SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ANALISA PROGRAM KEGIATAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
1. Visi Kementrian Kesehatan
Kementerian Kesehatan mempunyai visi yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan
Berkeadilan”
2. Misi Kementrian Kesehatan
Kementerian Kesehatan mempunyai misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat madani
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan
yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
Dari bagan diatas diketahui bahwa susunan organisasi kementerian kesehatan terdiri dari :
1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Badan Pengembangan dan Peberdayaan SDM Kesehatan
Dari 8 Eselon 1 di atas kelompok kami memilih Direktorat Jenderal Bina Upaya kesehatan, adapun Tugas
dari Ditjen BUK adalah :
1. Melaksanakan penyiapan perumusan & pelaksanaan kebijakan.
2. Penyusunan norma , standar, prosedur & kriteria (NSPK).
3. Pemberian bimbingan teknis & evaluasi di bidang upaya kesehatan dasar .
Fungsi dari Ditjen BUK adalah :
1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanan kegiatan di bidang Pelayanan Kes. Dasar, Kes. Gigi
dan Mulut, kedokteran Keluarga, Kes. Khusus, Usila dan Pelayanan Darah d Daerah Bermasalah
Kesehatan , Kes. di DTPK,
2. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Struktur Organisasi Ditjen BUK :
Perbandingan Renstra dan Program Kementerian Kesehatan dengan Program Ditjen Bina
Upaya Kesehatan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 adalah:
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat
sosial ekonomi serta gender
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi
risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk
miskin
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga
dari 50 persen menjadi 70 persen
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil,
Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)
7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular
8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Program Kementerian Kesehatan
Program Generik tersebut antara lain:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Sedangkan Program Teknis adalah sebagai berikut:
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan maka
diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untuk mencapai target
dari indikator kinerja yang telah ditentukan. Adapun strategi dalam pencapaian sasaran
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan adalah :
1. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program
Pembinaan Upaya Kesehatan dengan strategi :
a. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan di RS dan balai-balai.
b. Peningkatan sumber pembiayaan kesehatan dalam menunjang kesinambungan
penyelenggaraan program pembinaan upaya kesehatan
c. Penyusunan NSPK pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan
d. Pengembangan sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang berbasis bukti
didukung dengan Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi (E-health).
e. Penyelenggaraan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan menuju WTP
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS dengan strategi :
a. Peningkatan pelayanan kesehatan di RS, seperti peningkatan jumlah TT kelas III di RS;
b. Penyusunan dan sosialisasi pola pentarifan bagi Program Jamkesmas Rujukan di kelas
III rumah sakit melalui INA CBGs;
c. Pembayaran klaim ke RS yang sudah diverifikasi oleh tim verifikator independen di
bawah koordinasi P2JK secara cepat dan tepat;
d. Bimbingan teknis dan penanganan kasus hukum dalam pelaksanaan pelayanan
kesehatan terhadap pasien masyarakat miskin dan tidak mampu di kelas III rumah sakit;
e. Monitoring dan evaluasi dari pelayanan kesehatan Program Jamkesmas Rujukan di RS.
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas dengan
strategi :
a. Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
b. Pembayaran klaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sudah diverifikasi oleh tim
