Dokumen tersebut membahas tentang pengertian asuransi kesehatan, jenis-jenis asuransi kesehatan (individu, keluarga, kelompok), manfaat asuransi kesehatan seperti penjamin kesehatan dan biaya premi yang lebih murah, serta tips memilih asuransi kesehatan seperti memahami produk, sesuaikan biaya premi, baca polis dengan teliti, dan periksa kredibilitas perusahaan asuransi.
Dokumen tersebut membahas perencanaan kesehatan daerah, termasuk tujuan normatif pembangunan kesehatan, peran dinas kesehatan, kaidah upaya kesehatan, spektrum barang publik dan privat, serta perencanaan strategis dan operasional."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian asuransi kesehatan dan perkembangannya di Indonesia. Asuransi kesehatan adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung menerima premi untuk memberikan penggantian biaya pengobatan tertanggung. Perkembangannya di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan berdasarkan UU tahun 2011.
Modul ini membahas konsep dan pengukuran fertilitas. Fertilitas didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan keturunan yang diukur berdasarkan jumlah kelahiran hidup. Ukuran fertilitas meliputi angka kelahiran kasar, angka fertilitas umum, paritas, dan angka reproduksi kotor/neto. Sumber data utama fertilitas adalah registrasi vital dan survei penduduk."
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen bencana bidang kesehatan, meliputi pengertian bencana, jenis bencana alam dan ulah manusia, dampaknya terhadap kesehatan, serta kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi."
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian asuransi kesehatan, jenis-jenis asuransi kesehatan (individu, keluarga, kelompok), manfaat asuransi kesehatan seperti penjamin kesehatan dan biaya premi yang lebih murah, serta tips memilih asuransi kesehatan seperti memahami produk, sesuaikan biaya premi, baca polis dengan teliti, dan periksa kredibilitas perusahaan asuransi.
Dokumen tersebut membahas perencanaan kesehatan daerah, termasuk tujuan normatif pembangunan kesehatan, peran dinas kesehatan, kaidah upaya kesehatan, spektrum barang publik dan privat, serta perencanaan strategis dan operasional."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian asuransi kesehatan dan perkembangannya di Indonesia. Asuransi kesehatan adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung menerima premi untuk memberikan penggantian biaya pengobatan tertanggung. Perkembangannya di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial hingga berubah menjadi BPJS Kesehatan berdasarkan UU tahun 2011.
Modul ini membahas konsep dan pengukuran fertilitas. Fertilitas didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan keturunan yang diukur berdasarkan jumlah kelahiran hidup. Ukuran fertilitas meliputi angka kelahiran kasar, angka fertilitas umum, paritas, dan angka reproduksi kotor/neto. Sumber data utama fertilitas adalah registrasi vital dan survei penduduk."
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen bencana bidang kesehatan, meliputi pengertian bencana, jenis bencana alam dan ulah manusia, dampaknya terhadap kesehatan, serta kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi."
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
1. Kemampuan membayar (ability to pay/ATP) dan kemauan membayar (willingness to pay/WTP) merupakan pendekatan untuk mengetahui kemampuan masyarakat membiayai pelayanan kesehatan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran mereka.
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) memberikan gambaran rinci mengenai rencana pelaksanaan penyuluhan kesehatan, mencakup tujuan, pokok bahasan, estimasi waktu, tahapan kegiatan (pendahuluan, penyajian, penutup), dan evaluasi. SAP bertujuan menjadikan penyuluhan lebih terstruktur dan terarah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Perencanaan promosi kesehatan merupakan proses diagnosis masalah kesehatan, penetapan prioritas, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan promosi kesehatan. Hal ini mencakup penentuan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah promosi kesehatan.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kesehatan. Beberapa isu strategis kesehatan nasional dan daerah dijelaskan sebagai latar belakang, termasuk permasalahan kesehatan di Kota Depok.
Dokumen tersebut membahas konsep dan kerangka promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah bagian dari program pencegahan kesehatan lima tingkat yang bertujuan untuk memfasilitasi perubahan perilaku dan lingkungan yang mendukung kesehatan. Terdapat berbagai strategi promosi kesehatan seperti advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran promosi kesehatan dibedakan menjadi tersier, sekunder, dan primer ber
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan JKN, mekanisme asuransi kesehatan sosial, aspek penyelenggaraan JKN termasuk kepesertaan, pembiayaan, pelayanan kesehatan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kesehatan perkotaan dan masalah-masalah yang muncul di kawasan perkotaan. Masalah utama yang disebutkan adalah tingginya kepadatan penduduk, polusi lingkungan, dan keterbatasan sistem pelayanan kesehatan yang kurang responsif terhadap gaya hidup perkotaan. Dokumen ini juga menjelaskan sumber daya dan fasilitas kesehatan yang ada di perkotaan beserta tantangannya.
Determinan kota sehat dan peranan stakeholderLindy Septian
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang determinan kota sehat dan peranan stakeholder.
2. Kota sehat adalah pendekatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong kualitas lingkungan yang mendukung produktivitas dan ekonomi.
3. Stakeholder memiliki peran penting dalam pembangunan kota sehat melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan.
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di Indonesia merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan sebagai metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan. SKN digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan.
1. Kemampuan membayar (ability to pay/ATP) dan kemauan membayar (willingness to pay/WTP) merupakan pendekatan untuk mengetahui kemampuan masyarakat membiayai pelayanan kesehatan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran mereka.
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) memberikan gambaran rinci mengenai rencana pelaksanaan penyuluhan kesehatan, mencakup tujuan, pokok bahasan, estimasi waktu, tahapan kegiatan (pendahuluan, penyajian, penutup), dan evaluasi. SAP bertujuan menjadikan penyuluhan lebih terstruktur dan terarah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Perencanaan promosi kesehatan merupakan proses diagnosis masalah kesehatan, penetapan prioritas, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan promosi kesehatan. Hal ini mencakup penentuan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah promosi kesehatan.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kesehatan. Beberapa isu strategis kesehatan nasional dan daerah dijelaskan sebagai latar belakang, termasuk permasalahan kesehatan di Kota Depok.
Dokumen tersebut membahas konsep dan kerangka promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah bagian dari program pencegahan kesehatan lima tingkat yang bertujuan untuk memfasilitasi perubahan perilaku dan lingkungan yang mendukung kesehatan. Terdapat berbagai strategi promosi kesehatan seperti advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sasaran promosi kesehatan dibedakan menjadi tersier, sekunder, dan primer ber
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan JKN, mekanisme asuransi kesehatan sosial, aspek penyelenggaraan JKN termasuk kepesertaan, pembiayaan, pelayanan kesehatan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kesehatan perkotaan dan masalah-masalah yang muncul di kawasan perkotaan. Masalah utama yang disebutkan adalah tingginya kepadatan penduduk, polusi lingkungan, dan keterbatasan sistem pelayanan kesehatan yang kurang responsif terhadap gaya hidup perkotaan. Dokumen ini juga menjelaskan sumber daya dan fasilitas kesehatan yang ada di perkotaan beserta tantangannya.
Determinan kota sehat dan peranan stakeholderLindy Septian
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang determinan kota sehat dan peranan stakeholder.
2. Kota sehat adalah pendekatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong kualitas lingkungan yang mendukung produktivitas dan ekonomi.
3. Stakeholder memiliki peran penting dalam pembangunan kota sehat melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan.
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di Indonesia merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan sebagai metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan. SKN digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan.
Mata Kuliah Ekonomi Kesehatan - Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem kesehatan nasional Indonesia khususnya subsistem pembiayaan kesehatan.
2. Subsistem pembiayaan kesehatan bertujuan menyediakan dana kesehatan yang memadai, teralokasi secara adil, dan digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan kesehatan.
3. Unsur-unsurnya meliputi dana
Visualising possible scenarios with ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems)UCT ICO
1) The document discusses potential scenarios for the population-level effects of electronic nicotine delivery systems (ENDS) such as e-cigarettes. It outlines both a best case scenario where ENDS help many smokers quit and a worst case scenario where ENDS increase smoking rates and normalize smoking behaviors.
2) The evidence to date suggests health risks from long-term nicotine exposure through ENDS use, as well as risks from other chemicals in e-liquids. Studies also show low real-world cessation rates for ENDS compared to other methods.
3) There are concerns about rapid uptake of ENDS use among youth and nonsmokers, as well as the tobacco industry's involvement in the ENDS
Blue Berry Asia is a leading brand in the Asian market that strives to lead in various product categories like home decor, modular kitchens, appliances, cookware, tableware, crockery, juicers, air and water purifiers, fashion garments, cosmetics, skin care, hair care, anti-aging creams, handicrafts, jewelry, and beauty devices. It sells products through various sales modules like corporate sales, channel sales through distributors and dealers, direct sales via representatives, and online sales through its website and marketplaces.
This document provides guidance on preliminary steps for research projects. It recommends reading the assignment requirements carefully, choosing a topic and formulating research questions, conducting background research on the topic using sources like encyclopedias and Wikipedia, determining what types of sources are needed such as primary, secondary or tertiary sources, identifying appropriate databases and other locations to find required sources, using references and subject terms to find additional sources, and evaluating all sources found. The overall message is to plan research thoroughly at the beginning to save time and ensure all assignment requirements are addressed.
http://www.registratiea-firmi.com/ предлогает вам полный пакет услуг по регистрации компаний в Ченогорье
Registratiea-Firmi.com является подразделением www.bridgewest.eu/
BridgeWest.eu является международной консалтинговой компанией на Кипре для международных клиентов, которые хотят расшириться на европейском рынке. Наша компания была создана людьми с большим опытом в оказании помощи иностранным клиентам в их бизнесе по всему континенту.
This document provides an overview of organizational ethics, HIPAA compliance, data security, and privacy policies for employees. It emphasizes protecting patient privacy, maintaining integrity in healthcare services, and ensuring ethical and lawful practices. Key aspects covered include obtaining patient authorization for disclosure of health information, monitoring access to electronic systems, and educating employees on security protocols and their responsibilities to keep information confidential.
