Slide Mata Kuliah Kewirausahaan/Islamic Entreprneuer . Pertemuan#13 : Aspek Legal dalam Bisnis (Lisensi, HAKI, Paten dll)

1. www.unilam.ac.id

2. www.unilam.ac.id
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMASI
Menjadi Fakultas Teknologi dan Informasi UNILAM yang TERDEPAN, ARIF
(Adaptif, Responsible, Inovasi, Futuristik) ber Akhlaqul Karimah di tingkat
ASEAN pada Tahun 2033
Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlaqul karimah dalam bidang
Teknologi Informasi untuk mendukung perkembangan Masyarakat berbasis
digital skala Nasional Tahun 2028
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

3. www.unilam.ac.id

4. www.unilam.ac.id
PERTEMUAN 13
Aspek Legal dalam Bisnis (Lisensi, HAKI,
Paten dll)

5. www.unilam.ac.id

6. www.unilam.ac.id
ASPEK LEGAL BISNIS
• Legalitas suatu perusahaan atau bisnis adalah merupakan unsur yang terpenting,
karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu bisnis
sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan atau
bisnis harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan/bisnis
tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata
hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.
• Keberlangsungan suatu bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya
adalah keberadaan unsur legalitas tersebut
• Dalam kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan
bisnis yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau
pembongkaran.

7. www.unilam.ac.id
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS
Aspek hukum dan legalitas mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan
dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa setiap usaha yang akan didirikan dan
dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang
berlaku di wilayah tersebut.
Perlu diteliti keabsahan,kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum,izin-
izin yang dimiliki,sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan
usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak
sempurnanya hasil penelitian,dengan kata lain apabila ada dokumen yang tidak sah
atau tidak sempurna pasti akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

8. www.unilam.ac.id
ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS-2
Oleh karna itu,hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum dan legalitas ini dilakukan secara teliti dan
cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ketangan yang memang berkompeten
untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti,demikian juga bagi mereka yang hendak menyiapkan
suatu proyek atau usaha maka perlu dilakukan berbagai persiapan yang berkaitan dengan dengan masalah
hukum dan legalitas dari perusahaan, sehingga tidak ana mendapat masalah di kemudian hari. Beberapa
faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian suatu rencana bisnis, yaitu:
1. Badan hukum apa yg sesuai utk dijadikan btk formal badan usaha yg akan didirikan
2. Komoditas usaha tmsk jenis barang dagangan (komiditas) yg diperbolehkan atau dilarang undang-
undang
3. Cara berbisnisnya melangga hukum agama atau tidak
4. Teknis operasional mendapatkan izin dari instansi/ departemen/dinas terkait atau tidak.

9. www.unilam.ac.id
ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS-3
Berikut ini disajikan jenis data, sumber data dan cara memperoleh data dan
cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum dan legalitas.yaitu :
1. Jenis data dan sumber data, Jenis data yang diperlukan secara umum
yaitu data kuantitatif yang mencakup tentang bentuk badan usaha, ijin usaha
dan ijin lokasi pendirian usaha atau bisnis. Semua ini dapat diperoleh dari
sumber ekstern seperti notaries, pemda, departemen terkait maupun
pemerintah setempat.
2. Cara memperoleh dan menganalisis data, Untuk memperoleh gambaran
kelengkapan data dasar dan data yang harus dipenuhi tentang ijin usaha dan
ijin lokasi pendirian dapat digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

10. www.unilam.ac.id
TUJUAN ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS
Berdasarkan aspek hukum dan legalitas, suatu bisnis dinyatakan layak jika
bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala
persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Secara spesifik analisis aspek
hukum dan legalitas bertujuan untuk:
1. Menganalisis legalitas usaha yang dijalankan
2. Menganalisis legalitas produk yang dihasilkan
3. Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yg akan
dilaksanakan
4. Menganalisis kemampuan bisnis yg akan diusulkan dlm memenuhi
prsyratan pizinan
5. Manganalisis jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dgn
pinjaman

11. www.unilam.ac.id
PENGERTIAN LEGALITAS PERUSAHAAN
Memutuskan untuk memulai berbisnis mungkin lebih mudah, namun bila tidak
memperhitungkan aspek legalitas maka akan menjadi resiko yang besar bagi Bisnis yang
kita bangun.
Hal ini harus diperhitungkan bila ingin kelangsungan Bisnis tetap ada, karena untuk
membangun sebuah bisnis membutuhkan waktu yang
lama dan membutuhkan biaya yang tidak kecil.
Untuk itu bila bisnis ingin tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu lama, maka
merupakan suatu hal yang mutlak untuk mensahkan bisnis kita pada pihak yang
berwenang, dilegalisasi dan mendapatkan ijin dari pemerintah.
Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan,
di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga
sah di mata hukum, sehingga merek, nama, logo (identitas perusahaan) dilindungi dari
pengambilalihan oleh pesaing yang baru muncul.

