Dokumen tersebut merangkum berbagai penggolongan hukum berdasarkan kriteria seperti wujud, fungsi, sumber, sifat, isi, wilayah berlaku, dan waktu berlakunya. Beberapa penggolongan hukum yang dijelaskan antara lain hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum materiil, hukum formil, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum publik, hukum privat, huk

1. PENGGOLONGAN HUKUM

2. Disusun oleh :
172014003 – RACHMAD SEPTIAWAN
172014010 – SUGENG EFENDI

3. Penggolongan Hukum
Para ahli hukum mengalami kesulitan pada saat
membuat pengertian hukum yang singkat dan
meliputi berbagai hal. Ini dikarenakan kompleksnya
hukum yang berlaku dalamsuatu Negara.
Pembelajaran mengenai ilmu hukum juga
sangatlah luas maka perlu adanya pengolongan
hukum agar mudah dipelajari

4. Hukum MenurutWujudnya
HUKUM TERTULIS
HUKUM TIDAK TERTULIS

5. HUKUM TERTULIS
Peraturan-peraturan (hukum) yang secara nyata sudah
tertuang dalam bentuk tulisan dan secara resmi telah
diumumkan berlakunya oleh pemerintah dalam
Lembaran Negara (LN)
Contoh :

6. HUKUM TIDAK TERTULIS
Peraturan-peraturan (hukum) tetapi tidak dalam
bentuk tulisan namun hidup dalam pengetahuan
kesadaran hati sanubari masyarakat tertentu
Contoh hukum adat :

7. Hukum Menurut Fungsi Pengaturanya
Hukum Material
Hukum Formal

8. Hukum Materiil
Sekelompok peraturan hukum yang mengatur tentang
suatu bidang tertentu
Yang pada dasarnya menggariskan :
1. Pengertian-pengertian Yuridis tentang seluk beluk
hal yang diatur dalam bidang tersebut
2. Masalah apa saja yang pasti/bisa saja timbul dan
bagaimana cara pemecahan dan pencegahanya
3. Apa saja yang diwajibkan, dilarang / diperbolehkan
untuk dilakukan dalam bidang tersebut
4. Sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan kepada
pelanggar ketentuan hukumtersebut

9. Contoh Hukum Materiil
KUH Perdata, KUH Dagang, KUH Pidana

10. Hukum Formal (Hukum Acara)
(sekelompok) peraturan hukum yang mengatur
mengenai bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan
hukum materiil dalam praktek pengadilan sehari-hari
Hukum Pidana Formil disebut HukumAcara Pidana
Hukum Perdata Formil disebut HukumAcara Perdata

11. Hukum Menurut Sumbernya
(formil)
Hukum Undang-Undang
Hukum Kebiasaan
HukumTraktat
HukumYurisprudensi
Hukum Doktrin

12. Hukum Undang-Undang
Hukumyang bersumber dari undang-undang atau
timbul karena adanya ketentuan undang-undang yang
mengikat sebagai hukum
Undang-undang yang telah disahkan oleh
badan legislatif atau unsur pemerintahan yang
lainnya. Contoh Undang-Undang :

13. Hukum Kebiasaan
Kebiasaan [Custom] Sebagai hukum- Kebiasaan
merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang
tetap, ajeg, dan normal di dalam suatu masyarakat
atau komunitas hidup tertentu.
Hukum yang bersumber dari kebiasaan atau timbul
karena kebiasaan dalam suatu masyarakat yang sudah
mengikat untuk ditaati semua orang
Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan
dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai
pelanggaran
Contoh : Hukumadat

14. Hukum Traktat
Yang dimaksud dengan traktat adalah suatu perjanjian
yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam
bidang keperdataan yang merupakan ketentuan-ketentuan
yang mengikat bagi negara-negara yang
mengadakanya untuk menaatinya
Contoh : Perjanjian Indonesia-Malaysia, Indonesia-
Filipina tentang batas negara

15. Hukum Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap
suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan
dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam
memutuskan perkara yang sama.
Contoh :
Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K / Pdt./1997
tanggal 24 maret 1999
Jual beli harta bersama
Kaidah Hukum :
- Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus
disetujui pihak isteri atau suami
- Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa
persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum

16. Hukum Doktrin
Pendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapat
seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang
terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini
dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusannya

17. Contoh Hukum Doktrin
Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum tata negara,
Yusril Ihza Mahendra dijadwalkan menghadiri sidang
perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait
proyek pembangunan Hambalang dengan terdakwa
Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Mantan Menteri Kehakiman ini diajukan oleh kubu
terdakwa untuk memberi keterangan dalam kapasitas
sebagai saksi ahli meringankan

18. Hukum Menurut Sifatnya
Hukum Mengatur
Hukum Memaksa

19. Hukum Mengatur
Hukum memuat peraturan – peraturan berupa
perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku
manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya
ketertiban dalam masyarakat.

20. Contoh Hukum Mengatur
tentang Perjanjian
Pasal 1338 BW/KUH Perdata menegaskan, bahwa
perjanjian yang sah mempunyai daya ikat yang sama
dengan undang-undang bagi para pihak yang
mengadakanya, ini merupakan pedoman bahwa orang
boleh melakukan perjanjian tentang apa saja. Asalkan
diadakanya secara sah. Agar perjanjian tersebut dapat
mempunyai daya ikat yang sama kekuatanya dengan
suatu undang-undang sehingga merupakan jaminan
kepastian hukum bagi mereka sendiri

21. Sedangkan suatu perjanjian baru dikatakan sah bila
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam
pasal 1320 BW/KUH Perdata, yakni bahwa suatu
perjanjian itu harus dilakukan oleh orang yang cakap.
Tidak dalam keadaan Paksaan, harus jelas isi dan
pengertianya agar tidak salah paham. Dan isi
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum,
kesusilan, ketertiban umumdan sebagainya
Jadi sepanjang persyaratan yang diatur dalam pasal
1320 BW/KUH terpenuhi, maka menurut pasal 1338
BW/Perdata perjanjian tersebut adalah sah (walau
apapun isinya) dan penerapaanya (apapun caranya)
sepenuhnya terserah kepada pihak yang mengadakan
perjanjian

22. Hukum Memaksa
Sekelompok peraturan hukum yang pada dasarnya
secara tegas dan mutlak menggariskan hal-hal yang
harus ditaati secara penuh oleh setiap individu tanpa
terkecuali dan tanpa dapat disimpangi sedikit pun
kecuali aalasan-alasan yang sungguh memaksa yang
dapat dibenarkan oleh hukum itu sendiri
Contoh
1. Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana
2. Ketentuan Hukum Perdata pada Buku Kedua
BW/KUH Perdata

23. Hukum Menurut Hakikat Isi dan
Tingkatanya
Hukumdasar/umum, Fundamental
Hukum Khusus/Aktual

24. Hukum dasar/umum, Fundamental
Hukumyang menjadi dasar bagi lahir dan adanya
hukum-hukum lainya di wilayah berlakunya
Contoh : UUD 1945 sebagai dasar timbulnya segala
peraturan hukum yang ada di Indonesia
Hukumdasar dikatakan hukum yang umum karena
hukum dasar harus bersifat umumdan meluas sebagai
pangkal tolak dan pangkal pijak bagi pengadaan
hukum lainya di wilayah tersebut

25. Hukum Khusus
Hukum yang sudah diadakan secara khusus untuk
bidang tertentu saja atau masalah-masalah tertentu
yang timbul dalam bidang pengaturanya.
Hukumdagang yang Khusus mengatur bidang
hukum dagang saja
Hukum khusus dikatakan aktual karena pada
dasarnya diperuntukan langsung penerapan dan
pelaksanaanya dalam bidang yang diaturnya

26. Hukum Menurut Penciptaanya
Hukum Ciptaan manusia
Hukum Bukan Ciptaan manusia

27. Hukum Bukan Ciptaan manusia
Hukum yang adanya bukan karena dibuat atau
ditentukan oleh manusia, melainkan diadakan oleh
Tuhan YME untuk berlaku bagi segala bangsa dan
Masa, secara Universil (berlaku sama dimanapun) dan
kekal dalam segala aspek kehidupan
Contoh:
Hukum Agama, Hukum Alam, Hukum kodrat dll

28. Hukum Ciptaan manusia
Hukum yang adanya karena dibuat dan ditentukan
berlakunya oleh manusia sendiri untuk suatu hal
tertentu, bagi orang-orang tertentu, dalam wilayah
tertentu dan sebagainya.
Disamping itu, hukum ciptaan manusia akan
selamanya berbeda dan berubah menurut tempat dan
waktu mengikuti situasi dan kondisi kehidupan yang
diaturnya
Contoh : segala hukum yang merupakan ciptaan orang

29. Hukum Menurut Isinya
Hukum Publik
Hukum Privat

30. Hukum Publik
Hukum yang isinya mengutamakan pengaturan
kepentingan umum
Contoh HukumTata Negara, hukum administrasi
Negara, hukum pidana, hukum acara, hukum
internasional

31. Hukum Privat
Hukumyang isinya mengutamakan pengaturan
kepentingan pribadi/individu warga masyarakat
Contoh Hukum Perdata. hukum pribadi, hukum
kekayaan, hukum waris

32. Hukum Menurut Wilayah
Berlakunya
Hukum Lokal
Hukum Nasional
Hukum Regional/Antar Negara
Hukum Internasional

33. Hukum Lokal
Hukum lokal adalah ialah hukum yang
hanya berlaku secara intern dalam
suatu wilayah atau lingkungan tertentu
saja.
Contoh hukumadat.
Hukum adat Minangkabau yang hanya
berlaku secara lokal di daerah
minangkabau (sumatera barat) saja

34. Hukum Nasional
Hukum Nasional adalah hukum yang hanya berlaku di
seluruh wilayah suatu Negara tertentu dan bagi
seluruh warga negara yang bersangkutan
Contoh Hukum Pidana Indonesia yang merupakan
hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah RI
dan bagi setiapWarga negara Indonesia dimanapun
berada (didalam dan diluar negeri dalam kasus khusus
saja)

35. Hukum Regional/Antar Negara
Hukumyang berlaku antar beberapa negara tertentu
mengenai hal tertentu pula
Contoh :
1. Hukumdagang Negara Asean
2. Pakta Pertahanan Negara-negara Eropa dan Amerika

36. Hukum Internasional
Hukumyang berlaku pada dasarnya hampir seluruh
dunia mengenai hal-hal tertentu yang telah disepakati
atau telah diterima oleh bangsa-bangsa di seluruh
dunia
Misalnya :
Hukum Publik Internasional (hukum laut, hukum
damai, hukum perang dll)
Hukumperdata internasional dll

37. Hukum MenurutWaktu Berlakunya
Ius Konstitutum
Ius Konstituendum

38. Ius Konstitutum
Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang
sekarang ini berlaku di suatu wilayah tertentu sengan
hal-hal tertentu
contoh hukum yang berlaku dewasa ini dinamakan ius
Konstitutumatau bersifat hukum positif atau Hukum
ini disebut juga tata hukum. Misalnya UUD 1945 yang
digunakan Indonesia. demikian pula hukum di
Amerika, Eropa dan di negara manapun yang berlaku
sekarang.

39. Perbedaan Ius Konstitutum
berdasarkan pada cara berlakunya
Hukumyang berlaku Tetap
Hukumyang tidak berlaku tetap

40. Ius Konstitutum
Hukum yang berlaku Tetap
Hukumyang diadakan dengan tujuan agar hukum
tersebut dapat diusahakan untuk berlaku secara pasti
baik untuk waktu yang tertentu (tapi dalam jangka
waktu yang relatife panjang) maupun untuk jangka
waktu yang tidak tertentu (dalam arti hukum itu
diusahakan dapat berlaku selama mungkin)

41. Contoh Hukum yang berlaku Tetap
Contoh hukum yang berlaku tetap untuk jangka waktu
tertentu : hukum-hukum Negara Induk yang dibuat
dan berlaku di negara atau wilayah koloni, dominion
atau protektoratnya yang biasanya ditentukan untuk
masa berapa kama hukum itu berlaku (misal dalam
jangka 25 tahun, 50 tahun dan sebagainya)
Contoh Hukum yang berlaku tetap untuk jangka
waktu tidak tertentu, misal hukum-hukum yang
umum diberlakukan untuk jangka waktu tertentu ,
yang diusahakan agar gapat berlaku selama mungkin

42. Ius Constitutum
Hukum yang tidak berlaku tetap
Hukumyang sejak awal dibuat memang dimaksudkan
untuk berfungsi tidak sebagai hukum yang tidak tetap,
dan umumnya terpaksa diadakan karena paksaan
keadaan, pada dasarnya hukum yang tidak tetap
dibedakan menjadi :

43. Hukumsementara : hukum yang umumnya dibuat
dan diberlakukan untuk mencegah dan mengisi
kekosongan hukum dalam bidang tertentu yang pada
umumnya terpaksa dibuat karena belumada
ketentuan hukum yang berlaku tetap , misal PERPU
Hukumdarurat : yaitu suatu hukum yang terpaksa
dibuat untuk mengatasi keadaan darurat dimana
hukum yang sudah ada menjadi tidak bisa berfungsi
sebagaimana mestinya misal : hukum darurat Perang

44. Ius Konstituendum
Ius Konstituendum adalah hukum yang diharapkan
berlaku pada waktu yang akan datang. jadi
hukum bentuk ini belum menjadi sebuah norma-norma
dalam bentuk formal (undang-undang atau
bentuk lainya). merupakan rancangan-rancangan
hukum yang akan di jalankan pada masa
yang akan datang karena hukum yang berlaku pada
saat masa sekarang bisa mengalami perubahan sesuai
kondisi perubahan .
Contoh : RAPBN, RUU, RAPBD

45. Tuhan yang Maha Esa
Thanks Bapak for dan Waching
Ibu
Bapak Drs. Ps. Widi Rahardja, M.Pd
Dosen-dosen
Teman-Teman PPkn
Kakak Angkatan
Civitas UKSW
Penjaga Posnet
Tukang Parkir Cungkup
Penjual Gado-Gado Depan Kampus
Pacar-pacar kami <3