Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia

INDIKATOR GOVERNANCE DAN
PENERAPANNYA DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI
INDONESIA

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Lokakarya Model Indeks Pemerintahan
Bapeda Jawa Barat-Bandung, 17 April 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

PENGERTIAN

Apa itu Good Governance?
 Suatu konsepsi tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif.
 Suatu
S t gagasan dan nilai untuk mengatur pola
d il i t k t l
hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta,
dan masyarakat
masyarakat.


Manfaat Good Governance

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang b ih efisien, efektif, transparan,
i h bersih, fi i f k if
profesional dan akuntabel.
3.
3 Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang
bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok,
atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya k
T j i konsistensi d k
i t i dan kepastian h k
ti hukum seluruh
l h
peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat
maupun daerah.
p


RPJM 2004-2009
2004 2009
Agenda Nasional

Menciptakan tata
pemerintahan yang
bersih dan berwibawa

Tujuan:
Program
Mewujudkan p
j pemerintahan y g
yang
Penerapan
bersih, profesional, responsif, dan
Kepemerintahan
bertanggungjawab dalam
yang Baik
menyelenggarakan pemerintahan
dan pembangunan

Troika:
Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta,
dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
g Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


The Actors

CIVIL
STATE
SOCIETY
Executive citizens organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Public service Professional Associations
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


14 PRINSIP TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

MODEL DARI
SEKRETARIAT GOOD GOVERNANCE
BAPPENAS

Prinsip-prinsip Good Governance
pp p
1.
1 Wawasan ke Depan 9.
9 Keefisienan & Keefektifan
(Visionary) (Efficiency & Effectiveness)
2. Keterbukaan & Transparansi 10. Desentralisasi
(Openness &Transparency) (Decentralization)
3. Partisipasi Masyarakat 11. Kemitraan dengan Dunia
(Participation) Usaha Swasta dan
4.
4 Tanggung Gugat Masyarakat (Private Sector &
y (
(Accountability) Civil Society Partnership)
5. Supremasi Hukum (Rule of 12. Komitmen pada Pengurangan
Law)) Kesenjangan (Commitment to
6. Demokrasi (Democracy) Reduce I
R d Inequality)
lit )
7. Profesionalisme & Kompetensi 13. Komitmen pada Perlindungan
(
(Profesionalism & Lingkungan Hidup
Competency) (Commitment to
Environmental Protection)
8. Daya Tanggap 14. Komitmen pada Pasar yang
(Responsiveness) Fair (Commitment to Fair
Market )

1. Wawasan ke Depan (Visionary)
p y
Pengertian Indikator Minimal
 Semua kegiatan pemerintahan di berbagai  Memiliki perencanaan kedepan yang berisi visi
bidang seharusnya didasarkan pada visi dan dan strategi;
misi yang jelas, disertai strategi pelaksanaan  Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan
y g p
yang tepat sasaran program;
 Adanya dukungan dari pelaku untuk
mewujudkan visi.
Perangkat Pendukung Indikator Penerapan
 Perangkat/kebijakan yang memberikan  Legislatif dan k k tif hendaknya memiliki
L i l tif d eksekutif h d k iliki
kekuatan hukum pada perencanaan yang berisi kejelasan tujuan dan keterpaduan dalam
visi dan strategi (dalam bentuk Keputusan menentukan arah program pembangunan
Menteri/Pimpinan, Keputusan Pimpinan Daerah, daerah ke depan, yang antara lain dituangkan
Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah;
e atu a e te e atu a ae a ;
dalam perencanaan pembangunan b ik di pusat
d l b baik t
 Adanya peraturan yang memuat dokumen maupun di daerah;
perencanaan yang terukur;
 Proses penentuan visi dan strategi secara  Pengaktifan peran setiap anggota lembaga
p
partisipatif.
p Legislatif dalam proses penyusunan
perundangan baik di pusat maupun di daerah,
anggaran pembangunan baik di pusat maupun
di daerah, serta pengawasan terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan baik di
pusat maupun di daerah.


