Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar guna mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Kedua kebijakan tersebut bertujuan mencapai stabilitas makro

1. PEMERINTAHAN KOTA PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PROBOLINGGO
Jl.Soekarno-Hatta No.137 Telp. (0335) 421566 Probolinggo
Website :http://sman1-prob.sch.id email: sman1.pro@yahoo.co.id
P R O B O L I N G G O

2. I. KEBIJAKAN MONETER
A. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam
bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit
perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.
Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga,
pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter juga
Dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan
moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement",
kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau
melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk
mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,
pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca
pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi
ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca
pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan
perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan
(tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh
sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara
persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai
kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang agar tujuan
dari kebijakan moneter dapat terealisasikan. Kebijakan moneter dilakukan antara lain
dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku
bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir
bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

3. B. Macam-macam Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara
menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy, adalah suatu kebijakan
dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Apabila tidak ada kebijakan ini
maka jumlah uang di suatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli
disuatu negara akan terganggu. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi
pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat)
pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy, adalah suatu
kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Kebijakan ini biasanya
dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang
ketat (tight money policy)
C. Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan
moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan
menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin
menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga
pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka
pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat
berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat
Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan
tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami
kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah
uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta
sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

4. 3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan
memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada
pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan
rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar
dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti
menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan
kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank
meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar
pada perekonomian.
5. Kredit Selektif
Politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara
memperketat pemberian kredit
6. Politik Sanering
Ini dilakukan bila sudah terjadi inflasi tinggi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13
Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang
Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah
kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk
mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka
kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation
Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free
floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga
dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai
tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk
mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

5. D. Tujuan Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan ekonomi moneter
adalah untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan :
1. Kesempatan kerja.
Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan maka makin besar dalam
meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga
membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk
berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini
akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya
peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan.
2. Kestabilan harga
Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah, tiap tahunnya
harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga
yang semakin naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak
mengalami kenaikkan setiap tahunnya. Apabila kestablian harga tercapai maka akan
menimbulkan kepercyaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang
mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan.
3. Neraca pembayaran internasional
Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di
suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah
sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter.
4. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam
perekonomian.
5. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan
stabilitas tingkat harga.
6. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi
yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
7. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi
melalui sumber penerimaan yang normal.

6. II. KEBIJAKAN FISKAL
A. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan
sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara
melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan ini
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan
yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam
rangka melaksanakan pembangunan.
Kebijakan pemerintah ini ditujukan unuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan
ekonomi masyarakat melalu Anggaran Belanja Negara atau APBN. Dari semua unsur
APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat
diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila
perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan
permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan
pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan
anggaran.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-
stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang
beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan
tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi
variabel-variabel berikut:
1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
2. Pola persebaran sumber daya
3. Distribusi pendapatan

7. B. Instrumen Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang
berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang
berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya
beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum. Adapun instrumen-instrumennya a.l. :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih
besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian.
Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih
besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar
dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian
anggaran serta meningkatkan disiplin.
C. Kebijakan Fiskal Pada Pendapatan Nasional
Pada sistem perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan internasional)
maka pendapatan nasional (Y) dapat tersusun atas konsumsi (C), investasi (I),
pengeluaran pemerintah (G). Dirumuskan : C = aY + b
Dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :
Pendapatan disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang dapat dibelanjakan
diformulasikan sebagai : YD = Y – Tx + Tr
YD = C + S
Dimana saving dapat difungsikan sebagai : S = (1-a)Y – b
Dengan pendekatan matematis dapat ditemukan adanya angka pengganda/
multiplier dalam perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal, yaitu :
Keterangan :
Tx : Pajak
Tr : Transfer pemerintah
S : Saving

8. 1. Angka pengganda investasi
2. Angka pengganda konsumsi
3. Angka pengganda pengeluaran pemerintah
4. Angka pengganda transfer pemerintah
5. Angka pengganda pajak.
D. Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini
dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi
pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima
pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat
kesempatan kerja (N). Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran
pemerintah yag tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian
beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.
E. Konsep-konsep Dasar
Kebijakan fiskal memiliki beberapa konsep, adapun konsepnya adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Fiskal : perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak
pemerintah pusat yang dimaksudkan untk mencapai penggunaan tenaga kerja-penu,
stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas.
2. Kebijakan Fiskal Ekspansioner : peningkatan belanja pemerintah dan/atau
penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk
domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
3. Kebijakan Fiskal Kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah dan/atau
peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.
4. Efek Pengganda : dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen,
perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain. Ketika
orang ini membelanjakan pendapatkannya, belanja tersebut menjadi pendapatan
bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan
produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga berdampak
sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan.

