KABUPATEN MUNA

1. MAKALAH MULOK
Pemerintahan Bupati La Ode Abdul Koedoes dan
Bupati Lettu Inf M.Thalib
Disusun oleh Kelompok 1 :
1. Widdia Wati
2. Wulan Fitriani
3. Sitti Nur Hastia Wati
4. Indar Swining
5. Azhar
SMA NEGERI 1 RAHA

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat allah swt karena kita
masih diberi kesempatan untuk menyelesaiakan makalah yang
berjudul “ Pemerintahan Bupati La Ode Abdul Koedoes dan
Bupati Lettu Inf M.Thalib”.
Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita
nabi besar muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam
kegelapan ke alam yang terang benderang.
Dalam penyusunan makalah ini kami sadar bahwa masih banyak
kekurangan oleh sebab itu kami meminta kritik dan saran untuk
penyempurnaan makalah selanjutnya.
Penyusun
Kelompok 1

3. DAFTAR ISI
Kata pengantar ....................................................................................................................(2)
Daftar isi .............................................................................................................................(3)
Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................................................(4)
1.1.Latar belakang ..............................................................................................................(4)
1.2.Rumusan Masalah ........................................................................................................(5)
1.3.Tujuan..............................................................................................................................(5)
Bab 2 Pembahasan ..............................................................................................................(6)
2.1 Pemerintahan Laode Abdul Kudus........................................................................(6-7)
2.2 Pemerintahan Lettu Inf M.Thalib.......................................................................(7-8)
Bab 3 Penutup .....................................................................................................................(9)
3.1Kesimpulan .....................................................................................................................(9)
3.2Saran ..............................................................................................................................(9)
DaftarPustaka ...................................................................................................................(10)

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perjuangan panjang oleh para tokoh pejuang muna dilakukan tanpa pamrih
dalam menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan berbagai pertimbangan yang
logis dan pertimbangan strategis oleh pemerintah pusat menindaklanjuti yang
ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
pembentukan daerah-daerah tingkat II disulawesi termaksud didalamnya
Kabupaten Muna dengan ibukota raha.
Pada awal pengusulan Kabupaten Muna terdiri dari empat distrik yaitu
distrik katobu, distrik lawa,distrik kabawo dan distrik tongkuno. Dari empat
distrik itu belum memenuhi kriteria untuk membentuk suatu kabupaten maka
diadakan pendekatan dengan beberapa tokoh pada saat itu yaitu tokoh
masyarakat kulisusu,tokoh masyarakat wakorumba dan tokoh masyarakat tiworo
kepulauan yang pada saat itu ketiga distrik tersebut adalah distrik kulisusu
diwakili oleh Laode Ganiru dan Laode Ago, distrik wakorumba diwakili oleh laode
hami dan laode haju ,distrik tiworo diwakili oleh la baranti.
Berdasrkan kesepakatan yang utuh dan bulat dari tokoh-tokoh tersebut
untuk bergabung dalam pemerintahan kabupaten muna maka doktrin untuk
terbentuknya kabupaten muna sudah tidak ada masalah lagi.
Dengan terbentuknya kabupaten muna,secara administratif dan yuridis
pada tanggal 2 maret 1960 maka ditetapkan La Ode Abdul Koedoes sebagai
bupati pertama dan selanjutnya pada tanggal 21 Juni 1961 ditetapkan bupati
kedua Lettu Inf M.Thalib dan terus berlanjut sampai saat ini bupati ke-12 Dr.LM
Baharuddin,M.kes.

5. 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana pemerintahan yang dijalankan oleh La Ode Abdul Koedoes sebagai
bupati pertama?
2. bagiman pemerintahan yang dijalankan oleh Lettu Inf M.Thalib?
1.3 Tujuan
- untuk mengetahui pola pemerintahan oleh La Ode Abdul Kudus
-untuk mengetahui pola pemerintahan oleh Lettu Inf M.Thalib

6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pemerintahan Bupati La Ode Abdul Kodoes (1960-1961)
Pada awal terbentuknya kabupaten Muna berdasarkan UU No 29 tahun
1959, maka secara administrasi terjadi perubahan dari pemerintahan kewedanan
menjadi pemerintahan daerah TkII (kabupaten).
Dengan terbentuknya Muna sebagai daerah Tk II (Kabupaten Muna) yang
dilegitimasi pada tanggal 2 maret 1960, dengan bupati I (pertama) adalan La Ode
Abdul kodoes.
Pemerintahan La Ode Abdul Kodoes sangat singkat karena hanya 1 tahun.
Hal ini merupakan refleksi dari pemerintahan negara yang tidak stabil.
Berakhirnya pemerintahan La ode Abdul Kodoes karena peristiwa berdarah yaitu
akibat ledakan granat seorang anggota mobrig yang mengalami kelainan jiwa.
Karena begitu singkatnya masa pemerintahan beliau, sehingga tidak dapat
melakukan perubahan-perubahan signifikan terhadap daerah Muna. Dan juga
meninggalkan catatan penting yang monumental, karena :
1. Jangka waktu 1 tahun adalah waktu singkat, sehingga suatu hal yang
mustahil dapat merealisasikan programnya
2. Kondisi negara/daerah yang diwarnai berbagai tindakan separatism
misalnya DI TII
3. Beliau sebagai bupati pertama dari kabupaten yang baru terbentuk,
sehingga belum memiliki pola yang efektif untuk menjalankan roda
pemerintahan
Sebagai penghargaan rakyat Muna kepada La Ode Abdul Koedoes yang tercatat
dalam sejarah daerah sebagai bupati pertama sehingga namanya diabadikan
sebagai nama salah satu jalan di kota Raha. Pengabdian jasa-jasa beliau antara
lain melakukan dasar-dasar penataan kota Raha dengan program perintisan jalan
dan lorong-lorong. Rintisan lain yang dianggap sebagai manufer pembangunan
adalah peletakkan dasar pembangunan mesjid raya lama. Namun rencana dan
program tersebut belum sempat terealisasi, beliau terkena musibah peledakan

