Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sistem keuangan badan layanan umum (PK-BLU) pada perguruan tinggi negeri, mencakup dasar hukum, pengertian, karakteristik, contoh satuan kerja BLU di Kemdikbud, tata kelola, tugas pejabat pengelola, rencana bisnis dan anggaran, sumber pendapatan dan belanja, serta pengesahan pendapatan dan belanja BLU."

1. 1
PENERAPAN PK-BLU PADA
PERGURUAN TINGGI
1
9 AGUSTUS 2012
Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud

2. 2
JENIS INSTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
INSTANSI
SATUAN KERJA (SATKER)
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BADAN HUKUM (NON-PROFIT)
BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN - PROFIT)

3. DASAR HUKUM PTN PK-BLU
3
• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• PP No. 23/2005 tentang PK BLU;
• PP No. 66/2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
• Peraturan-peraturan Menteri Keuangan:
– Persyaratan Administratif Penetapan Satker PK BLU;
– Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
– Dewas pada BLU;
– Penetapan Remunerasi BLU;
– RBA dan DIPA BLU;
– Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
– Dll.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang pedoman Organisai Satuan Kerja di Lingkungan
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK-BLU
• Pedoman penyusunan SPM Pendidikan Tinggi
• Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada PTN yang menerapkan PK BLU

4. PENGERTIAN BLU
4
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas

5. 5
KARAKTERISTIK BLU
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan
kekayaan negara yang dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual
kepada publik
3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan
produktivitas ala korporasi
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban
dikonsolidasikan pada instansi induk
6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS
8. Bukan sebagai subyek pajak

6. SATKER BLU KEMDIKBUD
NO
KODE
SATKER
SATUAN KERJA TAHUN NO
KODE
SATKER
SATUAN KERJA TAHUN
1 189946 UNIV. NEGERI YOGYAKARTA 2009 16 189899 UNIV. JEND SUDIRMAN 2009
2 189815 UNIVERSITAS DIPONEGORO 2008 17 415009 UNIV. NEGERI MALANG 2008
3 189726 UNIVERSITAS PADJAJARAN 2008 18 414970 UNIV. NEGERI SURABAYA 2009
4 415310 UNIVERSITAS BENGKULU 2009 19 189822 UNIV. NEGERI SEMARANG 2008
5 415216 UNIVERSITAS HASANUDDIN 2008 20 415112 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2010
6 414964 I T S 2008 21 UNIVERSITAS TERBUKA 2011
7 415128 UNIVERSITAS LAMPUNG 2009 22 POLTEK NEGERI MALANG FEB'12
8 208962 UNIVERSITAS HALUOLEO 2010 23 UNIV.S SULT.A TIRTAYASA JAN'12
9 415165 UNIVERSITAS MULAWARMAN 2009 24 UNIV. TADULAKO APRL'12
10 415196 UNIVERSITAS GORONTALO 2009 25 UNIVERSITAS UDAYANA DES'12
11 414989 UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2008 26 UNIV. NEGERI PADANG 2012
12 189882 UNIV. SEBELAS MARET 2009 27 UNIVERSITAS MATARAM JUL'12
13 189662 UNIV. NEGERI JAKARTA 2009
14 415061 UNIVERSITAS ANDALAS 2009
15 415092 UNIVERSITAS RIAU 2010
1 UNIVERSITAS INDONESIA 5 USU
2 UNIVERSITAS GAJAH MADA 6 UPI
3 INSTITUT TEK. BANDUNG 7 UNAIR
4 INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERGURUAN TINGGI BHMN
6

7. 7
TATA KELOLA PTN PK-BLU
• tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku
pada masing-masing kementerian.
• Jika terjadi perubahan kelembagaan, berpedoman
pada ketentuan Menteri PAN & RB
KELEMBAGAAN
• terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
• dapat terdiri dari PNS dan profesional non PNS
• Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku di Instansi BLU
PEJABAT PENGELOLA
• Pembinaan teknis oleh Menteri
• Pembinaan keuangan oleh Menteri Keuangan
(Dalam pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas)
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
• Pejabat pengelola dapat diberi remunerasi
• Ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
atas usul Menteri
REMUNERASI