9. 5. Kebiljakan Fiskal Sisi-penawaran : kebijakan fiskal dapat secara langsung
mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat.
Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan
untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal karena mereka memperoleh
pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan.
a. Membiayai Defisit & Memanfaatkan Surplus :
–Meminjam dari publik atau luar negeri (crowding out )
–Mencetak uang
b. Memanfaatkan surplus
–Mengurangi hutang
–Disimpan
F. Masalah dalam Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal sering kali menghadapi permasalah seperti yang disebutkan di bawah ini:
1. Masalah waktu
2. Pertimbangan politis
3. Respon pelaku ekonomi
4. Dampak crowding-out
5. Kondisi perekonomian dunia/luar negeri
G. Masalah Pokok Ekonomi Makro
Tingkat kegiatan ekonomi Negara pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah
satu dari tiga keadaan, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full
employment), menghadapi masalah pengangguran dan menghadapi masalah inflasi.
(Sadono Sukirno, 2000).
1. Tingkat Penggunaan Tenaga Kerja Penuh (full employment)
Keadaan ini merupakan keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian.Dalam
perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, pengeluaran
agregat yang sebenarnya adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan
untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kondisi tenaga kerja penuh
tercapai ketika pendapat nasional sama dengan pendapat nasional potensial.

10. 2. Masalah Pengangguran
Masalah ini terjadi karena pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai
tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Jurang deflasi, yaitu jumlah kekurangan
pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja
penuh. Kondisi deflasi terjadi sat pendapatan nasional lebih kecil dari pada
pendapatan national potensial. Akibatnya, penawaran barang dan jasa jauh melebihi
permintaan.
3. Masalah Inflasi
Pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi
barang dan jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-
harga inflasi.

11. III. PERAN dan FUNGSI KEBIJAKAN MONETER dan FISKAL
A. PERAN DAN FUNGSI KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan moneter berperan dalammenciptakan kondisi perekonomian di antaranya
sebagai berikut.
1. Mempertahankan iklim investasi
Dengan tingkat inflasi yang rendah, maka ikliminvestasi akan tetap hidup. Jika inflasi
rendah, suku bunga bank juga cenderung rendah. Rendahnya suku bunga bank akan
mendorong orang untuk melakukan investasi atau usaha baru.
2. Memperluas kesempatan kerja
Kebijakan moneter dapat menciptakan iklim kondusif bagi berlangsungnya berbagai
kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja. Adanya
kegiatan ekonomi berarti pula memperluas kesempatan kerja.
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Keadaan ekonomi yang kondusif memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Adanya kestabilan nilai kurs mata uang serta kestabilan harga barang dan jasa
sangat dibutuhkan para investor atau pengusaha dalam menjalankan kegiatan
ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berjalan baik menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi.
4. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran
Neraca pembayaran nasional dikatakan baik jika mengalami surplus atau nilai ekspor
melebih nilai impor. Untuk mencapai kondisi tersebut, kebijakan moneter yang
terkait dengan mata uang atau nilai kurs sangat diperlukan. Kebijakan moneter
dapat mempertahankan stabilitas kurs maupun menurunkan ke tingkat yang
diinginkan. Dengan suatu tingkat kurs tertentu, diharapkan barang-barang produksi
dalam negeri akan bisa lebih murah dibanding produk dari negara lain. Kondisi ini
meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga pada akhirnya akan
memperbesar volume ekspor (menciptakan neraca pembayaran yang surplus).
5. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang
Untuk menjaga agar nilai kurs mata uang stabil sesuai yang diharapkan, maka Bank
Indonesia melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka. Dalam
keadaan apabila nilai kurs mata uang rupiah merosot tajam dibanding dollar
Amerika Serikat, maka Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual
dollar.

