Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to BLU-RS
Similar to BLU-RS (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
BLU-RS
- 1. 1 BADAN LAYANAN UMUM/ BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMBEKALAN MAGANG PRODI S1 ARS
- 2. 2 Dasar Hukum BLU (1) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 23/2005 tentang PK BLU; PMK No. 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Adm Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pem. untuk Menerapkan PK BLU; PMK No. 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU; PMK No. 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewas pada BLU; PMK No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewas, dan Pengawai BLU; PMK No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU
- 3. 3 BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ps 1 UUPN BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan ybs. Ps 68 UUPN DASAR HUKUM BLU (2)
- 4. 4 • Rencana kerja dan anggaran (RKA), LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja K/L. • Pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA K/L. • Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara. • Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU ybs. Pasal 69 UUPN DASAR HUKUM BLU (3)
- 5. 5 Tujuan BLU Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas Penerapan praktek bisnis yang sehat.
- 6. 6 Karakteristik BLU 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik 3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba) 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas a la korporasi 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk 6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non-PNS 8. Bukan sebagai subyek pajak
- 7. 7 TATA KELOLA BLU YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) Tata Kelola yang baik (Good Corp. Governenace) Kinerja (output/outcome) Msyarkt Investor Govt. Employee Etc. Lingkungan BLU Pengelolaan Keuangan yang Otonom
- 8. 8 3 JENIS RUMPUN BLU: 1.Rumpun Kegiatan Penyediaan Jasa/Barang (Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Pelayanan Lisensi, Penyiaran) 2.Rumpun Kegiatan Pengelolaan Wilayah (Otorita, Kapet) 3.Rumpun Pengelola Dana Khusus (Dana bergulir UKM, Penerusan Pinjaman, Tabungan perumahan)
- 9. 9 Persyaratan BLU Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayanan publik (penyelenggaraan umum) Persyaratan teknis BLU yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Persyaratan administratif yang terkait terpenuhinya dokumen seperti tata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit/bersedia untuk diaudit.
- 10. 10 Fleksibiltas Pengelolaan Keuangan BLU Pendapatan dan Belanja Pengelolaan Kas Pengelolaan Piutang dan Utang Investasi Pengelolaan Barang Surplus/Defisit Akuntansi Remunerasi Status Kepegawaian PNS dan non PNS Nomenklatur kelembagaan dan pimpinan
- 11. 11 SPM Pengesahan LK Hubungan keuangan pemerintah dengan pengelolaan keuangan BLU RBA BLU RKAkonsolidasi Alokasi APBN Pelaksanaan Anggaran: -Pendapatan -Belanja -Pengelolaan kas -Pengadaan brg/jasa -Pengelolaan utang -Piutang -investasi Pelaksanaan APBN SPM Dana APBN menyampaikan Pendapatan Operasional BLU Bukti2 Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBN LK SAK LK SAK LK APBD LK Pemda SAP/ Permendagri 13 accountability DPR PP 23/2005 APBN
- 12. 12 Perencanaan dan Anggaran BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke Renstra KL. BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan. RBA BLU merupakan bagian dari RKA KL
- 13. 13 Dokumen Pelaksanaan Anggaran RBA yang disetujui sebagai dasar untuk membuat dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penarikan dana dari APBN
- 14. 14 Sumber Pendapatan BLU -Belanja Pegawai, barang/jasa dan modal di APBN -Penarikan dana dgn SPM Dapat dikelola langsung sesuai RAB Alokasi APBN Imbalan Jasa BLU Hibah Terikat Hasil Kerjasama Dgn Pihak Lain PNBP K/L Sesuai persyaratan pemberi hibah Psl 6,7,8
- 15. 15 Belanja Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA Jika melampaui ambang batas hhrs mendapat persetujuan Menkeu Jika terjadi kekkurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga
- 16. 16 Pengelolaan Kas Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisinis yang sehat Penarikan dana APBN dengan SPM Rekening bank BLU dibuka di bank umum oleh pimpinan BLU BLU dapat melakukan investasi jangka pendek dalam rangka cash management.
- 17. 17 Pengelolaan piutang BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya. Piutang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat Piutang dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan. Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menkeu
- 18. 18 Pengelolaan Utang BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya/perikatan peminjaman dengan pihak lain Utang dikelola sesuai dengan praktek bisnis yang sehat Utang jangka pendek untuk belanja operasional Utang jangka panjang untuk belanja modal Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menkeu Pembayaran utang merupakan tanggungjawab BLU
- 19. 19 Investasi BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas ijin Menkeu/kepala daerah. Keuntungan dari investasi pendapatan BLU.
- 20. 20 Pengelolaan Barang (1) Pengadaan barang berdasarkan prinsip efisien dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Tata cara dan kewenangan pengadaan barang secara berjenjang berdasarkan nilai yang diatur oleh Menkeu. Barang inventaris dapat dialihkan dan dihapuskan oleh BLU dan dilaporkan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga.
- 21. 21 Pengelolaan Barang (2) BLU tidak dapat mengalihkan/menghapuskan Aset tetap kecuali ijin pejabat yang berwenang. Pengalihan/penghapusan aset tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang yang sesuai dengan peraturan perundangan. Pengalihan/penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga. Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah RI
- 22. 22 Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BLU menyelenggaran akuntansi sesuai dengan PSAK Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga secara berkala LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga. LK sebagai LPJ BLU diaudit auditor eksternal.
- 23. 23 Surplus dan Defisit Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya. Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara atas perintah Menkeu/kepala daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLU Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu melalui menteri/pimpinan lembaga
- 24. 24 BLU dan BLUD di Pelayanan Unit Kesehatan Penerapan badan layanan umum daerah rumah sakit merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan (anggaran negara), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan program sehingga petugas mampu mengoptimalkan tanggungjawabnya.
