Skripsi achyar (revisi) 1

5,004 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
202
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skripsi achyar (revisi) 1

  1. 1. ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010) ACHYAR SAEPUDIN NIM 40108002 PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARI’AH SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI 1433 H / 2012 M
  2. 2. ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010) Skripsi ini diajukan untuk melengkapi Persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam Oleh : ACHYAR SAEPUDIN NIM 40108002 Program Studi Akuntansi Syari’ah JURUSAN MUAMALAT SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI 1433 H / 2012 M
  3. 3. SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di STEI SEBI. Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh STEI SEBI kepada saya. Depok, 22 Maret 2012 Penulis Achyar Saepudin
  4. 4. LEMBAR PENGESAHAN Skripsi ini telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 dan dinyatakan lulus. PANITIA UJIAN Ketua Penguji Pembimbing Sri Mulyati, SE, Ak., M.Ak. Sepky Mardian, SEI., MM. Disahkan pada hari Jum’at, tanggal 13 April 2012 oleh : Wakil Ketua I Bidang Akademik Ketua Program Studi Akuntansi Syari’ah Azis Budi Setiawan, SEI., MM. Sepky Mardian, SEI., MM.
  5. 5. SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI Deklarasi Hak Cipta Persetujuan Pemanfaatan Karya Ilmiah Hak Cipta @2012 oleh ACHYAR SAEPUDIN, Hak Cipta terpelihara. Judul “ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010) ”. Tidak ada bagian dari kaya ilmiah ini yang telah diproduksi dalam bentuk apapun, dengan maksud apapun baik secara elektronik, manual, foto copy dan lain-lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, kecuali dengan ketentuan dibawah ini: 1. Semua isi tertulis dari bahan-bahan dalam karya ilmiah ini hanya dapat digunakan oleh pihak lain dalam tulisan ilmiah mereka dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 2. STEI SEBI atau perpustakaan STEI SEBI memilki hak untuk melakukan penggandaan atas karya ilmiah ini, baik berupa tulisan maupun data elektronik untuk keperluan institusi dan akademik. 3. STEI SEBI atau perpustakaan STEI SEBI memilki hak untuk menerbitkan karya ilmiah ini jika ada permintaan dari perguruan tinggi lain, perpustakaan atau pihak-pihak lain baik organisasi maupun individu. Disetujui oleh Achyar Saepudin
  6. 6. i KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah- Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap atas baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan mudah- mudahan kita termasuk umat yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan syariatnya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan puji syukur alhamdulillah untuk semua nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat melalui proses studi yang panjang ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Sigit Pramono, SE.Ak., MSACC., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. 2. Bapak Azis Budi Setiawan, SEI, MM selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
  7. 7. ii 3. Bapak Sepky Mardian, SEI, MM selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahannya selama penulisan skripsi ini. 4. Bapak Edi Suprapto, SE. selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian yang telah sangat sabar membimbing dan memotivasi selama penulisan skripsi ini. 5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI serta staf Akademik dan Perpustakaan, terima kasih atas kesabaran dan kemudahan yang diberikan. 6. Kedua orang tuaku tercinta (Ayah Oong Sunanto, S.Pd dan Ibu Suryati) atas segala kasih sayang, do’a, semangat, dukungan, bimbingan dan nasihat yang tak pernah usai. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan inspirasi selama masa studi di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. 7. Adik-adiku tersayang (Tuti Suryani, Yesi Nasrudin dan Yuni Yustia) terima kasih untuk dukungan dan do’anya, rajin belajar dan bahagiakan kedua orang tua. 8. Sahabat-sahabat seperjuangan AS2012A: Mas Bro “kuprul” (Agusnar, Alipiah, Jayadi, Bahrizal, Erwin S, Erwin PS, Fadli, Fahmi, Fahrozi, Ibnu, Irfan) and M’bak Sis “keong” (Azza, Ai, Erina, Ina, Helda, Lis, Dea, Retno,
  8. 8. iii Marfuah, Puput, Laili, Lina). Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan perhatian kalian semua. Tetap semangat untuk menggapai masa depan. 9. Teman-teman Angkatan 2008, terima kasih untuk semua dukungan dan kepedulian kalian semua. 10. Temen-temen penghuni Kosan Yongky (Ka Faza, Uung, Makhrus, Yudi, Saprudin, Kamal, Ozan, Ozay, Rijal, Syuhada), keluarga Pak Sugeng dan Bu Toni (Ibu Kost) dan keluarga Mak Saroh (Syukur, Karim”Nye”, Irma) terima kasih sudah menjadi tetangga yang baik dan paling dekat untuk minta bantuan. 11. Divisi Kemahasiswaan STEI SEBI (Pak Lutfi, S.Ag., K’Fahmi, SEI., K’Aries., SEI, K’Deni Lc.) yang selalu memberikan semangat. 12. Teman-teman MMM masa amanah 2011-2012 (Kang Aep, Usep, Emet, Erwin, Fadli, Erina, Niswah, Linda, Lis, Mahrini) dan adik-adik di ORMAWA STEI SEBI (BEM, IsEF, SSP) semoga tetap semangat dalam kerja-kerja kebaikan untuk STEI SEBI yang lebih baik. 13. Keluarga B.S 24 dan mentor spiritual (Ust. Quintanto, ST) semoga saya tetap istiqamah hadir dalam pertemuan pekanan. 14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan kepada penulis. Depok, 22 Maret 2012 Penulis
  9. 9. iv ABSTRAKSI ACHYAR SAEPUDIN. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010)”. (Di Bawah Bimbingan Sepky Mardian, SEI, MM dan Edi Suprapto, SE). Program Studi Akuntansi Syariah STEI SEBI, 2012. Perkembangan perspektif corporate governance berawal dari agency theory, dimana dalam agency theory, prinsipal yang bertindak sebagai pemilik perusahaan menyerahkan kewenangannya kepada agen. Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan maka akan memunculkan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. Corporate governance muncul untuk mengendalikan perilaku dan mengatasi konflik antara pihak-pihak dalam perusahaan. Penelitian tentang corporate governance terhadap kinerja, telah menjadi fokus umum namun hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Untuk merekonsiliasi perbedaan hasil penelitian tersebut, dilakukan penelitian serupa dengan objek yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), sedangkan sampel adalah perusahaan yang konsisten selama periode 2008-2010 terdaftar sebagai saham Jakarta Islamic Index (JII). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Dari hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme corporate governance secara simultan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Corporate governance yang diproksi oleh kepemilikan institusional dan komisaris independen mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa komite audit mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Sementara variabel aktivitas komisaris dan ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi kinerja tetapi tidak signifikan. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tercatat dalam perhitungan saham Jakarta Islamic Index (JII) sudah menerapkan good corporate governance dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk melindungi kepentingan stakeholders. Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Aktivitas Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit, Komisaris Independen dan Tobin’s Q
  10. 10. v DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i ABSTRAKSI ......................................................................................................... iv DAFTAR ISI........................................................................................................... v DAFTAR TABEL................................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. ix BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah................................................................................ 13 1.3 Tujuan Penelitian.................................................................................... 14 1.4 Manfaat Penelitian.................................................................................. 15 1.5 Batasan Penelitian .................................................................................. 16 1.6 Sistematika Penulisan............................................................................. 16 BAB II LANDASAN TEORI............................................................................... 19 2.1 Corporate Governance........................................................................... 19 2.1.1 Pengertian Corporate Governance ................................................. 19 2.1.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance........................................... 23 2.1.3 Implementasi Corporate Governance di Pasar Modal.................... 28 2.2 Kinerja Keuangan................................................................................... 33
