SlideShare a Scribd company logo
Hukum dibagi menjadi 7 yaitu:
 BENTUK
 RUANG
 WUJUD
 WAKTU
 SASARAN
 ISI
 TUGAS DAN FUNGSI
BENTUK
 HUKUM TERTULIS : Hukum yang dapat
kita temui dalam bentuk tulisan dan
dicantumkan dalam berbagai peraturan
negara. Contoh: UUD 1945.
Refrensi dari LKS: Hukum ini dapat berupa
hukum tertulis dan dikodifikasikan.
 HUKUM TIDAK TERTULIS : Hukum yang
masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan
masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam
praktik ketatanegaraan, hukum tidak
tertulis disebut konvensi. Contoh: Pidato
kenegaraan presiden setiap tanggal 16
Agustus.
Refrensi dari LKS : Hukum Kebiasaan.
RUANG
 HUKUM LOKAL : Hukum yang hanya
berlaku di suatu daerah tertentu. Contoh:
Hukum Adat Batak, Hukum Jawa,Hukum
Dayak dan Hukum Minangkabau.
 HUKUM NASIONAL : Hukum yang berlaku
di suatu negara tertentu Contoh: Hukum
Nasional Indonesia,Hukum Malaysia dan
Hukum AS.
 HUKUM INTERNASIONAL : Hukum yang
mengatur hubungan hukum antar negara
atau lebih. Contoh: Hukum perang dan
hukum perdata internasional.
 HUKUM GEREJA : Kumpulan Norma yang
di tetapkan oleh gereja untuk anggota-
anggotanya. Contoh: Hukum pernikahan
WUJUD
 HUKUM OBJEKTIF : Hukum dalam negara
yang berlaku umum dan tidak mengenal
orang atau golongan tertentu. Contoh: UU
No14/92 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan.
 HUKUM SUBJEKTIF : Hukum yang timbul
dari hukum objektif dan berlaku untuk
orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif
disebut juga hak. Contoh: UU No 1/74
tentang perkawinan.
WAKTU
 IUS CONSTITUTUM (Hukum Positif) :
Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu
masyarakat tertentu dalam suatu daerah
tertentu.
singkatnya, hukum yang berlaku bagi suatu
masyarakat pada suatu waktu dan dalam
suatu tempat tertentu.
Contoh: di Indonesia persoalan perdata di
atur dalam KUHPerdata, persoalan pidana
diatur melalui KUHPidana, dll
 IUS CONSTITUENDUM : Hukum yang
berlaku pada masa yang akan datang.
Rancangan UU yang sedang diproses oleh
DPR bersama Pemerintah.
Contoh: Rancangan UU tentang pornografi
yang entah di setujui atau tidak oleh
masyarakat.
 HUKUM ANTARWAKTU : Hukum yang
mengatur suatu peristiwa yang
menyangkut hukum yang berlaku saat ini
dan hukum yang berlaku pada masa lalu.
Contoh:
 HUKUM ASASI (Hukum Alam) : Hukum
yang berlaku dimana-mana dalam segala
waktu untuk segala bangsa di dunia dan
belaku untuk selama-lamanya terhadap
siapapun juga di seluruh tempat.
Contoh:
SASARAN
 HUKUM SATU GOLONGAN : Hukum yang
berlaku pada satu golongan tertentu.
Contoh : UU Pes No 40 tahun 1999.
 HUKUM SEMUA GOLONGAN : Hukum
yang berlaku bagi semua golongan tanpa
kecuali. Contoh: UU No 62/58 tentang
kewarganegaraan.
 HUKUM ANTARGOLONGAN : Hukum
yang mengatur untuk kepentingan tertentu
dengan golongan lain. Contoh: UU No 2/58
tentang dwi kewarganegaraan RI-RRC.
ISI
 HUKUM PUBLIK/HUKUM NEGARA :
Hukum yang mengatur hubungan antara
warga negara dan warga negara lain yang
menyangkut kepentingan hukum. Contoh:
- Hukum Tata Negara
- Hukum Administrasi Negara
- Hukum Pidana
- Hukum Internasional
 HUKUM PRIVAT/HUKUM SIPIL : Hukum
yang mengatur antara orang yang satu
dengan orang lain dan bersifat pribadi.
Hukum privat dalam arti luas meliputi:
- Hukum Perdata
- Hukum Dagang
Dalam arti sempit meliputi:
- Hukum Perseorangan
- Hukum Keluarga
- Hukum Harta Kekayaan
- Hukum Waris
TUGAS DAN FUNGSI
 HUKUM MATERIAL : Hukum yang
menganut peraturan tentang kepentingan
dan hubungan yang berwujud perintah dan
larangan. Contoh: Hukum perdata,Hukum
Pidana dan Hukum Dagang.
 HUKUM FORMAL : Hukum yang berisi
tentang tata cara melaksanakan hukum dan
mempertahankan hukum material. Contoh:
Hukum acara pidana dan Hukum acara
perdata.
 Anita Rachman
 Desi Dahlia
 Mulia Adi
 Poetri Dwi Purnami
 Putri Kusuma Ayuningtyas
 Raudatul Sahaja Adawiyah
 Tarinta Dwista
 Yunita Nurul Fajrina
 Ziqra Ratna
Pkn (penggolongan hukum)

