SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN RPJM DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
APA ITU RPJM DESA ?
• RPJM DESA AKRONIM DARI RENCANA PEMBANGUNANA JANGKA MENENGAH
DESA.
• MEMUAT RENCANA PEMBANGUNAN DALAM 1 (SATU) PERIODE JABATAN KEPALA
DESA ATAU 6 (ENAM) TAHUN.
• DITETAPKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH KEPALA DESA DILANTIK
TAHAPAN PENYUSUNAN
• PEMBENTUKAN TIM RPJM DESA;
• PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA;
• PENGKAJIAN KEADAAN DESA;
• PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA;
• PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA;
• PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA; DAN
• PENETAPAN RPJM DESA.
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA
• PEMBINA : KEPALA DESA
• KETUA : SEKRETARIS DESA
• SEKRETARIS : KETUA LPM
• ANGGOTA : PERANGKAT DESA, LKD ,KADER, UNSUR MASYARAKAT LAINNYA.
• JUMLAHNYA PALING SEDIKIT 7 (TUJUH) PALING BANYAK 11 (SEBELAS) ORANG.
• MELIBATKAN PEREMPUAN
• DITETAPKAN DENGAN SK KADES.
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN 01
• MENGINTEGARSIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN PEMBANGUNAN DESA.
• SOSIALISASI / MENCARI / MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
• ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN :
1. RPJMD
2. RENSTRA SKPD
3. RTRW
4. RDTRW
5. RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN 02
• MENDATA DAN MEMILAH RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG AKAN MASUK KE DESA.
• DIKELOMPOKKAN SESUAI DENGAN BIDANG BELANJA
• DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN YANG AKAN MASUK KE DESA.
• LAMPIRAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN 03
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
• DALAM RANGKA MEMPERTIMBANGKAN KONDISI OBJEKTIF DESA
• KEGIATAN :
1. PENYELARASAN DATA DESA;
2. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT; DAN
3. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA.
• BAHAN MASUKAN DALAM MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.
PENYELARASAN DATA DESA
• PENGAMBILAN DATA DARI DOKUMEN DATA DESA;
• PEMBANDINGAN DATA DESA DENGAN KONDISI DESA TERKINI.
• MELIPUTI DATA SDA, SDM, SUMBER DAYA PEMBANGUNAN, SUMBER DAYA
SOSBUD
• DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA DESA.
• MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
• MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM MUSDES
DATA SDA
DATA SDM
DATA SUMBER DATA PEMBANGUNAN
DATA SUMBER DAYA SOSBUD
PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 01
• UNTUK MENEMUKENALI POTENSI DAN PELUANG PENDAYAGUNAAN SUMBER
DAYA DESA, DAN MASALAH YANG DIHADAPI DESA.
• DASAR BAGI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN USULAN RENCANA KEGIATAN.
• USULAN RENCANA KEGIATAN MELIPUTI SELURUH BIDANG BELANJA DESA.
• DILAKUKAN SECARA PARTISIPATIF DENGAN MELIBATKAN SELURUH UNSUR
MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUMBER DATA DAN INFORMASI MELALUI
MUSYAWARAH-MUSYAWARAH.
• TIM RPJM DESA MENDAMPINGI KEGIATAN MUSYAWARAH TERSEBUT.
PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 02
• MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN METODE DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH
• ALAT KERJA :
1. SKETSA DESA
2. KELENDER MUSIM
3. BAGAN KELEMBAGAAN DESA, ALAT KERJA LAIN SESUAI DENGAN KONDISI DAN KEMAMPUAN
MASYARAKAT
• USULAN RENCANA KEGIATAN DIREKEPITULASI PENYUSUN RPJM DESA
• DITUANGKAN DALAM FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN.
• MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA.
SKETSA DESA
KELENDER MUSIM
BAGAN KELEMBAGAAN
FORMAT GAGASAN
REKAPITULASI USULAN
PENYUSUNAN LAPORAN
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN
DESA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DILAMPIRI DOKUMEN-DOKUMEN
SUSUAI FORMAT ISIAN.
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MELAPORKAN KEPADA KEPALA DESA
• KEPALA DESA MELAPORKAN KE BPD
MUSYAWARAH DESA
• BERDASARKAN LAPORAN KEPALA DESA, BPD MENYELENGGARAKAN MUSDES.
• TATA TERTIB MUSDES MENGACU KE PERMENDES PDTT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA TERTIB
MUSDES.
• AGENDA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :
1. LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
2. RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN SESUAI VISI DAN MISI KEPALA DESA; DAN
3. RENCANA PRIORITAS KEGIATAN
• DILAKUKAN DENGAN CARA DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH YG DIBAGI SESUAI DENGAN
BIDANG BELANJA
• HASIL KESEPAKATAN MUSDES DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DAN MENJADI PEDOMAN PEMDES
DALAM MENYUSUN RPJM DESA.
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA BERDASARKAN
BERITA ACARA
• RANCANGAN RPJM DESA DITUANGKAN DALAM FORMAT RANCANGAN RPJM
DESA.
• TIM PENYUSUN RPJM DESA MEMBUAT BERITA ACARA TENTANG HASIL
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA YANG DILAMPIRI DOKUMEN RANCANGAN
RPJM DESA
• BERITA ACARA DISAMPAIKAN OLEH TIM PENYUSUN RPJM DESA KEPADA KEPALA
DESA.
PENYEMPURNAAN, PENYEPAKATAN, DAN PP
PENETAPAN
• KADES MEMERIKSA DOKUMEN RANCANGAN RPJM DESA
• JIKA KADES BELUM MENYETUJUI, TIM MENYEMPURNAKAN.
• DOKUMEN RANCANGAN RPJMDES YANG SUDAH DISEMPURNAKAN DI SAMPAIKAN
DALAM MUSRENGBANGDES UNTUK DIBAHAS DAN DISEPAKATI.
• DILAKUKAN PERBAIKAN SESUAI HASIL MUSRENGBANGDES
• DISUSUN RANCANGAN PERDES KEMUDIAN DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA
BPD.
• KEPALA DESA MENETAPKAN DAN SEKRETARIS DESA MENGUNDANGKAN.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Deki Zulkarnain
 
