AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•321 views
Dokumen tersebut membahas tentang kasus penyelewengan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung seperti penggelapan pajak sertifikasi guru dan kerugian keuangan negara. Dokumen ini menunjukkan adanya indikasi penutupan kasus oleh pihak terkait dan mempertanyakan akuntabilitas keuangan serta kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung dan Direktorat Jendral Pajak. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi
Recommended
More Related Content
Similar to AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
Similar to AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
- 1. KASUS AKUNTABILITAS KINERJAPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
- 2. DIAGRAM PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LKPD PROV. JAWA BARAT TAHUN 2009-2013 NO ENTITAS PEMERINTAH DAERAH 2009 2010 2011 2012 2013 1 Prof. Jawa Barat WDP WDP WTP WTP WTP 2 Kab. Bandung WDP WDP WDP WDP TMP Mayoritas opini yang diberikan BPK kepada 27 LKPD entitas JABAR adalah WDP Bahkan pada tahun 2013, 2 kabupaten di Prov Jabar yakni Kab. Bandung dan Kab. Indramayu memperoleh opini TMP
- 3. HASIL EVALUASI PEMERIKSAAN LKPD KAB. BANDUNG 3 KASUS 14 KASUS 16 KASUS
- 4. AKIBAT KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERUNDANG- UNDANGAN DAN PENYALAHGUNAAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG SEMESTER I 2014 ( HASIL PEMERIKSAAN UNTUK TAHUN 2013) KOMPONEN Jumlah(dlmRp) KerugianDaerah 11.506.780.780.000 PotensiKerugianDaerah 50.825.500.000 KekuranganPenerimaan 55.080.000 Ketidakefektifan 127.560.000 TOTAL 11.557.788.920.000 Belanja Perjalanan Dinas fiktif, Belanja melebihi ketentuan, penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi, dll Aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan,dll Penerimaan daerah diterima/digunakan oleh instansi yang tidak berhak, Denda keterlambatan pekerjaan belum ditetapkan, dll Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, pemanfaatan barang dan jasa tidak sesuai rencana, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dll
- 5. KASUS PENGGELAPAN PAJAK SERTIFIKASI GURU DI KAB. BANDUNG FokusJabar.com:Senin, 11 Nov 2013, dugaan penyelewengan pajak sertifikasi guru Rp 5,7 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan tersangka Didin, mantan Bendahara Disdikbud. Kasus ini dinilai Pengamat dan Praktisi Hukum, Toni Permana terdapat kejanggalan, ia berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi, prinsipnya kolaborasi, tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi terjadi secara berulang-ulang dari tahun 2010 hingga terungkap pada tahun 2013. Tidak menutup kemungkinan terdapat tersangka lain dalam kasus ini baik di atas Didin maupun disekitar Didin. Dia meyakini, pada saat terjadi penggelapan uang pajak pastinya pihak kantor Kementrian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak mengetahui dan memberikan teguran kepada Pemkab Bandung, tetapi pada kenyataanya hanya dibiarkan larut begitu saja. Padahal ini masalah pertanggungjawaban. Dia pun mempertanyakan fungsi pengawasan internal yaitu Inspektorat Wilayah (Itwil) Kabupaten Bandung dan tanggung jawab para atasan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Jika suatu jabatan atau karena jabatannya memberi peluang kepada orang lain untuk memperkaya diri sendiri dan perbuatan melawan hukum hingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dapat pula dikatagorikan turut melakukan tindak pidana korupsi tersebut “
- 6. PEMBAHASAN PERTAMA Dalam kasus tersebut terlihat jelas bahwa seperti ada yang ditutup- tutupi terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan uang pajak sertifikasi guru yang terjadi berlarut- larut pada tahun 2010-2013. KEDUA Pihak Direktorat Jendral Pajak pun tidak menegur terkait dengan penyelengan tersebut. KETIGA Dengan adanya kasus ini tentu akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemkab Bandung ( Disdikbud) dan Direktorat Jendral Pajak dipertanyakan masyarakat.
- 7. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA URUSAN WAJIB PENDIDIKAN (AMANDEMEN UUD 1945 PASAL 31 (4) – PENYEDIAAN APBN MINIMAL 20%) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL ...... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .... Peru- musan Kebijakan Perenca- naan Pengang- garan Pelaksa- naan Anggaran Panata- usahaan Pelapo- ran Monev AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA WAJAR TANPA PENGECUALIAN WTP WILAYAH TERTIB ADMI- NISTRASI WILAYAH BEBAS KORUPSI WTA WBK GOOD & CLEAN GOVERN- MENT TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
- 8. REKOMENDASI Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan maka sangat diperlukan : Pemahaman yang progresif atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, sehingga dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi penyikap korupsi. Pembinaan dan pendidikan apartur sipil negara yang berkarakter. Membuat mekanisme pengaduan penyimpangan sebagai mekanisme internal deteksi korupsi sejak dini dalam tiap birokrasi pemerintah. Memberikan penghargaan (reward) kepada penyingkap informasi korupsi sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2000. Mengaplikasikan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahaan Negara. Berikut penting dan unsur SPIP
- 9. Pentingnya SPIP (amanah UU 1/2004) PP 60/2008 : Merupakan komitmen yang nyata dari pemerintah untuk memperbaiki akuntabilitas keuangan negara resep agar tidak disclaimer dan mencegah penyimpangan (prevention) Unsur-unsur SPIP 9
- 10. SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian Identifikasi Risiko Analisis Risiko Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Ps. 4 Ps. 13 Ps. 18 Ps. 41 Ps. 43