959
3. Penetapan Presiden No. 2/1960, dan Penetapan
Presiden No. 5/1960 (disempurnakan)
Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagai berikut:

11. 1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus
menunjang aspirasi perjuangan rakyat Indonesia
seluruhnya
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan
otonomi yang nyata dan bertanggung jawab,
3. Azas desentralisasi di laksanakan bersama-sama
dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan
kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas
pembantuan
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan
aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek
pendemokrasian
5. Tujuan pemberian otonomi pada daerah adalah untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

12. B. Sejarah Fungsi Pamong Praja Dalam
System Ketatanegaraan di Indonesia
Pada zaman kerajaan-kerajaan, sebelum bangsa Asing berkuasa di
Indonesia, kepulauan Indonesia pada umumnya, pulau jawa pada
khususnya mempunyai struktur masyarakat yang sangat feodal.
Pada zaman kerajaan-kerajaan sebelum bangsa asing berkuasa di
Indonesia, para Bupati dengan ponggawanya, yaitu patih, para
demang, para petinggi, para cutak, para camat. Diatas camat ada
pegawai pengurus pajak lagi yang dinamakan kepala cutak,
memegang kekuasaan sehari-hari, yang hamper tidaka terbatas.
1. Zaman Pra Bangsa Asing Berkuasa

13. 2. Zaman Kumpeni ( Verenigde Oost-Indische
Compagnie)
Ketika bangsa Belanda pada tahun 1596 untuk pertama kali
mendarat dikepulauan Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu dijawa
telah berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam, diantaranya yang
paling kuat adalah Mataram dibawah Sultan agung, yang bercita-
cita mempersatukan pulau Jawa dan Madura, yang ketika itu
terpecah-pecah.
Perserikatan dagang tersebut mendapat bantuan politik dan militer dari
pemerintah negeri belanda, dan menerima beberapa hak istimewa,
antara lain:

14. 1. Hak monopoli untuk berdagang di kepulauan
Indonesia.
2. Hak untuk memelihara angkatan perang,
mendirikan benteng-benteng, membuat
perjanjian dengan raja-raja.
3. Hak untuk mengangkat officieren van justitie
untuk menjaga ketertiban umum, kepolisian
serta keadilan.
4. Hak mencetak dan mengedarkan uang.

15. Pada zaman VOC ada 2 macam jalan
untuk memperoleh hasil bumi dari
bangsa Indonesia, yaitu:
1. Contingenten, ialah pemungutan hasil bumi
dan daerah, dengan tidak memberikan ganti
rugi sedikitpun, karena pemungutan itu
diangap sebagai pajak dalam bentuk natura.
2. Verplichte leveranthies, ialah kewajiban dari
rakyat berdasarkan perjanjian dengan VOC
untuk menanam sebagian dari tanahnya
dengan macam tanaman,yang hasilnya
diperlukan oleh VOC untuk perdagangan.

16. 3. Zaman Abad ke-19
Politik utama dari prancis dan kerajaan belanda pada waktu itu adalah to
build in asia counterweight against british influence yang telah
menunjukan keunggulannya dan telah mengambil posisi disebagian
besar kepulauan luar jawa dan Madura.
4. Pada Zaman Permulaan Abad ke-20
Sampai Tahun 1942
Pada akhir abad ke-19 setelah Hindia Belanda dikembalikan oleh
Inggris ke Belanda, terutama sesudah dihapuskannya komisi jenderal,
maka kedudukan pangreh praja di Indonesia (yang telah ada)
diperkuat dan gesubordineerd pada pemerintah pusat Hindia Belanda.

17. Para Bupati diberi kedudukan
istimewa, seperti:
 Mereka mempunyai hak forum privilegiatum, yaitu
tidak boleh dijadikan saksi, apalagi ditangkap oleh
siapapun juga, kecuali dengan ijin gubernur
Jenderal.
 Jika berhenti dari jabatannya atau meninggal dunia,
GUbernur Jenderal harus berusaha supaya yang
mengantikannya ialah ahli warisnya yang terdekat.
 Tidak dipindah-pindahkan (dimutasikan).
 Bupati adalah pemimpin polisi pangreh praja dan
polisi kota, kecuali dikota-kota besar yang berada
dibawah pimpinan asisten residen.

18. 5. Pada Zaman Pendudukan Jepang
Setelah pemerintah Hindia Belanda menyerah
kepada balatentara jepang pada tanggal 9 maret
1942, maka pemerintah pendudukan jepang
melanjutkan sebagian besar struktur
pemerintahan daerah seperti pada Jaman
Belanda di bidang dekonsentrasi, hanya namanya
saja diganti dengan bahasa jepang. Jabatan
gubernur dan jabatan asisten-asisten residen
dijawa dihapuskan, kotapraja-kotapraja
dilepaskan dari lingkungan administratip para
bupati, sedangkan walikota menjadi petugas-
petugas pangreh praja yang tunduk kepada
residen.

19. 6. Zaman Kemerdekaan
Sejak dahulu sampai sekarang, korps pamong praja selalu memegang
peranan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Banyak
pendapat mengenai keberadaan korps ini, sebagian menghendaki agar
dalam jaman modern (kemerdakaan) korps pamong praja dihapuskan
saja, karena korps ini merupakan alat kolonial dan mengandung unsure
feodal. Sebaliknya banyak pula yang berpendapat perlu tetap
mempertahankan korps pamong praja, hanya perlu dibina,
disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan jaman serta keadaan
Indonesia yang sudah merdeka, sehingga unsure-unsur feodalnya harus
dibuang.