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaanBagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaanAndreasPutrasginting
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Oswar Mungkasa
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 Achmad Wahid
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaTPRP Strategic Partner
 
Rencana tata ruang dan kaitannya dengan ripparda
Rencana tata ruang dan kaitannya dengan rippardaRencana tata ruang dan kaitannya dengan ripparda
Rencana tata ruang dan kaitannya dengan rippardaMuhammad Giri Saptono
 
Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan
Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaanRencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan
Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaanMuhammad Giri Saptono
 
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Bagus ardian
 
Penyediaan Rumah Layak Huni
Penyediaan Rumah Layak Huni Penyediaan Rumah Layak Huni
Penyediaan Rumah Layak Huni Bagus ardian
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspnPosisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspnFitri Indra Wardhono
 

What's hot (17)

Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenKabupaten isi p...
 
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaanBagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
Bagi 'pemetaan potensi wilayah pedesaan
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
 
Rencana tata ruang dan kaitannya dengan ripparda
Rencana tata ruang dan kaitannya dengan rippardaRencana tata ruang dan kaitannya dengan ripparda
Rencana tata ruang dan kaitannya dengan ripparda
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan
Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaanRencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan
Rencana tata ruang dalam kajian lokasi gudang logistik kebencanaan
 
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
Buku Saku Pengendalian Perencanaan NUSP2
 
Penyediaan Rumah Layak Huni
Penyediaan Rumah Layak Huni Penyediaan Rumah Layak Huni
Penyediaan Rumah Layak Huni
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspnPosisi rencana induk dan rencana detail kspn
Posisi rencana induk dan rencana detail kspn
 
Profil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone BolangoProfil BPDASHL Bone Bolango
Profil BPDASHL Bone Bolango
 

Similar to Penyusunan rpjm desa

SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017udhi purnomo
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
STRATEGI MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
STRATEGI  MEWUJUDKAN HARKAMTIBMASSTRATEGI  MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
STRATEGI MEWUJUDKAN HARKAMTIBMASAbahAde1
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Husnul Abidin,S.H.,M.Kn.
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).pptMuhammadAmin209707
 
