1. KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM
PEMANTAPAN PEMERINTAHAN DESA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PMD
DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

2. PEMBENTUKAN
DAN PEMEKARAN DESA
 DESA DIBENTUK ATAS PRAKARSA MASYARAKAT
 PEMEKARAN DESA DAPAT DILAKUKAN SETELAH
PALING SEDIKIT 5 TAHUN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
 PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN DESA HARUS
MEMENUHI SYARAT JUMLAH PENDUDUK: LUAS
WILAYAH

3. PERUBAHAN STATUS DESA
 DESA DAPAT DIRUBAH MENJADI
KELURAHAN
 PERUBAHAN STATUS DESA HARUS
DISETUJUI 2/3 PENDUDUK DESA YANG
MEMPUNYAI HAK PILIH
 DESA YANG BERUBAH MENJADI KELURAHAN,
KEKAYAANNYA MENJADI MILIK PEMDA

4. KEWENANGAN DESA
OTONOMI ASLI DAN OTONOMI DESA
HAK DAN KEKUASAAN MENGATUR DAN
MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN
UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT

5. IJIN IJIN
IMB IJIN
GALIAN C Pemanfaatan Air Bawah
RUMAH DESA Pendirian Wartel, Penyewaan
( Tertentu ) Tanah dan Permukaan
( Tertentu ) Video dan Play Station
JUMLAH URUSAN YANG DISERAHKAN
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN TERGANTUNG KESEPAKATAN KAB/KOTA
PASAR DESA HUTAN DESA
DENGAN PEMERINTAH DESA
 SUMBER PENDAPATAN BARU
 BIAYA DI KAB/KOTA – DIALIHKAN KE DESA

6. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAHAN DESA
BADAN
PEMERINTAH DESA
PERMUSYAWARATAN DESA
KEPALA DESA
PERANGKAT DESA

7. KEWAJIBAN
KEPALA DESA:
MEMBERIKAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMDES
KEPADA BUPATI/WALIKOTA
MEMBERIKAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA
BPD
MENGINFORMASIKAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMDES
KEPADA MASYARAKAT

8.  MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK
 MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA/ANGGOTA
BPD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
 TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU, PILPRES,
PILKADA
 MERANGKAP JABATAN SEBAGAI DPRD

9. PERANGKAT DESA
TUGAS MEMBANTU KEPALA DESA.
BERTANGGUNGJAWAB KEPADA
KADES.
PERANGKAT DESA
PERANGKAT
SEKRETARIS DESA
DESA LAINNYA
DIANGKAT OLEH
•DI ISI DARI PNS YANG KADES DARI
MEMENUHI SYARAT PENDUDUK DESA
YBS DAN
•DIANGKAT OLEH
DITETAPKAN DGN
SEKDA a.n
KEP. KADES. USIA
BUPATI/WALIKOTA

10. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA
KADES & PERANGKAT DESA DIBERI
PENGHASILAN TETAP TIAP BULAN
DAN/ ATAU TUNJANGAN
PENGHASILAN TETAP DAN/ ATAU
TUNJANGAN PALING SEDIKIT SAMA
DGN U M R KAB/KOTA.
DIKECUALIKAN BAGI PNS

11. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BPD BERWENANG
MENGAWASI PELAKSANAAN
PERATURAN DESA DAN
PERATURAN KEPALA DESA.
MENGUSULKAN
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KADES.
MEMBENTUK PANITIA
PILKADES DAN MENYUSUN
TATA TERTIB BPD.

12. KEUANGAN DESA
SUMBER PENDAPATAN
1) PENDAPATAN ASLI DESA
2) BAGI HASIL PAJAK DAERAH KAB/KOTA
MINIMAL 10 % KE DESA
3) RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA KE DESA
4) BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YG DITERIMA
KABUPATEN/KOTA MINIMAL 10 % UNTUK DESA  ADD
 DANA PERIMBANGAN :
 DANA BAGI HASIL PAJAK
 DANA BAGI HASIL SDA
 DAU SETELAH DIKURANGI BELANJA PEGAWAI
5) BANTUAN DARI PUSAT – PROV – KAB/KOTA
6) HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

13. 1. ADD BERSUMBER DARI :
BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA OLEH
KABUPATEN/KOTA.
2. DANA PERIMBANGAN UNTUK ADD YAITU :
A. DANA BAGI HASIL PAJAK
B. DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
C. DANA ALOKASI UMUM (DAU)
3. DANA BAGI HASIL PAJAK TERDIRI DARI :
A. PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)
B. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)
4. DANA BAGI HASIL SDA BERASAL DARI :
A. KEHUTANAN, PERIKANAN
B. PERTAMBANGAN UMUM
C. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
D. PERTAMBANGAN GAS BUMI
E. PERTAMBANGAN PANAS BUMI
5. DANA ALOKASI UMUM MINIMAL 10 % SETELAH
DIKURANGI BELANJA PEGAWAI

14. Dibagi rata I 60%= ADDM
1. Akumulasi Sisanya 40% dibagi-bagi Desa miskin,
Dana terpencil, partai, pendidikan rendah,
kesehatan = ADDP
2. Dana ADD 30% untuk biaya aparatur,
yg diterima operasional, administratif
Desa 70% Belanja Publik dan
Pemberdayaan Masyarakat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Perencanaan
Lembaga Kemasyarakatan
Penggunaan
ADD Masyarakat

15. PERDES DITETAPKAN KADES BERSAMA
BPD
MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN
MASUKAN DALAM RANGKA PENYIAPAN
ATAU PEMBAHASAN RAPERDES
RAPERDES TTG APB-DESA SEBELUM
DITETAPKAN DISAMPAIKAN KE
BUPATI/ WALIKOTA UNTUK
DIEVALUASI

16. KERJA SAMA DESA
1.DESA DAPAT MENGADAKAN
KERJASAMA ANTAR DESA ATAU
KERJASAMA DGN PIHAK KE TIGA
2.KERJASAMA YG MEMBEBANI DESA
DAN MASY, HARUS MENDAPAT
PERSETUJUAN BPD
3.KERJASAMA MELIPUTI BIDANG:
PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA, PELAYANAN PENDIDIKAN,
KESEHATAN, SOSIAL
BUDAYA,PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM DAN TTG

17.  Pembangunan Kawasan
Perdesaan yang dilakukan oleh
Kab/kota atau pihak ke-3 wajib
mengikutsertakan Pemerintah
Desa dan BPD
 Dalam perencanaan,
Pelaksanaan Pembangunan,
Pemanfaatan dan
Pendayagunaan Kawasan
Perdesaan wajib

18.  BERTUGAS Membantu Pemdes & mitra dlm memberdayakn masy.
 Bid. Pelayanan masy : RW dan RT
 JENIS  Bid. Pembangunan : LPM/LKMD atau yg lainnya
 Bid. Pemberdayaan : P.K.K
 Bid. Kepemudaan : Karang Taruna
 Bid. Keagamaan : Lembaga Keagamaan, dsbnya
 FUNGSI SEBAGAI MITRA MELAKUKAN :
Pere ncanaan & pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
 Proses partisipasi masy.
 Penghubung pemerintah dgn masy.
 Penggerak swadaya masyarakat.
 Pengembangan kelompok masy. dan masy