12. 6. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa
Masyarakat membutuhkan keadaan dimana harga barang dan jasa tetap stabil
sehingga dapat menjalankan usahanya. Untuk menciptakan keadaan seperti itu,
maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter berupa menaikkan atau
menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tujuan kebijakan ini adalah
untuk menurunkan atau menaikkan jumlah uang yang beredar (JUB). Apabila harga
barang dan jasa naik terus-menerus (tidak stabil) maka Bank Indonesia menaikkan
suku bunga Sertifikat Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar berkurang
sehingga laju kenaikan harga barang dan jasa dapat dikurangi.
7. Menurunkan laju inflasi
Apabila terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan
moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar (JUB). Untuk menurunkan
jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter yang diambil dapat berupa menaikkan
atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau pun dengan
kebijakan moneter lainnya yaitu reserve requirements. Untuk menurunkan laju
inflasi berarti jumlah uang yang beredar harus dikurangi. Untuk itu, dengan
kebijakan reserve requirements, Bank Indonesia menetapkan kenaikan cadangan
minimum dari bank-bank umum.
Kebijakan moneter berfungsi sebagai instrumen/cara untuk mempengaruhi
perekonomian. Kebijakan moneter sebagai sebuah cara, dipergunakan untuk mencapai
tujuan/sasaran ekonomi yang diharapkan, di antaranya adalah untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memperbaiki neraca pembayaran
yang defisit, dan menjaga stabilitas nilai uang.
B. PERAN DAN FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal berperan memengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan
lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar atau pun memperkecil
pengeluaran pemerintah (G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah transfer oleh
pemerintah (Tr). Peranan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut.
1) Menurunkan tingkat inflasi
Untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal
berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Untuk memperkecil

13. pengeluaran, tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menunda
atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya.
Dengan pembatalan atau penundaan tersebut, maka jumlah uang yang beredar di
masyarakat tidak bertambah banyak sehingga laju inflasi dapat
dikurangi/diturunkan. Kebijakan fiskal lainnya adalah dengan mengurangi atau
meniadakan transfer pemerintah (Tr). Yang dimaksud transfer pemerintah adalah
pengeluaran tanpa balas jasa langsung, misalnya bantuan bencana alam, beasiswa
pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsidi. Dengan mengurangi atau
meniadakan transfer pemerintah (Tr), maka laju pertambahan uang yang beredar di
masyarakat dapat dikendalikan sehingga laju inflasi juga dapat dikurangi.
2) Meningkatkan Produk Domestik Bruto
Untuk meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil
kebijakan fiskal yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah (G). Untuk
memperbesar pengeluaran pemerintah (G), dapat dilakukan dengan merencanakan
dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai APBN. Dengan adanya
proyek-proyek tersebut maka terjadi permintaan barang dan jasa. Adanya
permintaan barang akan mendorong adanya produksi oleh masyarakat. Selain itu,
kebijakan fiskal lainnya yang dapat meningkatkan produk domestik bruto adalah
peningkatan transfer pemerintah (Tr). Transfer pemerintah (Tr) berupa bantuan
bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsidi dapat
meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan permintaan
barang maupun jasa, yang akhirnya mendorong kegiatan produksi oleh pengusaha.
3) Mengurangi tingkat pengangguran
Untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan
fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah (G) dan memperbesar transfer
pemerintah (Tr) berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap
pengusaha dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah untuk mendanai proyek-proyek
pembangunan membutuhkan jasa tenaga kerja, dengan demikian pengangguran
dapat dikurangi. Proyek-proyek tersebut membutuhkan beraneka macam barang
misalnya batu, pasir, batu bata, semen, peralatan, dan sebagainya. Semua
kebutuhan tersebut disediakan oleh masyarakat (pengusaha) yang pastinya
menggunakan tenaga kerja.

14. 4) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Pengeluaran pemerintah (G) misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung
pemerintah, pembelian barang berupa peralatan kantor, rumah sakit, militer
memberikan pendapatan kepada masyarakat karena semuanya itu melibatkan
tenaga kerja serta memberikan keuntungan pada pengusaha. Penyedia (supplier)
bahan bangunan mendapat keuntungan saat dilaksanakan proyek pembangunan
jalan, jembatan, dan gedung pemerintah. Pedagang peralatan kantor, peralatan
rumah sakit dan peralatan militer mendapat keuntungan saat pemerintah
melakukan pembelian barang.
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam mengelola keuangan negara yaitu yang
terdapat pada pos penerimaan dan pos pengeluaran negara dalam APBN. Dalam pasal 3
ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN
mempunyai sejumlah fungsi, yakni :
1) Fungsi Otorisasi
Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun yang bersangkutan.
2) Fungsi Perencanaan
Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun yang bersangkutan.
3) Fungsi Pengawasan
Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
4) Fungsi Alokasi
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.
5) Fungsi Distribusi
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6) Fungsi Stabilisasi
Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.