Garis besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang pptGaris besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang pptEkaMeliyanti
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongirhamuddin
 
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxV.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxHuziMahdiAttamimi
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixBagoes Prasetya
 
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskBahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskYanFredy1
 
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptxMekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptxKOMUNITASGURUSD
 
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa   29 juli 2015 editedIrjen jakwas desa   29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 editedRooy John
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaArdi Susanto
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)Bpd Desa Kasokandel
 
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptxDOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptxMuhammadAmin209707
 

Similar to Penyusunan rpjm desa (20)

SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Paparan profil desa
Paparan profil desaPaparan profil desa
Paparan profil desa
 
STRATEGI MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
STRATEGI  MEWUJUDKAN HARKAMTIBMASSTRATEGI  MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
STRATEGI MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
 
KERJASAMA-DESA.ppsx
KERJASAMA-DESA.ppsxKERJASAMA-DESA.ppsx
KERJASAMA-DESA.ppsx
 
Bapermades prov jateng
Bapermades prov jatengBapermades prov jateng
Bapermades prov jateng
 
Garis besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang pptGaris besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang ppt
 
Modul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampongModul penyusunan rkp gampong
Modul penyusunan rkp gampong
 
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptxV.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
V.1. Pemeriksaaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
 
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskBahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
 
Alur pembentukan bkd dan bkad
Alur pembentukan bkd dan bkadAlur pembentukan bkd dan bkad
Alur pembentukan bkd dan bkad
 
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptxMekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
Mekanisme Pengajuan NUPTK.pptx
 
Pengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptxPengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptx
 
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa   29 juli 2015 editedIrjen jakwas desa   29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
 
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptxDOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
DOKUMEN UNDANG-UNDANG DESA NO 6 2014.pptx
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 