More Related Content

What's hot

Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
afifahdhaniyah
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MesinesId
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Vina Widya Putri
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Muhamad Yogi
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
afifahdhaniyah
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
adindarizqy
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
afifahdhaniyah
 
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
radar radius
 
Ppt Pelanggaran HAM
Ppt Pelanggaran HAMPpt Pelanggaran HAM
Ppt Pelanggaran HAM
Febrinaa24
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaAhmad Dahlan University
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
Rachmad Septiawan
 
Demokrasi ppt
Demokrasi pptDemokrasi ppt
Demokrasi ppt
profkhafifa
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
Teuku Alaidinsyah
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasi
abd_
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 

What's hot (20)

Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Pp sikap yg sesuai dgn hukum
Pp sikap yg sesuai dgn hukumPp sikap yg sesuai dgn hukum
Pp sikap yg sesuai dgn hukum
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesiaSistem hukum dan peradilan di indonesia
Sistem hukum dan peradilan di indonesia
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
 
Ppt Pelanggaran HAM
Ppt Pelanggaran HAMPpt Pelanggaran HAM
Ppt Pelanggaran HAM
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesiaHak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Demokrasi ppt
Demokrasi pptDemokrasi ppt
Demokrasi ppt
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasi
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 

Viewers also liked

hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyabetriscan
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukum
ernyoctaa
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Nandha Zulyana
 
Ppkn peta konsep hukum
Ppkn peta konsep hukum Ppkn peta konsep hukum
Ppkn peta konsep hukum
Nugraheni Widhiarti
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2
Agnas Setiawan
 
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Ainun Nida
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
Yogi andreansyah
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
Sikap positif terhadap konstitusi negara kelpmpok 6
Sikap positif terhadap konstitusi negara kelpmpok 6Sikap positif terhadap konstitusi negara kelpmpok 6
Sikap positif terhadap konstitusi negara kelpmpok 6
rendrafauzi
 
Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Choi Fatma
 
Pengertian ham & macam macam ham
Pengertian ham & macam   macam hamPengertian ham & macam   macam ham
Pengertian ham & macam macam ham
Hendra Alexander
 
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
PENEGAKAN HAM DI INDONESIAPENEGAKAN HAM DI INDONESIA
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
Winie Dwicahyandari
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
hendri van jr
 
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi ManusiaPKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
VERGITA HANDOKO
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
Aryo Adiwoso
 

Viewers also liked (20)

hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunya
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukum
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
Ppkn peta konsep hukum
Ppkn peta konsep hukum Ppkn peta konsep hukum
Ppkn peta konsep hukum
 
Hukum
HukumHukum
Hukum
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2
 
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
 
Pkn penggolongan hukum
Pkn   penggolongan hukumPkn   penggolongan hukum
Pkn penggolongan hukum
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Sikap positif terhadap konstitusi negara kelpmpok 6
Sikap positif terhadap konstitusi negara kelpmpok 6Sikap positif terhadap konstitusi negara kelpmpok 6
Sikap positif terhadap konstitusi negara kelpmpok 6
 
Tap mpr 1960 2001
Tap mpr 1960 2001Tap mpr 1960 2001
Tap mpr 1960 2001
 
Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945
 
Pengertian ham & macam macam ham
Pengertian ham & macam   macam hamPengertian ham & macam   macam ham
Pengertian ham & macam macam ham
 
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
PENEGAKAN HAM DI INDONESIAPENEGAKAN HAM DI INDONESIA
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
 
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi ManusiaPKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
 
Pancasila Sebagai Sumber Nilai
Pancasila Sebagai Sumber NilaiPancasila Sebagai Sumber Nilai
Pancasila Sebagai Sumber Nilai
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 

Similar to Pkn (penggolongan hukum)

pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
Rifa Ramadhani
 
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in IndonesiaSource, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Mariske Myeke Tampi
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Hendrastuti Retno
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Hendrastuti Retno
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
YustinusHura1
 
Pih penggolongan hukum
Pih penggolongan hukumPih penggolongan hukum
Pih penggolongan hukum
bellamusfika
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
asgharul muna ali
 
HUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptxHUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptx
rizkydiah2
 
PPT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.pptx
PPT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.pptxPPT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.pptx
PPT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.pptx
RadotHalomoan
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalPenjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
menhankam88
 