2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)
Pengertian
P ti Indikator Mi i l
I dik t Minimal
 Masyarakat hendaknya mempunyai  Tersedianya informasi yang memadai
kemudahan untuk mengetahui serta pada setiap proses penyusunan dan
memperoleh data dan informasi tentang
p g implementasi kebijakan publik;
kebijakan, program, dan kegiatan aparatur
pemerintahan, baik yang dilaksanakan di  Adanya akses pada informasi yang siap,
tingkat pusat maupun daerah. mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan
 Upaya pembentukan masyarakat t
U b t k k t transparansi,
i
tepat waktu.
forum komunikasi langsung dengan eksekutif
dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi
lintas pelaku baik melalui media cetak maupun
elektronik, merupakan contoh wujud nyata
l kt ik k t h j d t
prinsip keterbukaan dan transparansi.
Perangkat Pendukung Indikator Penerapan
 Peraturan yang menjamin hak untuk  Penyediaan akses informasi kepada publik
mendapatkan informasi; mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan
 Pusat/balai informasi; wewenangnya, misalnya penyediaan website,
 Website (e-government, e-procurement, dsb); melalui media lokal seperti radio lokal dan
koran lokal perpustakaan dsb;
lokal, perpustakaan,
 Iklan layanan masyarakat;
 Masyarakat dapat memperoleh informasi
 Media cetak dan elektronik; mengenai pelaksanaan rencana pembangunan
 Papan pengumuman; termasuk di dalamnya pemanfaatan anggaran
 Pameran pembangunan.
P b pembangunan b ik di pusat maupun di
b baik t
daerahnya, melalui antara lain media lokal
(koran lokal/nasional, radio lokal/nasional, dsb);
12
dadang-solihin.blogspot.com
website, balai informasi, dsb.

2. Keterbukaan & Transparansi
(Openness &Transparency)

 Masyarakat hendaknya mempunyai kemudahan
untuk mengetahui serta memperoleh data dan
informasi tentang kebijakan, program, dan
kegiatan aparatur p
g p pemerintahan, baik yang
, y g
dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
 Upaya pembentukan masyarakat transparansi,
transparansi
forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan
legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas
pelaku baik melalui media cetak maupun
elektronik, merupakan contoh wujud nyata prinsip
keterbukaan d t
k t b k dan transparansi.
i

Keterbukaan & Transparansi
 Indikator Minimal
 Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses
penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
 Adanya akses pada informasi yang siap mudah dijangkau
siap, dijangkau,
bebas diperoleh, dan tepat waktu.

 Perangkat Pendukung Indikator
P k tP d k I dik t
 Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
 Pusat/balai informasi;
 Website (e-government, e-procurement, dsb);
 Iklan layanan masyarakat;
 Media cetak dan elektronik;
 Papan pengumuman;
 Pameran pembangunan.


Keterbukaan & Transparansi
 Penerapan
P
 DPR/DPRD dan Pemerintah baik di pusat maupun di
daerah menyediakan akses informasi kepada publik
mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan
wewenangnya, misalnya penyediaan website, melalui
media lokal seperti radio lokal dan koran lokal
lokal,
perpustakaan, dsb;
 Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai
pelaksanaan rencana pembangunan termasuk di
dalamnya pemanfaatan anggaran pembangunan baik di
p
pusat maupun di daerahnya, melalui antara lain media
p y
lokal (koran lokal/nasional, radio lokal/nasional, dsb);
website, balai informasi, dsb.


3. Partisipasi Masyarakat (Participation)
p y ( p )

 Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif
masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan
keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pemerintahan.
 Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat
tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga
dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan
g y g
kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan
masyarakat luas.


Partisipasi Masyarakat (Participation)
p y ( p )
 Indikator Mi i l
I dik t Minimal
 Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang
proses/metode partisipatif;
 Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus
bersama.

 Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
 Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan
/
yang beragam;
 Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum
stakeholders;
 Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana
p y
penyaluran aspirasi masyarakat.
p y


Partisipasi Masyarakat (Participation)
p y ( p )

 Penerapan
 Pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan peraturan
baik di pusat maupun di daerah (Perda);
 Penyelenggaraan rembug desa dan rakorbang untuk
menjaring pendapat/aspirasi dan masukan dari masyarakat
tentang suatu program pembangunan;
 Pelaksanaan public hearing (dengar pendapat dengan
masyarakat);
 Fasilitasi pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat
agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya termasuk
pentingnya memperoleh i f
ti l h informasi d i anggota d
i dari t dewan d
dan
pemerintah baik di pusat maupun di daerah (pemda).


4. Tanggung Gugat (Accountability)
gg g g ( y)

 Lembaga-lembaga p
g g pemerintahan dan ppara
aparaturnya harus dapat
mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
 Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan
kegiatan yang dilakukannya.


Tanggung Gugat (Accountability)
gg g g ( y)
 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
dalam pelaksanaan kegiatan;
 Adanya output dan outcome yang terukur.

 Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam
penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
 Mekanisme pertanggungjawaban;

 Laporan tahunan;

 Laporan pertanggungjawaban;

 Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;

 Si t
Sistem pengawasan;
 Mekanisme reward and punishment.

Tanggung Gugat (Accountability)
gg g g ( y)

 Penerapan
 Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban program
pembangunan yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah
secara berkala;
 Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi;
 Menerapkan reward and punishment secara konsisten baik
terhadap institusi maupun individu;
 Memperbaiki format laporan akuntabilitas;
 Menerapkan standar kompetensi jabatan;
 Menyusun dan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat;
 Mengembangkan sistem informasi yang akurat, yang
mencakup informasi masa lalu,masa kini dan masa depan.


5. Supremasi Hukum (
p (Rule of
f
Law)

 Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya
pemberdayaan l b
b d lembaga-lembaga penegak h k
l b k hukum,
penuntasan kasus KKN dan pelanggaran hak asasi
manusia (
a us a (HAM), pe g a a kesadaran HAM,
), peningkatan esada a ,
peningkatan kesadaran hukum, serta
pengembangan budaya hukum.
 Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan
menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan
jelas,
jelas serta tidak tunduk pada manipulasi politik
politik.


Supremasi Hukum (
p (Rule of Law)
f )
 Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan
konsisten;
 Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
 Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
 Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

 Peraturan perundang-undangan;
 Sistem peradilan pidana yang terpadu/terintegrasi (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan);
 Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak
hukum (kepolisian, k h ki
h k (k li i kehakiman, k j k
kejaksaan);
)
 Sistem pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga
penegak hukum yang dilakukan secara obyektif, independen,
dan mudah diakses publik;
 Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Supremasi Hukum (
p (Rule of Law)
f )

 Penerapan
P
 Melakukan tindak lanjut atas segala temuan pelanggaran
hukum;
 Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara
transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam
rangka p g
g pengawasan; ;
 Menyusun sistem rekruitmen dan promosi yang lebih ketat
dan pengawasan terhadap proses rekruitmen dan promosi
dengan memegang asas kompetensi, transparansi dan
partisipasi bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum
lainnya;
 Meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral sikap
moral, sikap,
perilaku dan memberdayakan kemampuan dan keterampilan
aparat penegak hukum dalam penanganan kasus khususnya
pelanggaran HAM dan kasus KKN.


6. Demokrasi (Democracy)
( y)

 Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat
maupun daerah dilakukan melalui mekanisme
demokrasi.
 Keputusan-keputusan
Keputusan keputusan yang diambil baik oleh lembaga
diambil,
eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada
konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil
benar-benar merupakan keputusan bersama.


Demokrasi (Democracy)
( y)
 Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul,
berserikat, dan mengeluarkan pendapat;
 Adanya kesamaan di depan hukum;
 Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik;
 Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh berbagai
informasi publik;
 Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan
berprestasi;
 Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi berkreasi
berinovasi,
dan berproduktifitas.

 Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang
sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik
publik.


Demokrasi (Democracy)
( y)

 Penerapan
 Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) secara jujur dan adil;
 Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku
Pemerintah baik di pusat maupun di daerah;
 Perubahan perilaku menuju partisipasi, keterbukaan, tanggap
& akuntabel (prinsip prinsip good governance);
(prinsip-prinsip
 Rasionalisasi organisasi pemerintah baik di pusat maupun di
daerah & peningkatan efisiensi pelayanan;
 Pengambilan keputusan didasarkan pada penelitian
penelitian,
pendapat publik & keterlibatan stakeholders;
 Membangun mekanisme komunikasi antar stakeholders;
 Mobilisasi potensi & kekuatan yang ada;
 Pembangunan rasa memiliki dan tanggung jawab &
membangun kota secara bersama dalam kemitraan.


7. Profesionalisme & Kompetensi
p
(Profesionalism & Competency)

 Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan
kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian
kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap
tingkat kemampuan dan p
g p profesionalisme sumber
daya manusia yang ada, dan dari upaya
perbaikan atau peningkatan kualitas sumber
daya manusia.


Profesionalisme & Kompetensi
p
 Berkinerja tinggi;
 Taat asas;
 Kreatif dan inovatif;
 Memiliki kualifikasi di bidangnya
bidangnya.

g g
 Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;
 Kode etik profesi;
 Sistem reward and punishment yang jelas;
 Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 Standar dan indikator kinerja.