8. KELEMBAGAAN PTN PK-BLU
8
NO.
PEJABAT
PENGLOLA BLU
NAMA UNIT/PEJABAT
PADA PTN
1.
2.
3.
4.
5.
Pimpinan BLU
Pejabat Teknis
Pejabat Keuangan
Satuan pemeriksaan intern
Dewan Pengawas
Rektor
•Fakultas/Jurusan
•Lembaga/Unit Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
•Biro
•UPT
• unit teknis lainnya
Pejabat yang tugasnya relevan (PR/
Kepala Biro yang mengelola
keuangan/pejabat yang ditunjuk)
•Satuan Pengawas Intern (SPI)
•Inspektorat Jenderal Kemdikbud
Dewan Pengawas

9. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-
BLU
9
Pimpinan BLU:
a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
b. menyiapkan rencana bisnis anggaran (RBA);
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat
teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
operasional dan keuangan BLU.
1

10. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-
BLU
10
Pejabat Keuangan:
a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan
investasi BLU;
g. menyelenggarakan system informasi manajemen
keuangan; dan
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.
2

11. 11
Pejabat Teknis BLU :
1. menyusun kegiatan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di
bidangnya.
3
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-
BLU

12. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-
BLU
12
Satuan Pengawas Internal :
Melaksanakan pemeriksaan intern
Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLU
Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kemdikbud
4

13. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-
BLU
13
 Tugas
melakukan pengawasan terhadap PT PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
PT PK-BLU Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 Kewajiban:
1. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai
Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat
Pengelola PT PK-BLU;
2. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala
penurunan kinerja PT PK-BLU;
3. mengikuti perkembangan kegiatan PT PK-BLU, termasuk perkembangan kegiatan akademik
melalui laporan rutin yang disusun Senat
4. memberikan nasihat kepada Pimpinan PT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU;
5. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap
masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PT PK-BLU; dan
6. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja
PT PK-BLU kepada Pejabat PT PK-BLU.
DEWAN PENGAWAS
5

14. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-
BLU
14
DEWAN PENGAWAS (lanjutan)
• Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Pengawas:
 mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PT PK-BLU paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 menganalisis laporan keuangan triwulanan dan laporan kinerja semesteran
PT PK-BLU;
 menganalisis laporan rencana dan realisasi investasi, hutang piutang, dan hal-
hal lain yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan PT PK-BLU;
 menelaah dan memberikan persetujuan RBA, usulan tarif, dan usulan
standar biaya yang diusulkan.
• Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan
Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

15. SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGAWAS PTN PK-BLU
15
• Dipilih dari anggota melalui rapat Dewas
Ketua
• Masa jabatan (lima) 5 tahun
• Dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya
Anggota
• Dipimpin oleh seorang Sekretaris
• Berasal dari PTN dan diangkat oleh Pimpinan
PTN dengan persetujuan Dewas
Sekretariat

16. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PTN PK-
BLU
16
1. RBA berfungsi sebagai dokumen penganggaran serta dasar
pelaksanaan kegiatan BLU.
2. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada
rencana strategis bisnis.
3. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran
penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja,
estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU.
4. RBA disusun berdasarkan:
a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya;
b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan dan
c. basis akrual.
5. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible
budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas

17. SUMBER PENDAPATAN PTN PK-BLU
17
1. Pendapatan dari layanan
2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat
3. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain
dan/atau hasil usaha lainnya
(hasil usaha lainnya a.l.pendapatan jasa
lembaga keuangan, hasil penjualan aset
tetap, dan pendapatan sewa)

18. BELANJA PTN PK-BLU
18
1. Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA definitif
2. Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis yang
sehat
3. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas
yang ditetapkan dalam RBA
4. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang
batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU.
5. Belanja melebihi ambang batas harus mendapat persetujuan
Menkeu atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA).
6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L

19. SURPLUS ANGGARAN PADA PTN PK-BLU
19
1. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menkeu,
sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian
atau seluruhnya ke Kas Umum Negara.
2. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun
anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya
3. Surplus BLU adalah selisih lebih antara pendapatan
dan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan
keuangan operasional berbasis akrual pada suatu
periode anggaran
4. Penggunaan saldo awal kas BLU:
a. Menambah pagu belanja pada DlPA BLU (melalui revisi
DIPA BLU).
b. Menutup selisih (mismatch) antara jumlah kas yang
tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang
diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang
diproyeksikan.

20. PENGESAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PTN PK-BLU
20
1. Penggunaan dana yg bersumber dari pendapatan BLU dapat digunakan
langsung dan dipertanggungjawabkan dengan SP3B.
2. SP3B diajukan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya
tanggal 10 setelah akhir triwulan. (paling kurang 1 kali dalam 1
triwulan.
3. Untuk SP3B Triwulan IV, pengajuannya mengikuti ketentuan yang
mengatur tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.
4. SP3B dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
5. Berdasarkan SP3B tersebut, KPPN menerbitkan SP2B sebagai dasar
realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLU.

21. REKENING PADA PTN PK-BLU
21
SATKER PK BLU
REKENING PENERIMAAN REKENING LAINNYA REKENING PENGELUARAN
REKENING
PENGELOLAAN
KAS BLU
REKENING
OPERASIONAL
BLU
REKENING
DANA KELOLAAN
REKENING PENGELOLAAN KAS REKENING OPERASIONAL REKENING DANA KELOLAAN
Untuk penempatan idle cash pada
Bank umum yg terkait dengan
pengelolaan kas BLU
a.dapat dibuka mendahului per-
setujuan dari Kuasa BUN Pusat
b.pembukaan rekening dilaporkan
paling lambat 3 hari sejak tanggal
pembukaan untuk mendapatkan
persetu-juan kepada Kuasa BUN
Pusat.
c. jika Kuasa BUN Pusat tidak
setuju, rekening tersebut harus
ditutup
1. Dipergunakan untuk
menampung seluruh
penerimaan dan membayar
seluruh pengeluaran BLU
yang dananya bersumber
dari PNBP BLU pada Bank
Umum.
2. Pembukaan rekening harus
mendapat persetujuan dari
Kuasa BUN Pusat dan
diajukan melalui K/L
1. Dipergunakan untuk menampung
dana yang tidak dapat
dimasukkan ke dalam Rekening
Operasional BLU dan Rekening
Pengelolaan Kas BLU, antara lain
menampung :
a. Dana bergulir, dan/atau
b. dan yang belum menjadi hak
BLU
2. Pembukaan rekening harus
mendapat persetujuan dari Kuasa
BUN Pusat dan diajukan melalui
K/L

22. SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU
22
1. SISTEM AKUNTANSI : Serangkaian prosedur manual
maupun terkomputerisasi mulai dari proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN : Prinsip akuntansi
yg ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
suatu entitas usaha
3. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH : Prinsip
akuntansi yg ditetapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah

23. SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU
23
Cetak
sesuai SAK
Transaksi
Sistem
Akuntansi
Berbasis SAK
LK
Data untuk
Konsolidasi
Pembuatan
SP3B /SP2B &
MP
Data untuk
konsolidasi
LK
SAP
ADK

24. LAPORAN KEUANGAN BLU
LAPORAN KEUANGAN BLU LAPORAN KEUANGAN KL
Laporan Keuangan Utama BLU
Standar Akuntansi Keuangan
Bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Kementerian
Standar Akuntansi
Pemerintahan
Accrual Basis
Accrual Basis
SAI dan BAS
Sistem Akuntansi dibuat
sendiri oleh BLU
1
2
3
1
2
3
24

25. LAPORAN KEUANGAN BLU
...komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAK...
Laporan Operasional
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan
Keuangan
• Laporan perasional menyajikan informasi tentang operasi
BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh BLU.
• Basis accrual
Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU
meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
tertentu
Menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada laporan
operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya
sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas
laporan keuangan BLU
25

26. Laporan Realisasi
Anggaran
Neraca
Catatan atas Laporan
Keuangan
• LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi
anggaran BLU secara tersanding dengan tingkat capaian
targetnya
• Berbasis Accrual
Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU
meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
tertentu
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA,
neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para
pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan
keuangan BLU
LAPORAN KEUANGAN BLU
...komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAP...
26

