Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI
menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dan ada unsur negara federalis. Slide ini juga berisikan sejarah perjalanan negara kesatuan Indonesia dan perjuangan para pendiri / founding fathers untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Terima kasih
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA Kelas X yang berada di Bab 2. isi bahasan mengenai tugas seluruh masyarakat Indonesia selaku generasi penerus bangsa untuk menjaga, mempertahankan keamanan Negara Republik Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI
menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dan ada unsur negara federalis. Slide ini juga berisikan sejarah perjalanan negara kesatuan Indonesia dan perjuangan para pendiri / founding fathers untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Terima kasih
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA Kelas X yang berada di Bab 2. isi bahasan mengenai tugas seluruh masyarakat Indonesia selaku generasi penerus bangsa untuk menjaga, mempertahankan keamanan Negara Republik Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
materi ppkn kelas 10 menjelaskan tentang hukum hukum di indoensia seperti pengertian , tujuan dan jenis jenisnya beserta pasal yang bersangkutan.di buat dengan rapi dan baik
authors : fadli nur rahmat
Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia. Berisi tentang Pengertian Pelanggaran HAM, Bentuk Pelanggaran HAM, Penyebab Pelanggaran HAM, Contoh Pelanggaran HAM, Upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM, Upaya kasus penanganan pelanggaran HAM
Menurut Rochmad Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasakan UU ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa imbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum.
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalmenhankam88
Teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional Dasar Berlakunya Hukum Internasional, Status Hukum Internasional, Teori Dasar Kekuatan Mengikat Berlakunya Hukum Internasional
Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional. Dalam konteks ini, dasar berlakunya hukum internasional sangat relevan dalam memahami bagaimana hukum ini dapat diterapkan dan diwujudkan dalam praktik. Dalam makalah ini, kita akan membahas dasar berlakunya hukum internasional, status hukum internasional, serta teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional.
Dasar Berlakunya Hukum Internasional
Dasar berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari beberapa sumber, termasuk perjanjian internasional, kebiasaan internasional, hukum umum, putusan pengadilan, dan teori terkemuka. Dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional ini diatur secara formal. Perjanjian internasional, misalnya, dapat berupa konvensi yang ditandatangani oleh negara-negara dan mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas. Kebiasaan internasional, sebaliknya, adalah bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab juga menjadi sumber hukum internasional. Selain itu, putusan pengadilan dan pendapat ahli dari berbagai negara dapat menjadi sumber tambahan bagi menetapkan aturan hukum internasional.
Status Hukum Internasional
Status hukum internasional dapat dilihat sebagai suatu sistem hukum yang mengikat antara negara-negara dan organisasi internasional. Dalam sistem ini, hukum internasional berfungsi sebagai suatu aturan yang mengatur interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Status hukum internasional ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum dan digunakan dalam praktik hukum internasional.
Teori Dasar Kekuatan Mengikat Berlakunya Hukum Internasional
Teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari beberapa aliran. Salah satu aliran adalah teori hukum alam, yang mendalilkan bahwa hukum internasional adalah "hukum alam" yang merupakan hukum ideal karena mempunyai kedudukan tinggi daripada hukum negara. Aliran lain adalah teori kehendak negara, yang mendalilkan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Selain itu, teori objektivis juga memandang bahwa hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi.
Dalam makalah ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang dasar berlakunya hukum internasional, status hukum internasional, serta teori dasar kekuatan mengikat berlakunya hukum internasional. Kita juga akan meneliti bagaimana hukum internasional diterapkan dalam praktik dan bagaimana status hukum internasional mempengaruhi interaksi antara negara-negara dan organisasi internasional. Semoga dengan adanya
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Pkn (penggolongan hukum)
1.
2. Hukum dibagi menjadi 7 yaitu:
BENTUK
RUANG
WUJUD
WAKTU
SASARAN
ISI
TUGAS DAN FUNGSI
3. BENTUK
HUKUM TERTULIS : Hukum yang dapat
kita temui dalam bentuk tulisan dan
dicantumkan dalam berbagai peraturan
negara. Contoh: UUD 1945.
Refrensi dari LKS: Hukum ini dapat berupa
hukum tertulis dan dikodifikasikan.
