0.3.SPI GCG PM.pdf
•
1 like•9 views
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian internal (SPI) dan komponennya, tujuan penerapan SPI, permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan upaya-upaya penguatan SPI seperti komitmen manajemen, pengelolaan aset yang tertib, identifikasi risiko pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Recommended
More Related Content
Similar to 0.3.SPI GCG PM.pdf
Similar to 0.3.SPI GCG PM.pdf (20)
More from padlah1984
More from padlah1984 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
0.3.SPI GCG PM.pdf
- 1. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SPIP (contoh Hasil Survei Pelaksanaan Pelayanan Integritas SPI Kementrian)
- 2. • Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin,lahan dan bangunan) maupun yang tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). • Sistem Pengendalian Intern : suatu proses, yang dilaksanakan secara terus menerus oleh dekom, direksi, manajemen dan staf pendukung dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan perusahaan.
- 3. TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL & KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAL Pengendalian internal merupakan tanggapan manajemen terhadap resiko yang diketahui. Dengan lain perkataan, pengendalian internal mencapai tujuan pengendalian (control objective) tertentu. Tujuan pengendalian internal secara garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok sebagai berikut : 1.Tujuan strategis, dengan sasaran-sasaran utama mendukung misi entitas. 2.Tujuan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan bebas dari salah saji material tepat waktu dan tepat guna. 3.Tujuan operasional, dimana pengendalian mengamnakan operasi entitas, yang dikenal sebagai operational contols. 4.Tujuan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan ketentuan perundang-undangan, pengendalian internal yang relevan untuk suatu audit ialah pengendalian dengan tujuan pelaporan keuangan, khususnya yang berhubungan dengan tujuan entitas membuat laporan keuangan untuk keperluan eksternal.
- 4. TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL & KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAL Komponen Pengendalian Internal Istilah “internal control” yang digunakan ISA 315 lebih luas dari kegiatan pengendalian (control activities) seperti pemisahan tugas (segregation of duties), proses otorisasi (authorization), dan rekonsiliasi saldo. Pengendalian internal dalam ISA 315 terdiri atas lima komponen, yaitu : 1. Control Envirotment (Lingkungan Pengendalian) 2. Risk Assessment (Penilaian Resiko) 3. Information System (Sistem Informasi) 4. Control Activities (Kegiatan Pengendalian) 5. Monitoring (Pemantauan)
- 5. KOMPONEN DAN PRINSIP SPI 7. Identifikasi dan analisis risiko 11. Memilih dan mengembangkan pengendalian umum atas teknologi 14. Komunikasi internal Aktivitas Pemantauan 16. Melakukan evaluasi berkelanjutan dan / atau terpisah 17. Evaluasi dan komunikasi kelemahan / kekurangan pengendalian 13. Penggunaan informasi yang relevan 15. Komunikasi eksternal Informasi & Komunikasi 10. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian 12. Menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur Aktivitas Pengendalian 6. Menetapkan tujuan yang tepat 8. Penilaian risiko kecurangan 9. Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan Penilaian Risiko 1. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika 2. Melaksanakan tanggung jawab pengawasan 3. Menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 4. Memiliki komitmen terhadap kompetensi 5. Menegakkan akuntabilitas Lingkungan Pengendalian
- 6. TUJUAN DITERAPKANNYA SPI Tujuan Kepatuhan • Patuh terhadap hukum dan perundang undangan yang berlaku Tujuan Pelaporan • Penyusunan laporan keuangan dan non keuangan untuk kebutuhan internal maupun eksternal, yang dapat dipercaya, tepat waktu, transparan sesuai dengan aturan yang disusun pihak regulator, penyusun standar dan kebijakanperusahaan. Tujuan Operasional • Efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan, termasuk tujuan kinerja keuangan & operasional dan menjaga asset dari kerugian.
