Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b

1. Kepentingan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana
Dalam Hukum Acara Pidana ada 2 kepentingan hukum yang harus dijamin,
yaitu :
1. Kepentingan masyarakat, dengan tujuan untuk ketertiban hukum (rechterde)
atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat
melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram.
2. Kepentingan individu, yang terdiri dari hak hak asasi manusia (humanrights),
yang harus dijamin pula.
Hukum Acara ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara
kedua kepentingan hukum tersebut Pidana. Jadi hukum acara pidana harus dapat
membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang wenang disatu
pihak dan dilain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya
hukum sehingga hak hak asasi manusia terjamin.
Misalnya apabila ada seorang melakukan tindak pidana, ini berarti ada suatu
pelanggaran atau perkosaan terhadap ketertiban hukum yang harus dijamin dalam
suatu pergaulan hidup masyarakat.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1

2. Maka terhadap ketertiban hukum tersebut harus ditegakkan kembali yaitu dengan
cara melakukan proses penyidikan dengan beberapa tindakan tindakan seperti
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan lain lain.
Tindakan tindakan ini lah harus pula dijaga / dijamin untuk hak asasi manusia.
Perlakuan terhadap pelaku kejahatan seperti dengan kekerasan, pemukulan, atau
penganiayaan, berarti melanggar asas presumption of innocence (praduga tak
bersalah).
Oleh karena itu tindakan tindakan dari penguasa berwenang perlu ada
pembatasan dalam bertindak dan konsekuensi pelanggaran terhadap hak asasi
manusia. Hal demikian diatur dalam KUHAP.
Asas Asas Dalam Hukum Acara Pidana
1. Equality before the law (isonamia) : perlakuan yang sama atas diri
setiap orang dimuka hukum tidak mengadakan pembedaan
perlakuaan.
2. Legalitas : penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan
wewenang oleh undang undang.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 2

3. 3. Presumption of innocence : setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi : kepada seseorang yang ditangkap, ditahan,
dituntut tanpa alasan yang berdasarkan undang undang dan atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti
kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan pejabat penegak hukum
yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum
tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman
administrasi.
5. Contente justitie / fair trial : peradilan yang harus dilakukan dengan cepat,
sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak
harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Bantuan hukum : setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi
kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 3

4. 7. Hak pemberitahuan terhadap tersangka dan terdakwa : kepada tersangka,
sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain itu juga wajib
diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga
wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi ahli lainnya
seperti ahli bahasa, ahli hukum dan lain-lain.
8. Sidang dihadiri terdakwa : pengadilan memeriksa perkara pidana
dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang terbuka : sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum
kecuali dalam hal yang diatur dalam undang undang.
10.Pengawasan : Terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara
pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
11. Oportunitas : asas “oportunitas” yaitu suatu asas yang mengenyampingkan
atau “mendeponir” perkara dengan tidak mengajukan ke pengadilan meskipun
bukti-bukti telah memenuhi syarat-syarat hukum.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 4