Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sumber hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, dan sanksi hukum menurut hukum pidana, perdata, dan administrasi. Secara ringkas dibahas pula jenis-jenis sumber hukum formal, asas-asas hukum, dan penggolongan hukum berdasarkan wujud, ruang berlaku, subjek yang diatur, dan isi yang diatur.
materi ppkn kelas 10 menjelaskan tentang hukum hukum di indoensia seperti pengertian , tujuan dan jenis jenisnya beserta pasal yang bersangkutan.di buat dengan rapi dan baik
authors : fadli nur rahmat
materi kelas 10 yang menjelaskan tentang hukum hukum di indonesia seperti pengertian, tujuan , jenis jenisnya beserta berbagai pasal yang bersangkutan di ulas dengan mudah dan tepat
author by yogi andreansyah
Pengantar Hukum Indonesia (Bagian I) terdiri atas presentasi mengenai:
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengertian dan Sejarah Tata Hukum
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber Hukum dan Bahan Hukum
Asas-asas Hukum Tata Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Pidana
materi ppkn kelas 10 menjelaskan tentang hukum hukum di indoensia seperti pengertian , tujuan dan jenis jenisnya beserta pasal yang bersangkutan.di buat dengan rapi dan baik
authors : fadli nur rahmat
materi kelas 10 yang menjelaskan tentang hukum hukum di indonesia seperti pengertian, tujuan , jenis jenisnya beserta berbagai pasal yang bersangkutan di ulas dengan mudah dan tepat
author by yogi andreansyah
Pengantar Hukum Indonesia (Bagian I) terdiri atas presentasi mengenai:
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengertian dan Sejarah Tata Hukum
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber Hukum dan Bahan Hukum
Asas-asas Hukum Tata Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Pidana
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonMariske Myeke Tampi
Describes investment facilities in common which are provided by government, company's income tax holiday of reduction, overview of company establishment and principle investment license in Investment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...Mariske Myeke Tampi
This slides are about a review of the different methods of payment utilized in the sale of goods. It will then focus on the most common method of payment in international transactions ---the documentary collections transaction.
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Mariske Myeke Tampi
Desribes land rights, immigration service and import licensing facility. Land rights consist of hak guna usaha (leasehold), hak guna bangunan (building rights) dan hak pakai (right of use). I also describes about how the foreigner can acquire hak milik (right of property). This description is based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Law Number 5 of 1960 Concerning Basic Agrarian Principles. Government regulation Number 40 of 1996 Concerning Leasehold, Building Rights and Rights of Use.
An Introduction to Law of Investment in Indonesia such as background of investment, history of investment, related prevailing law of investment, scope of investment, business field, treatment of investment, and related institution such as United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and Indonesia Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal - BKPM)
Describes source of national civil aviation law of Indonesia, including legal liability concept (liability based on fault, presumption of liability and liability without fault/strict liability)
Sales of services are generally effectuated through employment and consulting contracts, which would seem to indicate that such transactions are purely private in nature. Several rule-based sale of services would be provided in this presentation
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...Mariske Myeke Tampi
Describes arbitration as the means of dispute settlement which has a confidentiality as one of its advantage. Arbitration agreement has been described as well with the relevant arbitral source of law and its institutions.
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wadah Pengokohan Karakter Nasional...Mariske Myeke Tampi
Pengokohan karakter nasional bukan hanya terbatas pada terselenggaranya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, melainkan visi jangka panjang untuk menjadikan mahasiswa sebagai pemimpin di masa yang akan datang (future leader) yang akan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan hidup orang banyak. Jika melihat urgensi tersebut, maka mahasiswa sepatutnya diinspirasi dengan moral framework Pancasilais agar mahasiswa kelak dapat menjadi penggerak (mover) kebangsaan dan bukan hanya pengikut (follower), terutama bagi mahasiswa yang menjalani perkuliahan di luar negeri. Oleh karena itu, pendidikan tinggi bidang hukum (higher education in legal field) yang sejatinya merupakan penyuplai aparat hukum mendapat perhatian khusus. Ilmu hukum maupun kemahiran dalam praktek hukum merupakan hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebagai calon aparat hukum. Tetapi hal yang lebih esensial adalah semangat nasionalisme yang mengisi kegiatan berolah ilmu agar ilmu tersebut harapannya dapat diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam menghadapi MEA pemikiran-pemikiran hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya hendaknya diarahkan pada ekonomi kreatif guna menyokong perekonomian bangsa Indonesia dan juga menjadi inspirasi bagi negara lain yang berada dalam regional ASEAN.
We will first look at the world trading system as it has evolved under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the establishment ot a permanent international institution known as the World Trade Organization (WTO).
Describes Air and Space Law - International Private Air Law mainly Warsaw Convention 1929 (Convention For The Unification of Certain Rules Relating to International Carriage By Air, signed at Warsaw on October 12, 1929 )
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalmenhankam88
Teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional Dasar Berlakunya Hukum Internasional, Status Hukum Internasional, Teori Dasar Kekuatan Mengikat Berlakunya Hukum Internasional
Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional. Dalam konteks ini, dasar berlakunya hukum internasional sangat relevan dalam memahami bagaimana hukum ini dapat diterapkan dan diwujudkan dalam praktik. Dalam makalah ini, kita akan membahas dasar berlakunya hukum internasional, status hukum internasional, serta teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional.
Dasar Berlakunya Hukum Internasional
Dasar berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari beberapa sumber, termasuk perjanjian internasional, kebiasaan internasional, hukum umum, putusan pengadilan, dan teori terkemuka. Dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional ini diatur secara formal. Perjanjian internasional, misalnya, dapat berupa konvensi yang ditandatangani oleh negara-negara dan mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas. Kebiasaan internasional, sebaliknya, adalah bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab juga menjadi sumber hukum internasional. Selain itu, putusan pengadilan dan pendapat ahli dari berbagai negara dapat menjadi sumber tambahan bagi menetapkan aturan hukum internasional.
Status Hukum Internasional
Status hukum internasional dapat dilihat sebagai suatu sistem hukum yang mengikat antara negara-negara dan organisasi internasional. Dalam sistem ini, hukum internasional berfungsi sebagai suatu aturan yang mengatur interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Status hukum internasional ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum dan digunakan dalam praktik hukum internasional.
Teori Dasar Kekuatan Mengikat Berlakunya Hukum Internasional
Teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari beberapa aliran. Salah satu aliran adalah teori hukum alam, yang mendalilkan bahwa hukum internasional adalah "hukum alam" yang merupakan hukum ideal karena mempunyai kedudukan tinggi daripada hukum negara. Aliran lain adalah teori kehendak negara, yang mendalilkan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Selain itu, teori objektivis juga memandang bahwa hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi.
Dalam makalah ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang dasar berlakunya hukum internasional, status hukum internasional, serta teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional. Kita juga akan meneliti bagaimana hukum internasional diterapkan dalam praktik dan bagaimana status hukum internasional mempengaruhi interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional. Semoga dengan adanya
Commonly, transportation agreement is merely like other agreement that has undertaken by the parties related to the day-to-day matter. "To be delivered safely" is the unic characteristic of transportation agreement whether the object of transportation is person or goods.
Air Transportation Law is a comprehensive concept of law on air transportation, which consists of definition, system of air transportation, sovereignty on air, cabotage principle, prohibited area, restricted area, airworthiness, nationality and registration mark and many others limitation of air transportation. In these slides, there are also points about liability of carrier on air transportation, air transportation insurance and the limitation of liability related to tariff policy.
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanMariske Myeke Tampi
This thesis discusses the liability of organs of the Company in several cases of bankruptcy in Indonesia. The liability of each organ is assessed based on five transplanted doctrine namely: fiduciary duty, ultra vires, piercing the corporate veil, business judgment rule, and self dealing. Each Organ has limited responsibility specified in the Act No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. Piercing the liability limits in the realm of personal responsibility of each Organ is what will be studied in the selected bankruptcy cases. The method of this thesis is normative-juridical analysis accompanied with statute-approach, case study approach, and conceptual approach. This thesis explores the analysis of the varied consideration of the judge decisions on the six selected bankruptcy cases, and the analysis on the responsibilities of the organs of the Company of any transplanted doctrine based on rule-based-reasoning approach, doctrinal-based-reasoning approach, and principle-based-reasoning approach. The principles of the good corporate governance are discussed in this thesis as the underlying arguments regarding the prevention of bankruptcy.
