1. MANAJEMEN KEUANGAN
NEGARA
1
IMAM YUNARTO, AK, MAcc. CGAP

2. LET THE MANAGERS MANAGE..
2
financial
administratio
n
financial
mangement

3. POAC MAKRO - NEGARA
TUJUAN
BERNEGARA
SPP
N
SAKN
Partisipasi
Transparans
i
Akuntabilita
s

4. POAC MICRO - PEMERINTAH
DP
R
Planning
Actuating
BP
K
(4)
Pemeriksaan
(5)
Pertanggung-
jawaban
Organizing &
Controlling
SIKLUS
APBN

5. POAC K/L/Satker
Perencanaan
dan
Penganggaran
(Renstra K/L 
Renja K/L  RKA
K/L  RAPBN)
Penetapan
APBN 
dialokasikan ke
K/L
Pelaksanaan
Anggaran (termasuk
penyelenggaraan
pencatatan & pengen-
dalian internal)
Reviu oleh APIP
K/L
Pertanggung-
jawaban
DP
R
- PMK 41/2010
 Standar
Reviu Lap
Keuangan
- PP 45/2013  TC Pelaksanaan APBN
- Perpres 53/2010  Ped Pelaks APBN
- PMK 190/2012  TC Pembayaran
APBN
- Perdirjen PB 11/2011  Mekanisme
Pelaks Pembayaran APBN
Perpres Rincian APBN
- PP 71/2010  SAP
- PMK 238/2011  Pedum SAP
- PP 60/2010  SPIP
- Perdirjen Perbendaharaan
57/2013
 Pedoman Penyusunan LK
- PP 90/2010  Penyusunan RKA-K/L
- PMK 194/2013  Penyusunan & Penelaahan RKA-
K/LPlanning
Organizing
&
Controlling
Actuating
LKP
P
BPK

6. REFORMASI PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN - NPM
6
kontrol atas
output
kebijakan
pemerintah
desentralisasi
otoritas
manajemen
pengenalan
pada
mekanisme
pasar
layanan yang
berorientasi
pelanggan
Post-beureucratics paradigm /
Reinventing govt (Osborne &
Gaebler, 1992)
Pengadopsian keunggulan teknik
manajemen koorporasi untuk sektor
publik
p
e
n
e
k
a
n
a
n

7. PENDEKATAN PENGANGGARAN
7
1. Planning Programming Budgeting System (PPBS) adalah suatu proses
perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu
sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan didalamnya
terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul.
Proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua
kegiatan sangat diperlukan selain pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap
berbagai kegiatan di masa yang akan datang.
2. Zero Based Budgeting (ZBB) merupakan sistem anggaran yang didasarkan
pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu.
Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program
dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Tiga langkah penyusuna ZBB
adalah :
a. Identifikasi unti keputusan.
b. Membangun paket keputusan
c. Mereview peringkat paket keputusan
3. Perforance Budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientai pada
„output‟ organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana
strategis organisasi. „Performance Budgeting‟ mengalokasikan sumber daya pada
program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai „output measurement‟
sebagai indikator kinerja organisasi.

8. PRINSIP NPM
8
Manajemen profesional
Standar‐standar atas kinerja organisasi
Peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output
Sistem manajemen terdesentralisasi.
Pengenalan pada kompetisi
Praktik‐praktik manajemen koorporasi
Pemangkasan biaya dan efisiensi dalam sumber daya

9. REFORMASI PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN -
PENDEKATAN9
Penganggaran
berbasis kinerja
pencapaian
outcome dan
output
diukur melalui
KPI
Penganggaran
terpadu
terintegrasi
seluruh jenis
belanja
efisiensi
alokasi dana.
Kerangka
pengeluaran
jangka menengah
berdasarkan
kebijakan
perspektif
> 1 tahun
Pengaruh NPM
UU 17/2003; UU 25/2004

10. Sub Bidang
Pengelolaan
Fiskal
Sub Bidang
Pengelolaan
Moneter
Sub bidang Pengelolaan
Kekayaan Negara yang
dipisahkam
PENGERTIAN
Sempit
L U A S
KEUANGAN NEGARA