verifikator independen di bawah koordinasi P2JK untuk pelayanan Jamkesmas Dasar di
Puskesmas secara cepat dan tepat;
c. Bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan Jamkesmas Dasar;
d. Monitoring dan evaluasi dari pelayanan kesehatan Program Jamkesmas Dasar.
4. Terselenggaranya pengawasan rumah sakit Indonesia dengan strategi :
a. Pembentukan Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
b. Penyelenggaraan badan pengawas rumah sakit di tingkat propinsi
Terobosan Yang Dilakukan:
1. Pengembangan e-health
2. Pengembangan INA CBGs
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
5. Peningkatan kelancaran atas pelayanan luncuran pembayaran Jamkesmas
6. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Ditjen BUK
Kegiatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Kegiatan dan Indikator Setditjen Bina Upaya Kesehatan Pada RKP 2011 dan Renstra
Kementerian Kesehatan 2010-2014
No Kegiatan Output Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
1 Jumlah Unit
Pelaksana Teknis
(UPT)
vertikal yang
34 44 44 44 44
Tugas Teknis
Lainnya Pada
Program
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
tugas teknis
lainnya pada
Program
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
ditingkatkan
sarana dan
prasarananya
2 Jumlah
rancangan Norma,
Standar,
Prosedur, dan
Kriteria (NSPK)
yang
disusun
50 90 130 170 200
2 Pelayanan
Kesehatan
Dasar bagi
Masyarakat
Miskin
(Jamkesmas)
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dasar
bagi
penduduk miskin
di
Puskesmas
Jumlah Puskesmas
yang memberikan
pelayanan
kesehatan dasar
bagi
penduduk miskin
di Puskesmas
8.481 8.608 8.737 8.868 9.000
3 Pelayanan
Kesehatan
Rujukan bagi
Masyarakat
Miskin
(Jamkesmas)
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
rujukan bagi
penduduk miskin
di RS
Persentase RS
yang melayani
pasien
penduduk miskin
peserta program
Jamkesmas
75 80 85 90 95
4 Peningkatan
dan
Pengawasan
Rumah Sakit
Indonesia
Terselenggaranya
Pengawasan
Rumah Sakit
Indonesia
Jumlah Propinsi
yang
menyelenggarakan
pengawasan RS
- 5 10 25 33
Kesimpulan:
Kegiatan di Ditjen Bina Upaya Kesehatan sudah sesuai dengan Program Generik maupun Program Rutin
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Hal ini terlihat dalam Program
Kegiatan dalam Ditjen Bina Upaya Kesehatan sudah mendukung pada program pembinaan upaya
kesehatan yang terdapat pada program Teknis Kementerian Kesehatan.
Dari Uraian diatas Ditjen BUK telah menyusun Proritas Program tahun 2012 untuk Eselon di bawahnya
yaitu :
1. Pelayanan di DTPK & DBK
a. Penyusunan NSPK untuk pelayanan kesehatan di DTPK & DBK
b. Pembangunan PKM di DTPK & DBK
c. Peningkatan PKM menjadi PKM perawatan di DTPK & DBK
d. Peningkatan SDM kesehatan di DTPK & DBK
e. Peningkatan Pustu menjadi PKM di DTPK & DBK
f. Peningkatan penampilan & kinerja PKM di daerah perbatasan antar Negara
2. Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar
a. Revitalisasi kebijakan dasar Puskesmas
b. Penyusunan NSPK pelayanan kesehatan dasar
c. Pengembangan Puskesmas PONED
d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat pra Rumah Sakit
e. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus (new emerging diseases, major event, usia
lanjut, indera, pelayanan darah)
f. Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga
g. Pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Rincian Alokasi Dan Realisasi Anggaran Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011
Kesimpulan:
Realisasi Anggaran pada Ditjen Bina Upaya Kesehatan dapat dikatakan sangat efisien, Hal ini terlihat
realisasi anggaran mencapai 97,69 % dari alokasi anggarannya.
Sedangkan untuk meyimpulkan keefektifan Realisasi Anggaran Ditjen BUK belum dapat kami simpulkan
karena terbatasnya data yang didapat.
Kesimpulan:
Realisasi Anggaran pada Ditjen Bina Upaya Kesehatan dapat dikatakan sangat efisien, Hal ini terlihat
realisasi anggaran mencapai 97,69 % dari alokasi anggarannya.
Sedangkan untuk meyimpulkan keefektifan Realisasi Anggaran Ditjen BUK belum dapat kami simpulkan
karena terbatasnya data yang didapat.