  11. 11. vi 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu ............................................................... 40 2.4 Kerangka Pemikiran............................................................................... 47 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.................................................................. 48 2.5.1 Kepemilikan Institusional ............................................................... 48 2.5.2 Aktivitas Komisaris......................................................................... 49 2.5.3 Ukuran Dewan Direksi.................................................................... 54 2.5.4 Ukuran Komite Audit...................................................................... 61 2.5.5 Komisaris Independen..................................................................... 63 2.6 Perumusan Hipotesis .............................................................................. 67 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.............................................................. 69 3.1 Metode Pengumpulan Data .................................................................... 69 3.1.1 Jenis dan Sumber Data.................................................................... 69 3.1.2 Populasi dan Sampel ....................................................................... 69 3.1.3 Pengumpulan Data .......................................................................... 71 3.1.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya.............................. 72 3.2. Metode Analisis.......................................................................................... 77 3.2.1. Statistik Deskriptif............................................................................... 77 3.2.2. Uji Asumsi Klasik................................................................................ 77 3.2.3. Analisis Regresi ............................................................................. 79 3.2.4 Pengujian Hipotesis......................................................................... 80
  12. 12. vii BAB IV PEMBAHASAN..................................................................................... 83 4.1 Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian...................... 83 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian ............................................... 83 4.1.2 Statitik Deskriptif............................................................................ 83 4.2. Hasil Pengolahan Data ........................................................................... 86 4.2.1 Uji Asumsi Klasik........................................................................... 86 4.2.2 Analisis Regresi .............................................................................. 99 4.2.3 Pengujian Hipotesis....................................................................... 101 4.2.4 Pembahasan................................................................................... 107 BAB V PENUTUP.............................................................................................. 116 5.1 Kesimpulan........................................................................................... 116 5.1.1 Hasil Pengujian Simultan.............................................................. 116 5.1.2 Hasil Pengujian Parsial ................................................................. 117 5.2 Keterbatasan Penelitian ........................................................................ 119 5.3 Saran..................................................................................................... 120 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 122
  13. 13. viii DAFTAR TABEL Tabel 2 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu ........................................................... 46 Tabel 4 1 Output Uji Statistik Deskriptif.............................................................. 84 Tabel 4 2 Output Uji Normalitas........................................................................... 86 Tabel 4 3 Output Variabel Y................................................................................. 88 Tabel 4 4 Output Variabel X1............................................................................... 89 Tabel 4 5 Output Variabel X2............................................................................... 90 Tabel 4 6 Output Variabel X3............................................................................... 91 Tabel 4 7 Output Variabel X4............................................................................... 92 Tabel 4 8 Output Variabel X5............................................................................... 93 Tabel 4 9 Output Uji Heteroskedastisitas (no cross terms) .................................. 95 Tabel 4 10 Output Uji Heteroskedastisitas(cross terms)....................................... 96 Tabel 4 11 Output Uji Autokorelasi...................................................................... 98 Tabel 4 12 Output Regresi Linear Berganda (Uji Regresi)................................... 99 Tabel 4 13 Output Regresi Linear Berganda (Uji R) .......................................... 101 Tabel 4 14 Output Regresi Linear Berganda(Uji F)............................................ 102 Tabel 4 15 Output Regresi Linear Berganda (t test) ........................................... 103
  14. 14. ix DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Harga Penutupan Saham Perusahaan Dalam Indeks JII..................... 6 Gambar 1. 2 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2008.......... 10 Gambar 1. 3 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2009.......... 10 Gambar 1. 4 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2010.......... 11 Gambar 2 2 Kerangka Pemikiran Penelitian......................................................... 48
  15. 15. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir 1997 telah memicu terjadinya diskusi tentang pentingnya sistem tatakelola dalam suatu negara. Iskandar dan Chamlou (2000) menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan asia tenggara dan negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya good corporate governance yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih under-regulated, lemahnya pengawasan komisaris dan terabaikannya hak minoritas. Hal ini berarti bahwa GCG tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yang berupa pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah berbagai lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund sangat berkepentingan terhadap penegakan corporate governance di negara-negara penerima dana, karena mereka menganggap bahwa corporate governance merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (2000) menyimpulkan bahwa negara-negara Asia, termasuk di dalamnya Indonesia, kondisi yang sering terjadi adalah tidak
  16. 16. 2 berfungsinya mekanisme pengawasan dewan komisaris untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan belum dilakukannya pengelolaan perusahaan secara profesional (Hidayah, 2008). Skandal korporate (corporate scandal) yang terjadi pada abad ke dua puluh satu sangat mempengaruhi keuangan, integritas dan sistem ekonomi Amerika. Skandal korporate mengakibatkan kehilangan kesetiaan, kepercayaan dalam hubungan dan sering melanggar hukum. Perusahaan energi Enron Corporation, perusahaan ketujuh terbesar di Amerika Serikat, mengalami kebangkrutan. Perusahaan raksasa komunikasi Global Crossing dan Worldcom juga mengalami nasib yang sama. Perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kecurangan adalah Tyco, Q-West, Adelphia Communication Corporation, Imclone, Xerox Corporation, Subbeam Corporation, Tyco International Ltd., dan lain-lain. Sementara di Eropa skandal korporate terjadi juga pada perusahaan Shell, Royal A Hold, Parmalat, Lernout & Hauspie dan Enron (Tunggal, 2007). Semakin hari kompleksitas kegiatan di dunia bisnis semakin tinggi, yang berarti potensi resiko dan tantangan juga berpotensi meningkat. Perusahaan- perusahaan di Indonesia pun tidak luput dari kecurangan, karyawati bank BNI ditangkap polisi karena diduga kuat menggelapkan dana nasabah dengan cara menggunakan tanda tangan palsu dari nasabah bank yang sudah dikenalnya. Wakil pimpinan cabang Bank Lippo ditahan karena diduga menggelapkan dana bank dengan cara memindahkan rekening antar kantor (RAK) ke beberapa rekening fiktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi (Tunggal, 2007). Oleh karena itu untuk merendam skandal korporat tersebut, penerapan
  17. 17. 3 prinsip-prinsip corporate governance sangat diperlukan agar tidak ada pihak- pihak yang dirugikan. Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor dan stakeholder yang lain, sehingga menyebabkan jatuhnya harapan para investor terhadap pengembalian atas investasi yang telah mereka lakukan (Sabrinna, 2010). Pelaksanaan dari corporate governance diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan serta mampu mewujudkan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh (CGPI, 2008). Di negara-negara Asia, pelaksanaan prinsip corporate governance merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak untuk mengatasi krisis ekonomi. Demikian juga di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki corporate governance telah dimulai. Hal ini dapat diketahui dari nota kesepakatan (letter of intent) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF), yang secara tersirat menyatakan bahwa kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan di bidang corporate governance. Menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia telah mencanangkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Wujud dari kepedulian pemerintah tersebut didirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), yang kemudian dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKCG dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000.