Profesionalisme & Kompetensi
p
 Penerapan
 Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
g g
dengan tupoksinya dan sesuai kode etik yang
telah disepakati bersama;
 Selalu meningkatkan kemampuan dan
keterampilannya di dalam mendukung
pelaksanaan tupoksinya.


8.
8 Daya Tanggap (Responsiveness)

Aparat pemerintahan h
A t i t h harus cepat tt tanggap terhadap
t h d
perubahan situasi/kondisi untuk dapat mengakomodasi
aspirasi masyarakat serta mengambil prakarsa untuk
masyarakat,
mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.


Daya Tanggap (Responsiveness)
y gg p ( p )

 Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis
center,
center Unit Pelayanan Masyarakat (UPM) kotak saran
(UPM), saran,
dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat.
 Adanya standar dan prosedur dalam menindaklanjuti
laporan dan pengaduan.

 Sta da pe aya a
Standar pelayanan minimal;a;
 Prosedur dan layanan pengaduan, hotline;
 Fasilitas akses infomasi yang bebas biaya.
y g y


Daya Tanggap (Responsiveness)
y gg p ( p )

 Penerapan
 Melakukan tindak lanjut segera atas berbagai keluhan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.


9. Efisiensi & Efektivitas
(Efficiency & Effectiveness)

 Pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu
harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan
p
perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan p
g perubahan seperti
p
menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan,
menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu
berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan
dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan
efektif.
efektif


Efisiensi & Efektivitas (Efficiency & Effectiveness)

 Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang
berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya
yang optimal;
 Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan.

 Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi
organisasi/unit kerja
kerja.

g g
 Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
 Survei-survei kepuasan stakeholders;

 Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara
yang efektif dan efisien;
 P
Program k j yang tid k t
kerja tidak tumpang ti dih
tindih.

Efisiensi & Efektivitas (Efficiency & Effectiveness)

 Penerapan
 Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu atau pelayanan
satu atap;
 Mengembangkan/memantapkan Standard Operation
Procedure (SOP)/PROTAP yang applicable
applicable.


10.
10 Desentralisasi (Decentralization)

 Pendelegasian tugas dan kewenangan p
g g g pusat kepada
p
semua tingkatan aparat sehingga dapat
mempercepat proses pengambilan keputusan, serta
memberikan keleluasaan yang cukup untuk
mengelola pelayanan publik dan menyukseskan
pembangunan di pusat maupun di daerah
daerah.


Desentralisasi (Decentralization)
( z )
 Adanya k j l
Ad kejelasan pembagian t
b i tugas d wewenang antar ti k t
dan t tingkat
pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP
Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 Tahun 2000;
 Adanya kejelasan standar dalam pemberian dukungan terhadap
pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal).

 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah;
 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP No. 25 Tahun 2000;
 Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penataan Kelembagaan
g g g
Pemerintah Daerah sesuai dengan revisi PP No. 8 Tahun 2003;
 Perda mengenai Urusan Wajib Pemerintah Daerah;
 Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah;
 Peraturan pendanaan dan standar operasi yang mendukung aparat
P t d d t d i d k t
(pemerintah dan pemerintah daerah) dapat melakukan pelayanan
sesuai dengan standardadang-solihin.blogspot.com
yang ada. 38

Desentralisasi (Decentralization)
( z )

 Penerapan
 Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah maupun kerjasama antar pemerintah
daerah;
 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah baik
di pusat maupun di daerah;
 Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan-
kebijakan publik yang mendukung peningkatan daya saing
dan produktivitas baik di pusat maupun di daerah;
 Menciptakan sistem manajemen yang sungguh-sungguh
mencerminkan pengembangan aspirasi potensi dan pel ang
aspirasi, peluang
pembangunan baik di pusat maupun di daerah.


11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta
dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society
Partnership)

 Pembangunan masyarakat madani melalui
g y
peningkatan peran serta masyarakat dan dunia
usaha swasta harus diberdayakan melalui
pembentukan kerjasama atau kemitraan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
 Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan
terbentuknya kemitraan yang setara harus segera
diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan serta
penyelenggaraan pelayanan terpadu.


Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
(P i
Private Sector & Ci il S i P
S Civil Society Partnership)
hi

 Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola
kemitraan;
 Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang
mampu (powerless) untuk berkarya;
 Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta
untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;
 Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

 Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan
pemerintah - dunia usaha swasta - masyarakat;
 Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang
mampu;
 Program program pemberdayaan
Program-program pemberdayaan.


Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
(P i
Private Sector & Ci il S i P
S Civil Society Partnership)
hi

 Penerapan
 Pemberdayaan usaha kecil melalui skema
y
bantuan kredit dan pelatihan kewirausahaan.


12. Komitmen pada Pengurangan
Kesenjangan
K j
(Commitment to Reduce Inequality)

 Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang
baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah
secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata
p
prinsip p g
p pengurangan kesenjangan.
g j g
 Hal ini juga mencakup upaya menciptakan
kesetaraan atau persamaan kedudukan di hadapan
hukum (equality before the law) serta mereduksi
berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam
kehidupan bermasyarakat.


Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
(Commitment t R d I
(C it t to Reduce Inequality)
lit )
 Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar
bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, affirmative action);
 Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat
y y y g y
tidak mampu;
 Adanya kesetaraan dan keadilan gender;
 Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

 Peraturan-peraturan yang berpihak pada pengurangan kesenjangan secara
regional, ekonomi
regional ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai penanggulangan
kemiskinan, pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan
kawasan tertinggal;
 Program-program kebijakan moneter dan fiskal, sistem hukum yang
transparan,
transparan pembangunan regional, pemberdayaan gender masyarakat
regional gender,
kurang mampu, dan kawasan tertinggal;
 Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi yang mendukung
pelaksanaan strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengurangan
kesenjangan dari berbagai bidang pembangunan.
pembangunan


Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
(Commitment t R d I
(C it t to Reduce Inequality)
lit )

 Penerapan
 Pelaksanaan program pelatihan peningkatan
keterampilan pada masyarakat di kawasan tertinggal;
 Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi yang
objektif, transparan,
objektif transparan akuntabel partisipatif tepat waktu
partisipatif,
berkesinambungan dan berbasis indikator kinerja.


13. Komitmen pada Perlindungan
Lingkungan Hid (Commitment to
Li k Hidup (C i
Environmental Protection)

 Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat
pemanfaatan yang tidak terkendali.
 Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak
lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum
lingkungan secara konsisten, p g
g g , pengaktifan lembaga-
g
lembaga pengendali dampak lingkungan, serta
pengelolaan sumber daya alam secara lestari
merupakan contoh perwujudan komitmen pada
lingkungan hidup.


Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup
(Commitment to Environmental Protection)

 Peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan
dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan
lingkungan.

 Forum kegiatan peduli lingkungan hidup/wadah
keikutsertaan masyarakat;
e utse taa asya a at;
 Ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan
sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.


Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup
(Commitment to Environmental Protection)

 Penerapan
P
 Menggalakkan upaya penghijauan secara partisipatif;
 Mengembangkan sistem i f
M b k i t informasi d i dik t
i dan indikator
komitmen pada lingkungan hidup;
 Mendorong inovasi dalam p g
g pengunaan energig
alternatif/terbarukan;
 Melaksanakan sosialisasi untuk membangun kesadaran
masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam
menegakkan prinsip-prinsip komitmen pada lingkungan
hidup;
 Memberikan penghargaan pada pihak-pihak yang
berkomitmen penuh dalam memelihara lingkungan.


14. Komitmen pada Pasar y g Fair
p yang
(Commitment to Fair Market )

 Pengalaman telah membuktikan bahwa campur
g p
tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali
berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran
belanja dan bahkan merusak pasar.
 Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat
dengan pasar baik di dalam daerah maupun
antardaerah merupakan contoh wujud nyata
komitmen pada pasar
pasar.


Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to
Fair Market )
 Berkembangnya ekonomi masyarakat;
 Terjaminnya iklim kompetisi yang se at
e ja ya o pet s ya g sehat.

Berbagai peraturan dan kebijakan mengenai persaingan
usaha yang:
 Menjamin iklim kompetisi yang sehat;

 Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah,
investasi swasta yang mendorong peningkatan
kesempatan berusaha;
 Adanya affirmative action dari pemerintah untuk
mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil
dan menengah
menengah.

Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to
Fair Market )

 Penerapan
 Penerapan good corporate governance;
 Pengawasan transaksi bisnis oleh Komite
Pengawasan Persaingan Usaha.


Bagaimana Mewujudkan
g j
Good Governance?

 Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu
yang tid k singkat, di l k pembelajaran,
tidak i k t diperlukan b l j
pemahaman, serta implementasi nilai-nilai
kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.
 Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik
yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa
kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi
mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih
baik.


Terima Kasih


Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia

More from Dadang Solihin

Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia