Dokumen tersebut merangkum berbagai penggolongan hukum berdasarkan kriteria seperti wujud, fungsi, sumber, sifat, isi, wilayah berlaku, dan waktu berlakunya. Beberapa penggolongan hukum yang dijelaskan antara lain hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum materiil, hukum formil, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum publik, hukum privat, huk
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Hukum di Indonesia terdiri dari berbagai jenis berdasarkan sumber, bentuk, sifat, tempat berlakunya, waktu berlakunya, dan isinya. Jenis-jenis hukum tersebut antara lain hukum tertulis, tidak tertulis, memaksa, mengatur, nasional, internasional, asing, konstitusi, dan privat serta publik. Sumber hukum berasal dari undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, perjanjian, dan pendapat
Dokumen tersebut merangkum berbagai penggolongan hukum berdasarkan kriteria seperti wujud, fungsi, sumber, sifat, isi, wilayah berlaku, dan waktu berlakunya. Beberapa penggolongan hukum yang dijelaskan antara lain hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum materiil, hukum formil, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum publik, hukum privat, huk
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Hukum di Indonesia terdiri dari berbagai jenis berdasarkan sumber, bentuk, sifat, tempat berlakunya, waktu berlakunya, dan isinya. Jenis-jenis hukum tersebut antara lain hukum tertulis, tidak tertulis, memaksa, mengatur, nasional, internasional, asing, konstitusi, dan privat serta publik. Sumber hukum berasal dari undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, perjanjian, dan pendapat
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian hukum, penggolongan hukum berdasarkan isi, bentuk, tempat berlakunya, dan sumbernya. Juga dibahas tentang jenis-jenis hukum seperti hukum publik, privat, pidana, perdata, dan peradilan nasional serta peran lembaga peradilannya.
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumBonadea Visakha
Dokumen tersebut membahas berbagai penggolongan hukum dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia, termasuk berdasarkan sumber, bentuk, isi, tempat berlakunya, masa berlakunya, cara mempertahankannya, dan sifatnya. Juga dibahas lembaga-lembaga kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, pengadilan militer, pengadilan tata negara, pengadilan agama, dan
Dokumen tersebut membahas tentang definisi hukum dan penggolongan hukum menurut tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, internasional, asing, dan lokal. Hukum didefinisikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
materi kelas 10 yang menjelaskan tentang hukum hukum di indonesia seperti pengertian, tujuan , jenis jenisnya beserta berbagai pasal yang bersangkutan di ulas dengan mudah dan tepat
author by yogi andreansyah
Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa khususnya Belanda. Hukum nasional berlaku untuk individu, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Perbedaan lainnya termasuk sumber hukum dan subjek yang diatur.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi hukum, tujuan hukum, dan sumber-sumber hukum. Secara ringkas, hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sumber hukum berasal dari sumber materiil dan formil.
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasionalAbyan Juang
Presentasi membahas sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia, termasuk pengertian sistem hukum, penggolongan hukum, peranan lembaga peradilan seperti polisi, kejaksaan, dan kehakiman, serta upaya pemberantasan korupsi. Presentasi ini disampaikan oleh guru SMAN 55 Jakarta.
Sumber hukum terdiri dari hukum tertulis seperti undang-undang dan perjanjian internasional, serta hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan. Faktor-faktor seperti yurisprudensi, doktrin, dan kesadaran hukum masyarakat turut membentuk hukum. Hukum dapat berlaku secara nasional maupun internasional, dan mencakup bidang privat maupun publik.
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Ainun Nida
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai penggolongan hukum berdasarkan berbagai aspek seperti wujud, ruang berlaku, waktu berlaku, pribadi, isi, dan fungsi. Terdapat penjelasan mengenai hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum lokal, nasional, internasional, hukum yang berlaku saat ini dan masa depan, hukum satu golongan dan semua golongan, hukum publik dan privat,
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, dan sumber-sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, traktat, dan doktrin. Subjek hukum dibahas meliputi manusia sebagai subjek hukum dan ketentuan usia yang dapat melakukan perbuatan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Terdapat penjelasan mengenai definisi hukum, unsur-unsur hukum, sejarah istilah pengantar ilmu hukum, batasan pengertian ilmu hukum, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, serta hubungannya dengan filsafat hukum.