More Related Content

What's hot

Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaMuh Saleh
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Ulfah Hanum
 
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapiPermenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapiTaufiku Rahman
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsWira Kusuma
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk Kabupaten
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenInstrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk Kabupaten
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenMuh Saleh
 
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?Suprijanto Rijadi
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaNazila Hana
 
Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Go...
Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Go...Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Go...
Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Go...pjj_kemenkes
 

What's hot (17)

Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
 
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapiPermenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
Permenkes 65 tahn 2015 ttg standar pelayanan fisioterapi
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
 
Buku pdbk
Buku pdbkBuku pdbk
Buku pdbk
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
 
Spm puskesmas ppt
Spm puskesmas pptSpm puskesmas ppt
Spm puskesmas ppt
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Skrining Kesehatan
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi KesehatanBuku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Edukasi Kesehatan
 
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk Kabupaten
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenInstrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk Kabupaten
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk Kabupaten
 
06 prolanis
06 prolanis06 prolanis
06 prolanis
 
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
 
Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Go...
Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Go...Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Go...
Sistem Kesehatan Nasional, Undang-undang Kesehatan & Millenium Development Go...
 

Viewers also liked

Kohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinKohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinIrma Delima
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
 
Petunjuk pengisian kohort bayi dan balita terbaru 2016
Petunjuk pengisian kohort bayi dan balita terbaru 2016Petunjuk pengisian kohort bayi dan balita terbaru 2016
Petunjuk pengisian kohort bayi dan balita terbaru 2016LENY WIDI ASTUTI
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
 

Viewers also liked (6)

Mtbs dr. yulia
Mtbs   dr. yuliaMtbs   dr. yulia
Mtbs dr. yulia
 
Pedoman PWS KIA
Pedoman PWS KIAPedoman PWS KIA
Pedoman PWS KIA
 
Kohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalinKohort pada ibu bersalin
Kohort pada ibu bersalin
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
 
Petunjuk pengisian kohort bayi dan balita terbaru 2016
Petunjuk pengisian kohort bayi dan balita terbaru 2016Petunjuk pengisian kohort bayi dan balita terbaru 2016
Petunjuk pengisian kohort bayi dan balita terbaru 2016
 
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
 

Similar to ANALISIS DITJEN BUK

Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdfV13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdfTemy3
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
 
KAK MONEV INDIKATOR MUTU.docx
KAK MONEV INDIKATOR MUTU.docxKAK MONEV INDIKATOR MUTU.docx
KAK MONEV INDIKATOR MUTU.docxEKAPUSPITA23
 
pedoman kia.docx
pedoman kia.docxpedoman kia.docx
pedoman kia.docxdina383567
 
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfPEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfRiaKenangasari
 
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...ovaldokurniawan
 
1-029017-2tahunan-336.pdf
1-029017-2tahunan-336.pdf1-029017-2tahunan-336.pdf
1-029017-2tahunan-336.pdftentangdwi
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1DR Irene
 
Persentasi keluarga sehat
Persentasi keluarga sehatPersentasi keluarga sehat
Persentasi keluarga sehatDina Kardina
 
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan Puskesmas Baru.pptx
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan  Puskesmas Baru.pptxpemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan  Puskesmas Baru.pptx
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan Puskesmas Baru.pptxSYAHRUDINSYAHRUDIN9
 
Juknis bok 2012 kecil
Juknis bok 2012 kecilJuknis bok 2012 kecil
Juknis bok 2012 kecilyandas
 
18 rekomendasi rakerkesnas
18 rekomendasi rakerkesnas18 rekomendasi rakerkesnas
18 rekomendasi rakerkesnasRustam Effendy
 
Sistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporanSistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporanleonardsaleh
 

Similar to ANALISIS DITJEN BUK (20)

Program kesehatan
Program kesehatanProgram kesehatan
Program kesehatan
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
 
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdfV13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
 
Proker pola hidup bersih
Proker pola hidup bersihProker pola hidup bersih
Proker pola hidup bersih
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
 
Bagian 4
Bagian 4Bagian 4
Bagian 4
 
KAK MONEV INDIKATOR MUTU.docx
KAK MONEV INDIKATOR MUTU.docxKAK MONEV INDIKATOR MUTU.docx
KAK MONEV INDIKATOR MUTU.docx
 
pedoman kia.docx
pedoman kia.docxpedoman kia.docx
pedoman kia.docx
 
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdfPEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
PEDOMAN TATA KELOLA MUTU DI PUSKESMAS.pdf
 
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...
 
