Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Similar to SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
- 1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN SISTEM PEMERINTAH DAERAH Dipersembahkan oleh Kelompok VI Akuntansi Pemerintahan
- 2. Inilah Anggota Kami Nurdianita Arfan C 302 22 010 Kelompok VI Yulia Gita Samir C 302 22 019 Syarifah A. Rumi C 302 22 032
- 3. Pendahuluan Kelompok VI Pemerintah daerah terdiri dari dua subsistem yang bekerja mengelola keuangan daerah yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kedua subsistem tersebut saling berhubungan, karena sumber penyusunan laporan keuangan SKPKD berasal dari laporan keuangan SKPD.
- 4. Indikator Kelompok VI Menjelaskan sistem akuntansi pemerintah pusat. Sasaran Pertama Kami Menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sasaran Kedua Kami Membandingkan sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sasaran Ketiga Kami
- 5. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Ringkasan Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Kelompok VI Ruang Lingkup SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pemerintah pusat dan satuan kerja perangkat daerah pengguna APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan.Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah : Pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD, BUMN/BUMD yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum, bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah.
- 6. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah cash toward accrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu : Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Dana Tunggal Kegiatan akuntansi mengacu kepada Undang- undang APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal Kelompok VI Ciri-ciri pokok SAPP
- 7. Tujuan SAPP Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-intansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja , untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntanbilitas. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit- unit akuntansi baik di kantor pusat maupun di daerah. BAS adalah daftar akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 01 02 03 04 05 SAPP mengacu pada SAP dalam pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 06
- 8. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kelompok VI Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Neraca Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
- 9. Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kelompok VI
- 10. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kelompok VI Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas perintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Manajerial Membantu para pengguna untuk mengevaluasi palaksanaan kegiatan suatu entitas pemerintah dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aktiva, kewajiban dan entitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pengawasan Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.
- 11. Kelompok VI Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 “laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Laporan Keuangan Daerah
- 12. 1 2 3 4 5 6 7 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional Neraca Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Komponen Laporan Keuangan Daerah Kelompok VI
- 13. Kelompok VI Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat VS Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Permendagri 13 Tahun 2006 SAPD PMK 59 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi PMK 171 Tahun 2007 SAPP Peraturan Konstruksi Sistem Akuntansi Entitas Akuntansi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA-PPKD) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SA-SKPD) Presiden berperan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara (PKN), lalu Bendahara Umum Negara (BUN) dipegang oleh Menteri Keuangan, dan Menteri K/L lainnya bertindak sebagai pengguna anggaran Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) adalah kepala daerah, lalu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), dan pengguna anggarannya adalah Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD)
- 14. Terima kasih!
- 15. Referensi Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tambunan, D. (2013). Tinjauan terhadap Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. SNIT 2013, 1(1), 15-24. Wahyuni, T. (2016). Analisis Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Sapp) Di Kantor Akuntansi Regional Jakarta. Jurnal Vokasi Indonesia, 1(2). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan. (SAP) 01 02 03 04 05