3. DASAR HUKUM
3
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016
tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan
Kerja Instansi Pemerintah
4. PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
4
KARAKTERISTIK BLU
1. Berkedudukan sebagai
instansi pemerintah
(asetnya merupakan
kekayaan negara yang
tidak dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa
yang seluruh/sebagian
dijual kepada masyarakat
3. Tidak mengutamakan
mencari keuntungan
4. Dikelola secara otonom
dengan prinsip efisiensi
dan produktivitas ala
korporasi
FLEKSIBILITAS BLU, a.l.:
1. Pendapatan dapat digunakan
langsung, dengan melakukan
pengesahan ke KPPN
2. Flexible budget dengan ambang batas
3. Investasi jangka pendek untuk
pengelolaan kas
4. Melakukan utang jangka pendek
5. Menghapuskan barang inventaris
dengan alasan efisiensi dan
efektivitas
6. Surplus digunakan pada tahun
anggaran berikutnya dan defisit
dimintakan dari APBN
TUJUANBLU
Meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat
dalam rangka
memajukan
kesejahteraan
umum dan
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
PENGERTIAN BLU
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. • Sumber pendapatan dari jasa
layanan/PNBP fungsional.
• Seluruh pendapatan harus
disetor ke Kas Negara.
• Dapat menggunakan PNBP
fungsional atas ijin Menkeu.
• Tidak mempunyai fleksibilitas
pengelolaan keuangan.
• Pertanggungjawaban dg SPM.
• Sisa anggaran lebih di akhir
tahun tdk dpt digunakan lagi.
• Kekayaan negara tidak
dipisahkan.
•
•
Motif: not-for-profit.
Memberikan
public goods,
layanan
tidak
quasi
internal
service dan bukan administratif.
• Mempunyai PNBP yang signifikan
(> =Rp 15 miliar).
• Dapat menggunakan
secara langsung.
PNBP
• Mempunyai fleksibilitas
pengelolaan keuangan negara.
•
•
Pertanggungjawaban dg SP3B.
Surplus dapat digunakan pada
tahun anggaran berikutnya.
• Kekayaan negara tidak
dipisahkan.
•
•
Motif: Profit.
Memberikan layanan private goods
(rivalry dan excludability).
• Seluruh
mampu
pendapatan operasional
menutupi seluruh biaya
operasional dan investasi.
• Pendapatan usaha bukan
merupakan PNBP.
• Mempunyai otonomi/fleksibilitas
manajerial yang luas.
• Surplus dapat digunakan dan untuk
investasi langsung.
• Mampu berkontribusi
PNBP laba pemerintah.
terhadap
• Kekayaan negara yang dipisahkan.
Karakteristik Kelembagaan
6. 1. Unit kerja K/L untuk tujuan pemberian layanan
umum berdasarkan
didelegasikannya.
kewenangan yang
2. Bagian perangkat pencapaian tujuan K/L
sehingga status hukum BLU tidak terpisah dari
K/L.
Menteri/
3. pimpinan lembaga bertanggung jawab
atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan umum yang didelegasikan kepada
BLU dari segi manfaat layanan.
4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
pemberian layanan
didelegasikannya.
umum yang
5. BLU menyelenggarakan kegiatan
mengutamakan mencari keuntungan.
tanpa
6. RKA serta LK dan kinerja BLU disusun dan
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari RKA serta LK dan kinerja K/L.
7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum
sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Asas BLU
Kementerian Negara/Lembaga
BLU
7. Substantif
Teknis
Administratif
Menteri/pim.
lembaga
Menkeu
1. Persyaratan
2. Penetapan
Penerapan PPK- BLU berakhir apabila:
• Dicabut oleh Menkeu sesuai kewenangannya;
• Dicabut oleh Menkeu berdasarkan usul dari menteri/pim
lembaga, sesuai kewenangannya.
• Berubah statusya menjadi
kekayaan negara yg dipisahkan.
Badan Hukum dengan
3. Pencabutan
Penuh /
Bertahap
Pengusulan
Persyaratan, Penetapan, & Pencabutan
10. Tahapan Penganggaran
10
Renstra K/L
RSB BLU
RBA BLU
RKA-K/L
DIPA BLU
5 th an
• Tahunan;
• Disertai prakiraan
RBA tahun
berikutnya.
Memuat seluruh program,
kegiatan, anggaran
penerimaan/pendapatan,
anggaran
pengeluaran/belanja,
estimasi saldo awal kas,
dan estimasi saldo akhir
kas BLU, basis akrual,
ambang batas, pola
flexible budget
Ketentuan:
PMK-92/PMK.05/2011
PER-20/PB/2012
11. RBA disusun
berdasarkan basis
kinerja dan perhitungan
akuntansi biaya menurut
jenis layanannya.
