Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Pengarahan inspektur jenderal kementerian perhubungan kepada para ppk di keme...Dr. Zar Rdj
PPK merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan di satuan kerja yang peranannya sangat krusial. Dalam siklus anggaran (budget cycle) akan selalu dijumpai peran serta dari PPK ini di setiap tahapannya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban anggaran. Karena peranannya yang sangat penting tersebut maka PPK diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.
Dalam pelaksanaan di lapangan, PPK harus menjalin koordinasi yang intens dengan KPA, pejabat pengadaan/ULP dan bendahara pengeluaran. Hal ini diperlukan agar kegiatan kantor tersebut dalam berjalan dengan baik, tepat waktu, efisien dan efektif. Sesuai dengan asas-asas dalam pelaksanaan anggaran yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalias, proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Pengarahan inspektur jenderal kementerian perhubungan kepada para ppk di keme...Dr. Zar Rdj
PPK merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan di satuan kerja yang peranannya sangat krusial. Dalam siklus anggaran (budget cycle) akan selalu dijumpai peran serta dari PPK ini di setiap tahapannya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban anggaran. Karena peranannya yang sangat penting tersebut maka PPK diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.
Dalam pelaksanaan di lapangan, PPK harus menjalin koordinasi yang intens dengan KPA, pejabat pengadaan/ULP dan bendahara pengeluaran. Hal ini diperlukan agar kegiatan kantor tersebut dalam berjalan dengan baik, tepat waktu, efisien dan efektif. Sesuai dengan asas-asas dalam pelaksanaan anggaran yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalias, proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Inspektorat jenderal kementerian perhubungan berkontribusi dalam mengoptimali...Dr. Zar Rdj
Implementasi anggaran yang berkualitas. Artinya berkualitas itu mestinya selalu menggunakan value for money.
Bagaimana ekonomisnya, bagaimana efisiensnya dan bagaimana efektifnya/
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pelaksanaan anggaran sehingga keluaran dan dampak yang dituju dapat dicapai,
“Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran. Jadi kita tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact betul-bisa betul terwujud,” tutup Wamenkeu. (b/rsa)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Dr. Zar Rdj
The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 menerbitkan Global Technology Audit Guide (GTAG) No.3 dengan judul Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. Gagasan Continuous Auditing muncul untuk memberi solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional (traditional auditing).
Internal Auditing konvensional umumnya dilakukan berdasarkan siklus operasional organisasi, dimana audit dilakukan jauh setelah transaksi yang diaudit terjadi, dan prosedur audit umumnya menggunakan pendekatan Sampling.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Inspektorat jenderal kementerian perhubungan berkontribusi dalam mengoptimali...Dr. Zar Rdj
Implementasi anggaran yang berkualitas. Artinya berkualitas itu mestinya selalu menggunakan value for money.
Bagaimana ekonomisnya, bagaimana efisiensnya dan bagaimana efektifnya/
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pelaksanaan anggaran sehingga keluaran dan dampak yang dituju dapat dicapai,
“Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran. Jadi kita tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact betul-bisa betul terwujud,” tutup Wamenkeu. (b/rsa)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Dr. Zar Rdj
The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2005 menerbitkan Global Technology Audit Guide (GTAG) No.3 dengan judul Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. Gagasan Continuous Auditing muncul untuk memberi solusi atas kelemahan proses dalam audit konvensional (traditional auditing).
Internal Auditing konvensional umumnya dilakukan berdasarkan siklus operasional organisasi, dimana audit dilakukan jauh setelah transaksi yang diaudit terjadi, dan prosedur audit umumnya menggunakan pendekatan Sampling.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN STRATEGIS PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2020-2024
ISWAN ELMI
Pelaksana Tugas Kepala BPKP
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala
Daerah dan Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten/Kota
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada
Seluruh Tahapan Proses Bisnis Pemerintah
Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Assurance & Advisory)
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Keandalan
Sistem
Pengendalian
Intern
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pelaksanaan
Anggaran dan
Kegiatan
Proses
Belanja,
Pengadaan
Barang/Jasa
Pencapaian
Kinerja
PERBAIKAN TATA KELOLA, PENGUATAN PROSES BISNIS DAN MITIGASI RISIKO
WILAYAH TERTIB
ADMINISTRASI
WTA
WAJAR TANPA
PENGECUALIAN
WTP
AKUNTABILITAS KEUANGAN
BERSIH MELAYANI WBBM