The document provides an overview of the core components that make up iOS and OSX operating systems. It outlines the key layers including the Core OS layer, Core Services layer, Media layer, and Cocoa Touch layer. It also briefly describes some of the fundamental technologies that each layer provides such as the kernel, sockets, file system, audio/video playback, and the model-view-controller (MVC) framework.
This document provides a summary of youth employment measures across European countries in 2010. It discusses measures taken in school education and training policies to prevent early school leaving and ensure young people acquire basic skills. Subsidized employment programs are also summarized, including wage subsidies, public employment services, apprenticeships, and traineeships. The document concludes with a discussion of challenges faced in promoting youth employment across diverse national contexts.
Dokumen tersebut membahas mengenai aspek hukum di bidang asuransi, meliputi pengaturan hukum asuransi di Indonesia, pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No. 2/1992, unsur-unsur asuransi, jenis polis, kewajiban pemberitahuan tertanggung, eksonerasi tanggung jawab penanggung, jenis asuransi dan usaha penunjang asuransi, bentuk hukum usaha asuransi, perijinan dan pengawasan usaha
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi di Indonesia. Mencakup pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur keabsahan kontrak asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, penggantian kerugian, subrogasi, dan kontribusi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi dan polis asuransi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung akan mengganti kerugian tertanggung, polis asuransi adalah bukti tertulis perjanjian asuransi, dan polis memiliki berbagai unsur dan jenis seperti polis ditaksir dan tidak ditaksir.
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
Makalah ini membahas tentang pengertian asuransi, prinsip dasar, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menanggung risiko pihak tertanggung. Prinsip dasar asuransi meliputi insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum asuransi. Terdapat beberapa poin penting yaitu definisi asuransi menurut KUHD dan UU Asuransi, tujuan asuransi seperti pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian, unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi seperti subyek hukum, persetujuan, dan premi, serta jenis-jenis asuransi seperti asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dok
Dokumen tersebut merangkum definisi, jenis, prinsip, dan regulasi asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menanggung risiko pihak tertanggung dengan menerima premi. Dokumen ini menjelaskan berbagai jenis risiko, prinsip-prinsip asuransi seperti utmost good faith, indemnity, dan kontribusi, serta regulasi yang mengatur industri asuransi.
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, mulai dari definisi, prinsip-prinsip, produk, dan fungsinya. Asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang terkena risiko sama agar kerugian dapat diperkirakan dan dibagi secara merata.
Pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Dokumen tersebut membahas tentang gambaran umum perusahaan asuransi, meliputi prinsip-prinsip asuransi, konsep the law of large numbers, peril dan hazard, manajemen perusahaan asuransi, klasifikasi perusahaan berdasarkan fungsi dan kepemilikan, sumber dan alokasi dana, serta sumber pendapatan dan biaya perusahaan asuransi.
2. ASURANSI
PENGATURAN:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2. Diluar KUHD:
A. UU No. 2/1992 (USAHA PERASURANSIAN)
B. UU No. 3/1992 (JAMSOSTEK)
C. PP No. 26/1981 (TASPEN)
D. PP No. 68/1991 (ASABRI)
E. PP No. 69/1991 (ASKES)
F. UU No. 33/1964 (DPWKP/JASA RAHARJA)
G. UU No. 34/1964 (DKLLJ/JASA RAHARJA)
H. UU No. 40/2004 (SJSN)
3. PENGERTIAN ASURANSI
1. MENURUT PASAL 246 KUHD
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di
mana penanggung dengan menikmati suatu premi
mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk
membebaskannya dari kerugian karena
kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang
diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu
kejadian yang tidak pasti.
4. 2. MENURUT PASAL 1 (1) UU NO. 2/1992
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima
premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak
pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
6. PERJANJIAN
MENURUT PASAL 1313 KUHPer.
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya (atau saling
mengikatkan dirinya) terhadap satu orang
lain atau lebih.
7. SYARAT-SYARAT
SAHNYA PERJANJIAN
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
8. JENIS-JENIS PERJANJIAN
1. Perjanjian Sepihak
2. Perjanjian Dua Pihak (Timbal Balik)
3. Perjanjian Bersyarat
4. Perjanjian Untung-untungan
10. PREMI
Suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada
penanggung, yang merupakan:
1. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh
penanggung kepada tertanggung untuk mengganti
kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung
(Asuransi Kerugian)
2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang
diberikan oleh penanggung kepada tertanggung
dengan menyediakan sejumlah uang terhadap
risiko jiwa (Asuransi Jiwa)
11. POLIS
Merupakan dokumen sebagai alat bukti tidak
hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi
pihak ketiga yang mempunyai hubungan
langsung atau tidak langsung dengan
perjanjian yang bersangkutan
12. FUNGSI POLIS
1. Sebagai perjanjian asuransi/pertanggungan
2. Sebagai bukti jaminan dari penanggung
kepada tertanggung untuk mengganti
kerugian/ santunan yang mungkin dialami
tertanggung terhadap risiko yang
diasuransikan
3. Sebagai bukti pembayaran premi asuransi
oleh tertanggung kepada penanggung
13. FUNGSI POLIS
BAGI TERTANGGUNG
1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan
penanggung untuk mengganti
kerugian/santunan kepada tertanggung
2. Sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi
kepada penanggung
3. Sebagai bukti otentik untuk menuntut
penanggung apabila wanprestasi/melakukan
perbuatan melanggar hukum
14. FUNGSI POLIS
BAGI PENANGGUNG
1. Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi
dari tertanggung
2. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang
diberikannya kepada tertanggung untuk
membayar ganti rugi yang mungkin diderita
oleh tertanggung
3. Sebagai bukti otentik untuk menolak
tuntutan ganti rugi (klaim) apabila tidak
sesuai Polis
15. ASURANSI
RISIKO
TERTANGGUNG PENANGGUNG
Risiko adalah ketidakpastian yang dapat
menyebabkan kerugian
17. RISIKO ASURANSI
Adalah kemungkinan kerugian yang akan
dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang
mungkin akan terjadi, tetapi tidak diketahui lebih
dahulu kapan saat akan terjadi.