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
ssuserb1f6831
 
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptxSEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
ssuser529044
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
RIFKYANDHIKAMAULANA
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
HernaWati14
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumAndrew Hutabarat
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt
Rizky113654
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalAnastasia Sevenfold
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Hendrastuti Retno
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 

Similar to Pkn (penggolongan hukum) (20)

pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in IndonesiaSource, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
Source, Destination, Classification of Law and Legal Sanctions in Indonesia
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
 
Pih penggolongan hukum
Pih penggolongan hukumPih penggolongan hukum
Pih penggolongan hukum
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
HUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptxHUKUM KELAS 12.pptx
HUKUM KELAS 12.pptx
 
PPT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.pptx
PPT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.pptxPPT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.pptx
PPT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.pptx
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalPenjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
 
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
Menganalisis-sistem-hukum-dan-peradilan-di-Indonesia-sesuai-dengan-UUD-Negara...
 
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptxSEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA DAN PENGGUNAAN ASASNYA.pptx
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi SiswaPkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
Pkn sistem hukum_Hasil Presentasi Siswa
 
Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 

Pkn (penggolongan hukum)

  • 1.
  • 2. Hukum dibagi menjadi 7 yaitu:  BENTUK  RUANG  WUJUD  WAKTU  SASARAN  ISI  TUGAS DAN FUNGSI
  • 3. BENTUK  HUKUM TERTULIS : Hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contoh: UUD 1945. Refrensi dari LKS: Hukum ini dapat berupa hukum tertulis dan dikodifikasikan.
  • 4.  HUKUM TIDAK TERTULIS : Hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh: Pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Refrensi dari LKS : Hukum Kebiasaan.
  • 5. RUANG  HUKUM LOKAL : Hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Contoh: Hukum Adat Batak, Hukum Jawa,Hukum Dayak dan Hukum Minangkabau.  HUKUM NASIONAL : Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu Contoh: Hukum Nasional Indonesia,Hukum Malaysia dan Hukum AS.
  • 6.  HUKUM INTERNASIONAL : Hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara atau lebih. Contoh: Hukum perang dan hukum perdata internasional.  HUKUM GEREJA : Kumpulan Norma yang di tetapkan oleh gereja untuk anggota- anggotanya. Contoh: Hukum pernikahan
  • 7. WUJUD  HUKUM OBJEKTIF : Hukum dalam negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Contoh: UU No14/92 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  HUKUM SUBJEKTIF : Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku untuk orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak. Contoh: UU No 1/74 tentang perkawinan.
  • 8. WAKTU  IUS CONSTITUTUM (Hukum Positif) : Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. singkatnya, hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dan dalam suatu tempat tertentu. Contoh: di Indonesia persoalan perdata di atur dalam KUHPerdata, persoalan pidana diatur melalui KUHPidana, dll
  • 9.  IUS CONSTITUENDUM : Hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Rancangan UU yang sedang diproses oleh DPR bersama Pemerintah. Contoh: Rancangan UU tentang pornografi yang entah di setujui atau tidak oleh masyarakat.  HUKUM ANTARWAKTU : Hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. Contoh:
  • 10.  HUKUM ASASI (Hukum Alam) : Hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu untuk segala bangsa di dunia dan belaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Contoh:
  • 11. SASARAN  HUKUM SATU GOLONGAN : Hukum yang berlaku pada satu golongan tertentu. Contoh : UU Pes No 40 tahun 1999.  HUKUM SEMUA GOLONGAN : Hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa kecuali. Contoh: UU No 62/58 tentang kewarganegaraan.  HUKUM ANTARGOLONGAN : Hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan lain. Contoh: UU No 2/58 tentang dwi kewarganegaraan RI-RRC.
  • 12. ISI  HUKUM PUBLIK/HUKUM NEGARA : Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan warga negara lain yang menyangkut kepentingan hukum. Contoh: - Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara - Hukum Pidana - Hukum Internasional
  • 13.  HUKUM PRIVAT/HUKUM SIPIL : Hukum yang mengatur antara orang yang satu dengan orang lain dan bersifat pribadi. Hukum privat dalam arti luas meliputi: - Hukum Perdata - Hukum Dagang Dalam arti sempit meliputi: - Hukum Perseorangan - Hukum Keluarga - Hukum Harta Kekayaan - Hukum Waris
  • 14. TUGAS DAN FUNGSI  HUKUM MATERIAL : Hukum yang menganut peraturan tentang kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh: Hukum perdata,Hukum Pidana dan Hukum Dagang.  HUKUM FORMAL : Hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan hukum dan mempertahankan hukum material. Contoh: Hukum acara pidana dan Hukum acara perdata.
  • 15.  Anita Rachman  Desi Dahlia  Mulia Adi  Poetri Dwi Purnami  Putri Kusuma Ayuningtyas  Raudatul Sahaja Adawiyah  Tarinta Dwista  Yunita Nurul Fajrina  Ziqra Ratna