11. KEUANGAN NEGARA DAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
11
Keuangan Negara (UU 17/2003)  3 W
• semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang
• segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Perbendaharaan Negara (UU 1/2004)  H
• pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara, termasuk investasi dan kekayaan yang
dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

12. KEUANGAN NEGARA
PENDEKATAN PERUMUSAN
12
Objek
• Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut,  meliputi subbidang
pengelolaan fiskal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan.
Subjek
• Seluruh objek sebagaimana yang tersebut di atas yang dimiliki oleh negara dan
dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah,
dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
Proses
• Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai
dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan
pertanggungjawaban.
Tujuan
• Seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan
pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.

13. 13
Asas
Umu
m
Tahunan
Universali-
tas
Kesatuan
Spesialitas
Akuntabili-
tas
Profesiona
-litas
Proporsio-
nalitas
Keterbuka-
an
Pemeriksaa
n BPK
KEUANGAN NEGARA
ASAS PENGELOLAAN
kuantitatif,
kualitatif
sesuai
prioritas

14. 14
Ulbrich
• Semua aktivitas penerimaan, pengeluaran, dan penganggaran negara
Musgrave
• Ekonomi sektor publik  keuangan + tingkat penggunaan dan alokasi sumber
daya negara, distribusi pendapatan, dan tingkat aktivitas ekonomi)
Suparmoko
• APBN/D, BMN/D dan BUMN/D, serta uang pihak lain (trust fund).
UUD 1945
• APBN, perpajakan, uang, hal keuangan negara, dan pemeriksaan oleh BPK.
Overall
• Fiskal, moneter, KN dipisahkan
KEUANGAN NEGARA
RUANG LINGKUP

15. PERBENDAHARAAN NEGARA
CAKUPAN
15
Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah
Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah
Pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang
negara/daerah, pengelolaan investasi dan BMN/D,
Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen KN/D
Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD,
Penyelesaian kerugian negara/daerah,
Pengelolaan BLU
Perumusan standar, kebijakan, serta sisdur berkaitan dengan
pengelolaan KN dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

16. KEKUASAAN KEUANGAN NEGARA
(Psl. 2 DAN 6)
16
Hak negara untuk memungut pajak,
mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman;
Kewajiban negara untuk menyelenggarakan
tugas layanan umum pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan/Pengeluaran Negara/Daerah;
Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri
atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan/atau kepentingan
umum;
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.
PRESID
EN
BANK
SENTRAL
1
0
2
3
4
5

17. PELAKSANAAN KEKUASAAN
UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA17
CFO/BUN
Pemegang
Kekuasaan
Keuangan Negara
PRESIDEN
Khusus Umum
Menkeu
COO (PA/PB)
Menteri Teknis
COMPTABLE
Administratif:
- Otorisator
- Ordonator
PKPD 
CFO/BUD
KDH
Ka SKPD 
COO
: dikuasakan
: diserahkan
- pengelola fiskal
- wakil pemerintah dalam kepemilikan KNYD

18. PENDELEGASIAN WEWENANG
PELAKSANAAN ANGGARAN
18
(selaku
KPA)

19. SKEMA PENGURUSAN KN
19
UMUM
KHUSUS
(BUN)
ORDONATO
R
OTORISATO
R
LUAS/UMU
M
SEMPIT/
KHUSUS
Pengelolaan
Keuangan
Negara
 Bendahara Umum
 Bendahara Khusus Penerimaan
 Bendahara Khusus Pengeluaran
Presiden
Menteri/Ka.
Lembaga
Menkeu
 Dirjen
Perbendaharaan
 Kanwil
Perbendaharaan
 KPPN
LTMM

20. KERANGKA WAKTU APBN
RAPBN
UU APBN
Pelaksanaa
n APBN
Pemeriksa
an APBN
UU PAN
6 bulan
setelah TA
berakhir
t+1)
2 bulan
setelah TA
berakhir
(t+1)
Oktober –
Desember t-1
1 Jan – 31 Des (t)
Sebelum
TA
(t-1)

21. SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN)
21
RKP
 Renja K/L
RPJ
M
RPJP
Satu kesatuan tata
cara perencanaan
pembangunan untuk
menghasilkan
rencana-rencana
pembangunan
dalam jangka
panjang, jangka
menengah, dan
tahunan yang
dilaksanakan oleh
unsur
penyelenggara
negara dan
masyarakat di
tingkat Pusat dan
UU No. 25 Tahun
2004
 Renstra
K/L
1 thn
5 thn
20 thn

22. SPPN – RPJP & RPJM
22
RPJP 2005‐2025 (UU 17/2007)
• Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari
tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan uud 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional
untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005
hingga tahun 2025.
• Tujuan  mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi
tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
• Arah  mewujudkan masyarakat yang berahklak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya dan beradab.
RPJM 2010-2014 (Perpres 5/2010)
• Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Negara terpilih yang
wajib disusun dalam waktu tiga bulan setelah dilantik
• Buku I, visi: “Terwujudnya indonesia yang sejahtera, Demokratis, dan berkeadilan.”
• Buku II, tema (bdg kdpn masy): “Memperkuat sinergi antar bidang pembangunan”
• Buku III, tema: “Memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dan antar daerah”

23. SPPN - RKP
23
RKP 2014 (Perpres 39/2013)
• Merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang berisi prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian yang menyeluruh termasuk kebijakan fiskal,
program K/L, lintas K/L, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang masih bersifat indikatif dalam kerangka
waktu tahunan.
• Visi 2014: “Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.
• Tema 204: “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.
ISI RKP 2014
• Buku I tentang Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro.
• Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang.
• Buku III tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan.

24. ANGGARAN
24
 Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
 Disiplin Anggaran
 Keadilan Anggaran
 Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
 Disusun dengan pendekatan kinerja
Anggaran negara meliputi rencana keuangan mendatang yang
berisi pendapatan dan belanja, gambaran strategi pemerintah
dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan, alat
pengendalian, instrumen politik, dan disusun dalam periode
tertentu.
 UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
DPR
PRINSIP

25. PROSES PENYUSUNAN RKA
K/L25
& Bappenas
Presiden

26. STRUKTUR APBN
26
Pendapatan Negara 1.667,14
 Penerimaan Perpajakan 1.280,39
 Penerimaan Bukan Pajak 385,39
 Hibah 1,36
Belanja Negara 1.842,49
 Belanja Pemerintah Pusat 1.249,94
 Transfer ke Daerah
(DAU, DAK, DBH, Otsus, Penyesuaian)
592,55
Defisit  Pembiayaan (≤ 3% PDB) 175,35
 Dalam Negeri 196,25
 Luar Negeri (20,90)
TA 2014
Sumber: UU 23
/2013
Keseimbanga
n
primer/umum

27. APBN
27
Pendapatan  Penerimaan
• Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
• Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas
negara.
Belanja  Pengeluaran
• Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
• Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari
kas negara
A
k
r
u
a
l
-
L
O
K
a
s
-
L
R
A

28. APBN
28
Pendapatan Negara
• Penerimaan Perpajakan
• Penerimaan Bukan Pajak
• Hibah
Belanja Negara
• Belanja Pemerintah Pusat
• Transfer ke Daerah
Pembiayaan
• Dalam Negeri
• Luar Negeri
a. pelayanan umum
b. ketertiban dan keamanan
c. pertahanan
d. ekonomi
e. lingkungan hidup,
f. perumahan dan fasilitas
umum
g. kesehatan
h. pariwisata dan budaya
i. agama
j. pendidikan
k. perlindungan sosial.
a. belanja pegawai c. belanja modal e. Subsidi g. bantuan
sosial
b. belanja barang/jasa d. bunga f. hibah h. belanja
S
T
R
U
K
T
U
R
F
U
N
G
S
I
B
E
L
A
N
J
A
JENIS BELANJA

29. KAITAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
29
RPJP
N
RPJM
N
RKP
Renstr
a K/L
Renja
RAPB
N
RKA-
K/L
APBN
Rincia
n
APBN
RPJP
D
RPJM
D
RKPD
dipedomani
dipedomani
dipedomani dipedomani
dipedomanidijabarkan
diacu
diacu diperhatikan Diselaraskan di
Musrenbang
disahkan
diacu
DAERA
H
PUSA
T
PERENCANAAN PENGANGGARAN
digabung

30. PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA DAN PEMBAYARAN
30
TAHAPAN PELAKSANAAN
ANGGARAN
SPM
SP2D
MEKANISME PEMBAYARAN

31. ALUR PELAKSANAAN BELANJA
KPA
Pelaksanaa
n
Komitmen
Pembebana
n dan
Perintah
Bayar
PBJ
Perjan
-jian
Presta
si
Kerja
Penag
i-han SPP
Pengujian
Tagihan
Pembebana
n
Perintah
Bayar
Kuasa
BUN
Pencaira
n Dana
Pengujian Pencairan Dana
Wetmatigheid: apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Rechtmatigheid: apakah sudah memenuhi hak si penagih / yang berhak
menerima

32. JENIS-JENIS PEMBUATAN
KOMITMEN
Pembuatan
Komitmen
Surat
Keputusan
Perjanjian
Bersama
Peroranga
n
Kontrak/SP
K
Bukti
Pembelian/
Pembayaran

33. ALUR PELAKSANAAN BELANJA
Prinsip
Variasi-1
Variasi-2
R KUN
R KUN
R KUN
Pihak Ketiga
Pihak Ketiga
Pihak Ketiga
Bendahara
Pengeluaran
Bendahara
Pengeluaran
Langsung (LS)
Langsung
(LS)
Segera
Uang
Persediaan
Pembayara
n

34. BAGAN ASET PEMERINTAH
34

35. CASH MANAGEMENT
35
cash planning and cash forecasting 
anggaran kas oleh BUN
float management  sehari setelah
Treasury Single Account/TSA)
imprest fund  UP
temporary investment  BUN

36. PENGELOLAAN PIUTANG
36
 UU Nomor 20 Tahun 1997 ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 UU Nomor 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara;
 PP Nomor 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan;
 PMK Nomor 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
 PMK Nomor 230/PMK.05/2009 ttg Penghapusan Piutang BLU;
 PMK Nomor 201/PMK.06/2010 ttg Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 ttg Pedoman Penatausahaan dan
Akuntansi Piutang PNBP;
 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER 55/PB/2012 ttg Pedoman Penyusunan Lap Keu
K/L;
 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 ttg Pedoman Akuntansi Penyisihan
Piutang Tak Tertagih pada K/L;
 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 ttg Penatausahaan Piutang PNBP
pada Satuan Kerja K/L.
 Bultek SAP Nomor 06 ttg Akuntansi Piutang yang ditetapkan oleh KSAP
 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 ttg Tata Cara Penyajian Informasi
Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
 PMK Nomor163/PMK.06/2011 ttg Pengurusan Piutang Negara;
 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2011 ttg Petunjuk Teknis Penentuan
Kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penerusan Pinjaman;

37. PENGELOLAAN PIUTANG -
ORGANISASI
37
1. Unit/Petugas Operasional
2. Bendahara Penerima
3. Unit/Petugas Pembukuan
4. KPA

38. PENGELOLAAN UTANG
38
Pinjaman
• Menutupi
defisit
• Wewenang
Menkeu
PFK
• Komitmen blm
dibayar
• Uang Pihak III
• Wewenang PA

39. PENGELOLAAN INVESTASI
39
INVESTASI
PEMERINTAH
PP 1/2008
JANGKA
PANJANG
PERMANEN
(BUMN)
Non-
PERMANEN
JANGKA
PENDEK
Dapat segera
dicairkan, ditujukan
dalam rangka
manajemen kas, dan
berisiko rendah.