18. PENGGOLONGAN RISIKO
1. RISIKO MURNI (PURE RISK)
Adalah risiko yang menimbulkan kerugian
2. RISIKO SPEKULATIF (SPECULATIVE RISK)
Adalah risiko yang bersifat spekulatif, bisa
menimbulkan keuntungan/kerugian.
19. CARA MENGATASI RISIKO
1. Menghindari (Avoidance)
2. Mencegah (Prevention)
3. Memperalihkan (Transfer)
4. Menerima (Assumption or Retention)
21. PERBEDAAN ASURANSI
KERUGIAN DENGAN JIWA
1. MENGENAI PARA PIHAK
a. Asuransi Kerugian
Ada 2 pihak yaitu pihak penanggung dan tertanggung
b. Asuransi Jiwa
Selain pihak penanggung, pihak tertanggung dapat
memecah diri menjadi:
1) Penutup Asuransi
2) Badan Tertanggung
3) Penikmat
2. MENGENAI YANG DIPERTANGGUNGKAN
a. Asuransi Kerugian
Yang dipertanggungkan adalah benda/barang
b. Asuransi Jiwa
Yang dipertanggungkan adalah jiwa/manusia
22. 3. MENGENAI PRESTASI PENANGGUNG
a. Asuransi Kerugian
Prestasi penanggung adalah mengganti kerugian
yang benar-benar diderita oleh tertanggung.
b. Asuransi Jiwa
Prestasi penanggung adalah membayar sejumlah
uang tertentu yang besarnya telah ditetapkan pada saat
penutupan asuransi.
4. MENGENAI KEPENTINGAN
a. Asuransi Kerugian
Kepentingannya adalah bersifat materiil berupa hak
subyektif.
b. Asuransi Jiwa
Kepentingannya adalah bersifat immateriil.
23. 5. MENGENAI EVENEMEN
a. Asuransi Kerugian
Evenemen adalah terjadinya peristiwa yang menimbulkan
kerugian tertanggung.
b. Asuransi Jiwa
Evenemen adalah meninggalnya badan tertanggung atau
lampaunya waktu tanpa meninggalnya badan tertanggung.
6. AZAS INDEMNITAS
a. Asuransi Kerugian
Berlaku azas indemnitas
b. Asuransi Jiwa
Tidak berlaku azas indemnitas.
24. PENGGOLONGAN ASURANSI
1. Berdasarkan Obyek
A. Asuransi Jiwa/Manusia
B. Asuransi Benda/Barang
2. Secara Yuridis
A. Asuransi Kerugian
B. Asuransi Jiwa
3. Berdasarkan Kehendak Para Pihak
A. Asuransi Sukarela
B. Asuransi Wajib
4. Berdasarkan Tujuan
A. Asuransi Komersial
B. Asuransi Sosial
25. UNSUR-UNSUR ASURANSI
1. Adanya tertanggung dan penanggung
2. Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada
penanggung
3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung
kepada penanggung
4. Adanya peristiwa tidak tentu yang
dipertanggungkan
5. Adanya pemberian ganti rugi/santunan dari
penanggung kepada tertanggung didasarkan pada
peristiwa yang tidak tentu
6. Kepentingan
26. KEPENTINGAN
Menurut Pasal 250 KUHD Menghendaki bahwa
dalam setiap perjanjian asuransi diharuskan
adanya suatu kepentingan (Insurable Interest).
Adalah hak subyektif yang mungkin akan
lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa
yang tidak pasti
27. SYARAT-SYARAT
KEPENTINGAN
1. Dapat dinilai dengan uang
2. Diancam bahaya
3. Tidak dilarang undang-undang
29. 1. KEPENTINGAN
Menurut Pasal 250 KUHD:
Menghendaki bahwa dalam setiap perjanjian
asuransi diharuskan adanya suatu kepentingan
(Insurable Interest ).
Kepentingan adalah hak subyektif yang
mungkin akan lenyap atau berkurang karena
adanya peristiwa yang tidak pasti
30. 2. GOOD FAITH
Itikat baik pada dasarnya merupakan suatu
asas pada setiap perjanjian pada umumnya,
sehingga para pihak yang membuat
perjanjian harus dengan kesadarannya sendiri
melaksanakan itikat baik.