  18. 18. 4 Tugas pokok KNKG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia (Emirzon, 2006). Pelaksanaan tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan corporate governance pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat. Corporate governance sebagai ukuran dan pedoman bagi pengelolaan perusahaan, harus mampu meningkatkan kemampuan daya saing dan berperan aktif dalam menghindari penyimpangan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip corporate governance sangat diperlukan agar perusahaan dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Penerapan corporate governance secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, kepercayaan dari stakeholder dan meningkatkan investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan yang bersifat muamalah, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi (muamalah) dengan cara yang baik dan benar, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Namun demikian, dalam melakukan investasi harus tetap memperhatikan prinsip, etika dan hukum ekonomi syariah. Tujuan utama investasi dalam syariah islam bukan semata-mata mencari
  19. 19. 5 keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini tanpa harus mengabaikan keinginan dari investornya. Oleha karena itu, investasi yang dilakukan tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan syariah islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat islam (Firdaus, dkk., 2005). Stakeholder yang paling utama dalam sistem perusahan Islam adalah Islam itu sendiri. Jika perusahaan tidak mampu untuk menunjukan kinerja yang baik, orang akan beranggapan bahwa sistem Islam tidak selaras dengan dunia modern dan Islam akan disalahkan karena kinerja perusahaan yang buruk (Chapra dan Ahmed, 2008). Tujuan untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder telah menjadi perhatian penting dalam peran corporate governance. Inti persoalan dari peran ini adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh stakeholder melalui pemisahan aturan formal maupun non formal, standar dan batasan dibuat untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar melindungi kepentingan semua pihak dengan biaya sekecil mungkin. Masalah biaya ini menjadi penting karena jika biayanya tinggi, maka akan menyebabkan kepentingan seluruh stakeholder menjadi tidak aman (Chapra dan Ahmed, 2008). Penerapan corporate governance juga bermanfaat untuk mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen; menurunkan cost of capital sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab, meningkatkan nilai
  20. 20. 6 saham perusahaan serta menciptakan dukungan stakeholders terhadap perusahaan (CGPI, 2008). Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks JII dan menerapkan corporate governance terlihat tren harga penutupan sahamnya meningkat dari tahun 2008, 2009 dan 2010. Tapi ada perusahaan yang mengalami tren penurunan saham seperti yang dialami oleh PT. Telkom (TLKM) dariharga saham 9.450 (tahun 2009) turun menjadi 7.950 (tahun 2010) dan PT. Bakrie Sumatera Plantations (UNSP) yang mengalami penurunan harga saham dari 580 (tahun 2009) menjadi 390 (tahun 2010). Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi Gambar 1. 1 Harga Penutupan Saham Perusahaan Dalam Indeks JII
  21. 21. 7 yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya prinsip good corporate governance (Sam’ani, 2008). Salah satu prinsip corporate governance menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah menyangkut peranan dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang dianut. Terdapat dua sistem yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan Kontinental Eropa. Dalam sistem hukum Anglo Saxon, sistem yang dianut adalah sistem satu tingkat atau one tier system. Pada sistem satu tingkat, perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Sistem hukum Kontinental Eropa menganut sistem dua tingkat atau two tier system. Pada sistem dua tingkat, perusahaan mempunyai dua badan terpisah;yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Tugas utama dewan komisaris adalah
  22. 22. 8 bertanggungjawab mengawasi tugas-tugas manajemen. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi sistem dua tingkat ini (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2005). Pelaksanaan pedoman umum good corporate governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (emiten/perusahaan publik) maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Dimana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek pedoman good corporate governance ini. Apabila seluruh aspek pedoman ini belum dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan. Namun demikian mengingat pedoman ini hanya merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya diharapkan diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-masing industri maka penerapan ini bersifat voluntary dan tidak terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman ini. Saat ini, BAPEPAM-LK sebagai otoritas pasar modal tidak mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menerapkan pedoman ini, namun beberapa substansi yang terdapat dalam pedoman ini diadopsi oleh BAPEPAM-LK kedalam peraturan-peraturan BAPEPAM-LK yang sifatnya mandatory seperti kewajiban pembentukan komite audit dan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan. Dengan cara demikian, BAPEPAM-LK dapat memberikan sanksi atas ketidak patuhan terhadap peraturan tersebut. Lebih lanjut, BAPEPAM-LK juga mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan seperti frekuensi rapat dewan komisaris dan direksi, frekuensi kehadiran anggota dewan komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat dan kehadiran
  23. 23. 9 komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi serta remunerasi dewan komisaris dan direksi (BAPEPAM-LK, 2010). Ada beberapa peraturan terkait dengan penerapan good corporate governance baik yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Berdasar surat keputusan Ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003, SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris independen. Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam corporate governance. Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Tahun 2002, pemerintah Indonesia dalam hal ini kantor kementrian BUMN telah membuat Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Didalamnya menjabarkan tentang prinsip-prinsip good corporate governance yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD. Dengan adanya peraturan ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus melakukan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparan sehubungan dengan struktur dan operasi perusahaan. Maka perusahaan yang dikelola dengan benar, terukur, sesuai dengan kepentingan perusahaan, tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham
  24. 24. 10 dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan akan mencapai kinerja yang berkesinambungan (Hidayah, 2008). Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 Gambar 1. 3 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2009 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 Gambar 1. 2 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2008