Open Full text: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2238
International Business Transaction - International ContractingMariske Myeke Tampi
Business behavior differs among cultures. Some cultures focus on the importance of developing a contractual and social relationship. Uniform Commercial Code provide a solid foundation of drafting contract. Japan, Russia and China also have a particular regulation regarding contract drafting. Let's check it out.
Describes basis of Human Rights in Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 1 and regulation of human rights in Indonesia Constitution (Undang-Undang Dasar 1945 - UUD 1945) Articcle 28A-J.
Describes some protocols and agreements related to Warsaw Convention 1929; how the convention tested by the time, how the stakeholders adjust it to the relevant issues. Those are Den Haag Protocol 1955, Guadalajara Convention 1961, Montreal Agreement 1966, Protokol Guatemala City 1971, etc.
2. SUMBER HUKUM
“segala sesuatu yang menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai
kekuatan memaksa, yakni aturan-
aturan yang apabila dilanggar akan
berakibat adanya sanksi yang tegas
dan nyata”
#mariskemyeketampi #uphcollege
3. JENIS-JENIS SUMBER HUKUM FORMIL
• Undang-Undang (Statute)
• Kebiasaan (Custom)
• Yurisprudensi
• Traktat (Treaty)
• Doktrin
#mariskemyeketampi #uphcollege
4. TUJUAN HUKUM
• Hukum mengabdi kepada tujuan
negara. Karena itu tujuan hukum adalah
untuk mencapai kemakmuran dan
kebahagiaan seluruh rakyat (Prof.
Soebekti, SH).
• Untuk mewujudkan kebahagiaan yang
sebesar-besarnya bagi sebanyak
mungkin orang (the g re at happine ss o f
the g re ate st num be r) [Jeremy Bentham]
#mariskemyeketampi #uphcollege
5. TUJUAN HUKUM
• Untuk menjaga kepentingan tiap-tiap
manusia supaya kepentingan-
kepentingan itu tidak diganggu (Van
Kant).
• Menciptakan keadilan: terwujudnya
keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
#mariskemyeketampi #uphcollege
6. ASAS HUKUM
TIGA ASAS HUKUM MENURUT
LAWRENCE FRIEDMANN:
• Keadilan
• Kepastian
• Kemanfaatan
7. ASAS HUKUM
Dalam penerapannya, ketiga asas hukum tersebut
saling tarik-menarik (spannung ve rhaltnis ) dalam
menciptakan hukum yang ideal.
HUKUM
KEPASTIAN HUKUM
KEMANFAATAN
K
E
A
DI
L
A
N
#mariskemyeketampi #uphcollege
8. PENGGOLONGAN HUKUM
VAN APELDOORN MENGGOLONGKAN
HUKUM SEBAGAI BERIKUT:
1. Berdasarkan wujudnya
2. Berdasarkan ruang atau wilayah
berlakunya
3. Berdasarkan waktu yang diaturnya
4. Berdasarkan pribadi yang diaturnya
(Subjek)
5. Berdasarkan isi (masalah) yang diaturnya#mariskemyeketampi #uphcollege
9. PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN WUJUDNYA
• Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui
dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam
berbagai peraturan negara. Contoh: UUD 1945, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan
sebagainya.
• Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup
dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu
(hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan hukum
tidak tertulis disebut konvensi Contoh: pidato
kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.
#mariskemyeketampi #uphcollege
10. PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN RUANG DAN WILAYAH BERLAKUNYA
• Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di
daerah tertentu saja. Contoh: hukum adat Toraja
atau adat Batak, Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta dan sebagainya.
• Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di
negara tertentu. Contoh: hukum negara USA berlaku
untuk wilayah nasional negara Amerika dan
sebagainya.
• Hukum internasional, yaiu hukum yang mengatur
hubungan antara dua negara atau lebih. Contoh:
hukum perang, hukum perdata internasional, dan
sebagainya.
#mariskemyeketampi #uphcollege
11. PENGGOLONGAN HUKUM: WAKTU YANG DIATURNYA
• Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Hukum ini disebut juga hukum
positif. Contoh: seluruh aturan hukum yang sedang berlalu saat ini seperti UUD
1945, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dan lain
sebagainya.
• Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). Contoh:
aturan hukum yang masih berbentuk Rancangan Undang-Undang. Aturan tersebut
akan berlaku setelah disahkan, misalnya RUU KUHP, RUU Keperawatan. Contoh
lain: ketentuan hukum internasional yang berlaku kemudian setelah mendapat
persetujuan sesama negara anggota (suatu perkumpulan negara-negara).
• Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang
menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa
lalu.Contoh: Pada tahun 1964 terdapat UU lalu lintas devisa; penduduk Indonesia
dilarang mempunyai alat-alat pembayaran luar negeri tanpa izin. Sekarang UU ini
tidak berlaku lagi, dengan adanya UU devisa baru: UU No. 24 Tahun 1999, setiap
penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.
#mariskemyeketampi #uphcollege
12. PENGGOLONGAN HUKUM: PRIBADI (SUBJEK) YANG DIATURNYA
• Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya
bagi golongan tertentu saja. Contoh: UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengatur setiap pekerja dan pemberi kerja di Indonesia.
• Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi
semua golongan. Contoh: UUD 1945, KUHPidana mengatur tentang
pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan setiap orang di wilayah
Indonesia.
• Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih
yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda. Contoh: Pada
masa pemerintahan Hindia-Belanda terdapat peraturan penggolongan
penduduk yaitu Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS membagi penduduk menjadi
tiga golongan diantaranya golongan Eropa – termasuk Jepang (tunduk
pada hukum Eropa), golongan timur asing (tunduk pada hukum adatnya
sendiri dan sebagian hukum Eropa) serta golongan pribumi (tunduk pada
hukum adat) . (IS: Indische Staatsregeling).
#mariskemyeketampi #uphcollege
13. PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN ISI DAN MASALAH YANG DIATURNYA
• Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
warga negara dan negara (penguasa) yang menyangkut
kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik
mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara,
hukum Pidana dan Hukum Acara.
• Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang
mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti
warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum
perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas
hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan
hukum Adat.
#mariskemyeketampi #uphcollege
14. PENGGOLONGAN HUKUM: BERDASARKAN ISI DAN MASALAH YANG DIATURNYA
• Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
warga negara dan negara (penguasa) yang menyangkut
kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik
mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara,
hukum Pidana dan Hukum Acara.
• Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang
mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti
warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum
perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas
hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan
hukum Adat.
#mariskemyeketampi #uphcollege
15. SANKSI HUKUM
• Sanksi hukum: “hukuman yang tegas dan
nyata akibat pelanggaran peraturan”
• Tujuan: membuat jera si pembuat
pelanggaran
#mariskemyeketampi #uphcollege
16. CONTOH-CONTOH SANKSI HUKUM
• Hukum Pidana berupa sanksi hukuman mati,
hukuman penjara (seumur hidup atau
sementara waktu), kurungan, pencabutan
hak-hak tertentu, penyitaan barang, dsb.
• Hukum Perdata berupa denda (sejumlah
uang tertentu) atau kurungan pengganti
denda.
• Hukum Administrasi Negara berupa, teguran
lisan/tulisan, penundaan/penurunan kenaikan
pangkat/jabatan, pemecatan, dsb.
• Dll. #mariskemyeketampi #uphcollege
17. JENIS-JENIS SANKSI HUKUM DI INDONESIA
1)Sanksi hukum pidana
2)Sanksi hukum perdata
3)Sanksi administrasi/administratif
#mariskemyeketampi #uphcollege
18. SANKSI HUKUM PIDANA
Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai
berikut:
•Pidana terdiri atas:
Pidana Pokok:
- Pidana Mati
- Pidana penjara
- Kurungan
- Denda
Pidana Tambahan
- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
#mariskemyeketampi #uphcollege
19. SANKSI HUKUM PERDATA
Sanksi dalam hukum perdata dapat berupa:
1)Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban
tertentu)
2)Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti
dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru
#mariskemyeketampi #uphcollege
20. SANKSI HUKUM ADMINISTRATIF
• Adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran
administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat
administratif.
• Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;
– Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),
– Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur
dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
– Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah
produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008
Tahun 2008),
– Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No.
252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)
– Dsb.
#mariskemyeketampi #uphcollege
21. SUMBER
Satjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu Hukum
Bambang Suteng, dkk, Pendidikan
Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Erlangga:
2007.
Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan untuk
SMA Kelas X, Erlangga: 2007.
#mariskemyeketampi #uphcollege