Presentasi ini membahas menyajikan pembahasan ringkas Sistem Moneter (Bab 29 dan 30).
*) Presentasi ini dibuat sebagai pembelajaran penulis dan tidak ditujukan sebagai bahan referensi.
This presentation is explaining about an overview of Monetary System as implied in Macroeconomic (usually) Chapter 29 and 30 in simple way.
*) This presentation is made for learning purpose of the authors and not designed for reference.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
Presentasi ini membahas menyajikan pembahasan ringkas Sistem Moneter (Bab 29 dan 30).
*) Presentasi ini dibuat sebagai pembelajaran penulis dan tidak ditujukan sebagai bahan referensi.
This presentation is explaining about an overview of Monetary System as implied in Macroeconomic (usually) Chapter 29 and 30 in simple way.
*) This presentation is made for learning purpose of the authors and not designed for reference.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
1. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rangka banyak.
2. Fungsi bank pada umumnya adalah:
- Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat.
- Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.
- Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
3. Praktek perbankan di Indonesia saat ini yang diataur dalam Undang-Undang perbankan memiliki beberapa jenis Bank. Didalam Undang-Undang Perkembangan nomer 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 14 1967, terdapat perbedaan jenis perbankan. Bank dibedakan berdasarkan fungsinya dan kepemilikannya.
4. Tugas Bank Umum adalah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan dan memberikan kredit.
5. Fungsi dan Peran Bank Sentral adalah Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan Mengatur dan mengawasi Bank
6. Kegiatan Bank Umum dan Produk-Produk Bank Umum yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana
7. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit.
8. Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran ,memilikitugasnya sama dengan bank umum milik indonesia lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya.
9. Pengelolaan Aset Bank (Mmanajemen Likuiditas Bank), untuk menjaga posisi perusahaan agar tetap likuid, perusahaan harus mengelola likuiditasnya dengan cara yang benar. Likuiditas bagi bank merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah
ppt perpajakan membahas tentang apa itu perpajakan dan task bagaimana menyelesaikan perhitungan dalam perpajakan
Definisi Pajak
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :
Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca juga Apa Perbedaan Pajak dan Subsidi?
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Manfaat Pajak
Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat?
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa am
Mata Kuliah Ini Membahas Tentang Pengetahuan Defenisi Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia, Surat Ketetapan Pajak, Kewajiban Pembukuan/Penagihan dan Pemeriksaan Pajak, Keberatan , Banding dan Imbalan Bunga, Penagihan Pajak dan Surat Paksa, Pajak Pengahasilan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran
umum
Pengertian Pajak
3. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 1983
stdtd Undang-undang No 28 Tahun 2007
Pajak adalah Kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
4. Unsur yang melekat pada
pengertian Pajak
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-
undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung
4. Pajak dipungut oleh negara baik
pemerintah Pusat atau Daerah
5. Diperuntukkan bagi pengeluaran
pemerintah
5. RETRIBUSI & SUMBANGAN
RETRIBUSI
• ada kontraprestasi
secara langsung
• pembayaran tersebut
ditujukan semata-
mata untuk
mendapatkan suatu
prestasi tertentu dari
pemerintah
• Ada aturannya
SUMBANGAN
• Yang mendapatkan
atau merasakan
imbalan/manfaat
langsung adalah
penerima
sumbangan
• Tidak dipaksakan
dan tak ada aturan
yang mengharuskan
6. Fungsi Pajak
Fungsi Utama:
Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Fungsi Mengatur (Regulerent)
Fungsi Turunan:
Fungsi RedistribusiPemeratan dan keadilan
Fungsi Demokrasi dari dan untuk rakyat
7. Asas dan dasar Pemungutan Pajak
Menurut Adam Smith ada 4 asas pemungutan:
1. Equality adil dan merata (ability to pay &
manfaat)
2. Certainty kepastian hukum
3. Convenience pay as you earn
4. Economy
8. Dasar Teori Pemungutan Pajak
Teori Asuransi adanya Premi
Teori KepentinganPengeluaran Negara u
rakyat dibebankan kpd rakyat
Teori Gaya Pikulbobot bayar pajak
sama
Teori Bakti kewajiban pajak mutlak
Teori Gaya Belifungsi mengatur u
kemaslahatan rakyat
9. Kedudukan Hukum Pajak
Pajak diatur dalam Undang-undang Dasar
1945 pasal 23A (amandemen) yang berbunyi
”Pajak dan pungutan lainya yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan Undang-undang
Hukum Publik Rakyat denga Negara
Hukum Pidana UU Pengadilan pajak
Hukum Perdatalingkungan perdata
10. Jenis-jenis Hukum Pajak
a. Hukum Pajak Materiil:
Memuat Norma-norma yang menerangkan:
keadaan,
perbuatan,
peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek
pajak),
siapa yang dikenakan (subjek pajak),
berapa besarnya pajak yang dikenakan,
segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya
utang pajak,
dan hubungan hukum antara Pemerintah dan WP
11. Lanjutan….
b. Hukum Pajak Formal
Memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan
hukum materiil menjadi kenyataan
12. Jenis-jenis Hukum Pajak
Hukum Pajak
Materiil
• UU PPh
• UU PPN
• UU PBB
• UU BPHTB
• UU Bea Meterai
Hukum Pajak
Formal
• UU Ketentuan
Umum dan Tata Cara
Perpajakan
• UU Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa
• UU Pengadilan Pajak
13. Penafsiran dalam Hukum Pajak
1) Penafsiran Historis Sejarah pembuatan UU
2) Penafsiran Sosiologis disesuaikan dg
kehidupan masyarakat
3) Penafsiran Sistematikpengaitan dg pasal lain
spy jelas
4) Penafsiran Otentikmelihat hal2 yang tlh
dijelaskan dlm uu
5) Penafsiran Tata Bahasabunyi kata -kata
6) Penafsiran Analogiskiasan
7) Penafsiran A Contrariolawan dari mslh yg
datur
14. Perlawanan terhadap pajak
Perlawanan Pasif
• Hambatan yang
mempersulit
pemungutan pajak
yg berhub dg
struktur ekonomi,
intelektual,moral
dan teknik
pemungutan pajak
itu sendiri
Perlawanan Aktif
• Tax Avoidance
(penghindaran)
• Tax Evasion
(pengelakan)
• Melalaikan Pajak
15. Jenis pajak Menurut Sifatnya
• Pajak Langsung
pembebanan tdk dapat dilimpahkan
Contoh: PPh
• Pajak Tidak Langsung
pembebanan dapat dilimpahkan
Contoh: PPN
16. Jenis pajak Menurut Sasaran/
Objeknya
•Pajak Subjektif
SubjekObjek contoh: PPh
•Pajak Objektif
ObjekSubjek contoh: PBB, BPHTB, PPN
dan PPn BM
17. Jenis pajak Menurut
Pemungutnya
• Pajak Pusat
contoh: PPh, PPN, PPnBM,
PBB, BPHTB dan Bea Materai
• Pajak Daerah
contoh: Pajak Parkir, Reklame,
BBNKB, Restoran, Hotel,
Hiburan dll
18. 3 STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK
• Stelsel Nyata (riil stelsel) Penghasilan
nyata,akhir periode
• Stelsel Fiktif (fictive stelsel)anggapan
Ph sama dg sebelumnya
• Stelsel Campuran