Bn699 2019
Bn699 2019Bn699 2019
Bn699 2019
 
1-029017-2tahunan-336.pdf
1-029017-2tahunan-336.pdf1-029017-2tahunan-336.pdf
1-029017-2tahunan-336.pdf
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1
 
Persentasi keluarga sehat
Persentasi keluarga sehatPersentasi keluarga sehat
Persentasi keluarga sehat
 
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan Puskesmas Baru.pptx
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan  Puskesmas Baru.pptxpemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan  Puskesmas Baru.pptx
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan Puskesmas Baru.pptx
 
Juknis bok 2012 kecil
Juknis bok 2012 kecilJuknis bok 2012 kecil
Juknis bok 2012 kecil
 
18 rekomendasi rakerkesnas
18 rekomendasi rakerkesnas18 rekomendasi rakerkesnas
18 rekomendasi rakerkesnas
 
Sistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporanSistem pencatatan dan pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporan
 
Pmk no.-9-ttg-puskesmas
Pmk no.-9-ttg-puskesmasPmk no.-9-ttg-puskesmas
Pmk no.-9-ttg-puskesmas
 

More from Mulyadi Yusuf

Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualPaper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualMulyadi Yusuf
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)Mulyadi Yusuf
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Mulyadi Yusuf
 
Paper menstra kemenkes final-sapce
Paper menstra kemenkes final-sapcePaper menstra kemenkes final-sapce
Paper menstra kemenkes final-sapceMulyadi Yusuf
 
Peta strategi kementan
Peta strategi kementanPeta strategi kementan
Peta strategi kementanMulyadi Yusuf
 
Mssp analisis renstra ditjen ppi
Mssp analisis renstra ditjen ppiMssp analisis renstra ditjen ppi
Mssp analisis renstra ditjen ppiMulyadi Yusuf
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udaraPaper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udaraMulyadi Yusuf
 
Balanced scorecard amin subiyakto
Balanced scorecard   amin subiyaktoBalanced scorecard   amin subiyakto
Balanced scorecard amin subiyaktoMulyadi Yusuf
 
10. kertas kerja it audit
10. kertas kerja it audit10. kertas kerja it audit
10. kertas kerja it auditMulyadi Yusuf
 
09.2 audit siklus pembelian dan pembayaran
09.2 audit siklus pembelian dan pembayaran09.2 audit siklus pembelian dan pembayaran
09.2 audit siklus pembelian dan pembayaranMulyadi Yusuf
 
09.1 audit siklus penjualan dan penerimaan
09.1 audit siklus penjualan dan penerimaan09.1 audit siklus penjualan dan penerimaan
09.1 audit siklus penjualan dan penerimaanMulyadi Yusuf
 
05.2 auditing procedure application controls
05.2 auditing procedure   application controls05.2 auditing procedure   application controls
05.2 auditing procedure application controlsMulyadi Yusuf
 
05.1 auditing procedure general controls
05.1 auditing procedure   general controls05.1 auditing procedure   general controls
05.1 auditing procedure general controlsMulyadi Yusuf
 
03.2 application control
03.2 application control03.2 application control
03.2 application controlMulyadi Yusuf
 
03.1 general control
03.1 general control03.1 general control
03.1 general controlMulyadi Yusuf
 
02. cobit5 introduction
02. cobit5 introduction02. cobit5 introduction
02. cobit5 introductionMulyadi Yusuf
 
02. cobit 41 dan iso 17799
02. cobit 41 dan iso 1779902. cobit 41 dan iso 17799
02. cobit 41 dan iso 17799Mulyadi Yusuf
 

More from Mulyadi Yusuf (20)

Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrualPaper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
Paper seminar akuntansi pemerintah kel 1--sap berbasis akrual
 
Mckinsey kominfo
Mckinsey kominfoMckinsey kominfo
Mckinsey kominfo
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
 
Paper menstra kemenkes final-sapce
Paper menstra kemenkes final-sapcePaper menstra kemenkes final-sapce
Paper menstra kemenkes final-sapce
 
Peta strategi kementan
Peta strategi kementanPeta strategi kementan
Peta strategi kementan
 
Mssp analisis renstra ditjen ppi
Mssp analisis renstra ditjen ppiMssp analisis renstra ditjen ppi
Mssp analisis renstra ditjen ppi
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udaraPaper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja ditjen perhubungan udara
 
Balanced scorecard amin subiyakto
Balanced scorecard   amin subiyaktoBalanced scorecard   amin subiyakto
Balanced scorecard amin subiyakto
 
10. kertas kerja it audit
10. kertas kerja it audit10. kertas kerja it audit
10. kertas kerja it audit
 
09.2 audit siklus pembelian dan pembayaran
09.2 audit siklus pembelian dan pembayaran09.2 audit siklus pembelian dan pembayaran
09.2 audit siklus pembelian dan pembayaran
 
09.1 audit siklus penjualan dan penerimaan
09.1 audit siklus penjualan dan penerimaan09.1 audit siklus penjualan dan penerimaan
09.1 audit siklus penjualan dan penerimaan
 
05.2 auditing procedure application controls
05.2 auditing procedure   application controls05.2 auditing procedure   application controls
05.2 auditing procedure application controls
 
05.1 auditing procedure general controls
05.1 auditing procedure   general controls05.1 auditing procedure   general controls
05.1 auditing procedure general controls
 
03.2 application control
03.2 application control03.2 application control
03.2 application control
 
03.1 general control
03.1 general control03.1 general control
03.1 general control
 
02. cobit5 introduction
02. cobit5 introduction02. cobit5 introduction
02. cobit5 introduction
 
02. cobit 41 dan iso 17799
02. cobit 41 dan iso 1779902. cobit 41 dan iso 17799
02. cobit 41 dan iso 17799
 
Erm tm 12
Erm tm 12Erm tm 12
Erm tm 12
 
Erm tm 11
Erm tm 11Erm tm 11
Erm tm 11
 

Recently uploaded

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 

Recently uploaded (20)

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 

ANALISIS DITJEN BUK

  • 1. ANALISA PROGRAM KEGIATAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN 1. Visi Kementrian Kesehatan Kementerian Kesehatan mempunyai visi yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan” 2. Misi Kementrian Kesehatan Kementerian Kesehatan mempunyai misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
  • 2. Dari bagan diatas diketahui bahwa susunan organisasi kementerian kesehatan terdiri dari : 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 4. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 6. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 8. Badan Pengembangan dan Peberdayaan SDM Kesehatan Dari 8 Eselon 1 di atas kelompok kami memilih Direktorat Jenderal Bina Upaya kesehatan, adapun Tugas dari Ditjen BUK adalah : 1. Melaksanakan penyiapan perumusan & pelaksanaan kebijakan.
  • 3. 2. Penyusunan norma , standar, prosedur & kriteria (NSPK). 3. Pemberian bimbingan teknis & evaluasi di bidang upaya kesehatan dasar . Fungsi dari Ditjen BUK adalah : 1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanan kegiatan di bidang Pelayanan Kes. Dasar, Kes. Gigi dan Mulut, kedokteran Keluarga, Kes. Khusus, Usila dan Pelayanan Darah d Daerah Bermasalah Kesehatan , Kes. di DTPK, 2. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis 4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Struktur Organisasi Ditjen BUK :
  • 4. Perbandingan Renstra dan Program Kementerian Kesehatan dengan Program Ditjen Bina Upaya Kesehatan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 adalah: 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender 4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin 5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen 6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) 7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular 8. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Kementerian Kesehatan Program Generik tersebut antara lain: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan 3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sedangkan Program Teknis adalah sebagai berikut: 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  • 5. 5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan maka diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditentukan. Adapun strategi dalam pencapaian sasaran Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan adalah : 1. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan strategi : a. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan di RS dan balai-balai. b. Peningkatan sumber pembiayaan kesehatan dalam menunjang kesinambungan penyelenggaraan program pembinaan upaya kesehatan c. Penyusunan NSPK pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan d. Pengembangan sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang berbasis bukti didukung dengan Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi (E-health). e. Penyelenggaraan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan menuju WTP 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS dengan strategi : a. Peningkatan pelayanan kesehatan di RS, seperti peningkatan jumlah TT kelas III di RS; b. Penyusunan dan sosialisasi pola pentarifan bagi Program Jamkesmas Rujukan di kelas III rumah sakit melalui INA CBGs; c. Pembayaran klaim ke RS yang sudah diverifikasi oleh tim verifikator independen di bawah koordinasi P2JK secara cepat dan tepat; d. Bimbingan teknis dan penanganan kasus hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien masyarakat miskin dan tidak mampu di kelas III rumah sakit; e. Monitoring dan evaluasi dari pelayanan kesehatan Program Jamkesmas Rujukan di RS. 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas dengan strategi : a. Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
  • 6. b. Pembayaran klaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sudah diverifikasi oleh tim verifikator independen di bawah koordinasi P2JK untuk pelayanan Jamkesmas Dasar di Puskesmas secara cepat dan tepat; c. Bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan Jamkesmas Dasar; d. Monitoring dan evaluasi dari pelayanan kesehatan Program Jamkesmas Dasar. 4. Terselenggaranya pengawasan rumah sakit Indonesia dengan strategi : a. Pembentukan Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia b. Penyelenggaraan badan pengawas rumah sakit di tingkat propinsi Terobosan Yang Dilakukan: 1. Pengembangan e-health 2. Pengembangan INA CBGs 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran 5. Peningkatan kelancaran atas pelayanan luncuran pembayaran Jamkesmas 6. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) Ditjen BUK Kegiatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kegiatan dan Indikator Setditjen Bina Upaya Kesehatan Pada RKP 2011 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 No Kegiatan Output Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan 1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang 34 44 44 44 44
  • 7. Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan ditingkatkan sarana dan prasarananya 2 Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang disusun 50 90 130 170 200 2 Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas 8.481 8.608 8.737 8.868 9.000 3 Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 75 80 85 90 95 4 Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia Terselenggaranya Pengawasan Rumah Sakit Indonesia Jumlah Propinsi yang menyelenggarakan pengawasan RS - 5 10 25 33 Kesimpulan: Kegiatan di Ditjen Bina Upaya Kesehatan sudah sesuai dengan Program Generik maupun Program Rutin dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. Hal ini terlihat dalam Program
  • 8. Kegiatan dalam Ditjen Bina Upaya Kesehatan sudah mendukung pada program pembinaan upaya kesehatan yang terdapat pada program Teknis Kementerian Kesehatan. Dari Uraian diatas Ditjen BUK telah menyusun Proritas Program tahun 2012 untuk Eselon di bawahnya yaitu : 1. Pelayanan di DTPK & DBK a. Penyusunan NSPK untuk pelayanan kesehatan di DTPK & DBK b. Pembangunan PKM di DTPK & DBK c. Peningkatan PKM menjadi PKM perawatan di DTPK & DBK d. Peningkatan SDM kesehatan di DTPK & DBK e. Peningkatan Pustu menjadi PKM di DTPK & DBK f. Peningkatan penampilan & kinerja PKM di daerah perbatasan antar Negara 2. Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar a. Revitalisasi kebijakan dasar Puskesmas b. Penyusunan NSPK pelayanan kesehatan dasar c. Pengembangan Puskesmas PONED d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat pra Rumah Sakit e. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus (new emerging diseases, major event, usia lanjut, indera, pelayanan darah) f. Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga g. Pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Rincian Alokasi Dan Realisasi Anggaran Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2011
  • 9. Kesimpulan: Realisasi Anggaran pada Ditjen Bina Upaya Kesehatan dapat dikatakan sangat efisien, Hal ini terlihat realisasi anggaran mencapai 97,69 % dari alokasi anggarannya. Sedangkan untuk meyimpulkan keefektifan Realisasi Anggaran Ditjen BUK belum dapat kami simpulkan karena terbatasnya data yang didapat.
  • 10. Kesimpulan: Realisasi Anggaran pada Ditjen Bina Upaya Kesehatan dapat dikatakan sangat efisien, Hal ini terlihat realisasi anggaran mencapai 97,69 % dari alokasi anggarannya. Sedangkan untuk meyimpulkan keefektifan Realisasi Anggaran Ditjen BUK belum dapat kami simpulkan karena terbatasnya data yang didapat.