- 25. 25 BLU dan BLUD di Pelayanan Unit Kesehatan Dalam menerapkan BLUD rumah sakit, sebagaimana dijelaskan Ilyas (2002) bahwa keberhasilan suatu rumah sakit ditentukan oleh faktor sumber daya manusia atau petugas kesehatan dan sarana dan prasarana pendukung atau fasilitas kerja.
- 26. 26 BLU dan BLUD di Pelayanan Unit Kesehatan Faktor kemampuan petugas kesehatan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan daripada sarana dan prasarana pendukung. Secanggih dan selengkap apapun fasilitas pendukung yang dimiliki suatu organisasi kerja, tanpa adanya sumber yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya, maka rumah sakit tersebut belum dapat berhasil mewujudkan visi, misi dan tujuan rumah sakit.
- 27. 27 BLU dan BLUD di Pelayanan Unit Kesehatan Beberapa rumah sakit masih memiliki kualitas jasa layanan yang masih sangat memprihatinkan. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber daya baik sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. Tuntutan peningkatan kualitas jasa layanan membutuhkan berbagai dana investasi yang tidak sedikit. Kenaikan tuntutan kualitas jasa layanan rumah sakit harus dibarengi dengan profesionalisme dalam pengelolaannya.
- 28. 28 BLU dan BLUD di Pelayanan Unit Kesehatan Operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Tuntutan eksternal antara lain adalah dari para stakeholder bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan dari pihak internal antara lain adalah pengendalian biaya.
- 29. 29 BLU dan BLUD di Pelayanan Unit Kesehatan Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah.
- 30. 30 BLU dan BLUD di Pelayanan Unit Kesehatan Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Rumah sakit pemerintah menghadapi dilema antara misi melayani masyarakat kelas menengah ke bawah dan adanya keterbatasan sumber dana, serta berbagai aturan dan birokrasi yang harus dihadapi.
- 31. 31 Syarat Pendirian BLU dan BLUD Persyaratan Substantif a. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: 1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum. 2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- 32. 32 Syarat Pendirian BLU dan BLUD 3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. b. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods). c. Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan.
- 33. 33 Syarat Pendirian BLU dan BLUD Persyaratan Teknis a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
- 34. 34 Syarat Pendirian BLU dan BLUD Persyaratan Administratif Suatu Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BpLU setelah memenuhi persyaratan administratif.
- 35. 35 Syarat Pendirian BLU dan BLUD Persyaratan administratif terpenuhi apabila Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat mengajukan seluruh dokumen yang disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Seluruh dokumen tersebut adalah sebagai berikut : a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
- 36. 36 Syarat Pendirian BLU dan BLUD b. Pola Tata Kelola Pola tata kelola merupakan peraturan internal Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menetapkan. c. Rencana Strategi Bisnis d. Laporan Keuangan Pokok e. Standar Pelayanan Minimum f. Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia Untuk Diaudit Secara Independen.
- 37. 37 Masalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perbedaan persepsi dan kendala yang dihadapi Dalam kenyataanya, perjalanan sebuah RSUD (misalnya) menjadi BLUD masih menghadapai berbagai kendala baik dari internal RSUD sendiri maupun dengan pihak ekternal. Kendala-kendala yang dihadapi lebih kepada perubahan paradigma yang masih membutuhkan proses pembelajaran dan pemahaman tentang BLUD yang masih perlu disosialisasikan. Adapun perbedaan persepsi dan kendala yang sering terjadi antara lain berasal dari:
- 38. 38 Masalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Internal Rumah Sakit Perubahan status menjadi sebuah BLUD seharusnya direspon oleh setiap individu dalam rumah sakit, dimanapun posisi dan peran yang diemban dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan rumah sakit.
- 39. 39 Masalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Moment penting “lahirnya BLUD” seringkali hanya diketahui oleh segelintir personil dalam jajaran manajemen terutama yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan, sedangkan sebagian besar pegawai yang melaksanakan pelayanan mungkin tidak tahu apa itu BLUD sehingga tidak ada perubahan paradigma mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan setelah menjadi BLUD.
- 40. 40 Penetapan tarif di BLU dan BLUD Pelayanan Kesehatan Satuan kerja berstatus BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana yang dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 41. 41 Penetapan tarif di BLU dan BLUD Pelayanan Kesehatan Tarif layanan tersebut dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Apabila BLU memiliki jenis layanan yang tidak terlalu banyak, maka cukup memiliki tarif berupa angka mutlak ataupun kisaran tarif. Apabila BLU memiliki jenis layanan yang banyak dan bersifat kompleks, seperti rumah sakit, maka tarifnya berupa pola tarif untuk kelompok layanan.
- 42. 42 Penetapan tarif di BLU dan BLUD Pelayanan Kesehatan Tarif layanan diusulkan oleh BLU bersangkutan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, kemudian Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan usulan tarif tersebut kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Dalam penetapan tarif dimaksud, Menteri Keuangan dibantu oleh suatu tim dan dapat menggunakan narasumber yang berasal dari sektor terkait.
- 43. 43 Penetapan tarif di BLU dan BLUD Pelayanan Kesehatan Hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam menyusun tarif adalah sebagai berikut: 1) Kontinuitas dan pengembangan layanan; 2) Daya beli masyarakat; 3) Asas keadilan dan kepatutan; 4) Kompetisi yang sehat.
- 44. 44 Alasan RS Pemerintah Dijadikan BLU/BLUD Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah.
- 45. 45 Alasan RS Pemerintah Dijadikan BLU/BLUD Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah.
- 46. 46 TERIMA KASIH