2. Pengertian Perbendaharaan Negara
Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan
dan pertanggung jawaban keuangan negara,
termasuk investasi dan kekayaan negara yang
dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan
APBD
3. Ruang Lingkup Pejabat Perbendaharaan
»
»
»
»
»
»
Menteri / Pimpinan Lembaga
Gubernur / Walikota / Bupati
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Menteri Keuangan
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Bendahara
4. Azas Pelaksanaan Anggaran
Undang-undang tentang APBN sebagai dasar
bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran negara.
Peraturan Daerah tentang APBD sebagai dasar
pagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran daerah.
5. Pejabat Perbendaharaan Negara
(Pengguna Anggaran)
Menteri atau Pimpinan Lembaga
Gubernur / Bupati / Walikota, selaku Kepala
Pemerinatahan Daerah
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
7. Pejabat Perbendaharaan Negara
(Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran)
• Menteri atau Pimpinan Lembaga atau
Gubernur atau Bupati atau Walikota
mengangkat bendahara penerimaan atau
bendahara pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan atau belanja pada kantor
atau satker dilingkunagan K/L atau
satker perangkat daerah.
8. Pelaksanaan APBN
• Tahun anggaran, meliputi masa satu tahun
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
Desember
• APBN atau APBD dalam satu tahun anggaran
• Dokumen pelaksanaan anggaran
• Pelaksanaan anggaran pendapatan
• Pelaksanaan anggaran belanja
9. Pengelolaan Uang
• Pengelolaan Kas Umum Negara
Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengatur dan
menyelenggarakan rekening pemerintah.
• Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas
Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota.
10. •
Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementrian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
1. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat
membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan,
mengangkat Bendahara untuk menatausahakan penerimaan, dalam
rangka pengelolaan Kas Negara.
2. Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan ijin pembukaan
rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan, dan
mengangkat Bendahara untuk menatausahakan penerimaan.
11. • Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan
Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan
pelaksanaan pengeluaran, mengangkat Bendahara untuk mengelola uang
yang harus dipertanggung jawabkan dalam rangka pengelolaan Kas
negara.
Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening
untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran serta mengangkat Bendahara
untuk menatausahakan penerimaan.
12. Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran
dan Pelaksanaan APBN
1. Umum
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun
dokumen pelaksanaan anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran =
DIPA) berdasarkan alokasi yang diterima dan menyampaikan kepada
Menteri Keuangan selaku BUN unutk memperoleh pengesyahan.
2. Prosedur Penerbitan SPM oleh PA/Kuasa PA
» Penetapan Pejabat Kuasa PA dan Penandatanganan SPM
» Pembuatan Komitmen
3. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4. Penernitan Surat Perintah Membayar (SPM)
13. 5. Jenis Pembayaran
Pembayaran SPM Langsung
Pembayaran Melalui Uang Persediaan
• Prosedur Penggunaan Uang Persediaan
• Petunjuk Pelaksanaan Uang Persediaan
• Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
• Keputusan Pengujian
• Penerbitan SP2D
• Penerbitan Daftar Penguji
14. Pengelolaan Piutang dan Utang
Pengelolaan Piutang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah
daerah/BUMN/BUMD/Lembaga
Asing
sesuai
dengan
yang
tercantum/ditetapkan dalam APBN.
Tata cara pemberian pinjaman/hibah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan
kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah
diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
Jika tidak dapat diselesaikan seluruhnya/tepat waktu, diselesaikan menurut
perundangan yang berlaku.
Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelesaiian piutang yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat
dilakukan melalui perdamaian, kecuali yang penyelesaiiannya diatur tersendiri
dalam UU.
15. 7. Penyelesaiian piutang yang menyangkut negara ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, Presiden dan Presiden dengan persetujuan DPR.
8. Ketentuan untuk Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dan Gubernur/Bupati/Walikota dengan
pertimbangan DPRD.
9. Perubahan atas jumlah uang, seperti yang di maksud tersebut, di tetapkan
dalam UU.
10. Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya
diatur tersendiri dalam UU.
11. Penghapusan dimaksud, sepanjang menyangkut piutang Pemerintah pusat,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Presiden dan Presiden dengan persetujuan
DPR.
12. Penghapusan piutang pemerintah daerah ditetapka oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dan Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan
DPRD.
13. Perubahan atas jumlah uang tersebut ditetapkan dengan UU.
14. Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah tersebut
diatur dengan peraturan pemerintah.
16. Pengelolaan Utang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri
Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah baik dari dalam
negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
UU-APBN.
Utang/hibah
tersebut
diterus
pinjamkan
kepada
Pemerintah
Daerah/BUMN/BUMD.
Biaya berkenaan dengan utang/hibah tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja
Negara.
Tata cara pengadaan utang daerah dan penerimaan hibah tersebut diatur dengan
peraturan pemerintah.
Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam APBD.
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan
pinjaman daerah sesuai dengan keputusan Gubernur/bupati/walikota.
Biaya berkenaan dengan utang/hibah tersebut dibebankan pada Anggaran belanja
Daerah.
17. 8. Tata cara pengadaan utang dan penerimaan hibah tersebut
diatur dengan peraturan pemerintah.
9. Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah
kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh
tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
10. Kedaluwarsa tersebut tertunda bila pihak yang berpiutang
mengajukan tagihan sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
11. Ketentuan nomor 9 tersebut tidak berlaku untuk kewajiban
pembayaran bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.
18. Pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Barang milik
Negara / Daerah
a. Pengelolaan Invetasi dan Penyertaan Modal
•
Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang, yang diatur dengan
peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, demikian juga penyertaan
modal baik pemerintah pusat maupun daerah pada perusahaan
negara/daerah/swasta.
b. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
– Menteri keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara
– Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi
kementerian negara/lembaga dan kepala kantor adalah kuasa
pengguna barang di kantor yang bersangkutan
– Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pelolaan
barang milik daerah
19. ₋ kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, sedangkan kepala satuan
kerja perangkat daerah adalah pengguna barang bagi satuan kerja daerah.
₋ Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan
menata usahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam
penguasaannya.
₋ Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tuga
pemerintahannegara/daerah tidak dapat dipindah tangankan
₋ Pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang bernilai diatas 5 miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
₋ Ketentuan mengenai pedoman teknis dan adminstrasi pengelolaan barang
milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
₋ Larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan/atau yang
dikuasai negara/daerah.
20. Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Direktorat Jendral Perbendaharaan
• Penyelenggaraan Pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja
Negara
Atas dasar keputusan presiden nomor 35, 36, dan 37 tahun
2004
Daftar Isian Proyek dilakukan oleh Kantor Wilayah Dirjen
Perbendaharaan
Penyelesaiian SPP, SPM dan penyelenggaraan pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)
21. • Pelaksanaan Kerja Operaional Direktorat Jendral Perbendaharaan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja operasional Dirjen
perbendaharaan, segala sumber daya yang selama ini dimiliki dan/atau
secara administratif dibawah pengawasan :
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sepanjang terkait
dengan penggabungan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman,
dan
Sekretariat Jenderal (Sekjen), sepanjang terkait dengan
penggabungan Pusat manajemen obligasi negara, dan Badan
Informasi dan Teknologi Keuangan, baik dalam bentuk uang,
barang, maupun sumber daya manusia-dapat digunakan untuk
keperluan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat
Jenderal perbendaharaan.
