Penjelasan BLU

1. BADAN LAYANAN
UMUM (BLU)
Page 01
AGUNG DRAJAT BASRIWIJAYA
FATHIA UMARA AGUSTIN NUR
KELOMPOK 2
LAILY ROSYIDAH
SITI NURHALIZA
VITA MULYANA

2. Pengertian BLU dan PPK BLU
01
Badan Layanan Umum (BLU)
Instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
02
Pola Pengelolaan Keuangan (PPK)
BLU
Pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan
negara pada umumnya.
Psl 1 PP 23/2005
Page 02

3. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU adalah Dokumen perencanaan
bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja,
dan anggaran suatu BLU
Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah Spesifikasi teknis
tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU
kepada masyarakat.
Pengertian
Istilah
Page 03

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan
praktek bisnis yang sehat
TUJUAN BLU
Page 04
Pasal 2 PP 23/2005
PP 74/2012

5. Page 05
01
BLU beroperasi sebagai unit kerja K/L/Pemda untuk tujuan pemberian layanan
umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh
instansi induk yang bersangkutan.
02
BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan K/L/Pemda sehingga status
hukum BLU tidak terpisah dari K/L/Pemda sebagai instansi induk.
Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati /walikota tertanggung jawab atas
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya
kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
03
AZAS BLU
Pasal 3 PP 23/2005

6. AZAS BLU
Page 06
04
Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/ walikota.
05 BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
Pasal 3 PP 23/2005
Not for Profit

7. AZAS BLU
Page 07
07 BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang
sehat.
Pasal 3 PP 23/2005
Rencana kerja dan anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun
dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan
anggaran serta laporan keuangan dan K/L/SKPD/Pemda.
06

8. Pasal 68 UU No. 1 Tahun 2004
BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Pasal 69 UU No. 1 Tahun 2004
Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan
dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah
Pendapatan dan belanja BLU dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud
pada nomor (1) dan nomor (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran
KN/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.
01
02
03
Page 08

9. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan
merupakan Pendapatan Negara/Daerah
BLU dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada nomor (4) dan nomor (5) dapat digunakan
langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah.
04
05
06
07
Page 09

10. Ayat 2 : Kementerian Negara/Lembaga tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan
yang didelegasikannya kepada BLU dan menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja BLU
dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.
Ayat 5 : Layanan BLU dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang mendukung stabilisasi
ekonomi dan fiskal.
Ayat 10 : Dalam rangka mewujudkan konsep bisnis yang sehat, BLU harus senantiasa
meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dapat berupa kewenangan merencanakan dan
menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.
Ayat 11 : Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan
dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU.
Pasal 4 PMK 202/PMPK.05/2022>PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
Page 10

11. PERSYARATAN BLU
Persyaratan Substantif
Persyaratan Teknis
Persyaratan Administratif
Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum
Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum
Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat
Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh
menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya
Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat
sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU
Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan
manfaat bagi masyarakat;
Pola tata kelola
Laporan keuangan pokok
Standar pelayanan minimum
Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
Page 11

12. PENETAPAN STATUS BLU
Setelah instansi pemerintah mengajukan penawaran menjadi BLU kepada menteri
keuangan, maka akan dilakukan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan yang
telah disampaikan. Penilaian yang dilakukan oleh menteri keuangan meliputi pengujian
yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan terhadap pemenuhan
persyaratan substantif, pemenuhan persyaratan teknis, dan pemenuhan persyaratan
administratif; serta penilaian yang dilakukan oleh tim penilai terhadap dokumen
persyaratan administratif.
Hasil penilaian oleh tim penilai berupa rekomendasi:
a. penetapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU berupa pemberian status BLU, jika
hasil penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif terpenuhi secara
memuaskan; atau
b. penolakan, apabila hasil penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif
tidak terpenuhi secara memuaskan.
Page 12

13. PENCABUTAN STATUS BLU
Page 13
Penerapan PPK-BLU berakhir apabila :
Dicabut oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya
Dicabut oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan usul
dari menteri / pimpinan lembaga / kepala SKPD sesuai kewenangannya
Berubah statusnya menjadi Badan Hukum dengan kekayaan negara yang
dipisahkan

14. STANDAR BIAYA DAN TARIF LAYANAN BLU
UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum
PMK Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Tarif Layanan BLU
Tarif merupakan instrumen kebijakan untuk
mencapai target strategis BLU
DASAR HUKUM
URGENSI
Strategis
Legalitas pengutan
Penyusunan rencana strategis
& bisnis
Budgeting
Keuangan
Pencapaian target
pendapatan
Kontrol Biaya
Layanan
Pengembangan layanan
Page 14