Recently uploaded (13)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 

Penyusunan rpjm desa

  • 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
  • 3. APA ITU RPJM DESA ? • RPJM DESA AKRONIM DARI RENCANA PEMBANGUNANA JANGKA MENENGAH DESA. • MEMUAT RENCANA PEMBANGUNAN DALAM 1 (SATU) PERIODE JABATAN KEPALA DESA ATAU 6 (ENAM) TAHUN. • DITETAPKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH KEPALA DESA DILANTIK
  • 4. TAHAPAN PENYUSUNAN • PEMBENTUKAN TIM RPJM DESA; • PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; • PENGKAJIAN KEADAAN DESA; • PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA; • PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA; • PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA; DAN • PENETAPAN RPJM DESA.
  • 5. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA • PEMBINA : KEPALA DESA • KETUA : SEKRETARIS DESA • SEKRETARIS : KETUA LPM • ANGGOTA : PERANGKAT DESA, LKD ,KADER, UNSUR MASYARAKAT LAINNYA. • JUMLAHNYA PALING SEDIKIT 7 (TUJUH) PALING BANYAK 11 (SEBELAS) ORANG. • MELIBATKAN PEREMPUAN • DITETAPKAN DENGAN SK KADES.
  • 6. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 01 • MENGINTEGARSIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA. • SOSIALISASI / MENCARI / MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH • ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN : 1. RPJMD 2. RENSTRA SKPD 3. RTRW 4. RDTRW 5. RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
  • 7. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 02 • MENDATA DAN MEMILAH RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKAN MASUK KE DESA. • DIKELOMPOKKAN SESUAI DENGAN BIDANG BELANJA • DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG AKAN MASUK KE DESA. • LAMPIRAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
  • 9. PENGKAJIAN KEADAAN DESA • DALAM RANGKA MEMPERTIMBANGKAN KONDISI OBJEKTIF DESA • KEGIATAN : 1. PENYELARASAN DATA DESA; 2. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT; DAN 3. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA. • BAHAN MASUKAN DALAM MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.
  • 10. PENYELARASAN DATA DESA • PENGAMBILAN DATA DARI DOKUMEN DATA DESA; • PEMBANDINGAN DATA DESA DENGAN KONDISI DESA TERKINI. • MELIPUTI DATA SDA, SDM, SUMBER DAYA PEMBANGUNAN, SUMBER DAYA SOSBUD • DITUANGKAN DALAM FORMAT DATA DESA. • MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA • MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM MUSDES
  • 13. DATA SUMBER DATA PEMBANGUNAN
  • 15. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 01 • UNTUK MENEMUKENALI POTENSI DAN PELUANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DESA, DAN MASALAH YANG DIHADAPI DESA. • DASAR BAGI MASYARAKAT DALAM MERUMUSKAN USULAN RENCANA KEGIATAN. • USULAN RENCANA KEGIATAN MELIPUTI SELURUH BIDANG BELANJA DESA. • DILAKUKAN SECARA PARTISIPATIF DENGAN MELIBATKAN SELURUH UNSUR MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUMBER DATA DAN INFORMASI MELALUI MUSYAWARAH-MUSYAWARAH. • TIM RPJM DESA MENDAMPINGI KEGIATAN MUSYAWARAH TERSEBUT.
  • 16. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT 02 • MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN METODE DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH • ALAT KERJA : 1. SKETSA DESA 2. KELENDER MUSIM 3. BAGAN KELEMBAGAAN DESA, ALAT KERJA LAIN SESUAI DENGAN KONDISI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT • USULAN RENCANA KEGIATAN DIREKEPITULASI PENYUSUN RPJM DESA • DITUANGKAN DALAM FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN. • MENJADI LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA.
  • 22. PENYUSUNAN LAPORAN • TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN LAPORAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DILAMPIRI DOKUMEN-DOKUMEN SUSUAI FORMAT ISIAN. • TIM PENYUSUN RPJM DESA MELAPORKAN KEPADA KEPALA DESA • KEPALA DESA MELAPORKAN KE BPD
  • 23. MUSYAWARAH DESA • BERDASARKAN LAPORAN KEPALA DESA, BPD MENYELENGGARAKAN MUSDES. • TATA TERTIB MUSDES MENGACU KE PERMENDES PDTT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA TERTIB MUSDES. • AGENDA MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI : 1. LAPORAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA 2. RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN SESUAI VISI DAN MISI KEPALA DESA; DAN 3. RENCANA PRIORITAS KEGIATAN • DILAKUKAN DENGAN CARA DISKUSI KELOMPOK SECARA TERARAH YG DIBAGI SESUAI DENGAN BIDANG BELANJA • HASIL KESEPAKATAN MUSDES DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA DAN MENJADI PEDOMAN PEMDES DALAM MENYUSUN RPJM DESA.
  • 24. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA • TIM PENYUSUN RPJM DESA MENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA BERDASARKAN BERITA ACARA • RANCANGAN RPJM DESA DITUANGKAN DALAM FORMAT RANCANGAN RPJM DESA. • TIM PENYUSUN RPJM DESA MEMBUAT BERITA ACARA TENTANG HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA YANG DILAMPIRI DOKUMEN RANCANGAN RPJM DESA • BERITA ACARA DISAMPAIKAN OLEH TIM PENYUSUN RPJM DESA KEPADA KEPALA DESA.
  • 25. PENYEMPURNAAN, PENYEPAKATAN, DAN PP PENETAPAN • KADES MEMERIKSA DOKUMEN RANCANGAN RPJM DESA • JIKA KADES BELUM MENYETUJUI, TIM MENYEMPURNAKAN. • DOKUMEN RANCANGAN RPJMDES YANG SUDAH DISEMPURNAKAN DI SAMPAIKAN DALAM MUSRENGBANGDES UNTUK DIBAHAS DAN DISEPAKATI. • DILAKUKAN PERBAIKAN SESUAI HASIL MUSRENGBANGDES • DISUSUN RANCANGAN PERDES KEMUDIAN DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BPD. • KEPALA DESA MENETAPKAN DAN SEKRETARIS DESA MENGUNDANGKAN.