BEBAS KORUPSI WBK
AKUNTABILITAS KINERJA
Tujuan SPIP
1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara;
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
APIP: memperkuat dan menunjang
efektivitas SPIP
Pengawasan Intern
BPKP Membina Penyelenggaraan SPIP
PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, pasal 2
PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, pasal 48-59
2
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PENGAWASAN
3. 3
67% 33%
PERKEMBANGAN PERAN INTERNAL AUDITOR
EXISTING PARADIGMA BARU
v Control Oriented dan
ketaatan pada peraturan
perundang-undangan
v Pengendalian Korupsi
bersifat internal
v Ex-post Control
v Audit keuangan
v Budaya audit yang pasif dan
pelaporan yang bersifat
wajib
v Risk Based dan Value
Maximization
v Mencegah kegagalan
proses bisnis organisasi
melalui manajemen risiko
v Ex-Ante Prevention dan
Monitoring yang bersifat
real time
v Performance Audit dan
Enterprise Risk
Management
v Budaya audit yang aktif
dan pelaporan yang
bersifat sukarela
sebagai Trusted Advisor yang memberikan
nilai signifikan pada stakeholders
sebagai Assurance Providers
Persepsi Stakeholders terhadap Internal Auditing (survei PWC 2014)
Memberikan jaminan
efektivitas pengendalian
intern
Mengembangkan root
causes analysis dalam
temuan audit untuk
tindakan koreksi
Mengambil peran lebih
proaktif dalam pemberian
saran perbaikan dan
penerapan risiko
Memberikan saran yang
bernilai tambah dan
strategis secara proaktif
dalam rangka efisiensi
dan efektivitas bisnis
Prof. Choi (Public Sector Internal Auditor International Seminar 2018)
Sumber: Pricewaterhouse Cooper (2016)
5. 5
KEBIJAKAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2020-2024
•Program Prioritas Nasional yang bersifat Lintas Sektoral
•Sinergi dengan APIP K/L/D
Pengawasan untuk Mengawal Pembangunan Nasional
•Peningkatan penerimaan negara (pusat dan daerah)
•Peningkatan penerimaan korporasi untuk peningkatan ruang fiskal
•Efisiensi pengeluaran pembangunan dan sumber pendanaan lain
Pengawasan untuk Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal
•Pengelolaan aset negara/daerah/korporasi
•Pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi dan menangkal korupsi
Pengawasan Pengamanan Aset Negara
•Pembinaan penyelenggaraan SPIP
•Peningkatan Kapabilitas APIP
•Tata kelola akuntabilitas pelaksanaan program prioritas nasional
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik
FOKUS PENGAWASAN
STRATEGI PENGAWASAN
Koordinasi dan sinergisitas APIP K/L/D
Fokus pada Isu strategis, pencegahan
dan pemberantasan korupsi,
pembinaan penyelenggaraan SPIP dan
peningkatan kapabilitas APIP
Penguatan Proses Bisnis Internal : SDM, TI,
standar/prosedur, sarana dan prasarana
6. Peran Pengawasan BPKP dalam Konteks Pengendalian Program Pembangunan
Mendorong keberhasilan pencapaian program/kegiatan
melalui pemberian rekomendasi berupa mekanisme
pengendalian (control) yang paling tepat atas risiko yang
telah teridentifikasi dalam pengawasan, berkontribusi
dalam perbaikan tata kelola (governance)
Driven by the targeted result and focused
on identified gaps
Goals/Outcome
Existing ConditionAPIP
SPIP
Identifiedgaps
PN
PP
KP1
Proyek
KP2
Proyek
KP ..
Proyek
Pengawasan top-down, lingkup tergradasi
Pelaporan bottom-up, konstruktif
Cross Program
Cross Organisations
Cross Activity
Cross Unit
Pengawasan Lintas Sektoral:
Kebijakan
Kelembagaan
Kemajuan Capaian
Implementasi Kebijakan
Dampak
Tahap Perencanaan
Tahap Pelaksanaan
Tahap Pelaporan
Tahap Pemantauan
Assurance dan Consulting
Presiden
BPKP
Rekomendasi
Kebijakan
Feedback atas Hasil Pengawasan Pembangunan
Nasional
sesuai Pasal 3 dan 11 PP39/2006
ContinuouslyK/L/D
Pengawasan
BPKP & APIP K/L/D
BPKP
Akuntabilitas
Keuangan dan
Pembangunan
dikawal oleh BPKP
BAPPENAS
Feedback
Tujuan Pengawasan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
KegiatanPENGAWASAN
KegiatanPENGAWASAN
Input Proses Output
Proses Bisnis
BPKP & APIP K/L/D BPKP & APIP K/L/D
Kemenko
Terkait
Kebijakan
APIP
K/L/D
Sinergitas
Pengawasan
Pilar Akuntabilitas
BPKP & APIP K/L BPKP & APIP K/L/D BPKP & APIP K/L/D
Program
Prioritas
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
Terdapat Risiko tidak
tercapainya tujuan
Kebijakan Nasional Pengawasan Intern
(Perpres 192/2014)
7. 7
SIMPULAN
• Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan K/L/D
• Peningkatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan K/L/D
• Peningkatan kapabilitas APIP di lingkungan K/L/D
• Peningkatan Upaya-upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
Fokus pada akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan
terintegrasi
• Perlunya penguatan APIP secara kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM
• Peningkatan peran APIP pada kegiatan pengawasan yang bersifat Governance, Risk dan Control/Compliance
Tuntutan atas Peran Internal Auditor yang Semakin Meningkat
• Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergisitas antar APIP K/L/D
• BPKP fokus pada program prioritas lintas sektoral, sedangkan APIP K/L/D fokus pada pengawasan
proyek/kegiatan prioritas di lingkup masing-masing
Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang Komprehensif