15. PENGATURAN STANDAR BIAYA
Page 15
Pengaturan Standar Biaya : PMK 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal (Chief Financial Officer) baik berupa standar biaya masukan maupun
standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam
penyusunan RKA-K/L
01
02
Standar Biaya terdiri dari :
Standar Biaya Masukan (SBM)
Standar Biaya Keluaran (SBK)
03
Satker BLU harus mengikuti ketentuan Standar Biaya yang berlaku
04

16. STANDAR BIAYA PADA SATKER BLU
SBM & SBK
SBM ditetapkan oleh pimpinan BLU, kecuali :
SBM yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas Dewan Pengawas, pejabat pengelola,
dan pegawai BLU
SBM perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri
Kedua poin ini menggunakan PMK / Persetujuan Menteri Keuangan
Untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU
Merupakan komponen biaya dari tarif layanan
Mempertimbangkan standar biaya pasar
SB yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU --> Estimasi
Digunakan untuk penyusunan RBA
Page 16
JENIS
KEWENANGAN
KRITERIA SBM
FUNGSI
Usulan SBK BLU disampaikan Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menkeu c.q. DJPb
untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada DJA untuk ditetapkan Menkeu
SBK BLU
PPK BLU

17. PENGATURAN TARIF LAYANAN (1)
Page 17
PP 23/2005 jo PP 74/2012 pasal 9
Kontinuitas dan pengembangan layanan
Daya beli masyarakat
Asas kejadian dan kepatutan
Kompetisi yang sehat
Disusun segera setelah ditetapkan menjadi BLU
Disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan
Ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK
01
04
03
PENGATURAN TARIF LAYANAN
TARIF LAYANAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN :
TARIF LAYANAN
BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa
layanan yang diberikan
02

18. PENGATURAN TARIF LAYANAN (2)
Page 18
BLU menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman umum yang
disusun Menkeu/Gub/Bup/Walkot dan pedoman teknis yang disusun Menteri/Pim
Lembaga/Sekda/Kepala SKPD
05
Menkeu sesuai dgn kewenangannya dapat mendelegasikan kewenangan
penetapan tarif layanan kepada Menteri/Pim Lembaga dan/atau pemimpin BLU
07
Tarif Layanan diusulkan oleh pemimpin BLU secara berjenjang untuk ditetapkan
dlm Peraturan Menkeu/Gub/Bup/Walkota
06

19. PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN BLU
KEUANGAN BLU

20. Pengertian
Apakah Pengelolaan Keuangan BLU (PK BLU)?
Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Institusi yang dapat menerapkan PK BLU:
Instansi yang langsung memberikan layanan
kepada masyarakat (organic view);
Memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan
administratif.
Page 20

21. PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Perencanaan dan Penganggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Pengelolaan Kas
Pengelolaan
Piutang dan Utang
Investasi
Pengelolaan
Barang
Penyelesaian
Kerugian
Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Akuntabilitas Kinerja
Surplus dan Defisit
Tata Kelola BLU
diiipknstan@2020
Page 21

22. Perencanaan dan Penganggaran
BLU menyusun rencana strategis bisnis (RSB) lima tahunan dengan mengacu
kepada Rencana Strategis K/L (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
1.
BLU menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahunan dgn mengacu kpd
RSB.
2.
RBA Tahunan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat,
badan lain, dan APBN/APBD.
3.
Pasal 10 PP 23/2005 diubah dengan PP74/2012
Page 22

23. Perencanaan dan Penganggaran
BLU mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD untuk memperoleh
persetujuan sebagai bagian dari RKA-KL atau sebagian dari rencana kerja dan anggaran
SKPD.
1.
RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya.
2.
RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD diajukan kepada
Menteri Keuangan sebagai bagian RKA-KL/PPKD sebagai bahan penyusunan Perda tentang
APBD.
3.
Pagu Anggaran BLU dana RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dlm rancangan Perda ttg APBD
yang bersumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci
dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja.
4.
Menteri Keuangan atau Tim Anggaran Pemda sesuai dgn kewenangannya melakukan telaah
terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD.
5.
BLU menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap
RBA menjadi RBA definitif.
6.
Pasal 11 PP 23/2005 diubah dengan PP 74/2012

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLU
Dua Tiga Empat
Disusun dengan
mengacu RBA BLU
untuk diajukan
kepada
Menkeu/PPKD.
Paling sedikit
mencakup: seluruh
pendapatan dan
belanja; proyeksi
arus kas; serta
jumlah dan kualitas
jasa dan/atau
barang yang akan
dihasilkan
Disahkan oleh Menteri
Keuangan/PPKD paling
lambat 31 Desember
menjelang awal tahun
anggaran, dan jika belum
disahkan oleh
MenteriKeuangan/PPKD,
BLU dapat melakukan
pengeluaran paling tinggi
sebesar angka DPA tahun
lalu.
DPA yang telah
disahkan: menjadi
lampiran dari
perjanjian kerja antara
pimpinan BLU dengan
menteri/pimpinan
lembaga/kepala
daerah; menjadi dasar
penarikan dana dari
APBN/APBD
DPA BLU itu:
Satu
Pasal 12 PP 23/2005 diubah dengan PP 74/2012
Page 24