Dokumen tersebut merangkum penggolongan hukum berdasarkan wujud atau bentuk, daerah berlakunya, waktu berlakunya, isinya, sifatnya, dan fungsinya. Terdapat hukum tertulis, tidak tertulis, lokal, nasional, internasional, ius constitutum, ius constituendum, publik, privat, memaksa, mengatur, material, dan formal.
Teks tersebut membahas tentang tujuan dan fungsi hukum. Tujuan pokok hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat karena ketertiban merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat. Fungsi hukum antara lain sebagai kontrol sosial, sarana interaksi sosial, dan mengurangi potensi konflik serta melicinkan proses pergaulan sosial.
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian hukum, penggolongan hukum berdasarkan isi, bentuk, tempat berlakunya, dan sumbernya. Juga dibahas tentang jenis-jenis hukum seperti hukum publik, privat, pidana, perdata, dan peradilan nasional serta peran lembaga peradilannya.
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumBonadea Visakha
Dokumen tersebut membahas berbagai penggolongan hukum dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia, termasuk berdasarkan sumber, bentuk, isi, tempat berlakunya, masa berlakunya, cara mempertahankannya, dan sifatnya. Juga dibahas lembaga-lembaga kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, pengadilan militer, pengadilan tata negara, pengadilan agama, dan
Dokumen tersebut membahas tentang definisi hukum dan penggolongan hukum menurut tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, internasional, asing, dan lokal. Hukum didefinisikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
materi kelas 10 yang menjelaskan tentang hukum hukum di indonesia seperti pengertian, tujuan , jenis jenisnya beserta berbagai pasal yang bersangkutan di ulas dengan mudah dan tepat
author by yogi andreansyah
Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa khususnya Belanda. Hukum nasional berlaku untuk individu, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Perbedaan lainnya termasuk sumber hukum dan subjek yang diatur.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi hukum, tujuan hukum, dan sumber-sumber hukum. Secara ringkas, hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus ditaati, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sumber hukum berasal dari sumber materiil dan formil.
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasionalAbyan Juang
Presentasi membahas sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia, termasuk pengertian sistem hukum, penggolongan hukum, peranan lembaga peradilan seperti polisi, kejaksaan, dan kehakiman, serta upaya pemberantasan korupsi. Presentasi ini disampaikan oleh guru SMAN 55 Jakarta.
Sumber hukum terdiri dari hukum tertulis seperti undang-undang dan perjanjian internasional, serta hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan. Faktor-faktor seperti yurisprudensi, doktrin, dan kesadaran hukum masyarakat turut membentuk hukum. Hukum dapat berlaku secara nasional maupun internasional, dan mencakup bidang privat maupun publik.
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Ainun Nida
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai penggolongan hukum berdasarkan berbagai aspek seperti wujud, ruang berlaku, waktu berlaku, pribadi, isi, dan fungsi. Terdapat penjelasan mengenai hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum lokal, nasional, internasional, hukum yang berlaku saat ini dan masa depan, hukum satu golongan dan semua golongan, hukum publik dan privat,
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, dan sumber-sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, traktat, dan doktrin. Subjek hukum dibahas meliputi manusia sebagai subjek hukum dan ketentuan usia yang dapat melakukan perbuatan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Terdapat penjelasan mengenai definisi hukum, unsur-unsur hukum, sejarah istilah pengantar ilmu hukum, batasan pengertian ilmu hukum, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, serta hubungannya dengan filsafat hukum.
