Karya Tulis Ilmiah yang dimuat di majalah instansi ber-ISSN

1. Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Disusun oleh : dr. H. Eddy Siswanto, MPHM,-ALT
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.
Sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah, maka BLUD secara status
hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola
pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya. Dengan berbagai persyaratan dan prakondisi, maka sebuah satuan kerja atau
unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.
Praktek bisnis yang sehat berupa penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan. Praktek bisnis ini bukan hanya bersifat individual di satu satuan kerja,
namun dapat berupa koorporate (kerja sama) antara satuan-satuan kerja dalam satu BLUD.
Tentunya untuk melakukannya, BLUD membutuhkan standar kinerja agar dalam
pelaksanaannya tidak menyimpang dari kesepakatan atau merugikan satuan kerja tersebut.
Salah satu prasyarat pengelolaan BLUD adalah adanya Standar Pelayanan Minimum
(SPM) yang sebenarnya merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum
yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
Selain itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan
anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian Negara /lembaga /SKPD/
pemerintah daerah. Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola
keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan
administratif.
Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan
menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

2. • Penyediaan barang dan, atau jasa layanan umum
• Pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum; dan, atau
• Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan, atau pelayanan
kepada masyarakat.
Persyaratan teknis terpenuhi apabila:
• kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan
pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/ pimpinan
lembaga/ kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
• kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana
ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan
dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
• pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan
manfaat bagi masyarakat;
• pola tata kelola;
• rencana strategis bisnis;
• laporan keuangan pokok;
• standar pelayanan minimum; dan
• laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Pejabat pengelola BLU terdiri atas:
a. Pemimpin ;
b. Pejabat keuangan; dan
c. Pejabat teknis.
Pemimpin sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab umum
operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban:
a. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;
b. menyiapkan RBA tahunan;
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

3. d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
Pejabat keuangan BLU sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung
jawab keuangan yang berkewajiban :
a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
Pejabat teknis BLU sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab
teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan,
atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. Dengan
pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan
anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan
pengadaan barang/ jasa. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan
tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai
sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat
dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, BLU wajib menghitung harga pokok dari
layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina.
Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan
menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah
direalisasikan.
Oleh karena itu, BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga
induknya. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja (a contractual performance

4. agreement), dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan
layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan
yang diminta. Dengan sifat-sifat tersebut, BLU tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak
dipisahkan. Dan karenanya, seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non APBN/ APBD
dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBN/ APBD.
Sehubungan dengan privilese yang diberikan dan tuntutan khusus yang diharapkan
dari BLU, keberadaannya harus diseleksi dengan tata kelola khusus. Untuk itu, menteri/
pimpinan lembaga/ satuan kerja dinas terkait diberi kewajiban untuk membina aspek teknis
BLU, sementara Menteri Keuangan/ PPKD berfungsi sebagai pembina di bidang
pengelolaan keuangan.
Pola BLU tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah, terutama
puskesmas, yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional.
Instansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau
non eselon. Sehubungan dengan itu, organisasi dan struktur instansi pemerintah yang
berkehendak menerapkan PPK-BLU kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. BLU diharapkan tidak
sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/ APBD, tetapi BLU diharapkan
untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor
publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Asas BLU yang lainnya adalah:
• Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada
pimpinan instansi induk,
• BLU tidak mencari laba,
• Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah,
• Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Puskesmas sebagai BLU, diberikan kebebasan dalam meningkatkan pelayanannya
ke masyarakat. Puskesmas akan mengelola sendiri keuangannya, tanpa memiliki
ketergantungan ke Pemkot seperti yang terjadi selama ini. Gagasan untuk menjadi BLUD
sudah jelas secara institusional menjadi badan layanan umum. Dalam hal ini, layanan
kesehatan diberikan keleluasaan dalam konteks mengelola baik dari sisi sumber daya
manusia (SDM) hingga penganggaran.

5. KESIMPULAN
Demi memberikan pelayanan yang yang lebih maksimal terhadap masyarakat, maka
perubahan puskesmas menjadi BLUD bukan tidak mungkin untuk diwujudkan. Namun
berbagai persyaratan dan standar perlu dipersiapkan, bahkan mulai diterapkan selama
pengusulan menjadi BLUD agar tidak menjadi hambatan dan kendala di masa yang akan
datang.
KEPUSTAKAAN
• PP RI No.23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
• Wikipedia Bahasa Indonesia
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah