Modul ini membahas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pengertian dan tujuan reviu, sistem pengendalian intern yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan reviu seperti permintaan keterangan, wawancara, dan analisis prosedur."

1. MMOODDUULL
RREEVVIIUU LLAAPPOORRAANN KKEEUUAANNGGAANN
PPEEMMEERRIINNTTAAHH DDAAEERRAAHH

2. SISTEMATIKA MODUL
Bab I Pendahuluan:
Latar belakang, Dasar hukum,
Maksud dan Tujuan, Ruang lingkup.
Bab II Gambaran Umum Reviu Laporan
Keuangan
Pengertian, tujuan, ruang lingkup
dan sasaran reviu,
konsep dasar reviu, persiapan reviu,
SAKD, Unit Akuntansi Pemda,
SAP, Beberapa Istilah

3. Bab
III
Reviu Sistem Pengendalian
Intern Dalam Penyajian Laporan
Keuangan
Bab IV Reviu Laporan Keuangan
Bab V Pelaporan Hasil Reviu

4. LATAR BELAKANG
• PP no. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 (3)
mewajibkan APIP pada Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan
reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan sebelum disampaikan oleh
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK.
• Jadi sebelum Kepala Daerah menandatangani
Surat Pernyataan tanggungjawab, APIP harus
melakukan reviu.
• Untuk itu dalam membantu APIP melaksanakan
tugas reviu, perlu disusun suatu modul yang dapat
menjadi acuan dalam melakukan penugasan reviu
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. DASAR HUKUM
• UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara
• UU No. 1 Th. 2004 tentang PerbendAharaan Negara.
• UU No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan Negara.
• UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah.
• PP No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
• PP No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
• PP No. 6 Th 2006 tentang Pengelolaan BMN/D
• PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Bab II
Gambaran Umum Reviuw Laporan
Keuangan

7. PENGERTIAN DAN
RUANG LINGKUP REVIU
• Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan
terbatas atas Laporan Keuangan dalam rangka
pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan.
• Pernyataan tanggung jawab menyatakan bahwa
laporan keuangan telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan
sesuai dengan SAP.
• Reviu meliputi sistem pengendalian intern dan
kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP.
• Sistem pengendalian intern yang direviu dibatasi
pada pengendalian yang berkaitan dengan
penyusunan laporan keuangan.

8. TUJUAN REVIU
• Untuk memberikan keyakinan akurasi,
keandalan dan keabsahan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan sebelum
disampaikan oleh PPKD kepada Kepala
Daerah.
• Reviu tidak menyatakan pendapat atas
Laporan Keuangan seperti dalam
pelaksanaan audit.
• Ruang lingkup reviu sebatas penelaahan
sistem pengendalian intern dan kesesuaian
Laporan Keuangan dengan SAP

9. SASARAN REVIU
Laporan keuangan yang telah disusun
oleh PPKD, mencakup neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

10. KONSEP DASAR REVIU
• Reviu dilaksanakan secara paralel dengan
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.
• Reviu tertuju pada hal-hal penting yang
mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak
memberikan keyakinan akan semua hal penting
yang akan terungkap melalui suatu audit.
• Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan
suatu pendapat seperti dalam audit.
• Tidak dilakukan penyajian terhadap kebenaran
substansi dokumen sumber seperti perjanjian
kontrak pengadaan, bukti pembayaran, berita
acara fisik atas pengadaan barang/jasa.

11. Persiapan Riviuw
1. Persiapan Penugasan.
2. Pengumpulan Informasi dan
Identifikasi Permasalahan dlm
rangka menentukan luas riviuw dan
perencanaan sample Satker.
3. Penyiapan Program Kerja Riviuw.

12. SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH (SAKD)
• Pada umumnya masih berpedoman pada
Kepmendagri no. 29 th. 2002.
• Laporan Keuangan yang disusun
berdasarkan Kepmendagri no. 29 th.
2002 memerlukan penyesuaian dengan SAP,
karena pos-pos neraca dan pos-pos Laporan
Perhitungan APBD belum sesuai dengan
pos-pos neraca dan Laporan Realisasi
Anggaran menurut SAP.

13. • Perlu adanya mekanisme agar Laporan
Keuangan sesuai dengan SAP.
• Buletin Teknis no. 3 tentang Penyajian
Laporan Keuangan dengan Konversi
merupakan jembatan agar Laporan
Keuangan yang disusun sesuai
Kepmendagri dan acuan lainnya, dapat
dikonversi menjadi Laporan Keuangan yang
saesuai dengan SAP.

14. UNIT AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
• Menurut PP 58/2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, SKPD sebagai pengguna
anggaran/barang wajib menyelenggarakan proses
akuntansi. Laporan Keuangan SKPD akan
digabungkan dengan Laporan Keuangan SKPD
lainnya menjadi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.
• Kepmendagri no. 29 th. 2002 tidak mengenal
penyajian Laporan Keuangan SKPD.
• Penyajian Laporan Keuangan tahun 2006 masih
tersentralisasi di PPKD.

15. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
sebagai prinsip prinsip akuntansi yang
harus diterapkan menjadi arah dari
penugasan riviuw.

16. BBAABB IIIIII
RREEVVIIUU SSIISSTTEEMM
PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN IINNTTEERRNN

17. BAB III
REVIU SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN
• Pengertian dan Arti Penting
• Sistem Pengendalian Intern dalam
Penyajian Laporan Keuangan
• Ruang lingkup dan Sasaran
• Reviu Pelaksanaan Reviu

18. PENGERTIAN
AICPA (American institute of Certified Public Accountants )
memberikan definisi yang hampir sama yaitu ;
“Sistem pengendalian intern meliputi struktur
organisasi , semua metode dan ketentuan ketentuan
yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan
untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa
ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat
dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha, dan
mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang
telah ditetapkan. “

19. PENGERTIAN MODUL
Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa cara
pengendalian intern dengan kebijakan, tehnik,
prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi, orang orang
yang berinteraksi satu sama lain yang diarahkan
untuk :
(a)melindungi harta,
(b)menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data
akuntansi,
(c)diperolehnya operasi secara efisien dan
(d)menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

20. sistem pengendalian intern
pengendalian intern
administrasi
pengendalian intern
akuntansi
meliputi (dan tidak terbatas pada)
rencana organisasi serta
prosedur– prosedur dan catatan-catatan
yang berhubungan
dengan proses pembuatan
keputusan yang mengarah
kepada tindakan manajemen
untuk menyetujui atau memberi
wewenang
prosedur-prosedur serta catatan-catatan
yang berhubungan dengan
pengamanan harta/aktiva dan
dapat dipercayainya catatan
keuangan dan dirancang untuk
meyakinkan bahwa transaksi
dilakukan berdasarkan
persetujuan/wewenang
manajemen baik yang bersifat
umum atau khusus.

21. ARTI PENTING
• manajemen tidak dapat mengendalikan sendiri
kecuali dengan mempercayai pada laporan-laporan
yang dihasilkan ;
• perlu memanfaatkan pengujian dan telaah yang
melekat pada pengendalian intern yang baik untuk
membantu melindungi kelemahan manusia dan
mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan ;
• diperlukan penyelenggaraan audit yang efektif
dan efisien.

22. Sistem Pengendalian Intern dalam
Penyajian Laporan Keuangan
Sistem dan prosedur yang digunakan untuk
menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah
sekurang-kurangnya:
• Sistem dan Prosedur akuntansi penerimaan kas ;
• Sistem dan Prosedur akuntansi pengeluaran kas ;
• Sistem dan Prosedur akuntansi selain kas ; dan
• Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kas Kecil pada
Satuan Pemegang Kas

23. sistem akuntansi sekurangnya mengandung
prinsip prinsip :
• Pemisahan fungsi
• Prosedur pemberian wewenang
• Prosedur dokumentasi
• Prosedur dan catatan akuntansi
• Pengawasan fisik atas aktiva dan
catatan akuntansi
• Pemeriksaan intern secara bebas

24. Ruang Lingkup, dan Sasaran Reviu
• Ruang lingkup
terbatas pada pengendalian intern terhadap sistem
akuntansi yang menghasilkan penyusunan laporan keuangan.
• Sasaran Reviu
sistem pengendalian yang diterapkan dalam sistem akuntansi
yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah tahun 2006.

25. Reviu SPI atas laporan keuangan :
Pelaksanaan prosedur permintaan
keterangan dan analisis agar
menghasilkan dasar memadai bagi APIP
memberikan keyakinan terbatas,
bahwa tidak terdapat modifikasi
material yang harus dilakukan atas
laporan keuangan agar laporan tersebut
sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan SAP

26. Modifikasi Material:
mengubah secara material klasifikasi
akun, jumlah, atau pengungkapan
secara langsung atas laporan
keuangan

27. Tehnik Reviu
Permintaan
Penjelasan/
Keterangan
Prosedur
analitik
Wawancara,
Kuesioner
Revui prosedur analitik tdk sampai ke
pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui
inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur
tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu
audit keyakinan terbatas

28. Langkah penilaian SPI
• Memahami sistem akuntansi
• Memilih Daftar pertanyaan Reviu Sistem
Pengendalian intern yang cocok
• Menilai sistem akuntansi
• Mendiskusikan kelemahan Sistem Pengendalian
Intern
• Merancang /memodifikasi program reviu
selanjutnya

29. Memahami sistem akuntansi ( Langkah penilaian SPI )
• Pengamatan, dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan adanya
sistem akuntansi dan menilai efektivitasnya. Maksud dari
pengamatan ini untuk mengetahui informasi diluar informasi yang
tersedia dari dokumen yang ada.
• Pengajuan pertanyaan, untuk memperoleh informasi tentang ;
– kemungkinan ada kesalahan prosedur
– prosedur sudah tepat namun belum dipraktekkan sesuai
manual
– kemungkinan adanya prosedur yang menyimpang
– prosedur diterapkan namun belum dalam sistem
– Informasi lain yang berhubungan dengan usulan perubahan
sistem yang akan datang.
• walk trough test , Prosedur ini dilakukan untuk :
- Meneliti kebenaran prosedur dan pengawasan yang dilakukan
- Menentukan apakah prosedur dan cara pengawasan telah
berfungsi
- Memahami setiap kegiatan sistem yang ada

30. Memilih Daftar pertanyaan Reviu Sistem
Pengendalian intern yang cocok ( Langkah penilaian SPI )
• Menyiapkan ICQ,
• ICQ disesuaikan dengan kondisi yang ada,
• ICQ dikembangkan sesuai kebutuhan.
ICQ yang telah disusun terlebih dahulu
( terstandarisir) belum tentu sesuai dengan
kondisi yang ada

31. Kondisi yang layak untuk dilaporkan (STANDAR
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA - BPK)
a. tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai
dengan tujuan pengendalian yang layak;
b. tidak ada review dan persetujuan yang memadai
untuk transaksi, pencatatan akuntansi, atau
output dari suatu sistem;
c. tidak memadainya berbagai persyaratan untuk
pengamanan aktiva;
d. bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian,
kerusakan, atau penggelapan aktiva;

32. Kondisi yang layak untuk dilaporkan (STANDAR
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA - BPK)
e. bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output
yang lengkap dan cermat sesuai dengan tujuan
pengendalian yang ditentukan oleh pihak yang diaudit,
karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian;
f. bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian
intern oleh orang-orang yang mempunyai wewenang
sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh dari
sistem tersebut;
g. bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi
bagian dari pengendalian intern, seperti tidak dibuatnya
rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi yang tidak tepat
waktu;

33. Kondisi yang layak untuk dilaporkan (STANDAR
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA - BPK)
h. tidak adanya tingkat kesadaran yang memadai tentang
pengendalian dalam organisasi tersebut;
i. kelemahan yang signifikan dalam desain atau pelaksanaan
pengendalian intern yang dapat mengakibatkan
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
berdampak langsung dan material atas laporan keuangan;
dan
j. kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan
memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian
intern yang sebelumnya telah diketahui.

34. Menilai sistem akuntansi ( Langkah penilaian SPI )
• mengidentifikasikan kelemahan pengendalian intern
• Membuat catatan reviu atas penilaian SPI
• melakukan prosedur analitik
• Membuat kesimpulan atas penilaian SPI

35. Mendiskusikan kelemahan Sistem
Pengendalian Intern
( Langkah penilaian SPI )
• Kepada siapa ?
• Apa saja?
• Bagaimana ?

36. Merancang /memodifikasi
program reviu selanjutnya
( Langkah penilaian SPI )

37. BBaabb IIVV
RRIIVVIIUU
LLAAPPOORRAANN KKEEUUAANNGGAANN

38. SIFAT RIVIU
1. RUTIN (desk review)
2. PERIODIK
• TAHUNAN
• PERIODE LAINNYA

39. PELAKSANAAN RIVIU
1. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA RIVIU
2. PENYUSUNAN KERTAS KERJA RIVIU (KKR)
3. RIVIU KERTAS KERJA
4. PEMBAHASAN HASIL RIVIU

40. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
RIVIU (1)
1. WAWANCARA DAN PENGISIAN
KUESIONER
2.PROSEDUR ANALITIK

41. WAWANCARA &
KUESIONER
1.SIFAT DAN MATERIALITAS
2.KEMUNGKINAN SALAH SAJI
3.PENGEMBANGAN DARI FASE
PERSIAPAN
4.PENGARUH MANAJEMEN
5.KETIDAKCUKUPAN DATA
6.KETIDAKLENGKAPAN INFORMASI

42. WAWANCARA & KUESIONER
(KESESUAIAN DGN SAP)
• PRINSIP / PRAKTIK / METODE
AKUNTANSI
• PROSEDUR PENCATATAN /
PENGKLASIFIKASIAN /
PENGIKHTISARAN /
PENGUNGKAPAN

43. PROSEDUR ANALITIK
 MENGIDENTIFIKASI ADANYA HUBUNGAN
ANTAR POS DAN HAL-HAL YANG
KELIHATAN TIDAK BIASA
 KEWAJARAN SALDO DAN RINCIAN L/K
 KETERKAITAN ANTAR KOMPONEN L/K
 HAL YG PERLU DIELIMINASI SEBELUM
ANALISIS
 PERISTIWA LUAR BIASA
 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

44. PENYUSUNAN KERTAS KERJA
RIVIU (2)
• DISUSUN SAAT RIVIU BERLANGSUNG
• LENGKAP, YAITU:
– MENGACU TAHAPAN RIVIU
– DAFTAR ISI = FISIK
– TERSTRUKTUR
– BUKTI PENDUKUNG
– BERISI PERMASALAHAN YG DITEMUKAN
• SECARA UMUM, SYARAT:
– RELEVAN
– SESUAI PROGRAM KERJA RIVIU
– LENGKAP DAN CERMAT
– MUDAH DIPAHAMI
– RAPIH
– EFISIEN (SERTA SERAGAM)

45. RIVIU ATAS KKR (3)
1. UNTUK MENJAGA MUTU HASIL RIVIU
2.UNTUK MENJAGA MUTU KKR
3.REVIU DILAKUKAN BERJENJANG (KT /
DALNIS / DALTU)

46. PEMBAHASAN DAN TINDAK
LANJUT (4)
 KOREKSI DILAKUKAN PADA SAAT RIVIU
BERLANGSUNG
 KOREKSI MELIPUTI PENGUKURAN,
PENGKLASIFIKASIAN, DAN PENGUNGKAPAN
POS-POS NERACA, LRA, LAK, DAN CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

47. Bab V :
Pelaporan Hasil Riviu

48. o Laporan hasil reviu disajikan dalam
bentuk surat
o Tanggal persetujuan konsep hasil
reviu oleh kepala APIP digunakan
sebagai tanggal laporan

49. Bentuk dan Isi
Laporan Hasil Reviu
1. Pernyataan reviu
2. Komentar dan informasi tambahan, yaitu:
1) Dasar reviu
2) Tujuan dan sasaran reviu
3) Ruang Lingkup Reviu
4) Simpulan dan Rekomendasi
5) Tindak Lanjut Hasil Reviu Periode
Reviu dan Periode Sebelumnya
Lampiran:
Laporan keuangan yang telah direviu

50. o Laporan hasil reviu disajikan dalam
bentuk surat
o Tanggal persetujuan konsep hasil
reviu oleh kepala APIP digunakan
sebagai tanggal laporan

51. Pernyataan reviu menyatakan:
o Reviu dilaksanakan sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006
o Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen entitas pelaporan tersebut.
o Reviu mencakup permintaan penjelasan kepada para pejabat/petugas
yang terkait dan prosedur analitik yang diterapkan terhadap data
keuangan.
o Lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang
tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara
keseluruhan. Dengan demikian, reviu tidak bertujuan untuk menyatakan
pendapat seperti dalam audit.
o Aparat pengawasan intern tidak mengetahui adanya suatu modifikasi
material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan selain dari
perubahan, jika ada, yang telah diungkapkan dalam laporan APIP.

52. Jenis Pernyataan Reviu
1) Pernyataan reviu tanpa paragraf
penjelas
2) Pernyataan reviu dengan paragraf
penjelas

53. Pernyataan reviu dengan
paragraf penjelas dibuat
apabila:
o Entitas pelaporan tidak melakukan koreksi
seperti yang direkomendasikan oleh APIP.
Koreksi tidak dapat dilakukan antara lain karena:
membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga
baru dapat dilakukan pada periode berikutnya,
koreksi bukan wewenang entitas yang
bersangkutan, maupun karena kelalaian entitas
yang bersangkutan.
o Prosedur (teknik reviu) tidak dapat dilaksanakan.