Dokumen tersebut merangkum penggolongan hukum berdasarkan wujud atau bentuk, daerah berlakunya, waktu berlakunya, isinya, sifatnya, dan fungsinya. Terdapat hukum tertulis, tidak tertulis, lokal, nasional, internasional, ius constitutum, ius constituendum, publik, privat, memaksa, mengatur, material, dan formal.
Teks tersebut membahas tentang tujuan dan fungsi hukum. Tujuan pokok hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat karena ketertiban merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat. Fungsi hukum antara lain sebagai kontrol sosial, sarana interaksi sosial, dan mengurangi potensi konflik serta melicinkan proses pergaulan sosial.
Beberapa poin utama tentang kelompok dan pengambilan keputusan kelompok adalah:
1. Pengambilan keputusan kelompok lebih baik daripada individu karena adanya diskusi dan berbagi informasi antar anggota.
2. Ada kecenderungan kelompok untuk bergerak ke arah pendapat yang lebih ekstrem akibat pengaruh normatif dan informatif antar anggota.
3. Potensi bahaya pengambilan keputusan kelompok adal
Dokumen tersebut membahas berbagai kasus yang status warisannya diragukan dalam hukum Islam, seperti warisan anak dalam kandungan, orang yang hilang, istri yang ditalak, dan orang dengan kelamin ganda. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang bagaimana membagikan harta warisan pada kasus-kasus tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Ilmu Hukum yang mencakup pengertian, konsep, bagian-bagian disiplin ilmu hukum, sumber-sumber hukum, dan unsur-unsur penting lainnya dalam ilmu hukum seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan akibat hukum.
Dokumen tersebut membahas pentingnya mengelola sumber daya manusia secara adil di tempat kerja dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang adil serta melibatkan peran manajer, profesional SDM, dan karyawan. Konsep keadilan distributif dan prosedural dijelaskan beserta reaksi karyawan terhadap perlakuan yang dianggap adil dan tidak adil serta tanggung jawab manajer dalam menjamin terciptanya lingkungan kerja yang ad
Teks tersebut membahas tentang teori hukum murni menurut Hans Kelsen, yang menekankan analisis struktur hukum positif secara objektif dan bebas dari nilai-nilai ideologis. Teori ini memisahkan hukum dari keadilan transendental dan menolak menganggap hukum sebagai manifestasi otoritas gaib.
Teks tersebut membahas tentang pengertian sejarah, ruang lingkup studi sejarah, metode sejarah, ilmu bantu sejarah, tujuan sejarah, kegunaan sejarah, hubungan sejarah dengan ilmu sosial, konsep-konsep sejarah, dan teori-teori sejarah.
Dokumen tersebut membahas pengertian hukum menurut para ahli dan pengertian ilmu hukum. Van Kan mendefinisikan hukum sebagai aturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan pengertian ilmu hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa untuk menaati tata tertib masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggar.
Modul ini membahas konsep kelompok kepentingan, perbedaan kelompok kepentingan dan partai politik, fungsi dan tipe-tipe kelompok kepentingan. Tujuan modul ini adalah membahas pengertian dan jenis-jenis kelompok kepentingan beserta strateginya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Dokumen tersebut merangkum pengantar tentang hukum bisnis. Mencakup definisi hukum dan unsur-unsurnya, sistematika hukum yang membedakan hukum sipil dan publik, subjek dan objek hukum, sumber hukum, sistem hukum di dunia, serta berbagai mazhab hukum.
BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA K...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika historis, sosial-politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara garis besar dibahas tentang konsep negara hukum dan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Juga dibahas tantangan yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum dan belum terpenuhinya rasa keadil
PowerPoint ini berisi tentang hukum, keadilan, dan ketertiban. Di dalamnya juga dijelaskan berbagai penggolongan hukum. Di samping itu, dibahas pula tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta tugas tugas mereka.