  25. 25. 11 Gambar 1. 4 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2010 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012 Dari gambar diatas bisa dilihat perbandingan harga penutupan saham perusahaan dalam indeks JII dengan kinerja perusahaan dalam indeks JII tahun 2008, 2009 dan 2010 yang menunjukan arah pergerakan yang positif. Setiap pergerakan kenaikan harga penutupan saham maka terjadi pula kenaikan terhadap kinerja perusahaan. Sesuai dengan pendapat Hidayah (2008), maka perusahaan yang dikelola dengan benar, terukur, sesuai dengan kepentingan perusahaan, tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan akan mencapai kinerja yang berkesinambungan. Prinsip-prinsip dasar dari good corporate governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Corporate governance lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Sehingga dapat dijadikan
  26. 26. 12 sebagai dasar analisis dalam mengkaji corporate governance di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sitematis, yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan dan bagaimana korelasi antar kebijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan (Wardani, 2008). Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan (Pradhono, 2004). Ketika perusahaan mengalami kegagalan dalam menerapkan good corporate governance, maka sistem pengendalian perusahaan sulit mengukur semua resiko secara baik. Sistem keuangan perusahaan akan menjadi tidak konsisten, para pelanggan beserta stakeholders lainnya akan merasa bosan dengan etika dan moral pelayanan yang kurang baik dan tidak menyenangkan, serta ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan perusahaan berada dalam genggaman potensi negatif. Semua faktor tersebut akan menggerogoti daya saing, cash flow, sumber daya manusia, produksi serta jasa perusahaan, sehingga perusahaan akan sulit untuk bernafas dengan baik yang artinya perusahaan sudah tidak dapat berjalan dengan baik atau diambang kehancuran (Lestariningsih, 2008). Dengan bisa terukurnya praktik corporate governance di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara corporate governance dengan kinerja perusahaan,antara lain: Klapper dan Love (2002), Black dkk. (2003), Darmawati dkk. (2004), Putri (2006), Pranata (2007), Maharani (2007), Wardani (2008), Sam’ani (2008), Mulyati (2010) dan Hardi`kasari (2011). Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga
  27. 27. 13 menunjukkan kegunaan (usefulness) dari pemeringkatan praktik corporate governance di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk Indonesia). Adanya pengaruh positif dari penelitian-penelitian di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Sam’ani (2008) dengan objek penelitian pada perusahaan yang masuk dalam perhitungan saham Jakarta Islamic Index (JII). Konsep indikator mekanisme corporate governance terdiri dari; kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris independen. Atas pertimbangan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010”. 1.2 Perumusan Masalah Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis. Peran corporate governance lebih mengarah pada serangkaian pola prilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan stakeholder. Sehingga dapat dijadikan analisis dalam mengkaji corporate governance dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan
  28. 28. 14 keputusan yang sistematis, untuk dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan (Wardani, 2008). Berdasarkan penemuan-penemuan dari beberapa penelitian terdahulu, maka diajukan pertanyaan penelitian dari perumusan masalah tersebut adalah: 1. Apakah corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan? 2. Apakah corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh corporate governance yang terdiri dari; kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) yang diukur dengan Tobins Q. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai: 1. Pengaruh corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.
  29. 29. 15 2. Pengaruh corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII). 2. Manfaat Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan akan memberikan bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. 3. Manfaat Bagi Investor Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para investor yang akan melakukan investasi untuk memilih perusahaan yang mengungkapkan laporan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan yang menerapkan corporate governance cenderung
  30. 30. 16 memiliki nilai kinerja perusahaan yang tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan kepada investor. 4. Bagi Ilmu Pengetahuan (Akademisi) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi mengenai efektifitas penerapan good corporate governance yang akan memberikan imbas bagi peningkatan kinerja perusahaan yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) sehingga dapat dijadikan salah satu referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut. 1.5 Batasan Penelitian Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) dan perusahaan tersebut melampirkan laporan corporate governance pada laporan tahunannya. 2. Periode penelitian dibatasi untuk tahun 2008 sampai tahun 2010. 3. Sampel penelitian dibatasi pada perusahaan selama periode pengamatan (Juni-November) termasuk dalam daftar perusahaan Jakarta Islamic Index (JII), setelah dilakukan evaluasi periodik setiap enam bulan. 1.6 Sistematika Penulisan Sistematika untuk memberikan gambaran umum dari tugas akhir yang penulis buat adalah sebagai berikut :
  31. 31. 17 BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal seperti Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab ini penulis membahas secara teoritis mengenai corporate governance dari berbagai literatur dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, daftar penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisi uraian tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel,pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis. BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini akan disajikan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.
  32. 32. 18 BAB V PENUTUP Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berguna bagi tujuan penelitian serupa di masa yang akan datang.
  33. 33. 19 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Corporate Governance 2.1.1 Pengertian Corporate Governance Good1 Corporate Governance (GCG) menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) didefinisikan sebagai struktur2 , sistem3 dan proses4 yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (CGPI, 2008). Corporate governance didefinisikan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak- hak dan kewajiaban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 1 Tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep corporate governance. 2 Susunan atau rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak dan tanggungjawab diantara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi dan RUPS pemegang saham) dan stakeholder lainnya, dan aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk penngambilan keputusan dalam hubungan perusahaan. 3 Prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan. 4 Kegiatan mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham.
  34. 34. 20 mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (Tunggal, 2007). Menurut keputusan menteri BUMN tentang penerapan praktek corporate governance dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimaksud dengan corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (KEP-117/M-MBU/2002). Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya. Menurut Price Waterhouse Coopers, corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan- kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder (Surya dan Yustiavandana, 2008).