4. HUKUM TIDAK TERTULIS : Hukum yang
masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan
masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam
praktik ketatanegaraan, hukum tidak
tertulis disebut konvensi. Contoh: Pidato
kenegaraan presiden setiap tanggal 16
Agustus.
Refrensi dari LKS : Hukum Kebiasaan.
5. RUANG
HUKUM LOKAL : Hukum yang hanya
berlaku di suatu daerah tertentu. Contoh:
Hukum Adat Batak, Hukum Jawa,Hukum
Dayak dan Hukum Minangkabau.
HUKUM NASIONAL : Hukum yang berlaku
di suatu negara tertentu Contoh: Hukum
Nasional Indonesia,Hukum Malaysia dan
Hukum AS.
6. HUKUM INTERNASIONAL : Hukum yang
mengatur hubungan hukum antar negara
atau lebih. Contoh: Hukum perang dan
hukum perdata internasional.
HUKUM GEREJA : Kumpulan Norma yang
di tetapkan oleh gereja untuk anggota-
anggotanya. Contoh: Hukum pernikahan
7. WUJUD
HUKUM OBJEKTIF : Hukum dalam negara
yang berlaku umum dan tidak mengenal
orang atau golongan tertentu. Contoh: UU
No14/92 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan.
HUKUM SUBJEKTIF : Hukum yang timbul
dari hukum objektif dan berlaku untuk
orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif
disebut juga hak. Contoh: UU No 1/74
tentang perkawinan.
8. WAKTU
IUS CONSTITUTUM (Hukum Positif) :
Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu
masyarakat tertentu dalam suatu daerah
tertentu.
singkatnya, hukum yang berlaku bagi suatu
masyarakat pada suatu waktu dan dalam
suatu tempat tertentu.
Contoh: di Indonesia persoalan perdata di
atur dalam KUHPerdata, persoalan pidana
diatur melalui KUHPidana, dll
9. IUS CONSTITUENDUM : Hukum yang
berlaku pada masa yang akan datang.
Rancangan UU yang sedang diproses oleh
DPR bersama Pemerintah.
Contoh: Rancangan UU tentang pornografi
yang entah di setujui atau tidak oleh
masyarakat.
HUKUM ANTARWAKTU : Hukum yang
mengatur suatu peristiwa yang
menyangkut hukum yang berlaku saat ini
dan hukum yang berlaku pada masa lalu.
Contoh:
10. HUKUM ASASI (Hukum Alam) : Hukum
yang berlaku dimana-mana dalam segala
waktu untuk segala bangsa di dunia dan
belaku untuk selama-lamanya terhadap
siapapun juga di seluruh tempat.
Contoh:
11. SASARAN
HUKUM SATU GOLONGAN : Hukum yang
berlaku pada satu golongan tertentu.
Contoh : UU Pes No 40 tahun 1999.
HUKUM SEMUA GOLONGAN : Hukum
yang berlaku bagi semua golongan tanpa
kecuali. Contoh: UU No 62/58 tentang
kewarganegaraan.
HUKUM ANTARGOLONGAN : Hukum
yang mengatur untuk kepentingan tertentu
dengan golongan lain. Contoh: UU No 2/58
tentang dwi kewarganegaraan RI-RRC.
12. ISI
HUKUM PUBLIK/HUKUM NEGARA :
Hukum yang mengatur hubungan antara
warga negara dan warga negara lain yang
menyangkut kepentingan hukum. Contoh:
- Hukum Tata Negara
- Hukum Administrasi Negara
- Hukum Pidana
- Hukum Internasional
13. HUKUM PRIVAT/HUKUM SIPIL : Hukum
yang mengatur antara orang yang satu
dengan orang lain dan bersifat pribadi.
Hukum privat dalam arti luas meliputi:
- Hukum Perdata
- Hukum Dagang
Dalam arti sempit meliputi:
- Hukum Perseorangan
- Hukum Keluarga
- Hukum Harta Kekayaan
- Hukum Waris
14. TUGAS DAN FUNGSI
HUKUM MATERIAL : Hukum yang
menganut peraturan tentang kepentingan
dan hubungan yang berwujud perintah dan
larangan. Contoh: Hukum perdata,Hukum
Pidana dan Hukum Dagang.
HUKUM FORMAL : Hukum yang berisi
tentang tata cara melaksanakan hukum dan
mempertahankan hukum material. Contoh:
Hukum acara pidana dan Hukum acara
perdata.