25. Pendapatan dan Belanja BLU
Rupiah Murni (APBN/APBD), diberlakukan sebagai
pendapatan BLU.
1.
PNBP
2.
Pendapatan jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat merupakan pendapatan operasional
BLU.
Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat
atau badan lain merupakan pendapatan operasional
BLU.
Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau
badan lain merupakan pendapatan yang harus
diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau
hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi
BLU.
Hasil usaha lainnya
Pendapatan Rupiah Murni
(APBN/APBD), Pendapatan jasa
layanan, H
ibah tidak terikat,
dan Hasil kerjasama BLU dapat
dikelola langsung untuk
membiayai belanja BLU sesuai
RBA.
Pendapatan jasa layanan,
H
ibah tidak terikat, H
ibah
terikat, dan Hasil kerjasama
BLU dilaporkan sebagai
pendapatan negara bukan pajak
kementerian/lembaga atau
pendapatan bukan pajak
pemerintah daerah.
Pasal 14 PP 23/2005

26. Pendapatan dan Belanja BLU
Belanja BLU tediri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan
dalam RBA definitif.
1.
Fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah
pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat.
2.
Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dlm ambang batas sesuai dgn yang ditetapkan
dlm RBA.
3.
Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan
Menkeu/gub/bupati/walikota atas usulan menteri/pim lembaga/kep SKPD.
4.
Dalam hal kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran
dari APBN/APBD kepada Menkeu/PPKD melalui menteri/pim lembaga/kep SKPD.
5.
Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L/SKPD/pemda.
6.
Pasal 15 PP 23/2005
Page 22

27. Pengelolaan Kas
Merencanakan
penerimaan dan
pengeluaran kas
Melakukan pemungutan
pendapatan/tagihan
Menyimpan kas dan
mengelola rekening bank.
Rekening Bank dibuka
oleh Pimpinan BLU pada
Bank Umum
Melakukan pembayaran. Penarikan
dana yang bersumber dari
APBN/APBD dengan menerbitkan
SPM
Mendapatkan sumber dana
untuk menutup defisit jangka
pendek
Memanfaatkan surplus kas jangka
pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.
Dilakukan sebagai investasi
jangka pendek pada instrumen
keuangan dengan risiko rendah.
Pengelolaan
Kas
Pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat
Pasal 16 PP 23/2005
Page 23

28. –
Pengelolaan Utang dan Piutang
BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau
transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
a.
Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang
sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b.
Piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang
nilainya ditetapkan secara berjenjang.
c.
Piutang
BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
a.
peminjaman dengan pihak lain.
Utang BLU di kelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
b.
Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan
hanya untuk belanja operasional.
c.
Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan
d.
hanya untuk belanja modal.
Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang
berdasarkan nilai pinjaman.
e.
Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU.
f.
Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh
tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang
g.
Pasal 17 & 18 PP 23/2005
Utang
Page 24

29. Investasi
Keuntungan yang diperoleh dari
investasi jangka panjang
merupakan pendapatan BLU.
BLU tidak dapat melakukan investas
i
jangka panjang,
kecuali atas persetujuan Menkeu/gub/bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 19 PP 23/2005
Page 25

30. BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas
persetujuan pejabat yang berwenang.
Penerimaan hasil penjualan aset akibat dari pemindahtanganan sbb:
hasil penjualan inventaris BLU mrpkn pendapatan BLU
a.
hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya selain dari APBN/APBD mpkn
pendapatan BLU & dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.
b.
hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal
c.
dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke
RKUN/D.
Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yg tidak terkait langsung dgn tugas pokok dan
fungsi satker BLU harus mendapat persetujuan Pengelola Barang.
Tanah dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama Pemerintah RI/Pemda yang
bersangkutan
–
Pengelolaan Barang
Berdasarkan prinsip efisien & ekonomis sesuai dgn praktek bisnis yang sehat
BLU Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau
seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah bila terdapat
alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
Kewenangan PBJ secara berjenjang bdsrkn nilai yg diatur oleh Menkeu/kepala
daerah (mis. PMK No.08/PMK.02/2006 ttg Kewenangan PBJ pada BLU.
Pengadaan Barang
Barang inventaris milik BLU dapat dihapuskan dan/atau dialihkan bdsrkn pertimbangan ekonomis kepada pihak
lain dgn cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
Pengelolaan Aset
Pasal 20-23 PP 23/2005 diubah dgn PP 74/2012
Page 26