  35. 35. 21 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga menyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Menurut Tangkilisan (2003), world bank mendefinisikan corporate governance sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Emirzon, 2006). Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang
  36. 36. 22 pada hakikatnya merupakan stakeholder dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur dan calon kreditur perseroan. Dengan demikian corporate governance merupakan suatu konsep yang luas (Khairandy dan Malik, 2007). Finance Committee on Corporate Governance Malaysia memberi pengertian corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah peningkatan maupun pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sedangkan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran kepada pemegang saham jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya (Lestariningsih, 2008). Di Amerika Serikat konsep tentang corporate governance itu sendiri lebih bermakna pada tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility) dan perilaku etis para stakeholder yang di dalamnya termasuk para karyawan, pelanggan, supplier, kreditur, dan sebagainya. Di sini perusahaan berperan sebagai trustee dan hubungan antara perusahaan dan para stakeholder-nya harus didasarkan pada kontrak sosial, di mana perusahaan secara moral terikat pada constituency statutes untuk memperhatikan seluruh kepentingan dalam kelompoknya. Di Inggris, konsep corporate governance diasosiasikan dengan pertanggungjawaban dan kewajiban direksi terkait dengan urusan finansial perusahaan. Sistem hukum perusahaan Inggris menganut sistem tripartit yang
  37. 37. 23 terdiri dari direksi, pemegang saham, dan auditor perusahaan. Peranan pemegang saham dan auditor adalah untuk memastikan bahwa direksi tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan (Khairandy dan Malik, 2007). Struktur corporate governance pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Tarik menarik di antara faktor-faktor ini menghasilkan struktur corporate governance yang berbeda-beda pada perusahaan di berbagai negara. Disamping itu, sistem corporate governance juga tergantung pada latar belakang budaya masyarakat yang ada dan juga sejarah ekonomi dan politik pada suatu negara. Dengan demikian, istilah corporate governance antar satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Walaupun berbeda, tetapi dari kesemua istilah corporate governance tersebut memiliki inti pengertian yang sama (Khairandy dan Malik, 2007). 2.1.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas corporate governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan para stakeholders (KNKG, 2006).
  38. 38. 24 Prinsip-prinsip dasar penerapan corporate governance yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut: 2.1.2.1 Transparansi (Transparency) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah: a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan corporate governance serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
  39. 39. 25 c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 2.1.2.2 Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah: a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing- masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan corporate governance.
  40. 40. 26 c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 2.1.2.3 Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah: a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
  41. 41. 27 2.1.2.4 Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah: a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (confict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 2.1.2.5 Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah: a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi
  42. 42. 28 sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing- masing. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fsik. 2.1.3 Implementasi Corporate Governance di Pasar Modal BAPEPAM-LK selaku otoritas pasar modal Indonesia telah menerbitkan serangkaian peraturan yang memiliki korelasi yang kuat dengan corporate governance (Surya dan Yustiavandana, 2008). Beberapa peraturan BAPEPAM-LK yang terkait dengan penerapan prinsip good corporate governance adalah: 1. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Peraturan ini berkaitan dengan prinsip fairness dalam GCG yang mengisyaratkan adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham.
  43. 43. 29 2. Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan Peraturan ini berkaitan dengan prinsip transparansi dari GCG, yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala. 3. Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Peraturan ini merupakan salah satu Peraturan Bapepam yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan. 4. Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Terbuka Peraturan ini menunjukan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas diterapkan. Segala macam transaksi yang dilakukan perusahaan publik yang memengaruhi perusahaan secara signifikan (transaksi material), maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS independen. 5. Peraturan Bapepam No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Perusahaan Publik dan Emiten Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip responsibilitas yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  44. 44. 30 6. Peraturan Bapepam No.IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk rencana RUPS. Dengan demikian, peraturan ini memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip fairness, sehingga terdapat aturan yang memberikan persamaan hak kepada setiap pemegang saham untuk menyuarakan kepentingannya berdasarkan jumlah saham yang ia miliki selama ini. 7. Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tentang Pengaturan tentang Pokok- pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik Menurut ketentuan ini pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berparisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tentang tata cara RUPS, termasuk penggunaan hak suara. 8. Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik Peraturan ini dengan tegas mewajibkan emiten untuk menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek, perusahaan, dan keputusan investor.
  45. 45. 31 9. Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Peraturan ini memuat kewajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada publik. Peraturan ini juga berkaitan dengan prinsip keterbukaan yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap pemegang saham publik, mengingat informasi yang diberikan menyangkut dana yang didapat suatu perusahaan setelah melakukan penawaran umum. 10. Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Peraturan ini memuat kewajiban untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih kepada otoritas pasar modal, bursa, dan publik, serta memuat kewajiban untuk melakukan tender offer. 11. Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender Dalam hal terjadinya pembelian perusahaan terbuka, diwajibkan untuk melakukan tender offer, dimana peraturan ini memberikan bentuk yang lebih jelas berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka. 12. Peraturan Bapepam No.VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Peraturan ini merupakan peraturan yang memgimplementasikan secara konkret prinsip akuntabilitas dan prinsip responsibilitas, karena memberikan gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para direksi
  46. 46. 32 atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepam. 13. Peraturan Bapepam No.X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit Ketentuan ini mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama apabila terhadap suatu perusahaan publik dimohonkan pernyataan pailit. 14. Peraturan Bapepam No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan Peraturan yang mewajibkan emiten untuk membentuk fungsi sekretaris perusahaan ini adalah juga merupakan bentuk konkret implementasi prinsip keterbukaan, mengingat peranan utama dari sekretaris perusahaan adalah untuk menghubungkan antara perusahaan public atau emiten dengan para pemodal melalui pemberian informasi-informasi penting yang dibutuhkan sebelum menanam modal. 15. Peraturan Bapepam No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Peraturan ini diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) bagi emiten dan perusahaan public terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris.