RBA BLU disusun
berdasarkan kebutuhan
dan kemempuan
pendapatan yang
diperkirakan akan
diterima dari
masyarakat, badan lain,
dan APBN
RENSTRA-K/L
RSB
(5 tahunan)
RBA BLU
(1 tahunan)
RKA K/L
Disertai dngn usulan SPM & biaya
dr keluaran yg akan dihasilkan
APBN
Dikaji kembali standar
biaya dan anggaran BLU
RKA K/L
dan
RBA BLU
RBA BLU
Definitif
Dok PA BLU
Paling sedikit mencakup
seluruh pendapatan dan
belanja, seluruh arus kas,
serta jumlah dan kualitas
jasa dan/atau barang
Mengesahkan
Dok PA (max) 31 Des
Jika 31 Des
belum disahkan,
BLU dapat
melakukan
pengeluaran max
angka dok PA thn
lalu
• Mjd lampiran dari perjanjian kinerja yg ditandatangani oleh
menteri/pim lembaga dgn pim BLU.
• Mjd dasar penarikan dana yg bersumber dr APBN oleh BLU.
Perencanaan dan Penganggaran
Menteri/pim
lembaga
Menkeu
BLU
12. Standar dan Tarif Layanan
SPM
Standar
Pelayanan
Minimum
•
•
•
BLU menggunakan SPM yang ditetapkan oleh menteri/ pim lembaga.
SPM dapat diusulkan oleh BLU.
SPM harus mempertimbangkan : kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan,
biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
Tarif Layanan
Standar
•
•
Atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
Mempertimbangkan aspek:
Kontinuitas dan pengembangan layanan;
Daya beli masyarakat;
Asas keadilan dan kepatutan; dan
Kompetisi yang sehat
Pemimpin
BLU
Menteri/pim
lembaga
Menkeu
1. Pengusulan Tarif 2. Penyapaian Usulan Tarif 3. Penetapan Tarif
Ketentuan:
PMK-100/PMK.05/2016
17. Pendapatan dan Belanja
Pendapatan
a. Belanja BLU tediri dari unsur biaya yang sesuai dengan
struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
b. Fleksibel
kegiatan
berdasarkan kesetaraan antara volume
pengeluaran
pelayanan dengan jumlah
mengikuti praktik bisnis yang sehat.
c. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dlm ambang
batas sesuai dgn yang ditetapkan dlm RBA.
d. Belanja BLU yang melampaui ambang batas
fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menkeu atas
usulan menteri/pim lembaga.
e. Dalam hal kekurangan anggaran, BLU dapat
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN
kepada Menkeu melalui menteri/pim lembaga.
f. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan
jasa K/L.
Belanja
•
•
Rupiah Murni (APBN)
PNBP
Pendapatan jasa layanan
Hibah tidak terikat
Hibah terikat
Hasil kerjasama BLU
Hasil usaha lainnya
18. Merencanakan
penerimaan dan
pengeluaran kas
Melakukan pemungutan
pendapatan/tagihan
Menyimpan kas dan
mengelola rekening bank
Melakukan pembayaran.
Penarikan dana yang
bersumber dari APBN
dengan menerbitkan SPM
Mendapatkan sumber
dana untuk menutup
defisit jangka pendek
Memanfaatkan surplus kas
jangka pendek untuk
memperoleh pendapatan
tabahan. Dilakukan sebagai
investasi jangka pendek pada
instrumen keuangan dengan
risiko rendah (instrumen
Deposito)
PENGELOLAAN
KAS
Pengelolaan Kas
Pengelolaan Kas
19. a. BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau
transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
b. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis
yang sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
c. Piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang,
yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
a. BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
peminjaman dengan pihak lain.
b. Utang BLU di kelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
c. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan
hanya untuk belanja operasional.
d. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan
hanya untuk belanja modal.
e. Perikatan peminjaman dilakukan
berdasarkan nilai pinjaman.
oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang
f.
g.
Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU.
Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh
tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang
Pengelolaan Piutang dan Utang
Piutang
Utang
20. Investasi
Keuntungan yang
diperoleh dari investasi
jangka panjang
merupakan pendapatan
BLU.
BLU tidak dapat melakukan investasi
jangka panjang, kecuali atas persetujuan
Menkeu.
21. Pengelolaan Aset
Ketentuan:
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara;
• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Pada
Badan Layanan Umum;
• Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tarif Layanan
bagi masing-masing BLU.
22. KETENTUAN UMUM, OBJEK, ASAS, DAN PRINSIP
Prinsip
• tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan
umum kepada masyarakat;
• biaya dalam rangka pelaksanaan kerjasama tidak
dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN;
• Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan
surat berharga setelah
Menteri Keuangan; dan
mendapatkan izin dari
• tidak berakibat
kepada pihak lain.
terjadinya pengalihan Aset BLU
Pelaksanaan pengelolaan aset dapat
dilakukan
atau KSM.
dengan mekanisme KSO
Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan
KSO atau KSM dapat dibebankan pada Rupiah Murni
APBN.
Ketentuan Umum
BLU bertugas mengelola aset pada BLU.