27. SISTEM AKUNTANSI PK-BLU
27
1 Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan BLU dan belanja yang
bersumber dari APBN maupun dari Pendapatan BLU.  LK yang dihasilkan
mencakup semua transaksi keuangan.
2 BLU harus memiliki sistem akuntansi yang dapat menghasilkan :
a. LK untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK
b. LK untuk tujuan konsolidasi berdasarkan SAP.
c. Untuk tujuan konsolidasi diharapkan juga dapat menghasilkan data elektronis
(berupa file Buku Besar/ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1
dengan aplikasi SAI tingkat Eselon l. Sehingga laporan keuangan yang
dihasilkan ditingkat Eselon I sudah mencakup LK-BLU.
d. Data untuk keperluan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap
triwulan, agar transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU
juga tercatat di KPPN.
3 SP3B menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2B BLU, sehingga KPPN
dapat membukukan transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan
BLU. Dengan SP3B ini BLU akan mencatat Pendapatan BLU yang diterimanya
dan belanja operasionalnya yang telah dibelanjakan selama 1 triwulan.

28. LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN
LKKL
28
1. BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan
adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga.
3. Laporan Keuangan BLU untuk konsolidasi disusun berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Laporan keuangan BLU untuk konsolidasi terdiri dari :
a.Neraca;
b.Laporan Realisasi Anggaran;
c.Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan keuangan BLU untuk Konsolidasi dimaksudkan untuk
penyusunan Laporan Keuangan K/L.
6. LK untuk konsolidasi disampaikan oleh entitas akuntansi ke entitas
pelaporan secara periodik dan berjenjang.

29. LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN
LKKL
29
7. BLU menggunakan sistem akuntansi yg dapat menghasilkan Laporan
Keuangan berdasarkan SAK dan SAP serta ADK.
8. Sistem akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada
BLU.
9. Laporan Realisasi Anggaran memuat pendapatan BLU, belanja yang
bersumber dari APBN, dan belanja yang bersumber dari pendapatan
BLU.
10. Dokumen sumber untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja
BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka
menghasilkan LK adalah SPM Pengesahan dan SP2D pengesahan.
11. Sebagai pengguna BMN, Menteri wajib menyajikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran/Tahunan.
12. Neraca yang dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU
sesuai SAK ke dalam Bas yang telah ditetapkan oleh Menkeu untuk
dikonsolidasikan menjadi BMN K/L

30. DIT. APK
UAPA
DIAGRAM PELAPORAN BLU
UAPPA-E1
BLU
DIT.
PPK-BLU
4
1
1. BLU merekam dan memproses dokumen sumber.
2. BLU melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap Triwulan.
3. BLU kirim ADK ke UAPPA-E1 setiap bln dan LRA & Neraca setiap trwln.
4. BLU setiap triwulan mengirimkan LK berdasarkan SAK ke Ditjen Pb.Cq.
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.
5. BLU mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPPA-E1 dilampiri
Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK setiap semester.
6. UAPPA-E1 menggabungkan ADK seluruh UAKPA dibawahnya termasuk UA-BLU
dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU.
7. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca setiap triwulan, dan file data transaksi
berupa ADK ke UAPA setiap bulan.
8. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPA dilampiri
lembar muka LK-BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya setiap semester.
9. UAPA menggabungkan ADK seluruh UAPPA-E1 dalam lingkungannya dan
membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU.
10.UAPA mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK dilampiri lembar muka (face)
LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Dirjen. Pb.c.q. Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
11.UAPA mengirimkan lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta
ringkasannya ke Ditjen. Pb.c.q. Direktorat PPK-BLU setiap semester.
12.Direktorat Pembinaan PK-BLU setiap semester dan tahunan mengirimkan
Ringkasan LK-BLU kepada Direktorat APK.
3/5
7/8
10
KPPN
2
6
12
11
9
30

31. REVIU ATAS LK PK-BLU
31
1. Laporan Keuangan BLU direvieu terlebih dahulu oleh
satuan pengawasan intern sebelum disampaikan kepada
entitas pelaporan.
2. Dalam hal tidak terdapat satuan pengawasan intern,
maka revieu terhadap laporan keuangan dilakukan oleh
aparat pengawasan intern kementerian
negara/lembaga.
3. Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan
pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan
keuangan BLU.
4. Dewan Pengawasan mendorong perbaikan dan koreksi
sesuai rekomendasi hasil reviu dan audit