40. PENGELOLAAN BMN
40
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (pembelian,
pembangunan, pertukaran, kerja sama, hibah/donasi, dan
Rampasan)
Menteri Keuangan  Pengelola
Menteri Teknis/Ka Lembaga  Pengguna
Penghapusan/pemindahtanganan BMN T/B  persetujuan
DPR
Pemindahtanganan BMN selain T/B :
- < Rp 10 milyar dilakukan oleh Menteri Keuangan,
- > Rp 10 milyar s.d Rp 100 milyar oleh Presiden
- > di atas Rp 100 milyar oleh Presiden dengan persetujuan
DPR.

41. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN
BMN
41

42. PENGELOLAAN BLU
42
Tujuan  memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa
Kekayaan negara yang tidak dipisahkan  LK dikonsolidasi
Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan 
- Pendapatan digunakan secara langsung
- Pengecualian aturan PBJ
- Boleh pinjam

43. PERTANGGUNGJAWABAN APBN
KERANGKA AGENCY THEORY
43

44. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
44
1. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
2. Ditetapkan oleh Menteri Keuangan, disusun sesuai dengan SAP (PP
71/2010), dengan tujuan:
 menjaga aset pemerintah pusat dan instansi‐instansinya melalui
pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang
konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima
secara umum;
 menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran
dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun
instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan
ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;
 menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan
suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan; dan
 menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan
pemerintah secara efisien.

45. SAPP – CIRI2
45
1. Basis Akuntansi
 Basis Kas  mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 Basis akrual  mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. Sistem pembukuan berpasangan  Aset = Kewajiban + Ekuitas
Dana.
3. Dana Tunggal  pendapatan dan belanja pemerintah
dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.
4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi  dilaksanakan berjenjang
oleh unit‐unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di
daerah.
5. Menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun
akuntansi.
6. Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam

46. KOMPONEN LAPORAN
KEUANGAN POKOK
46
Komponen
Laporan
Keuangan
Pokok
1.
Laporan
Realisasi
Anggaran 2.
Laporan
Perubaha
n Saldo
Anggaran
Lebih
3. Neraca
4.
Laporan
Operasio-
nal
5.
Laporan
Arus Kas
6.
Laporan
Perubaha
n Ekuitas
7.
Catatan
atas
Laporan
Keuanga
n
PP
71/2010
Menteri/pimpinan lembaga
memberikan pernyataan
 Pengelolaan APBN telah
diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yg
memadai
 Akuntansi keuangan telah
diselenggarakan sesuai dgn
SAP
2 dan 5
disusun
BUN

47. 5/7/2014
47
LAPORAN KEUANGAN
• Menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit
-LRA dan pembiayaan
• Masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode
• Menunjukkan ketercapaian target yang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

48. 48
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN
PERUBAHA
N SALDO
ANGGARA
N LEBIH
(SAL)
• Mencakup Saldo Anggaran Lebih
tahun sebelumnya, penggunaan
Saldo Anggaran Lebih, Sisa
Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun
berjalan dan penyesuaian lain yang
diperkenankan
• Laporan Perubahan SAL disajikan
komparatif dgn periode sebelumnya

49. 5/7/2014
49
LAPORAN KEUANGAN
Neraca
Adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan
entitas, yaitu menginformasikan nilai dan jenis aset, kewajiban dan
ekuitas
Aset: sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa
depan diharapkan akan diperoleh entitas
Kewajiban: utang perusahaan masa kini yg timbul dari peristiwa masa
lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari
sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi
Ekuitas: hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi
kewajiban

50. 5/7/2014
50
LAPORAN KEUANGAN
• Adalah laporan yang
menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan
LO, beban dan surplus/defisit
operasional yang penyajiannya
disandingkan dengan periode
sebelumnya

51. 5/7/2014
51
LAPORAN KEUANGAN
Adalah laporan yang menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran
kas
Memberikan informasi untuk:
- Menilai pengaruh suatu aktivitas
terhadap
posisi kas dan setara kas
- Mengevaluasi hubungan antara
aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris
LAPORA
N ARUS
KAS

52. 5/7/2014
52
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan penyajian kekayaan
bersih pemerintah yang
mencakup ekuitas
awal, surplus/defisit periode
bersangkutan, dan dampak
kumulatif akibat perubahan
kebijakan dan kesalahan
mendasar
Pos-pos yg disajikan:
• Ekuitas awal
• Surplus/defisit LO pada periode yg
bersangkutan
• Koreksi yg langsung
menambah/mengurangi ekuitas,
antara lain dampak kumulatif yg
disebabkan perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan
mendasar
• Ekuitas akhir

53. 53
LAPORAN KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

54. REVIU LAPORAN KEUANGAN
54
Pengertian
Penelaahan atas
penyelenggaraan akuntansi
dan penyajian laporan
keuangan K/L oleh auditor
APIP yang kompeten untuk
memberikan keyakinan
terbatas bahwa akuntansi
telah diselenggarakan
berdasarkan Sistem
Akuntansi Instansi dan
laporan keuangan K/L telah
disajikan sesuai dengan
SAP, dalam upaya
membantu menteri/
pimpinan lembaga untuk
menghasilkan laporan
keuangan kementerian/
lembaga yang berkualitas.
Tujuan
Memberikan keyakinan
akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi yang
disajikan dalam laporan
keuangan sebelum
disampaikan oleh
menteri/pimpinan lembaga
kepada Presiden melalui
Menteri Keuangan.

55. REVIU LAPORAN KEUANGAN
(oleh APIP sebelum diserahkan ke BPK)
55
Sasaran
Penyelenggaraan
akuntansi dan
penyajian laporan
keuangan K/L
termasuk penelaahan
atas catatan
akuntansi dan
dokumen sumber
yang diperlukan.
Tidak termasuk
kegiatan pengujian
atas SPI, catatan
akuntansi dan
dokumen sumber dan
tidak termasuk
pengujian atas
respon permintaan
Pereviu
APIP
PMK41/PMK.0
9/2010
tentang
Standar Reviu
atas Laporan
Keuangan K/L.
Pelaporan
Dituangkan
dalam
Pernyataan
Telah Direviu
ditandatangan
i oleh APIP
(sebagai
salah satu
dokumen
pendukung
SOR yang
disampaikan
ke Menkeu).

56. LANGKAH REVIU
56
Menelusuri laporan keuangan ke catatan akuntansi dan
dokumen sumber.
Meminta keterangan mengenai proses pengumpulan,
pengikhtisaran, pencatatan dan pelaporan transaksi
keuangan.
Meminta keterangan mengenai kompilasi dan rekonsiliasi
laporan keuangan K/L dengan Bendahara Umum Negara
secara berjenjang.
Kegiatan analitik untuk mengetahui hubungan dan hal‐hal
yang kelihatannya tidak biasa.
Paralel dengan pelaksanaan anggaran
dan penyusunan laporan keuangan K/L.

57. DIPERHATIKAN
57
Rekonsiliasi belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan
KPPN melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke BA
Rekonsiliasi
Setiap transaksi telah didukung dokumen pengeluaran yang sah,
melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D
Pengembalian belanja hanya merupakan transaksi pengembalian
belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan
penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB
Pengembalian belanja periode sebelumnya telah diakui dan dicatat
sebagai PNBP, dengan melakukan permintaan keterangan dan
penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSBP
Setiap belanja modal telah dicatat dalam jurnal korolari dan
menambah aset tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen
SPM dan SP2D ke jurnalnya.

58. PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KN -
KEUANGAN58
LINGKUP
1. Pemeriksaan
keuangan
2. Pemeriksaan
kinerja
3. Pemeriksaan
dengan tujuan
tertentu
KRITERIA
1. Kesesuaian
dengan SAP
2. Kecukupan
pengungkapan
3. Kepatuhan
terhadap
peraturan per-
UU-an
4. Efektivitas
SPI
OPINI
1. Wajar tanpa
pengecualian
(unqualified)
2. Wajar tanpa
pengecualian
dengan paragraf
penjelas
3. Wajar dengan
pengecualian
(qualified)
4. Tidak wajar
(adversed)
5. Pernyataan
menolak
memberikan opini
(disclaimer)
PEMERIKSAAN KEUANGAN
Psl 2 UU 17/2003
Pemeriksan
mencakup seluruh
unsur keuangan
negara