Hasil pengelolaan aset BLU digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan
BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan aset pada BLU meliputi:
•
•
pelaksanaan pengelolaan Aset BLU; dan
pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.
Pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan.
Pelaksanaan pengelolaan aset berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di
bidang pengelolaan barang milik negara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan
Menteri ini.
Objek
Asas
Pelaksanaan
23. • Pemimpin BLU melakukan KSO dan/atau KSM dalam rangka Tugas
dan Fungsi pada BLU.
• KSO dan/atau KSM dilaksanakan
sebagai Mitra.
dengan melibatkan pihak lain
• KSO dan/atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian antara
pemimpin BLU dengan Mitra.
• Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang
dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLU
sesuai ketentuan peraturan
pengelolaan keuangan BLU.
perundang-undangan mengenai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pemerintah daerah;
badan usaha milik negara;
badan usaha milik daerah;
BLU;
BLU daerah;
perusahaan swasta;
yayasan;
koperasi; dan/atau
perorangan.
• Pemimpin BLU menyusun rencana KSO dan/atau KSM yang paling
sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan,
bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek
keuangan, dan aspek hukum.
• Analisis dan evaluasi dari aspek teknis termasuk berupa spesifikasi
teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM.
• Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan termasuk proyeksi
pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO dan/atau
KSM.
• Analisis dan evaluasi dari aspek hukum termasuk kelengkapan bukti
kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.
• Rencana KSO dan/atau KSM dicantumkan dalam RBA.
• meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
• mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU; dan
• meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLU sesuai RBA.
Tujuan
Mitra
Perencanaan
Pelaksanaan
Kerjasama Operasional (KSO)/ Kerjasama Sumber Daya Manusia
dan / atau Manajemen (KSM) (1)
24. Kerjasama Operasional (KSO)/ Kerjasama Sumber Daya Manusia
dan / atau Manajemen (KSM) (2)
KSM
KSO
Aset BLU
Aset Pihak Lain
Tanah dan Bangunan
Selain Tanah dan/atau
Bangunan
Peralatan dan Mesin
SDM/Managerial BLU
SDM/Managerial Pihak Lain
“Sewa” (A)
Bangun-Guna-Serah (C)
Bangun-Serah-Guna (B)
Bentuk
termasuk aset tak berwujud yang terdiri
atas:
• perangkat lunak komputer(software);
•
•
lisensi dan franchise;
hasil kajian/penelitian yang
memberikan manfaat jangka panjang;
• hak cipta (copyright), paten, dan hak
kekayaan intelektual lainnya;
• merk dagang;
• karya seni yang mempunyai nilai
sejarah/budaya; dan
• aset tak berwujud lainnya.
25. KSO KSM
Aset BLU Aset Pihak Lain
SDM/
Managerial BLU
SDM/ Managerial
Pihak Lain
Tanah dan bangunan Selain Tanah
dan/atau Bangunan
Peralatan dan Mesn
“Sewa” (A) BSG (B) BGS (C)
Keputusan
pemimpin BLU
Keputusan
pemimpin BLU
Keputusan
pemimpin BLU
Keputusan pemimpin
BLU
Keputusan
pemimpin BLU
Keputusan
pemimpin BLU
Keputusan
pemimpin BLU
Max = 15 tahun
Dapat diperpanjang •Hanya
setelah dilakukan
evaluasi
Max = 30 tahun
berlaku
kali
untuk 1
perjanjian dan tidak
dapat dilakukan
perpanjangan.
•Dapat melanjutkan •Dapat melanjutkan
kerjasama dengan
Tanah
bentuk KSO
dan Bangunan (A).
Max = 30 tahun
•Hanya berlaku
kali
untuk 1
perjanjian dan tidak
dapat dilakukan
perpanjangan.
kerjasama dengan
Tanah
bentuk KSO
dan Bangunan (A).
Dapat diperpanjang
setelah dilakukan
evaluasi, dan
penyesuaian klausul
dalam perjanjian
Memperhitungkan
masa manfaat
Max = 5 tahun
Dapat diperpanjang
setelah dilakukan
evaluasi, dan
penyesuaian
klausul dalam
perjanjian
Max = 5 tahun
Dapat diperpanjang
setelah dilakukan
evaluasi, dan
penyesuaian klausul
dalam perjanjian
Kompensensi tetap
(wajib)
Imbal Hasil (dapat)
Kompensensi tetap
dan/atau imbal hasil
Kompensensi tetap
dan/atau imbal hasil
Kompensensi tetap,
imbal hasil, dan/atau
manfaat ekonomi
lainnya.
Imbal hasil Imbalan Imbalan
Penunjukan
langsung
Lelang Lelang Penunjukan langsung,
perizinan, atau lelang
Lelang Perizinan Lelang
Pemimpin BLU menetapkan standar pedoman operasional yang diperlukan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini .
Kerjasama Operasional (KSO)/ Kerjasama Sumber Daya Manusia
dan / atau Manajemen (KSM) (3)