32. EVALUASI LK-BLU TA 2011
32
1. Belum seluruh satker PK-BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi serta
menyusun Tarif Layanan sesuai PP No. 23 Tahun 2005
a. Belum semua satker BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi, dan seluruh
sistem akuntansi yang sudah ada belum mendapat persetujuan dari Mendikbud
b. Sebanyak 20 satker belum memiliki sistem akuntansi biaya serta besaran tarif layanan yang ditetapkan
melalui PMK (Hanya UNHAS yang telah ditetapkan)
2. Dana Titipan Pemda dan Penerimaan serta Realisasi Belanja dari Kerjasama/Block Grant selain Beasiswa yang
bersumber dari Dana APBN dilaporkan sebagai Realisasi Penerimaan dan Belanja dalam LRA PTN BLU
3. Status PTN eks BHMN Belum Jelas dan Proses Konsolidasi Pendapatan dan Belanja serta Neraca PTN eks BHMN
TA 2011 ke dalam LK Kemdikbud bermasalah
a. Status pola pengelolaan keuangan PTN ex BHMN belum jelas
b. Pengesahan pendapatan dan belanja dilakukan pada akhir tahun sehingga berpotensi terjadi kesalahan
dan tidak ada pengendalian yang memadai untuk mengantisipasi kesalahan tersebut.
1) Lebih saji dan kesalahan reklasifikasi belanja:
2) Pendapatan dan belanja yang dibiayai dari DIPA satker lain (APBN) disahkan sebagai Pendapatan dan
Belanja PTN Eks BHMN
3) Mengesahkan transaksi pengalihan kas menjadi dana abadi
4) Adanya ketidakkonsistenan penggunaan Bagan Akun Standa
5) Terdapat ketidak seragaman perlakuan atas saldo awal Kas
c. Tidak mengesahkan Belanja Modal
d. Tidak seluruh akun neraca PSAK dikonsolidasikan dalam LK berdasarkan SAP

33. EVALUASI LK-BLU TA 2011
33
4. PNBP BLU Belum Disahkan
5. Pencatatan dan Pengelolaan Kas belum memadai:
a. Saldo Kas pada BLU tidak mencerminkan saldo riil
b. Kelemahan dalam pengelolaan dan pengungkapan saldo Dana Lancar BLU
6. Pengelolaan dan Pencatatan Piutang belum memadai:
a. Kemdikbud belum memiliki SOP pengelolaan piutang
b. PTN tidak menyajikan saldo piutang
c. Perlakuan Akuntansi atas piutang/uang muka kepada pihak internal tidak
seragam

34. 34
SISTEM
AKUNTANSI
1. Kebijakan Akuntansi
-Prinsip-Prinsip, - Dasar-dasar,
- Konvensi, - peraturan dan prosedur,
- Penyajian Wajar, - Materialitas
2. Sub Sistem Akuntansi
-Penerimaan Kas - Pengeluaran Kas
- Piutang - Investasi
- Penjualan - Pembelian - Aplikasi
4. Bagan Akun Standar
• Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan & disusun
secara sistematis utk memudahkan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi
& pelap. keuangan
• Untuk konsolidasi LK BLU dengan LK K/L digunakan BAS
yang telah ditetapkan MK
3. Prosedur Akuntansi :
• Untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan
mengikhtisarkan informasi untuk disajikan di laporan
keuangan
• Mengacu pada siklus akuntansi
SISTEM AKUNTANSI BLU YG HARUS DISELESAIKAN
SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN
Menghasilkan laporan keuangan
pokok berdasarkan SAK & SAP
SISTEM AKUNTANSI
ASET TETAP
Menghasilkan :
1. Laporan aset tetap untuk mendukung
data neraca dan keperluan manajerial
2. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai,
mutasi, dan kondisi aset tetap milik
BLU dan pihak lain yang berada dlm
pengelolaan BLU
Dapat menggunakan SIMAK-BMN yang
ditetapkan Menkeu
SISTEM AKUNTANSI BIAYA
Menghasilkan a.l.:
1. informasi biaya satuan (unit cost) per
unit layanan, harga pokok produksi,
dan analis varians
2. informasi yg berguna dlm
perencanaan, pengambilan
keputusan, dan penentuan tarif
KETENTUAN :
1. Masa pengembangan : 2 tahun sejak ditetapkan;
2. Sanksi : Pengurangan fleksibiltas dan remunerasi BLU,
dan penurunan status BLU
Ditetapkan
Mendikbud
34

35. Terima Kasih
35