59. KRITERIA JENIS OPINI
59
WTP
Pos‐pos
laporan
keuangan
tidak
mengandun
g salah saji
material
dan LK
secara
keseluruhan
disajikan
secara
wajar
WTP(Penjelas)
Terdapat
prmasalaha
n yang
belum dapat
dituntaskan,
namun tidak
berpengaru
h secara
signifikan
terhadap
kewajaran
laporan
keuangan
WDP
Terdapat
pos‐pos
tertentu
dalam LK
mengandung
salah saji
secara
material
namun
secara
keseluruhan
tidak
mengganggu
kewajaran
LK. TidakWajar
Pos‐pos LK
mengandung
salah saji
material
sehingga
LKsecara
keseluruhan
tidak wajar.
Disclaimer
Pemeriksa
tidak dapat
memperoleh
keyakinan
atas
kewajaran
informasi
yang
disajikan
dalam LK.

60. PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KN - KINERJA
60
DEFINISI
Pemeriksaan
atas aspek
ekonomi dan
efisiensi, serta
pemeriksaan atas
efektivitas (value
for money audit).
PROSES&HASIL
Proses antara lain
dilakukan dengan
melakukan evaluasi atas
efisiensi pelaksanaan
kegiatan serta efektivitas
suatu program.
Hasil  temuan,
kesimpulan, dan
rekomendasi.

61. PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KN - PDTT
61
DEFINISI
Pemeriksaan
yang dilakukan
dengan tujuan
khusus, di luar
pemeriksaan
keuangan dan
pemeriksaan
kinerja.
LINGKUP
Pemeriksaan
atas hal‐hal lain
yang bersifat
keuangan
Pemeriksaan
atas sistem
pengendalian
intern
Pemeriksaan
investigatif
HASIL
Kesimpulan.
Pemeriksaan
investigatif: indikasi
TPK atau tindakan
yang membawa
dampak kerugian
negara dilaporkan
kepada instansi
yang berwenang
sesuai dengan per-
UU-an

62. KETENTUAN PIDANA, SANKSI
ADMINISTRASI, DAN GANTI RUGI  UU
17/2003 Psl 34-3562
1. Menteri/pimpinan lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan
kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN diancam
dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan UU
(tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan
fungsi dan program K/L ybs).
2. Pimpinan unit organisasi K/L yang terbukti melakukan penyimpangan
kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN
diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
UU.
3. Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan UU
kepada pegawai negeri serta pihak‐pihak lain yang tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU ini.
4. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau
tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti
kerugian dimaksud.
5. Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian

63. KETENTUAN PIDANA  UU 15/2004
63
No Subjek Pelanggaran (dengan sengaja) Ancaman Pidana Maksimal
1
Setiap
orang
tidak menjalankan kewajiban menyerahkan
dokumen dan/atau menolak memberikan
keterangan yang diperlukan untuk kepentingan
kelancaran pemeriksaan
penjara satu tahun enam bulan
dan/atau denda Rp500.000.000,00
2 Setiap
orang
mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan
pelaksanaan pemeriksaan
penjara satu tahun enam bulan
dan/atau denda Rp500.000.000,00
3 Setiap
orang
menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK
tanpa menyampaikan alasan penolakan secara
tertulis
penjara satu tahun enam bulan
dan/atau denda Rp500.000.000,00
4 Setiap
orang
memalsukan atau membuat palsu dokumen yang
diserahkan
penjara tiga tahun dan/atau denda
Rp1.000.000.000,00
5 Setiap
pemeri
ksa
mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam
pelaksanaan tugas pemeriksaan melampaui batas
kewenangannya
penjara tiga tahun dan/atau denda
Rp1.000.000.000,00
6 Setiap
pemeri
ksa
menyalahgunakan kewenangannya sehubungan
dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan
penjara satu tahun dan paling lama
lima tahun dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp1.000.000.000,00
7 Setiap
pemeri
ksa
tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang
mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada
waktu melakukan pemeriksaan
penjara satu tahun enam bulan
dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00
8 Setiap
orang
tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti
rekomendasi yang disampaikan dalam laporan
hasil pemeriksaan
penjara satu tahun enam bulan
dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00

64. PEJABAT YANG
BERHAK MENGENAKAN SANKSI
64
No Pelaku Kerugian Negara Pemberi Sanksi
1. Menteri Teknis
Menteri
Keuangan/BUN
2. Menteri Keuangan/BUN Presiden
3. Bendahara BPK
4. Bukan Bendahara Menteri Teknis

65. PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA
(UU No. 1/2004 Psl 59-67)65
Setiap kerugian negara (KN) yang disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang
harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan
perundangan‐undangan yang berlaku.
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum
atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
secara langsung merugikan keuangan negara wajib
mengganti kerugian tsb.
Setiap pimpinan K/L/kepala satuan kerja dapat segera
melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa
dalam K/L/satuan kerja yang bersangkutan terjadi
kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

66. PENGENAAN GANTI RUGI TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
66
Kerugian
Negara
(Dilaporkan Ka.
Satker kepada
Menteri cc. BPK)
SKTM
Oleh Ka Satker
(Apabila
diperlukan
ditetapkan SK
Pembebanan
Penggantian
Kerugian
Sementara)

67. PENGENAAN GANTI RUGI
TERHADAP BENDAHARA
67
Kerugian
Negara
SK
Penetapa
n
batas waktu
pertanggun
gjawaban
bendahara
atas
kekurangan
kas/barang
oleh BPK
Proses
Keberata
n
Oleh
bendahara
SK
Pembebana
n
Penggantian
Kerugian
Negara oleh
BPK
 Berlaku untuk
pengelola BUMN
 Menteri/Ka K/L
melaporkan progres
penyelesaiannya < 60
hr

68. KETENTUAN LAINNYA
68
1. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat
dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Putusan pidana
tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
2. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika
dalam waktu lima tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau
dalam waktu delapan tahun sejak terjadinya kerugian tidak
dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
3. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara berada
dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,
penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu
yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang
dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai
negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

69. KETENTUAN LAINNYA
(Lanjutan..)69
4. Tanggung jawab pengampu yang memperoleh hak/ahli waris untuk
membayar ganti kerugian negara dimaksud menjadi hapus apabila dalam
waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan
pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri
bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui
melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh
hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai
adanya kerugian negara.
5. Ketentuan penyelesaian kerugian negara dalam undang‐undang ini
berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara dan badan‐badan lain
yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak
diatur dalam undang‐undang tersendiri.
6. Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelolaan perusahaan
umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51%
sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia ditetapkan oleh BPK,
sepanjang tidak diatur dalam undangundang tersendiri

70. SE MENPAN NOMOR:
SE/03/M.PAN/4/2007
70
Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala Polri, para
kepala lembaga pemerintah nondepartemen, para pimpinan sekretariat lembaga tinggi
negara, para pimpinan sekretariat dewan/komisi/badan, para gubernur, dan para
bupati/walikota.
1. Segera memberikan izin pemeriksaan terhadap pejabat atau pegawai baik sebagai
saksi atau sebagai tersangka, jika memang izin tersebut diperlukan sesuai
peraturan per-UU-an.
2. Memberhentikan sementara dari jabatannya, terhadap pejabat yang terlibat
perkara korupsi, berstatus sebagai tersangka/terdakwa, dan dilakukan penahanan
oleh aparat penegak hukum, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht).
3. Menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS terhadap pejabat/pegawai yang telah mendapatkan vonis bersalah
dari pengadilan atau jika terbukti adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil,
meskipun pejabat/pegawai tersebut mendapatkan vonis bebas dari pengadilan.
4. Memulihkan nama baik dan dapat menempatkan kembali pada jabatan yang
semestinya terhadap pejabat/pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana
korupsi dan tidak terdapat pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil.
5. Menyampaikan laporan setiap semester kepada MenPAN tentang nama‐nama

71. SEKIAN – TERIMA KASIH