15. IV. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM IS-LM
Kondisi yang tidak diinginkan oleh pemerintah antara lain:
a) Tingkat inflasi yang tinggi
b) Pengangguran
c) BOP yang difisit
Kebijakan pemerintah:
a) Kebijakan fiskal: semua tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian melalui pajak (Tx), transfer pemerintah (T), dan pengeluaran
pemerintah (G).
b) Kebijakan moneter: semua tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian melalui penambahan/pengurangan M (penawaran uang).
.
Kebijakan fiscal dan kebijakan moneter mempengaruhi target variabel dalam bentuk;
a) Kebijakan ekspansi: kebijakan ekonomi makro untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi
Kondisi: banyak pengangguran dan kapasitas produksi nasional belum penuh
b) Kebijakan kontraksi: kebijakan ekonomi makro untuk mengurangi kegiatan ekonomi
Kondisi: overemployment (permintaan agregat > kapasitas produksi nasional), inflasi
tinggi, BOP yang difisit.
Kebijakan
ekonomi makro
Kondisi
Perekonomian
Kondisi
ekonomi makro sesuai
dengan target
Variabel target :
Variabel yang nilainya diharapkan berubah sesuai dengan yang diinginkan melalui pelaksanaan
kebijakan, pendapatan nasional (Y), dan kesempatan kerja
Policy instrument/ instrument variable (instrumen kebijakan) :
alat untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan

16. V. KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DI INDONESIA
A. Kebijakan Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian
Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan
pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan
pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber
penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai
penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai
pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah
pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian
dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian
hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan
negara.
Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran
untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun
badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar
negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.
Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh
besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan
menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada
besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan
sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment). Dalam hal
terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri (official
foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat
dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan
obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan
bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam
negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih
tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri
atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara
(sustainable). Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam

17. perekonomian . Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal
ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan
untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman
dari CGI selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk
membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai
pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Demikian juga jika,
pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah
uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi. Adapun pembiayaan defisit
dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh pada neraca
pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin besar jumlah
pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal Pemerintah cenderung positif.
Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu
lintas moneter yang positif menunjukkan adanya cash inflow.
B. Kebijakan Moneter Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian
Pada dasarnya, kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian
berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan
tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah
likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai
instrumen , khususnya open market operations (OMOs). Dalam melaksanakan OMO,
pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika
likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral akan
membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah.
Dilain pihak bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank
sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank
sentral. Perlu difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut
memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.
Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi
negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah
menerbitkan obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang
bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan
volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini Bank
Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan

18. OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI harus membayar
bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat pendek, umumnya 1 (satu)
bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOs.
C. Perlunya Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter
Perlunya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah untuk
menetapkan dan mencapai target-target moneter dan defisit APBN secara konsisten
dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Disamping
itu koordinasi yang baik juga diperlukan untuk mendorong perkembangan pasar
finansial, serta mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal melalui
pertukaran informasi. Bentuk koordinasi antara kebijakan fiskal (Departemen Keuangan)
dan kebijakan moneter (Bank Indonesia) sangat tergantung kepada :
(1) Apakah bank sentral mempunyai otonomi penuh dan mempunyai objectives dan
instruments yang terpisah, dan
(2) Apakah pasar modal dan pasar uang sudah berada pada tingkat yang cukup maju.
Pada saat ini Indonesia masih dalam tahap awal dan menuju ke tahap peralihan ke
arah ekonomi yang maju. Hal ini ditandai oleh :
(1) Obligasi negara baru saja diperkenalkan, yaitu dengan adanya program rekapitalisasi
sektor perbankan sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi;
(2) Pasar sekunder bagi obligasi negara baru saja terbentuk dan masih dalam tahap awal;
(3) Interbank loan masih lemah, akibat dari krisis ekonomi; dan
(4) Obligasi negara belum dipakai sebagai instrumen moneter oleh Bank Indonesia.
Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, pemerintah tidak dimungkinkan lagi untuk meminjam uang dari Bank
Indonesia untuk menutup defisit APBN, bahkan tidak dimungkinkan untuk meminjam
uang untuk jangka pendek dalam hal pemerintah menghadapi masalah cash- flow.
Dalam hal ini Bank Indonesia mempunyai kekuasaan penuh di dalam
menetapkan/mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, karena
mempunyai objective yang terpisah (inflation targeting). Akan tetapi asumsi yang
dipakai dalam hal ini adalah bahwa kurs mata uang adalah tetap (fixed exchange rate).
Dalam hal floating exchange rate system, pelaksanaannya akan lebih rumit, oleh karena
kebijakan fiskal akan mempengaruhi kurs rupiah, yang pada gilirannya akan
mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu, walaupun Bank Indonesia