7. granat di kediaman bupati saat itu. Dengan demikian maka berakhirlah
pemerintahan La Ode Abdul Koedoes.
2.2 Pemerintahan Lettu Inf M.Talib (11-11-1961 s/d 3-12-1965)
Setelah terjadinya peristiwa tragis terhadap bupati pertama maka di
kabupaten Muna ditetapkan sebagai daerah rawan, apalagi pada saat itu masih
berkecamuknya gerakan separatisme DI TII dan PKI. Dalam kondisi itu maka
pemerintah pusat mengambil sikap untuk melakukan rehabilitasi aparatur dengan
menempatkan aparat TNI dan POLRI mulai dari jabatan kepala desa hingga
gubernur. Pemikiran ini dengan tujuan memudahkan proses penumpasan gerakan-
gerakan yang merongrong pemerintah. Oleh karena itu pasca pemerintah La
Ode Abdul Koedoes, maka yang diangkat untuk menggantikan beliau adalah salah
seorang anggota militer yaitu Lettu Inf M. Thalib sebagai bupati ke II.
Pemerintahan beliau cukup lama yaitu hingga selesainya peristiwa G30 S PKI.
Pada masa pemerintahan M.thalib pembangunan di Muna tidak dapat
berjalan dan bahkan tidak ada program untuk melakukan pembangunan karena
pada masa itu setiap saat terjadi tarik menarik antara propaganda PKI dan
pemerintah. Refleksi dari peristiwa maka banyak masyarakat Muna yang
tercatat dalam buku agenda pemerintah sebagai golongan anggota organisasi
partai terlarang baik kategori terlibat maupun dilibatkan.
Pengertian dilibatkan dalam pernyataan tersebut bahwa banyak
masyarakat yang didaftar dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan pacul,
tetapi ironisnya daftar itu kemudian masuk pada agenda PKI sebagai golongan
yang mendukung PKI, sedangkan golongan dan kategori Yang terlibat adalah
mereka yang memahami dan mengetahui persis tujuan gerakan separatism PKI.
Kondisi daerah yang tidak menentu akibat gerakan separatism PKI
membuat masyarakat dihantui peresaan takut. Masyarakat bersikap apriori,
bingung dan tidak tau apa yang harus dilakukan karena simalakama antara
propaganda pki dan progam-progam pemerintah. Peristiwa ini membawa
masyarakat pada persoalan social karena dalam kurung waktu tahun 1961-1965
hampir seluruh masyarakat ditimpa bencana kelaparan dan dampaknya tidak
hanya terjadi dalam kurung waktu itu tetapi berlanjut hingga awal orde baru.

8. Peran aktif pemerintah dalam menanggulangi gerakan –gerakan yang dapat
mematikan aktifitas rakyat kemudian dapat ditanggulangi atas kerja sama
semua komponen baik pemerintah, aBRI, dan rakyat. Sebagai refleksi dari
tindakan mereka yang menyesatkan rakyat akhirnya gerakan PKI dapat teratasi
dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di bumi Indonesia yang beridiologi
pancasila. Dan karena tindakan-tindakan mereka yang pemerintah memenjarakan
tokoh-tokoh PKI serta membuat agenda wasiat untuk mewaspadai dan
mengawasi anggota masyarakat baik yang terlibat maupun dilibatkan.

9. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari penjelasan diatas kita sudah dapat memahami pola pembangunan yang
dilakukan oleh pemimpin daerah Kabupaten Muna di zaman orde lama. Pada masa
pemerintahan La Ode Abdul Koedoes belum terjadi perubahan-perubahan
berarti pada kabupaten Muna hal ini disebabkan karena singkatnya masa
pemerintahan La Ode Abdul Koedoes yang hanya 1 tahun saja. Sedangkan pada
masa pemerintahan Lettu Inf M. thalib pembangunan tidak berjalan dengan baik
karena adanya tarik ulur antara pemerintah dan PKI.
3.2Saran
Dengan mengetahui pola pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin daerah di
kabupaten Muna sebaiknya kita bisa lebih menghargai perjuangan mereka
dengan tetap melestarikan bahasa muna dan adat istiadat serta kebudayaan
Muna.

10. Daftar Pustaka
- https://formuna.wordpress.com/buku/mengenal-sejarah-dan-
peradaban-orang-muna-upaya-pelurusan-sejarah/bab-vi-sejarah-
pembentukan-kabupaten-muna/
- Muatan lokal, nilai-nilai budaya&sejarah Kabupaten Muna kelas
XI, 2012
- www.google.com