  47. 47. 33 2.2 Kinerja Keuangan Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. Dalam membahas metode penilaian kinerja keuangan, perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Laporan ini merupakan data yang paling umum yang tersedia untuk tujuan tersebut, walaupun seringkali tidak mewakili hasil dan kondisi ekonomi. Laporan keuangan memuat hasil investasi operasi dan pembiayaan perusahaan, maka fokus akan diarahkan pada hubungan dan indikator keuangan yang memungkinkan analisa penilaian kinerja masa lalu dan juga proyeksi hasil masa depan dimana akan menekankan pada manfaat serta keterbatasan yang terkandung didalamnya (Sucipto, 2003). Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) adalah merupakan kata banda (n) yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2. Prestasi yang diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja. Sedangkan penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997) adalah, penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan
  48. 48. 34 penilaian atas prilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Barlian (2003) dalam Meta (2010) mengartikan kinerja keuangan suatu perusahaan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada. Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah di capai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang dinggap cukup baik. Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan keuangan, di mana data pokok sebagai input dalam analisis ini adalah neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dengan cepat, karena penyajian rasio-rasio keuangan akan menunjukkan kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan. Analisis rasio menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Analisis pos-pos neraca akan memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan,
  49. 49. 35 sementara analisis terhadap laporan laba rugi akan mendeskripsikan hasil atau perkembangan usaha dari perusahaan. Informasi yang bisa diperoleh dari evaluasi kinerja keuangan antara lain tentang kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pokok pinjaman, dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan besarnya modal sendiri (Orniati, 2009). Munawir (2002) dalam Orniati (2009) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Tujuan kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, yang mencakup baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Tujuan ketiga untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Tujuan keempat untuk mengetahui stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian yaitu kinerja operasi perusahaan dan kinerja pasar. Kinerja operasi perusahaan diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio
  50. 50. 36 profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Rasio yang sering digunakan adalah ROE. ROE (Return On Equity) merupakan rasio antara laba bersih terhadap total equity. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (shareholders’ equity) yang dimiliki oleh perusahaan (Sabrinna, 2010). Sabrinna (2010) mengatakan, ada beberapa rasio untuk mengukur kinerja pasar perusahaan, salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik adalah Tobin’s Q. Tobin’s Q merupakan ukuran penilaian yang paling banyak digunakan dalam data keuangan perusahaan. Nama Tobin’s Q berasal dari James Tobin dari Yale University setelah dia memperoleh hadiah nobel. Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki intangible asset yang semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan, semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Brealey dan Myers (2000), Sukamulja (2004) dalam Sabrinna (2010) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Tobin’s Q yang
  51. 51. 37 rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil. Ukuran kinerja keuangan yang mendasarkan pada laba akuntansi (accounting profit), seperti earnings per share, price earning ratio dan return on equity, dianggap tidak lagi memadai untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Pada saat ini, banyak perusahaan menggunakan ukuran kinerja yang lebih menekankan value (Value Vased Management / VBM). Konsep VBM mendorong manajemen lebih termotivasi dan fokus pada penciptaan arus kas di masa mendatang bagi pemegang saham. VBM yang diterapkan secara kontinyu, pada kondisi pasar yang efisien akan merefleksikan kinerja dan prospek bagus pada harga saham. VBM memiliki dua elemen kunci. Pertama, penciptaan nilai bagi pemegang saham (shareholder value) sebagai tujuan utama perusahaan. Kedua, sebagai ukuran kinerja internal perusahaan yang mampu memotivasi manajemen mengejar tujuan maksimalisasi tujuan di atas. Economic Value Added (EVA) yang dipopulerkan dan dipatenkan oleh Stewart & Company, sebuah konsultan manajemen terkemuka adalah salah satu varian value based management. EVA menghitung economic profit dan bukan accounting profit. Pada dasarnya, EVA mengukur nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Nilai tambah ini tercipta apabila perusahaan memperoleh keuntungan (profit) di atas cost of capital perusahaan. Secara matematis, EVA dihitung dari laba setelah pajak dikurangi dengan cost of capital tahunan. Jika EVA positif, menunjukkan perusahaan telah menciptakan kekayaan (Pradhono & Christiawan, 2004).
  52. 52. 38 Meskipun pengukuran kinerja tampaknya objektif, bersifat repetitif dan merupakan kegiatan yang rutin, namun pengukuran kinerja itu sendiri seringkali memicu timbulnya prilaku yang tidak semestinya (Sucipto, 2003). Perilaku yang tidak seharusnya muncul dalam pengukuran kinerja adalah : a. Perataan (smothing) Perataan meliputi semua kegiatan yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi arus data dengan cara mempercepat atau menunda informasi yang disampaikan kepada manajer atasnya. Perataan dilakukan dengan cara mengirim informasi dalam periode sekarang mengenai peristiwa yang terjadi dalam periode yang akan datang atau menunda pengiriman informasi mengenai peristiwa sekarang sampai dengan periode yang akan datang. Informasi pendapatan dan biaya biasanya merupakan informasi yang menjadi objek perataan untuk memenuhi kepentingan pribadi manajer yang diukur kinerjanya. b. Pencondongan (biasing) Perilaku tidak semestinya yang lain yang kemungkinan timbul dalam proses pengukuran kinerja sesungguhnya adalah pencondongan, yang merupakan metode manipulasi data yang digunakan oleh manajer dengan memilih informasi diantara berbagai rangkaian informasi yang mungkin dihasilkan, yang kemungkian menghasilkan gambaran yang paling menguntungkan bagi kinerja manajer tersebut. Jika kemungkinan untuk memilih, manajer cenderung akan memilih metode akuntansi yang memberikan gambaran yang paling baik bagi manajer.