- 7. Keterbatasan Internal Control PROSES MANAJEMEN TUJUAN IC 1. Prakondisi Pengendalian Intern 2. Kesalahan pertimbangan 3. Human Errors 4. Management Override 5. Kolusi KETERBATASAN SPI
- 8. PIHAK YANG BERPERAN DALAM SPI D E W A N K O M I S A R I S P E G A W A I ( G M / S M / M N J R / S T A F ) P I H A K E K S T E R N A L D I R E K S I I N T E R N A L A U D I T O R
- 9. Ilustrasi………….. 25 Kami telah memiliki prosedur kerja yang standar dan secara berkala dievaluasi untuk memastikan dapat diterapkan di perusahaan dan efektif Kami telah memiliki prosedur kerja sebagai acuan bekerja sehari-hari Beberapa jenis pekerjaan atau unit tertentu karena rawan, maka telah kami kendalikan Meskipun tidak ada prosedur kerja, tetapi kami memiliki orang-orang yang mengawasi dan mengendalikan operasional Ditempat kami bekerja, tidak ada panduan bagaimana saya harus bekerja (masing-masing orang bekerja dengan caranya sendiri)
- 10. DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; • Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; • Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
- 11. 11 INPRES NO 9 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS SPI DAN KEANDALAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KETIGA: Menugaskan Ka BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, meliputi: Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar; pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; pemanfaatan aset negara/daerah; program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; pembiayaan pembangunan nasional/daerah; evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi; audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan. Instruksi kepada: Para Menteri Kabinet Kerja, Sekkab, Kapolri, Jagung, Panglima TNI, Ka LPNK, Pimpinan Set Lem Neg, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota PERTAMA: Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing KEDUA: Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi KEEMPAT: Bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- 12. PERMASALAHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 1. RPJMN Blm Menjadi Dasar Penyusunan Renstra, RKT & Tapkin 2. Indikator Kinerja belum Terukur; 3. Pedoman Evaluasi belum Dibuat, dll 1. Penganggaran tdk sesuai ketentuan 2. Penyerapan Anggaran Rendah 3. Msh ada catatan dlm Opini 4. Pajak/PNBP terlambat/tdk disetor/dipakai 5. Pengelolaan aktiva tetap belum memadai 6. Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai ketentuan 7. Pengeluaran fiktif, dll Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas Kinerja Permasalahan Penguatan SPIP: • Komitmen • Manajemen Aset Tertib • Identifikasi Risiko PBJ • Peningkatan SDM Keuangan dan PBJ Upaya-Upaya Public Trust Meningkat Akunta-bilitas Keuangan Negara Permasalahan
- 13. SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian Identifikasi Risiko Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Ps. 4 Ps. 13 Ps. 18 Ps. 41 Ps. 43 Analisis Risiko
- 14. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Peru-musan Kebijakan Perenca- naan Pengang- garan Pelaksa- naan Anggaran Panata- usahaan Pelapo- ran Moni- toring dan Evaluasi AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WTA WAJAR TANPA PENGECUALIAN WILAYAH BEBAS KORUPSI WTP WBK GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT SPIP yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/ Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Peran APIP yang Optimal (Consulting & Assurance)
- 15. 15 Analisis Tujuan Perumusan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan Analisa Risiko Evaluasi Pengendalian Terpasang Monitoring dan Evaluasi Hasil Revisi Pengomunikasian Revisi Pengendalian Revisi atas Kebijakan dan Prosedur Rencana Tindak Pengendalian Intern Proses SPIP
- 16. SISTEM PENGENDALIAN INTERN SBG CULTURE Menjaring SDM yang capable dan berintegritas (1) Budaya pengendalian intern melalui awareness terhadap risiko (2) Meningkatkan kualitas proses pengawasan (3) Pembinaan penyelenggara-an SPI (4) 16 MEMBUDAYAKAN SPI SPI SEBAGAI CULTURE Membentuk built in control atau pengawasan by system SPI bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan Kondisi tersebut dipertahankan sehingga tercipta “Internal control culture”, sehingga SPI menjadi bagian dari budaya
- 17. KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP Belum memiliki kebijakan dan prosedur Level 0 Belum Ada Level 1 Rintisan Level 5 Optimum Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer Level 4 Terkelola & Terukur Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Level 3 Terdefinisi Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Level 2 Berkembang Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan Target 2019 Target 2024