19. mempunyai “kebebasan penuh” dalam mengatur jumlah uang yang beredar dalam
perekonomian, koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tetap
diperlukan walaupun detail koordinasi tersebut akan berubah dari masa ke masa,
tergantung kepada perkembangan ekonomi dan pasar uang atau pasar modal.
D. Kelembagaan dan Pengaturan Operasional
Koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus didukung oleh
pembentukan lembaganya dan pengaturan operasionalnya.
Pertama, mengenai ketentuan otonomi bank sentral, yaitu seberapa jauh Bank
Indonesia dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah. Dalam hal ini berdasarkan
undang-undang yang berlaku (UU No.23 Tahun 1999) Bank Indonesia tidak diijinkan
untuk memberi pinjaman kepada pemerintah, dengan alasan dan jangka waktu apapun.
Kedua, pembentukan suatu komite yang beranggotakan pejabat-pejabat Bank
Indonesia dan pejabat-pejabat Departemen Keuangan akan sangat membantu
menghilangkan perbedaan pendapat mengenai peranan dari tingkat suku bunga.
Apalagi karena instrumen yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam OMO adalah SBI, dan
bukan obligasi.
Ketiga, pengaturan operasional, di mana perlu dilakukan tukar menukar informasi
antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan akan sangat membantu operasi
sehari-hari Departemen Keuangan dan Bank Indonesia di dalam mencapai target-target
yang telah ditetapkan.
Keempat, baik Departemen Keuangan maupun Bank Indonesia mempunyai
kepentingan yang sama untuk mempunyai pasar sekunder bagi obligasi negara yang
berfungsi baik.
Akan tetapi koordinasi ini tidak terlalu penting artinya bila instrumen yang dipakai
oleh Bank Indonesia (bank sentral) berbeda dengan instrumen yang dipakai oleh
Departemen Keuangan. Walaupun demikian, Bank Indonesia terlibat dalam penerbitan
obligasi negara, paling tidak dalam dua hal. Pertama, Bank Indonesia bertindak sebagai
penasihat pemerintah yang akan memberitahu pemerintah mengenai situasi likuiditas
dalam perekonomian, perkembangan tingkat bunga, kredit perbankan, dan sebagainya.
Kedua, sebagai fiscal agent, Bank Indonesia melakukan pembayaran kepada dan
menerima pembayaran dari investor. Di samping itu Bank Indonesia juga bertindak
sebagai kasir pemerintah atas simpanan pemerintah di Bank Indonesia.

20. E. Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter
Koordinasi antara Departemen Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Bank Indonesia
sebagai pengelola moneter perlu dilakukan. Masing-masing pihak perlu memanfaatkan
informasi dan data yang diterbitkan oleh pihak lain, untuk dipakai dalam penentuan
target-target. Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dapat membentuk tim
koordinasi yang akan membantu dalam pencapaian target-target secara lebih akurat.
Selain dari itu secara bertahap harus diusahakan agar instrument utama Bank Sentral
dalam pengendalian moneter diubah dari SBI menjadi obligasi negara.

21. DAFTAR PUSTAKA
Riadi, Muchlisin. 2017. Pengertian, Tujuan, dan Instrumen Kebijakan Moneter
dalam http://www.kajianpustaka.com/ diakses pada tanggal5 Februari
2017.
Tim Ilmu EknomiID. 2016. Kebijakan Fiskal dalam
http://www.ilmu-ekonomi-id.com/diakses pada tanggal5 Februari2017.
Anonim. ____. Kebijakan Moneter dalamhttps://id.wikipedia.org/ diakses
pada tanggal 5 Februari2017.
Anonim. ____. Kebijakan Fiskal dalam https://id.wikipedia.org/ diakses pada
tanggal 5 Februari2017.
Astuti, AriKusuma. 2015. Peran dan FungsiKebijakan Moneter dalam
http://arikusumaastuti.blogspot.co.id/ diakses pada tanggal5 Februari
2017.
Astuti, AriKusuma. 2015. Peran dan FungsiKebijakan Fiskal dalam
http://arikusumaastuti.blogspot.co.id/ diakses pada tanggal5 Februari
2017.