  53. 53. 39 c. Permainan (gaming) Manipulasi hasil kerja dapat pula dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai aspek hubungan antara atasan dengan bawahannya. Permainan adalah perilaku pengirim informasi yang bertindak untuk menyebabkan informasiyang diinginkan yang seharusnya dikirim. Jika misalnya manajer atas menetapkan aturan main dalam pengukuran kinerja seperti target laba, biaya standar, aturan untuk pendistribusian penghargaan, manajer bawahnya kemudian memilih satu diantara altematif tindakan yang mungkin dilaksanakan, yang menghasilkan dampak yang paling menguntungkan bagi dirinya. Permainan ini dapat dicegah dengan mengukur kinerja manajer tidak dengan kriteria tunggal tapi dengan kriteria beragam (multiple creteria) atau kriteria gabungan (composite criteria). d. Penonjolan dan pelanggaran aturan (focusing and illegal act) Cara lain yang digunakan oleh manajer yang mengirim pesan tentang ukuran kinerjanya agar sesuai dengan kebutuhan pribadinya adalah penonjolan dan tindakan melanggar aturan. Penonjolan terjadi dengan cara menonjolkan informasi yang menguntungkan diri pengirim informasi dan menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan dirinya. Prilaku ini seringkali terjadi jika perusahaan menggunakan kriteria beragam untuk pengukuran kinerja. Penonjolan dapat berupa pemalsuan data yang digunakan untuk pengukuran kinerja jika manajer tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan atau manajer dapat membatasi keluaran bagiannya untuk menghindari dinaikkannya target keluaran dimasa yang
  54. 54. 40 akan datang atau karyawan yang sangat produktif ditekan oleh rekan sekerjanya untuk mengurangi kecepatan kerjanya. Penonjolan sering berbentuk pelanggaran aturan perusahaan atau bahkan pelanggaran hukum. Misalnya untuk memberikan gambaran profitabilitas perusahaan kepada calon kreditur atau investor, manajemen perusahaan memalsukan angka- angka pendapatan dan biaya. 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai hubungan good corporate governance dengan kinerja perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang penerapan corporate governance adalah sebagai berikut: Penelitian Pranata (2007) dari Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan corporate governance terhadap ROE, NPM, dan Tobin‟s Q. Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan yang diambil secara purpose sampling yaitu perusahaan yang telah go public yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan skor pemeringkatan corporate governance. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, NPM, dan Tobin’s Q. Penelitian Maharani (2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan good corporate governance yang didukung profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai pasar perusahaan di BEJ. Penelitian
  55. 55. 41 menggunakan metode survey empiris yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari The Indonesian Institute foc Corporate Governance (IICG) dan data kinerja keuangan dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2001- 2003. Sampel penelitian adalah 35 perusahaan manufaktur yang diambil dengan teknik purposive sampling. Pengukuran kinerja perusahaan menggunakan nilai pasar (market value) adalah nilai kekayaan yang tidak dapat dilihat dari neraca yaitu dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di BEJ. Perusahaan yang menerapkan prinsip corporate governance dalam manajemennya akan mendapat apresiasi yang positif dari investor, sehingga nilai pasar semakin meningkat dan kinerja akan semakin meningkat. Penelitian Wardhani (2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CG terhadap Kinerja Perusahaan. Corporate governance di-proxy-kan dengan Indeks CG berdasarkan hasil survei pemeringkatan oleh IICG dan kinerja perusahaan di-proxy-kan dengan nilai Return on Equity (ROE) dan Tobin’s Q. Sebagai variabel kontrol digunakan komposisi aktiva perusahaan, kesempatan pertumbuhan, dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG tahun 2001-2005 dan termasuk dalam pemeringkatan CGPI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat penerapan CG tidak mempengaruhi ROE, namun hasil lainnya menunjukkan bahwa tingkat penerapan CG secara positif signifikan mempengaruhi Tobin’s Q.
  56. 56. 42 Penelitian Hidayah (2008). Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan penerapan CG dengan kinerja perusahaan dan menguji pengaruh pengungkapan wajib dan ketepatan waktu penyampaian informasi terhadap hubungan antara CG dengan kinerja perusahaan. Tingkat penerapan CG di-proxy- kan dengan indeks CG hasil studi IICG tahun 2001-2004 dan kinerja di-proxy-kan oleh nilai Tobin’s Q. Sedangkan pengungkapan diwakili oleh indeks pengungkapan dengan rumus n/k dimana n adalah jumlah informasi yang dipenuhi dan k jumlah seluruh informasi yang mungkin dapat dipenuhi. Ketepatan waktu penyampaian informasi diwakili oleh variabel dummy dimana 1 untuk penyampaian informasi tepat waktu (tidak lebih dari 3 bulan sejak tanggal laporan keuangan) dan 0 untuk penyampaian informasi tidak tepat waktu. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik regresi linier dan uji interaksi. Metode regresi linier digunakan sebagai model prediksi terhadap hubungan satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Sedangkan uji interaksi digunakan sebagai model prediksi hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen dengan satu variabel moderating. Temuannya adalah penerapan CG tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. Demikian juga untuk pengungkapan wajib dan ketepatan waktu penyampaian informasi, ternyata bukan merupakan variabel moderating. Penelitian Sam’ani (2008). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh elemen-elemen dalam penerapan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di
  57. 57. 43 Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel adalah perusahaan perbankan selama periode 2004-2007. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Dari hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengaruh corporate governance yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan good corporate governance dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk melindungi kepentingan para principal. Penelitian Mulyati (2010). Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Untuk menguji pengaruh tersebut digunakan model regresi linier berganda. Pemeringkatan corporate governance tahun 2005 dan 2007 hasil riset The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) digunakan sebagai ukuran tingkat penerapan corporate governance, return on equity (ROE) digunakan sebagai ukuran kinerja operasional, dan nilai Tobin’s Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan. Penelitian ini juga menginvestigasi apakah terdapat perbedaan reaksi pasar terhadap pengumuman penghargaan Good Corporate Governance (GCG) Award antara perusahaan-perusahaan yang memperoleh penghargaan GCG Award dari
  58. 58. 44 IICD pada tahun 2009 dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memperoleh penghargaan. Reaksi pasar dicerminkan oleh abnormal return yang dihitung dengan menggunakan market model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks CG terhadap ROE. Namun terdapat pengaruh positif yang signifikan antara indeks CG dan nilai Tobin’s Q. Pengujian terhadap reaksi pasar menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return selama periode pengamatan antara perusahaan yang memperoleh penghargaan dengan perusahaan yang tidak memperoleh penghargaan. Penelitian Sabrinna (2010). Penelitian ini menjelaskan hubungan antara corporate governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. Pengambilan sampel Corporate Governance Perception Index (CGPI) untuk 2002 sampai 2008 dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) digunakan untuk mengukur pengaruh corporate governance dengan Tobin’s Q pada kinerja pasar perusahaan dan Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Pengambilan sampel struktur kepemilikan dilihat dari modal saham perusahaan yang terdapat pada laporan keuangan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan Tobin’s Q dan Return On Equity (ROE). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara corporate governance dengan Tobin’s Q (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara corporate governance dengan ROE (kinerja operasional). Sedangkan pada struktur kepemilikan tidak terdapat hubungan signifikan antara
  59. 59. 45 kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian Hardikasari (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur corporate governance dan kinerja keuangan dalam sektor perbankan yang nantinya akan menentukan pada pelaksanaan good corporate governance. Dalam penelitian ini konsep indikator yang dipakai dalam mekanisme corporate governance terdiri dari: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industry perbankan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Untuk menentuan sampel pilihan digunakan metode purposive sampling. Dengan menggunakan metode ini maka didapatkan 22 perusahaan perbankan yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian hipotesis, maka menunjukan bahwa corporate governanace yang dalam penelitian ini terdiri dari indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Dan hasilnya menujukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