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumFN223
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban dengan sanksi bagi pelanggar. Indonesia adalah negara hukum di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama di bawah hukum. Fungsi hukum meliputi perlindungan hak dan ketertiban masyarakat serta keadilan
Teori hukum abad ke-6 M sampai abad ke-19 M menekankan pada aspek-aspek berikut:
1. Hukum sebagai tatanan kebajikan dan keadilan umum (Socrates), kebijaksanaan aristokrat (Plato), akal dan moral (Aristoteles).
2. Hukum alam sebagai kepentingan perorangan dan kontrak sosial (Epicurus, Hobbes, Locke).
3. Hukum sebagai imperatif kategoris yang melindungi mart
Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar warga negara dan menciptakan ketertiban serta keadilan di masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
Dokumen tersebut membahas berbagai definisi dan pengertian kunci dalam hukum menurut para ahli, termasuk tujuan dan fungsi hukum. Definisi hukum sangat luas dan kompleks sehingga sulit dirumuskan dalam satu definisi tunggal."
Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum dan hukum kesehatan. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian hukum meliputi teori hukum, hukum dasar, unsur-unsur hukum, serta tujuan dan fungsi hukum. Kemudian dibahas pula mengenai pengertian hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, dan sebab-sebab tumbuhnya hukum kesehatan.
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Hukum (Rule of Law) dengan menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan konsep, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar akuntansi dan tujuan laporan keuangan. Ia menjelaskan bahwa akuntansi berfungsi untuk menyediakan data keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, serta tujuan laporan keuangan yaitu untuk membantu investor dan kreditur dalam menilai arus kas masa depan perusahaan. Dokumen ini juga membahas kualitas informasi akuntansi, asumsi dasar, konsep dasar, dan k
Dokumen tersebut membahas tentang kas sebagai alat pembayaran yang sah yang memiliki kriteria tersedia dan bebas. Kas meliputi uang tunai, cek, dan deposito. Dokumen juga menjelaskan tentang manajemen kas, termasuk perencanaan, pengendalian internal, dan akuntansi terhadap kas.
This document discusses inventory valuation methods, including periodic and perpetual inventory systems. The periodic system involves physical counting of inventory at the end of each period and adjusting accounts. The perpetual system continuously updates inventory accounts with each transaction. Cost flow assumptions like FIFO, LIFO, and weighted average are explained for calculating cost of goods sold under each system. Methods for estimating inventory costs like retail method and gross profit method are also summarized.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang politik dan strategi nasional Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep Wasantara sebagai pandangan bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya, Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis yang mencakup segenap aspek kehidupan nasional, serta hubungan antara Wasantara, Ketahanan Nasional, dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional.
Laporan keuangan memberikan ringkasan transaksi keuangan selama tahun buku dan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, sedangkan laporan lainnya menunjukkan pendapatan, biaya, dan perubahan kas selama periode tertentu.
Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Targetnya, vaksinasi bisa mencakup seluruh warga Indonesia hingga akhir 2022. Hal ini penting untuk mencapai kekebalan komunitas dan memutus mata rantai penyebaran virus.
BAB : 3 COST-VOLUME-PROFIT ANALYSIS (CVP) ATAUBIAYA-VOLUME-LABA (BVL)Beleke MetAll
Dokumen tersebut membahas analisis biaya-volume-laba (BVL) yang digunakan manajer dalam pengambilan keputusan untuk memperoleh keuntungan. BVL melibatkan hubungan antara harga, volume, biaya variabel, biaya tetap, dan komposisi produk. Dokumen juga menjelaskan kontribusi margin, struktur biaya perusahaan, dan analisis titik impas (BEP).
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen biaya strategis, perkembangan sistem manajemen biaya, akuntansi manajemen dan prilaku etis, serta sistem informasi akuntansi manajemen. Beberapa topik utama yang dibahas antara lain konsep manajemen biaya strategis untuk menciptakan keunggulan bersaing, prinsip-prinsip akuntansi manajemen dan perilaku etis, serta tujuan dan model operasional sistem informasi akuntansi manajemen.