31. Psl 26
Akuntansi
BLU menerapkan sistem informasi
manajemen keuangan sesuai
dengan kebutuhan dan praktek
bisnis yang sehat
Menerapkan Standar Akuntansi
Keuangan yang diterbitkan oleh
Asosiasi Profesi Akuntansi
Indonesia.
Jika tidak ada standar akuntasi,
dapat menerapkan standar
akuntansi industri yang spesifik
setelah mendapat persetujuan
Menteri Keuangan
BLU mengembangkan &
menerapkan sistem akuntansi
dengan mengacu pada standar
akuntansi yang berlaku sesuai
dengan jenis layanannya dan
ditetapkan oleh menteri/pimpinan
lembaga/kepala daerah 31
Laporan Realisasi Anggaran/
Laporan Operasional
1.
Neraca
2.
Laporan Arus Kas
3.
Catatan atas LK
4.
Laporan Kinerja
5.
Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
Psl 27
Pelaporan
Pimpinan BLU bertanggung
jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan
BLU yang disertai dengan
surat pernyataan tanggung
jawab.
Laporan keuangan tersebut
disampaikan kepada
menteri/pimpinan
lembaga/kepala daerah secara
berkala u/ dikonsolidasi
Komponen Laporan Keuangan:
Psl 27
Pertanggung
jawaban Keu
LK BLU merupakan bagian
yang tidak terpisahkan
dari laporan
pertanggungjawaban
keuangan
KL/SKPD/pemerintah
daerah.
Penggabungan laporan
keuangan BLU pada
KL/SKPD/pemerintah
daerah dilakukan sesuai
dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
LK BLU diaudit oleh
auditor eksternal.
Page 27

32. Pimpinan BLU bertanggungjawab terhadap kinerja
operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan
dalam RBA.
Pimpinan BLU mengihktisarkan dan melaporkan kinerja
operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan
keuangan.
Penyelesaian Kerugian & Akuntabilitas Kinerja
Setiap kerugian negara/daerah pada BLU yang disebabkan
oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang
disesesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan
mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah
KERUGIAN
Page 28

33. Surplus
Dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah
Menkeu/Gub/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetor
sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLU
Defisit
Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaanya dalam tahun
anggaran berikutnya kepada Menkeu/PPKD melalui menteri/pim
lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya.
Menkeu/PPKD, sesuai dengan dapat mengajukan anggaran untuk
menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN/APBD tahun
anggaran berikutnya.
Surplus dan Defisit
Page 29

34. Tata Kelola BLU
01
02
03
04
Psl 31
Untuk:
Pejabat Pengelola
Dewan Pengawas
Dan Pegawai BLU
Pembina Teknis : menteri/pimp. lembaga/kepala SKPD terkait
Pembina Keuangan : Menteri Keuangan/PPKD
Dewan Pengawas
Kelembagaan
Pejabat Pengelolaan &
Kepegawaian
Pembinaan dan
Pengawasan
Remunerasi
Kelembagaan tunduk pada peraturan
a.
perundangan sektoral.
Jika perlu terjadi perubahan kelembagaan, harus
berpedoman pada ketentuan Menteri PAN
b.
Psl 34-35
Psl 36
Psl 32-33
Pejabat pengelola BLU, terdiri dari Pemimpin
BLU; Pejabat Teknis; dan Pejabat Keuangan
a.
Pegawai BLU, terdiri dari PNS/ASN dan Tenaga
Profesional Non PNS/Non ASN
b.
Page 30

35. Menteri/pim
lembaga/ kep SKPD
Proses
Remunerasi
Remunerasi
Berdasarkan:
Tingkat tanggung jawab & tuntutan
profesionalisme yg diperlukan.
(Psl 36 PP 23/2005 ayat 1)
Mempertimbangkan
prinsip:
Proporsionalitas;
Kesetaraan; dan
Kepatutan.
Pemimpin
BLU
Menkeu/Gub/Bupati/
walikota
(Psl 36 PP 23/2005 ayat 2)
1. Pengusulan 2. Penyampaian Usulan
Dapat berupa:
Gaji;
Honorarium;
Tunjangan tetap;
Insentif;
Bonus atas
prestasi;
Pesangon;
dan/atau
Pensiun.
Page 31

36. Kasus BLU
Dugaan Korupsi BLU Rp 3,6 Miliar, Mantan
Rektor UIN Suska yaitu Akhmad Mujahidin
dan Bendahara Veni Aprilya Jadi
Tersangka korupsi Dana Badan Layanan
Umum UIN Suska Riau pada tahun 2019.
Tindakan korupsi dilakukan dengan cara,
Dalam melakukan pencairan anggaran
BLU yang diajukan oleh setiap bagian,
unit dan lembaga yang ada di UIN Suska
Riau, VA melebihkan pencairan tersebut
sebesar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.
Page 32

38. THANK YOU