  60. 60. 46 Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dipaparkan dalam tabel 2.1 berikut: Tabel 2 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No. Peneliti Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian 1. Yudha Pranata 2007 Corporate Governance, ROE, NPM dan Tobin’s Q Indeks CG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, NPM dan Tobin’s Q 2. Arum Maharani 2007 Indeks CG, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Tobin’s Q Indeks CG dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Tobin’s Q 3. Diah Kusuma Wardhani 2008 Indeks CG, ROE, Tobin’s Q, Komposisi aktiva, Kesempatan pertumbuhan, Ukuran perusahaan Indeks CG tidak mempengaruhi ROE, namun secara signifikan mempengaruhi Tobin’s Q 4. Erna Hidayah 2008 Indeks CG, Tobin’s Q, Komposisi aktiva, Kesempatan pertumbuhan, Ukuran perusahaan Tidak terdapat hubungan antara indeks CG dengan Tobin’s Q 5. Sam’ani 2008 Kepemilikan institusioanal, dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, komite audit, Leverage, CFROA Corporate governance yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi dan komite audit mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja yang diproksi dengan CFROA 6. Sri Mulyati 2010 Indeks CG, ROE, Tobin’s Q, Reaksi pasar, Komposisi aktiva, Kesempatan pertumbuhan, Ukuran perusahaan Indeks CG tidak mempengaruhi ROE, namun secara positif signifikan mempengaruhi Tobin’s Q. 7. Anindhita Ira Sabrinna 2010 Indeks CG, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komposisi aktiva, Tidak terdapat hubungan antara Indeks CG dengan Tobin’s Q tetapi terdapat hubungan positif signifikan dengan ROE.
  61. 61. 47 Kesempatan pertumbuhan, Ukuran perusahaan 8. Eka Hardikasari 2011 Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, CFROA Corporate governance yang diproksi dengan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan, sementara ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sumber: Disarikan dari masing-masing penelitian 2.4 Kerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator dalam suatu perusahaan yang masuk kedalam perhitungan indeks JII; kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan komisaris independen yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja perusahaan tersebut. Dalam pengukuran kinerja perusahaan, alat ukur yang digunakan adalah Tobin’s Q. Tobin’s Q ini digunakan untuk menghitung nilai perusahaan atau menunjukan kinerja pasar perusahaan.
  62. 62. 48 Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut: Sumber: dikembangkan dengan justifikasi penelitian terdahulu 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 2.5.1 Kepemilikan Institusional Kepemilikan institusional menurut Soesetio (2008), berarti kepemilikan saham oleh pihak institusi lain; kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Sujoko dan Soebiantoro (2007) mengartikan kepemilikan institusional sebagai proporsi kepemilikan saham oleh institusi dalam hal ini institusi pendiri Komisaris Independen Komite Audit Kinerja Perusahaan (Tobin’s Q) Dewan Direksi Aktivitas Komisaris Kepemilikan Institusional Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran Penelitian
  63. 63. 49 perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Kepemilikan institusional menurut Han, dkk. (1999) dalam Soesetio (2008), diharapkan mampu melakukan pengawasan lebih baik terhadap kebijakan manajer. Kepemilikan institusional dapat melakukan pengawasan yang lebih baik dikarenakan dari segi skala ekonomi, pihak institusional memiliki keuntungan lebih untuk memperoleh informasi dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kebijakan manajer. Selain itu, pihak institusional lebih mementingkan adanya stabilitas pendapatan atau keuntungan jangka panjang, sehingga aset penting perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih baik. Nuringsih (2010) mengatakan, keterlibatan kelompok pemegang saham mayoritas menyebabkan kekuatan investor menjadi besar, sehingga dapat mengawasi kinerja manajer agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada saat kepemilikan institusional mengalami peningkatan berarti pengawasan terhadap kinerja manajer menjadi lebih kuat sehingga menurunkan kepemilikan manajerial. Sebaliknya, pada kepemilikan institusional mengalami penurunan menyebabkan penurunan pengawasan, sehingga manajer cenderung meningkatkan keterlibatan dalam kepemilikan saham perusahaan. mekanisme ini dapat menekan konflik keagenan dalam perusahaan. 2.5.2 Aktivitas Komisaris Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
  64. 64. 50 Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG, 2006). Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. 3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Pedoman pokok anggota Dewan Komisaris menurut KNKG (2006), adalah: 1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris a. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. b. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah
  65. 65. 51 pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. c. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. d. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.
  66. 66. 52 2. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris a. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. b. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain. c. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. d. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini. 3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris a. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat. b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk
  67. 67. 53 pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. c. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi. d. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap. e. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka. f. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS. g. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta
  68. 68. 54 perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 2.5.3 Dewan Direksi Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi (KNKG, 2006). Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (proftability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
  69. 69. 55 4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman pokok anggota direksi menurut KNKG (2006), adalah: 1. Komposisi Direksi a. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektiftas dalam pengambilan keputusan. b. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. c. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. d. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari- hari.
  70. 70. 56 2. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi a. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain. c. Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. d. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini 3. Fungsi Direksi Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. a. Kepengurusan i. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; ii. Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efsien; iii. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan;
  71. 71. 57 iv. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi; v. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja. b. Manajemen Risiko i. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan; ii. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko; iii. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko. c. Pengendalian Internal i. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang- undangan.
  72. 72. 58 ii. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal; iii. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (ii) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; (iii) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan; dan (iv) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal; iv. Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. d. Komunikasi i. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan;
  73. 73. 59 ii. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah: (i) memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan (ii) menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan; iii. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki Sekretaris Perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (investor relations); iv. Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan; v. Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.
  74. 74. 60 e. Tanggung Jawab Sosial i. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan; ii. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Pertanggungjawaban Direksi a. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG. b. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. c. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian d. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
  75. 75. 61 e. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG. 2.5.4 Komite Audit Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yan dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusashaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2008). Menurut pedoman umum good corporate governance Indonesia (KNKG, 2006), tugas dan tanggung jawab komite audit adalah: 1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen; 2. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;

×