- 18. STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP •Belum memiliki kebijakan dan prosedur LEVEL 0 – Belum ada •Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis •Namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, •Tanpa komunikasi dan pemantauan LEVEL 1 -Rintisan •Ada praktik pengendalian intern,. •Tidak terdokumentasi dengan baik •Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. •Efektivitas pengendalian belum dievaluasi LEVEL 2 - Berkembang •Ada praktik pengendalian intern •Terdokumentasi dengan baik. •Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. LEVEL 3 - Terdefinisi •Ada praktik pengendalian internal yang efektif, •Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi. LEVEL 4 – Terkelola dan Terukur •Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan •Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer LEVEL 5 - Optimum (+) Kebijakan dan Prosedur Tertulis (+) Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur (+) Implementasi kebijakan dan prosedur (+) dokumentasi (+) Evaluasi formal , berkala dan terdokumentasi (+ )Pemantauan/ pengembangan berkelanjutan (+) Vertikal: Unsur-unsur terpenuhi (+) Horisontal: Jml unit kerja ber-SPIP bertambah
- 19. Grand design PENINGKATAN MATURITAS SPIP Penyiapan Perangkat Kebijakan Menyusun Grand Design Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kesadaran dan komitmen instansi pemerintah •Membentuk tim kerja •Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan Self Assessment •Mengacu kepada Pedoman Penilaian dan Peningkatan Maturitas SPIP •Self Assessment oleh K/L/P •Mengetahui Area of Improvement Quality Assurance oleh BPKP •Mengetahui kecukupan penyelenggaraan SPIP (dari level maturitas) •Gambaran umum permasalahan dan hambatan •Meyakinkan pemenuhan bukti dan membantu tindakan perbaikan Self Improvement •Rencana tindak perbaikan terhadap Area of Improvement •Berkesinambungan dan ada Komitmen yang kuat •Pemantauan oleh Pimpinan K/L/P •Peran BPKP: penyediaan panduan, konsultansi, asistensi,help desk Pengembangan Berkelanjutan Pengembangan SPIP berkelanjutan Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan K/L/P
- 20. Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemerintahan yg bersih, bebas dari KKN APIP melakukan Peran yang Efektif (Psl 11, 59 PP 60 Th 2008) APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kapabilitas organisasinya KEBUTUHAN PENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP Semua Instansi Pemerintah berbenah diri melakukan RB & SPIP Pemerintahan Berkelas Dunia (World Class) Visi RB (Perpres 81 Tahun 2010) Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Mengintensifkan peran APIP untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi (Inpres 9 Tahun 2014) 1 2 First & Second Lines of Defense Third Line of Defense
- 21. LEVEL 5 Optimizing LEVEL 4 Managed LEVEL 3 Integrated LEVEL 2 Infrastructure LEVEL 1 Initial APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan,mampu mendeteksi terjadinya korupsi APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi TINGKATAN OUTCOME LEVEL APIP APIP yang efektif (Ps. 11 PP 60)
- 22. Penyediaan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia Penilaian secara mandiri (self assessment) oleh APIP kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional (IACM) – Internal Audit Capability Model Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP Peningkatan secara mandiri (self improvement) kapabilitas APIP oleh APIP Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui e-Learning oleh BPKP STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP
- 23. PENGAWALAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Oleh : Padlah Riyadi, MM. MH. M. Ak. Akt. CA. Asean CPA. CISA., CFBE
- 25. LINGK. STRATEGIS UU 6/2014 UU 23/2014 PP 43/2014 PP 60/2014 PP 60/2008 PMK Alokasi DD Perka LKPP 13/2013 Permendagri 113/2014 114/2014 Permen.DesaPDTT 1/2015 3/2015 PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA TITIK KRITIS Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP DESA Pemerintah Pusat Kemenku Kemendagri KDPDTT Provinsi Kab/Kota RPJMN/ RKP RPJMD/ RKPD DESA Sejahtera Kepala Desa Belanja Desa 70% 30% Pemb. & pemberdayaan Masy. Desa Penghasilan Tetap / Operasional Bel. Pegawai Bel. Barang Bel. Modal Pembiayaan Desa Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya Perangkat Desa BPD Lembaga Kemasy. Desa Laporan ke Bup/Wali: - LRA Semesteran dan Tahunan - LPJ Realisasi APB Des (Tahunan) - LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap.KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan - Lap. Dana Desa per Semester Laporan ke BPD - Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan) RPJM Desa/ RKP Desa APB DESA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot) Ban.Keu ADD Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT) Pengawasan & Pembinaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (Kec/Insp)
- 26. SE KEMENDAGRI – APLIKASI KEU DESA 26 SIMDA DESA + Penambahan Fitur Perencanaan => SISKEUDES 26
- 27. 27 Surat KPK - SISKEUDES SISKEUDES
- 28. PENGAWASAN FUNGSIONAL KEUANGAN DESA 28 DESA INS. KAB/KOT INSPEKTORAT PROVINSI Ban Keu Prov Dana Desa, ADD, DBH, BanKeu Ban Keu Prov PADes, Pendapatan Lainnya Ban.Keu/APBD Prov Pengawalan BPKP Pemeriksaan BPK-RI UU 6/2014 Psl 115 huruf g Perpres 192/2014 “Pengawalan Kebijakan Strategis” +/+ Mengawasi Pemberian/Penyaluran Dana Desa, ADD & DBH (Permendagri 113/2014 Psl 44 ayat 1) UU 15/2004: Pasal 2 Ayat 2 +/+ Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 113/2014 Psl 44 ayat 2)
- 45. TERIMA KASIH Oleh : Padlah Riyadi, MM. MH. M. Ak. Akt. CA. Asean CPA. CISA., CFBE