31. GOOD FAITH
MENURUT PASAL 251 KUHD
Semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau
semua penyembunyian keadaan-keadaan yang
diketahui oleh si-tertanggung, betapapun juga
jujurnya itu terjadi pada pihaknya, yang bersifat
sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan
diadakan atau tidak akan diadakan berdasarkan
syarat-syarat yang sama, bilamana penanggung
mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda
itu, menyebabkan pertanggungan itu batal.
32. YANG WAJIB DIBERITAHUKAN
OLEH TERTANGGUNG
1. Segala fakta yang diketahui oleh tertanggung, atau
dianggap wajib diketahuinya dalam usahanya sehari-
hari;
2. Segala keadaan dan keterangan-keterangan yang
dapat mempengaruhi pertimbangan penanggung
dalam menetapkan premi atau menentukan apakah ia
mau menutup pertanggungan itu atau tidak; dan
3. Hal-hal yang menurut dugaannya akan terjadi atau
keyakinannya atas sesuatu hal yang mungkin
mempengaruhi penanggung dalam melakukan
penutupan
33. 3. INDEMNITAS
Perjanjian asuransi secara umum dapat
dikatakan mempunyai tujuan utama adalah
untuk memberi ganti rugi (santunan),
sehingga perjanjian asuransi dapat diartikan
sebagai perjanjian ganti rugi (santunan) atau
perjanjian Indemnitas.
34. TUJUAN INDEMNITAS
Adalah tertanggung dilarang dengan adanya
asuransi ingin memperkaya diri.
Indemnitas hanya berlaku bagi Asuransi
Kerugian, tidak berlaku bagi Asuransi Jiwa
35. 4. SUBROGASI
Pasal 284 KUHD
Penanggung yang membayar kerugian dari
suatu benda yang dipertanggungkan mendapat
semua hak-hak yang ada pada si-tertanggung
terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian
itu; dan tertanggung bertanggung-jawab untuk
setiap perbuatan yang mungkin dapat
merugikan hak dari penanggung terhadap
orang-orang ketiga itu.
36. SYARAT SUBROGASI
1. Tertanggung mempunyai hak terhadap
penanggung dan terhadap pihak ketiga;
dan
2. Adanya hak tersebut karena timbul
kerugian sebagai akibat perbuatan pihak
ketiga.
37. TUJUAN SUBROGASI
1. Untuk mencegah tertanggung
memperoleh ganti kerugian melebihi hak
yang sesunggughnya; dan
2. Untuk mencegah pihak ketiga
membebaskan diri dari kewajibannya
membayar ganti kerugian.
38. SUBROGASI BERLAKU BAGI
ASURANSI KERUGIAN
Karena:
1. Untuk mencegah tertanggung mendapat
ganti rugi dari penanggung dan dari
pihak ketiga mengenai kerugian yang
sama; dan
2. Untuk mengatur pembarengan
(samenloop) dari kewajiban-kewajiban
mengganti kerugian pada suatu kerugian
yang sama.
39. 5. REASURANSI
Pasal 271 KUHD.
Penanggung selalu dapat menyuruh
mempertanggungkan lagi apa yang ditanggung
olehnya.
Pasal 279 (3) KUHD.
Bilamana ia mempertanggungkan lagi untuk
dirinya, maka penanggung-penanggung baru
bertindak dalam urutan yang sama di
tempatnya.
40. Reasuransi adalah perjanjian timbal balik antara
penanggung pertama dengan penanggung
reasuransi, di mana penanggung reasuransi itu,
dengan menerima uang premi yang telah ditetapkan
lebih dulu jumlahnya, bersedia untuk mengganti
rugi kepada penanggung pertama (tertanggung
kedua), bilamana dia menurut hukum harus
memberi ganti kerugian kepada tertanggung
pertama, sebagai akibat dari perjanjian
pertanggungan yang dibuat oleh penanggung
pertama dengan pihak tertanggung pertama
41. MANFAAT REASURANSI
1. Reasuransi memungkinkan penanggung pertama
menerima pelimpahan risiko yang besar dengan aman
tanpa ancaman dan ketidak seimbangan solvensi;
2. Reasuransi memungkinkan penanggung pertama untuk
tetap menjaga suatu stabilitas usaha tanpa rasa khawatir
terhadap adanya tuntutan klaim yang bersamaan, klaim
besar yang tidak diantisipasikan, yang dapat
membahayakan perusahaan; dan
3. Reasuransi modern, yang gerak operasionalnya
melampaui wilayah negara dapat membagi dampak
ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa
besar pada beberapa negara atau bencana alam
42. ASURANSI KESEHATAN
Adalah suatu sistem pembiayaan kesehatan
yang berjalan berdasarkan konsep risiko.
Dalam sistem asuransi kesehatan, risiko
sakit secara bersama-sama di tanggung
oleh peserta dengan membayar premi yang
dikelola penanggung (adanya prinsip
gotong-royong).
43. PRINSIP
ASURANSI KESEHATAN
1. Asuransi Kesehatan merupakan sistem
pembiayaan kesehatan yang berjalan
berdasarkan konsep risiko.
2. Mentransfer risiko dari satu individu ke suatu
kelompok.
3. Membagi bersama jumlah kerugian dengan
proporsi yang adil oleh seluruh anggota
kelompok melalui penanggung.
45. MACAM-MACAM
ASURANSI KESEHATAN
1. Asuransi Kesehatan Sosial
(Social Health Insurance)
2. Asuransi Kesehatan Komersial
(Private Voluntary Health Insurance)
46. 1. PRINSIP-PRINSIP
ASURANSI KESEHATAN SOSIAL
1. Kepesertaan bersifat wajib.
2. Premi/iuran berdasar prosentasi pendapatan/ gaji.
3. Premi/iuran ditanggung bersama oleh tempat
bekerja/perusahaan dan tenaga kerja.
4. Peserta/tenaga kerja dan keluarganya memperoleh
jaminan pemeliharaan kesehatan.
5. Peserta/tenaga kerja memperoleh kompensasi selama
sakit.
6. Peranan Pemerintah besar.
47. 2. PRINSIP-PRINSIP
ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL
1. Kepesertaan bersifat sukarela.
2. Premi/iuran berdasar angka absolut, sesuai
dengan perjanjian/kontrak.
3. Peserta/tenaga kerja dan keluarganya
memperoleh santunan biaya pelayanan kesehatan
sesuai perjanjian/kontrak (tidak komprehensif).
4. Peranan Pemerintah relatif kecil.
48. PENYIMPANGAN ASURANSI SOSIAL
TERHADAP ASURANSI KOMERSIAL
1. Kepesertaan dalam asuransi sukarela diubah menjadi bersifat wajib
2. Asuransi sukarela bersumber perjanjian, asuransi sosial bersumber
peraturan perundang-undangan
3. Penutupan perjanjian asuransi komersial bersifat
individual, asuransi sosial bersifat kolektif
4. Asuransi komersial masalah risiko dan evenement merupakan hak
tertanggung untuk memilihnya, asuransi sosial masalah risiko dan
evenement ditentukan peraturan perundang-undangan
5. Asuransi komersial diadakan perimbangan antara premi dengan
gantirugi/santunan berdasarkan keadilan individu, asuransi sosial
berdasarkan sistem progresif
6. Ditutupnya asuransi komersial berdasarkan seleksi risiko yang
dihadapi, asuransi sosial risiko berdasarkan peraturan perundang-
undangan
49. PROGRAM
ASURANSI KESEHATAN
A. Asuransi Kesehatan Ganti Rugi Tradisional
1. Penanggung memberikan penggantian
(reimbursement) secara tunai terhadap biaya
yang dikeluarkan oleh peserta untuk perawatannya;
2. PPK (health care providers) hanya memberikan
pelayanan kuratif;
3. Biaya kepada PPK dilakukan langsung dari peserta
setelah PPK memberikan pelayanan;
4. Peserta bebas memilih PPK
50. B. Asuransi Kesehatan Terkendali
1. Memberikan jasa pelayanan kesehatan (services benefits), dan
bukan kemanfaatan tunai (non-cash benefits);
2. Pelayanan kesehatan komprehensif berupa kuratif, promotif,
preventif dan rehabilitatif ;
3. Imbalan kepada PPK berupa iuran per-Kapita yang dibayarkan
didepan; dan
4. Peserta memilih PPK yang telah dikontrak oleh Penanggung
(member health providers).
Dengan demikian peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang
komprehensif. Tetapi terbatas pilihannya atas PPK dalam
memperoleh pelayanan
51. PENENTUAN BESARNYA
SANTUNAN KESEHATAN
1. Penanggung akan memberikan santunan uang kepada
tertanggung sebagai santunan kesehatan untuk setiap
kali tertanggung diserang penyakit tanpa mengindahkan
besar kecilnya biaya pengobatan/perawatan yang
digunakan oleh tertanggung.
2. Penanggung menyediakan dana yang akan digunakan
oleh tertanggung untuk berkali-kali tertanggung diserang
penyakit, namun jumlah total yang boleh digunakan
maksimal sebesar dana yang tersedia.
52. PENGENDALIAN BIAYA
Deduktibel
Tertanggung diwajibkan membayar sebagian biaya
pelayanan kesehatan terlebih dahulu sebelum
perusahaan asuransi mulai membayar pelayanan
kesehatan.
Co-Insurance
Tertanggung diwajibkan membayar sekian prosentase
dari seluruh biaya medis yang harus dibayar.
53. KEBIJAKAN
ASURANSI KESEHATAN
Kebijakan menyangkut sistem pelayanan kesehatan
yang “benar’ dan “terbaik” masih merupakan
perdebatan politik ekonomi internasional, yaitu (1)
apakah pembiayaan kesehatan seharusnya menjadi
tanggung jawab negara sehingga disediakan secara
sosialistis “cuma-cuma” melalui asuransi sosial, atau
sebaiknya (2) diserahkan melalui mekanisme pasar dan
pasien membeli pelayanan kesehatan melalui asuransi
swasta
54. Kebijakan (1) berakar dari aliran demokrasi
sosial klasik, yang melahirkan konsepsi negara
kesejahteraan (welfare state). Kebijakan (2)
berakar dari konsep fundamentalisme pasar
(market fundamentalism) yang dianut aliran
neoliberalisme
55. PENDUKUNG ASURANSI SOSIAL
1. Dengan mewajibkan anggota masyarakat untuk
mengikuti asuransi, maka asuransi sosial
memungkinkan pengucuran uang bagi pemeliharaan
kesehatan
2. Asuransi sosial memastikan adanya sumber
pendapatan yang stabil bagi sektor kesehatan
3. Asuransi sosial (terutama sistem “asuransi kesehatan
nasional”) tidak mengurangi dana yang tersedia bagi
Departemen Kesehatan
4. Asuransi sosial meningkatkan kesehatan para pekerja
yang amat vital bagi pertumbuhan negara
5. Apabila memiliki fasilitas-fasilitas sendiri, maka
asuransi sosial menggunakan dana dengan lebih
efisien daripada sektor swasta
56. PENDUKUNG ASURANSI SWASTA
Asuransi berlangsung dalam mekanisme pasar
kompetitif, maka semua perusahaan akan
berupaya meningkatkan efisiensi dengan
menekan biaya serendah mungkin. Pada
gilirannya, perusahaan dapat memperoleh
keuntungan wajar, dan peserta/tertanggung
membayar premi rendah
57. PERAN NEGARA
1. Government
Negara merupakan instansi terpenting yang mengatur segala
sesuatu dalam kehidupan bersama
2. Governance
Negara hanya berperan sebagai agen regulator dan agen
administratif
3. Negara Kesejahteraan
Memberikan kekuasaan atau peran yang lebih besar kepada
negara, berarti pula menghambat pertumbuhan masyarakat
madani. Sebaliknya apabila pilihan jatuh pada masyarakat
madani, berarti peran negara harus semakin diminimalisir
4. Sistem Campuran
Mencampurkan elemen-elemen konsep ekonomi pasar bebas dan
negara kesejahteraan
58. PELAYANAN KESEHATAN
Menurut Pasal 28 H (1) UUD’1945
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
Menurut Pasal 34 (3) UUD’1945
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak.
59. BENTUK
PELAYANAN KESEHATAN
Menurut Pasal 1 UU No. 36/2009 (Kesehatan)
(12) Pelayanan Kesehatan Promotif.
Adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan
kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
(13) Pelayanan Kesehatan Preventif.
Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu
masalah kesehatan/penyakit.
(14) Pelayanan kesehatan Kuratif.
Adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan
penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit,
pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan
agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
60. (15) Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif.
Adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat
sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat
yang berguna untuk dirinya dan masyarakat
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
(16) Pelayanan Kesehatan Tradisional.
Adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan
obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan
turun-temurun secara empiris yang dapat
dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.
61. Menurut Pasal 171 UU No. 36/2009
(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan
minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran
pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh
persen) dari anggaran pendapatn dan belanja daerah di
luar gaji.
(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk
kepentingan pelayanan publik yang besarannya
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran
kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara dan anggaran endapatn dan belanja daerah.
Menurut Pasal 173 UU No. 36/2009
(1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3)
dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional
dan/atau asuransi kesehatan komersial.
62. PEMBIAYAN KESEHATAN
Sistem Pembiayaan yang Adil:
Adalah bahwa beban biaya kesehatan dari biaya perorangan
tidak memberatkan penduduk.
Aspek Pembiayaan yang adil pada umumnya diartikan
sebagai pembiayaan kesehatan yang adil dan merata atau
merata berkeadilan, adalah bahwa beban biaya kesehatan
dari kantong perorangan tidak memberatkan penduduk.
Pembiayaan kesehatan yang adil dan merata
Adalah pembiayaan di mana seseorang mampu mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan
membayar pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuannya
membayar.
63. HUKUM
PEMBIAYAAN KESEHATAN
“The law of medical money “
Hukum yang mengatakan, berapapun jumlah uang
yang disediakan untuk pelayanan kesehatan akan
habis, mengingat kebutuhan (needs) dari para
konsumen dan keinginan dari para “Health
provider” untuk menyelenggarakan tingkat
pelayanan kesehatan itu akan selalu disesuaikan
dengan uang yang tersedia.
65. SISTEM JAMINAN SOSIAL
Menurut Pasal 34 (2) UUD’1945.
Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan.
66. PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Program Jangka Pendek.
Adalah program jaminan sosial jangka pendek yang
langsung dapat dinikmati pesertanya (mis: program jaminan
kesehatan).
Program jangka pendek memerlukan tersedianya dana setiap
saat, karena kejadian sakit bisa terjadi setiap saat.
Program Jangka Panjang.
Adalah program jaminan sosial jangka panjang yang baru
bisa dinikmati (mis: program jaminan pensiun/hari tua).
Program jangka panjang terbuka peluang akumulasi dana
yang sangat besar, karena dana tersebut tidak setiap saat
digunakan.
67. MASALAH PROGRAM
JAMINAN SOSIAL
Dari mana dana untuk membiayai program
jaminan sosial tersebut ?
Janis program apa saja yang dapat dinikmati
oleh masyarakat ?
Bagaimana dan siapa penyelenggara program
jaminan sosial ?
68. CIRI PROGRAM
JAMINAN SOSIAL
1. Tumbuh dan berkembang sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi sebuah negara.
2. Ada peran peserta untuk ikut membiayai program
jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi, baik
sosial/komersial.