Bab dokumen menjelaskan sistem akuntansi manual, termasuk prosedur pencatatan transaksi ke buku besar dan jurnal menggunakan konvensi debit-kredit, serta manfaat penggunaan buku jurnal.
akuntansi keungan menengah 1, bab 1 "Konsep dasar"Beleke MetAll
Dokumen tersebut membahas tujuan, konsep dasar, prinsip, dan keterbatasan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan antara lain untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan, menunjukkan sumber daya ekonomi perusahaan, dan mengestimasi potensi perusahaan untuk menghasilkan laba. Konsep dasar mencakup asumsi entitas berkelanjutan, satuan moneter, dan periode
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
3. PENGERTIAN HUKUM
Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada masyarakat,
di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius).
Hukum : aturan-aturan perilaku yang dapat
diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan
hubungan antar manusia dan antara manusia dan
masyarakatnya. 3
4. PENGERTIAN HUKUM
ALIRAN LEGISME
Hukum identik dengan undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang
dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditentukan untuk pembuatan peraturan yang sudah ditetapkan
terlebih dahulu dan dirumuskan dalam bentuk yang telah ditentukan
untuk itu.
ALIRAN HUKUM BEBAS
undang-undang tidak pernah lengkap, oleh karenanya undang-
undang bukan satu-satunya sumber hukum, jika perlu hakim dapat
menyimpangi undang-undang untuk mewujudkan keadilan
ALIRAN HUKUM MODERN
Hukum terbentuk dari berbagai cara. Pertama dari pembuat undang-
undang, penerapan undang-undang menurut penafsiran, hakim harus
mengisi kekosongan hukum, di samping undang-undang hukum
terbentuk melalui kebiasaan.
ALIRAN-ALIRAN TENTANG HUKUM
4
5. Hukum sebagai IlmuPengetahuan: yakni pengetahuan
yang tersusun secara sistematis (metodis) atas dasar
kekuatan pemikiran
Hukum sebagai kaidah: yakni pedoman atau patokan
sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau
diharapkan
Hukum sebagai tata hukum: yakni struktur dan proses
perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu
waktu dan tempat tertentu.
Hukum sebagai petugas: yakni pribadi-pribadi yang
merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan
penegakan hukum (law-enforcement officer)
PENGERTIAN HUKUM
5
6. Hukum sebagai keputusan penguasa: yakni hasil proses
diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk
perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan
Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan
yang ’teratur’: yakni perikelakuan yang diulang-ulang
dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai
kedamaian dan keadilan
Hukum sebagai jalinan nilai-nilai: yakni jalinan dari
konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap
baik dan buruk (kaitannya moral)
PENGERTIAN HUKUM
6
7. DEFINISI HUKUM
Marcus Tullius Cicero (Romawi)
Hukum adalah akal tertinggi (the higest reason) yang ditanamkan
oleh akal dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan.
Rudolf von Jhering (Jerman)
Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (compulsary
rules) yang berlaku dalam suatu negara.
Mochtar Kusumaatmadja (Indonesia)
Hukum tidak hanya perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur
kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan mencakup pula
lembaga-lembaga (intitutions) dan proses-proses (processes) untuk
mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
PENGERTIAN HUKUM
7
8. PENERAPAN HUKUM
Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan
bisnis?
Subyek hukum pelaku bisnis
Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku
bisnis
Obyek hukum dari suatu kegiatan bisnis
Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu :
akibat hukum, pilihan hukum
Hal tersebut juga harus diperhatikan dalam
bisnis pada teknologi informasi.
8
9. PENGERTIAN HUKUM
DILIHAT DARI WAKTU, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:
IUS CONSTITUTUM
IUS CONTITUENDUM
DARI BENTUKNYA, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:
HUKUM TERTULIS
HUKUM TIDAK TERTULIS
• Dikodifikasikan
• Tidak dikodifikasikan
9
10. Kaidah Agama Kaidah
Kesusilaan
Kaidah Sopan
Santun
Kaidah Hukum
TUJUAN Penyempurnaan manusia agar
jangan menjadi manusia yang
jahat
Ketertiban masyarakat
ISI Ditujukan kepada sikap batin Ditujukan kepada sikap lahir
ASAL USUL Dari Tuhan Dari diri sendiri
(nurani)
Dari
masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
SANKSI Dari Tuhan Dari diri sendiri
dan masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KAIDAH
10
11. TUJUAN HUKUM
BEBERAPA TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM
TEORI ETIS
Tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan
keadilan.
TEORI UTILITIES (ENDAEMONITIS)
hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam
jumlah sebanyak-banyaknya (the greatest good of greatest number)-
Jeremy Bentham
TEORI CAMPURAN
Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan
ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Di
samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang
berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya.
Mochtar Kusumaatmadja
11
12. TUJUAN HUKUM
TUJUAN HUKUM ADALAH KEADILAN
- Keadilan (arti sempit)
- Kepastian Hukum
- Kemanfaatan/Kedayagunaan
KEADILAN
Justitia distributiva (ius suum cuique tribuere)
Justitia commutativa 12
13. TUJUAN HUKUM
KEADILAN DISTRIBUTIF
(Aristoteles)
adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang
jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap
orang mendapat bagian sama banyaknya, bukan
persamaan melainkan kesebandingan.
KEADILAN KOMUTATIF
ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang
sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa
perseorangan.
13
14. TUJUAN H UKUM
KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)
(Adam Smith)
keadilan komutatif dibangun atas di atas dasar pengandaian
hakiki antara umat manusia. Berhubungan dengan konsep
keseteraan nilai. Prinsip utama yaitu no harm, tidak melukai atau
merugikan orang lain (baik menyangkut pribadinya, miliknya atau
reputasinya), baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga
ataupun sebagai warga masyarakat.
Apabila keadilan ini dilanggar maka orang yang dilukai atau
dirugikan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain.
Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif menurut Adam
Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak
individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut dianggap
sebagai hak-hak sempurna (perfect right), sebagai hak-hak yang
wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.
14
15. TUJUAN HUKUM
KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)
(Adam Smith)
Pengertian Adam Smith mengandung pengertian yang luas karena:
1. Tidak hanya menyangkut pemulihan, melainkan juga pencegahan
terhadap dilanggarnya kepentingan dan hak orang lain
2. berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna individu, yang
berlaku bagi segala bentuk hubungan timbal balik antar individu
dengan individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil dan
hubungan ekonomis serta hubungan pemerintah dengan rakyat.
3. Keadilan ini berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi semua
orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berkaitan
dengan prinsip ketidakberpihakan (impartiality)
15
16. TUJUAN H UKUM
KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)
(Adam Smith)
Lebih lanjut menurutnya aturan keadilan harus sedapat mungkin
memberikan kejelasan bagi setiap tindakan manusia, yang
mengatur setepat mungkin tindakan yang dituntut oleh keadilan.
Keadilan adalah keutamaan moral yang dapat dipaksakan,
karena:
1. Aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia yang
berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan ini
menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam
kaitannya dengan hak-hak orang lain.
2. Bahwa pada kenyataan pelanggaran atas keadilan akan
menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat, yang
pada gilirannya akan mengganggu keteraturan masyarakat.
16
17. FUNGSI HUKUM
Menjamin ketertiban dan keteraturan
Kontrol sosial
Penyelesaian sengketa
Sarana pembaharuan masyarakat
dll
17
18. UNSUR-UNSUR DARI SISTEM HUKUM
Kees Schuit suatu sistem hukum terdiri dari tiga
unsur :
.Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari
hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan
asas-asas.
.Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan
organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan
dalam suatu sistem hukum.
Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan
perbuatan-perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem
makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun
dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem
hukum itu.
18
19. KOMPONEN SISTEM HUKUM
keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat atau negara tidaklah terlepas yang
satu dari yang lainnya, melainkan saling berkaitan
sehingga mewujudkan suatu kesatuan yang utuh yang
dipandang sebagai suatu sistem, dan dinamakan
sistem hukum positif atau Tata Hukum.
kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu
negara (sistem hukum) tersusun atas sejumlah
subsistem sebagai komponen-komponennya, misalnya
subsistem Hukum Perdata, subsistem Hukum Tata
Negara dan sebagainya 19
20. KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS
MANUSIA
Roscoe Pound mendefinisikan “kepentingan”
sebagai:
“Interest as: A demand or desire which human beings,
either Individually or through groups or associations in
relations seek to satisfy.”
Artinya: Kepentingan sebagai suatu tuntutan
atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik
secara individu ataupun kelompok atau
asosiasi.”
20
21. KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS
MANUSIA
Roscoe Pound membedakan berbagai kepentingan
yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:
kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan
kepentingan sosial atau masyarakat
21
22. KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS
MANUSIA
Roscoe Pound memberikan tiga pembatasan hukum yang
penting sebagai alat kontrol sosial. Pembatasan-
pembatasan itu tumbuh dari:
.keperluan yang menjadi syarat bagi hukum, praktis
hanya untuk berurusan dengan perbuatan-perbuatan
manusia dan barang-barang, dan bukan bagian
dalamnya;
.pembatasan-pembatasan yang melekat di dalam
sanksi-sanksi hukum, pembatasan atas paksaan
terhadap kemauan manusia dengan kekerasan;
keperluan yang mensyaratkan hukum untuk
mempergunakan badan luar untuk melaksanakan isi
dan maksud tujuannya, karena perintah-perintah hukum
itu tidak dapat memaksakan dirinya secara sendiri 22
23. PENGGOLONGAN HUKUM
HUKUM PRIVAT
HUKUM PUBLIK
HUKUM KHUSUS
HUKUM PERDATA
HUKUM DAGANG
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM TATA USAHA NEGARA
HUKUM PIDANA
HUKUM ACARA
HUKUM EKONOMI
HUKUM PAJAK
HUKUM PERBURUHAN
23
24. ASAS HUKUM
Asas dalam Ilmu Hukum hanya bersifat mengatur dan
eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya untuk
memberi ikhtisar tidak normatif sifatnya dan tidak
termasuk Hukum positif
Contoh asas Hukum:
- Nulum delictum noela poena sine previa lege poenali
- In du bio pro reo
- Unus testis nullus testis
- Pacta sund servanda 24
26. SUMBER HUKUM
Sumber Hukum Materiil
merupakan faktor yang membantu pembentukan
hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi
sosial ekonomi dsb.
Sumber Hukum Formil
Undang-undang, Kebiasaan, Traktat,
Yurisprudensi
26
27. SUMBER HUKUM
UNDANG-UNDANG
KEBIASAAN
TRAKTAT
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
PENEMUAN HUKUM
SUMBER HUKUM CIVIL LAW / EROPA KONTINENTAL
Peraturan (regel)
Penetapan atau Ketetapan (beschikking)
27
29. ISI KAIDAH HUKUM
• PERINTAH
Harus dijalankan, merupakan keharusan.
Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan.
(Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan
YME)
• LARANGAN
Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan
Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan
perkawinan)
• PERKENAN
Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan.
Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)
29
30. SISTEM HUKUM
Sistem Hukum yang berpengaruh yaitu:
Common law (anglo saxon)
Civil Law (eropa continental)
30
31. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
HUKUM:
Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan
untuk
mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara
manusia dan
masyarakatnya.
Jadi hukum diciptakan:
Menjamin stabilitas sosial: mengatur perilaku tertentu.
Menjamin ketentraman (security): warga masyarakat
dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.