3. Kepesertaan bersifat wajib, sehingga hukum the law
of large numbers cepat terpenuhi.
4. Peran negara besar, baik dalam regulasi, kebijakan
maupun penyelenggaraan program jaminan sosial.
69. 5. Bersifat not for profit, seluruh nilai tambah hasil
investasi harus dikembalikan untuk peningkatan
jaminan program jaminan sosial.
6. Penyelenggara program jaminan sosial harus dapat
diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian,
transparan, akuntabel, mengingat terkait kebutuhan
masyarakat yang jumlahnya besar dan sifat jaminan
sosial yang harus berkelanjutan (sustainable).
70. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(UU NO. 40/2004)
Pasal 1 (1) UU No. 40/2004
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak
Pasal 1 (2) UU No. 40/2004
Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara
penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa
badan penyelenggara jaminan sosial
71. KARAKTERISTIK PROGRAM
JAMINAN SOSIAL
1. Program Jaminan Sosial biasanya ditentukan oleh pihak pemerintah
2. Program Jaminan Sosial memberikan kepada perorangan berupa
pembayaran tunai atau dalam bentuk pelayanan, sebagai ganti rugi
akibat suatu risiko
3. Ditinjau dari jangka waktu
a. Long Term Risk
Program-program yang termasuk mengelola suatu risiko
jangka waktu panjang
b. Short Term Risk
Program-program jaminan yang dapat dikategorikan mengelola
risiko jangka waktu pendek
72. 4. Ditinjau dari pendekatan pelaksanaan program jaminan
sosial, terdiri dari:
a. Pelayanan Umum
Untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat
umum dengan biaya yang relatif rendah (Puskesmas)
b. Bantuan Sosial
Biasanya bersifat sesaat dan jangka pendek serta tidak
ada iuran atau kontribusi dari peserta (Bencana Alam)
73. ASURANSI SOSIAL
Pasal 1 (3) UU No. 40/2004
Asuransi Sosial adalah suatu mekanisme
pengumpulan dana yang bersifat wajib yang
berasal dari iuran guna memberikan perlindungan
atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta
dan/atau anggota keluarganya
74. Asuransi Sosial adalah asuransi yang pada
dasarnya memberikan perlindungan kepada
masyarakat luas, terhadap semua kemungkinan
kerugian yang diderita di luar kemampuan
orang-orang pribadi, sehingga asuransi sosial
menyangkut kepentingan masyarakat, yang
ditanggung oleh penanggung berupa risiko
kolektif dari masyarakat atau sebagian anggota
masyarakat tertentu.
75. PROGRAM
JAMINAN SOSIAL
Pasal 18 UU No. 40/2004
a. Jaminan Kesehatan
b. Jaminan Kecelakaan Kerja
c. Jaminan Hari Tua
d. Jaminan Pensiun
e. Jaminan Kematian
76. POLA HUBUNGAN
ASURANSI KESEHATAN
1. Pola Hubungan Bipartit
Premi
Peserta Penyelenggara Askes
Ganti Rugi/Pelayanan
2. Pola Hubungan Tripartit
Premi
Peserta Penyelenggara Askes
Pelayanan Biaya Pelayanan
Provider (PPK)
77. ASURANSI KESEHATAN
Risiko sakit perorangan Kelompok
The Law of Large Number
The Law of Average
Ketidak-pastian Pasti
Prinsip:
1. Membayar premi Benefit/santunan
Kecil dalam jumlah besar
2. Melindungi tertanggung dari risiko ekonomi
apabila sakit
78. FRAUD
(Kecurangan Pelayanan Kesehatan)
Menurut “Black’s Law Dictionary”
Fraud adalah kesengajaan melakukan kesalahan
terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu
yang bernilai atas kerugian orang lain atau kesalahan
representasi suatu fakta, baik dengan kata maupun
tindakan; kesalahan alegasi (mendakwa orang
melakukan tindakan kriminal), menutupi sesuatu yang
harus terbuka, menerima tindakan atau sesuatu yang
salah dan merencanakan melakukan sesuatu yang salah
kepada orang lain sehingga dia bertindak di atas hukum
yang salah
79. KECURANGAN
PELAYANAN KESEHATAN
Adalah kesengajaan melakukan kesalahan atau
memberikan keterangan yang salah
(misrepresentasi) oleh seseorang atau entitas
yang mengetahui hal itu dan dapat menghasilkan
sejumlah manfaat yang tidak legal kepada
individu, entitas atau pihak lain.
80. ELEMEN-ELEMEN
TERJADINYA FRAUD
Fakta pernyataan materiil harus dibuat;
Pernyataan adalah salah dan orang yang membuat
mengetahui hal tersebut salah;
Orang yang membuat pernyataan harus merencanakan
untuk menerima tindakan tersebut salah atau membuat
orang lain salah karena pernyataan tersebut;
Orang yang dituju pernyataan salah tersebut diharapkan
bertindak atas dasar pernyataan tersebut;
Pernyataan salah dibuat seseorang dengan harapan
mendapat sesuatu yang bernilai atau membuat sesuatu
yang merugikan kepihak yang dituju oleh pernyataan
tersebut.