31
32. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Salah satu aspek penting dalam upaya
mempertahankan eksistensi manusia di dalam
masyarakat adalah membangun sistem
perekonomian yang mendukung upaya
mewujudkan tujuan hidup itu.
Sistem perekonomian yang sehat seringkali
bergantung pada sistem perdagangan (System of
trade and commerce) yang sehat.
Oleh karenanya:
Masyarakat membutuhkan seperangkat aturan
yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk
menjamin berjalannya sistem perdagangan
(System of trade and commerce) itu. 32
33. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Perangkat aturan-aturan perilaku yang dianggap
paling dapat menjamin sistem perdagangan itu
adalah aturan-aturan hukum yang secara
sederhana dapat dipahami sebagai:
HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)
33
34. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Suatu tata perkonomian yang sehat akan banyak
bergantung pada sistem perdagangan yang
sehat pula;
Sistem perdagangan pada dasarnya selalu
dikaitkan dengan upaya manusia untuk
memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa
(The need of goods and services);
Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan
akan barang dan jasa itu yang dapat disebut
sebagai proses produksi;
34
35. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Proses produksi dalam masa ini sering diartikan
sebagai indirect production, dalam arti orang
cenderung memenuhi kebutuhannya dengan
bantuan dan kerjasama orang lain, berarti
mengandung unsur-unsur spesialisasi dan
pemanfaatan surplus;
Melalui spesialisasi: mengkhususkan diri pada keahlian,
keunggulan (Advantage) yang ada pada
dirinya;memanfaatkan faktor waktu, sarana dan faktor-
faktor produksi lain secara intensif, efisien dan efektif.
Melalui pemanfaatan surplus orang berusaha untuk
memanfaatkan kelebihan hasil produktivitasnya untuk
memenuhi kebutuhan orang lain. 35
36. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Berdasarkan kondisi di atas maka kegiatan
perdagangan (Trade) pada dasarnya merupakan
kegiatan:
PERTUKARAN BARANG DAN JASA (EXCHANGE OF
GOODS AND SERVICES)
36
37. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Yang berlangsung dalam kerangka spesialisasi
dan pemanfaatan surplus di atas.
Kegiatan trade ini dipahami sebagai kegiatan
bisnis (business) karena:
KEGIATAN “EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES”
TADI DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMPEROLEH
KEUNTUNGAN EKONOMIS (ECONOMIC PROFIT)
TERTENTU.
37
38. PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Bila aktivitas trade lebih banyak dikaitkan
dengan pengertian “Exchange of Goods and
Services”, maka:
AKTIVITAS EXCHANGE OF GOODS AND
SERVICES FOR PROFIT LEBIH BANYAK
DIARTIKAN SEBAGAI COMMERCIAL
ACTIVITIES
38
39. KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS
Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah
hukum yang diadakan untuk mengatur dan
menyelesaikan persoalan-persoalan dalam
aktivitas antas manusia di bidang
perdagangan (dalam arti trade and
commerce).
Unsur terpenting dalam dalam aktivitas itu
adalah persetujuan bisnis/perdagangan di antara
para pelaku bisnis (pengusaha, perusahaan-
perusahaan, bank, konsumen dsb) mengenai
pelbagai transaksi bisnis (produksi, transportasi,
penjualan/distribusi dan bahkan konsumsi). 39
40. KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS
Masyarakat membutuhkan aturan-aturan hukum
yang memungkinkan para anggotanya untuk
membuat dan melaksanakan persetujuan-
persetujuan bisnis itu.
Aturan-aturan hukum dibutuhkan karena:
Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu
membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar janji
yang beritikad baik dari masing-masing pihak dan saling
kepercayaan di antara mereka untuk melaksanakan isi
persetujuan;
Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya
hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak
tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi
janjinya.
40
41. KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS
Atas dasar kebutuhan inilah maka salah satu
bidang hukum yang paling penting yang
membentuk kerangka hukum bisnis adalah:
HUKUM KONTRAK
(The Law of contract)
To be continue
41