12. www.unilam.ac.id
BENTUK-BENTUK LEGALITAS USAHA
Ada beberapa jenis jati diri/identitas yang melegalkan usaha, diantaranya yaitu:
1. Nama Perusahaan,
Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang melekat pada
bentuk usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan
dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain.
2. Merek,
adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur
tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 UU no.
15 Taun 2001).
3. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan),
Merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan
kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) diberikan kepada para
pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN. Kewajiban pemegang SIUP yaitu
melaporkan kepada kepala kantor wilayah Departemen Perdagangan dan Industri atau kantor Departemen
Perdagangan yang menerbitkan SIUP apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup
perusahaan disertai dengan pembelian SIUP.

13. www.unilam.ac.id
BENTUK-BENTUK LEGALITAS USAHA
4. IUI (Izin Usaha Industri),
Selain perusahaan perdagangan barang dan/atau jasa, ada pula perusahaan industri. Sama halnya dengan perusahaan perdagangan,
perusahaan industri pun juga harus memiliki surat izin yaitu Surat Izin Industri (IUI). Setiap pendirian perusahaan industri baru atau
perluasan wajib memperoleh IUI. Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap Persetujuan Prinsip yang diberikan kepada perusahaan industri
untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan / instalasi peralatan dan lain-lain yang
diperlukan termasuk dimulainya kegiatan produksi percobaan. IUI berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang
bersangkutan berproduksi.
5. STIU (Surat Izin Tempat Usaha),
Setiap perusahaan yang ada perlu dan harus mengurus STIU, demi keamanan dan kelancaran usahanya. STIU dikeluarkan oleh
pemerintah Kabupaten atau Kotamadya sepanjang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Gangguan mewajibkannya. Dalam
menjalankan perusahaan, pengusaha yang bersangkutan wajib menaati syarat-syarat antara lain Keamanan, Kesehatan dan Ketertiban
serta syarat-syarat lain (mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya dan menjaga keindahan lingkungan, serta penghijauan).
6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak),
Setiap pribadi yang berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan badan usaha wajib atau harus mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. NRP (Nomor Register Perusahaan) atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan),
Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke
kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di Kantor Departemen Perdagangan setempat. NRP (Nomor Register Perusahaan) disebut juga
TDP. NRP/TDP wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum. Nomor NRP/TDP wajib dicantumkan pada papan nama
perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.

14. www.unilam.ac.id
LEGALITAS PRODUK
Produk atau barang yang diperdagangkan akan turut menentukan perjalanan usaha yang
akan dijalankan. Analisis produk dalam aspek ini berkaitan dengan hokum Negara dan
legalitas menurut syariat agama. Komoditas usaha yang akan dipasarkan di dalam negeri
harus memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Produk yang akan di hasilkan dari bisnis yang akan didirikan harus memperhatikan legalitas
sebagaimana disebutkan di atas. Mengabaikan legalitas akan menimbulkan resiko hokum
berupa tuntutan hokum dari dinas dan instansi berwenang. Jika hal ini terjadi, perkembangan
dan kemajuan usaha yang sudah dirintis dengan susah payah oleh para pendirinya tentunya
akan terhambat.
Keterkaitan dengan analitis aspek sebelumnya, yaitu aspek teknis dan teknologi, sangat
signifikan. Kesalahan dalam analitis tersebut, terutama pada seleksi produk, akan
menimbulkan biaya yang sangat besar. Kesalahan dalam pengambilan keputusan memilih
produk utama (main product) akan berdampak pada aspek-aspek lain dan ujung-ujunnya
tentu akan mengakibatkan kerugian dan paling fatal adalah kegagalan bisnis.

15. www.unilam.ac.id
MANFAAT LEGALITAS PERUSAHAAN DAN PRODUK
Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan dan produkm maka perusahaan akan
memperoleh beberapa manfaat diantaranya :
1. Sarana perlindungan hukum.
Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhidar dari tindakan pembokaran atau penertiban
dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya
2. Sarana Promosi.
Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan
serangkaian promosi.
3. Bukti kepatuhan terhadap hukum.
Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku,
secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
4. Mempermudah mendapatkan suatu usaha.
Dalam melakukan suatu usaha perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan
perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana perusahaan dalam megembangan usaha.
5. Mempermudah pengembangan usaha.
Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan
bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah
satu persyaratan yang diajukan pihak bank.

16. www.unilam.ac.id
PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
Tujuan perlindungan hukum terhadap HaKI adalah selain untuk memberikan pengakuan terhadap hasil
karya intelektual manusia juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada penemu/penciptanya
melaksanakan sendiri penemuannya atau memberi persetujuannya kepada orang lain untuk
mempergunaannya. Hasil kreativitas di bidang HaKI ini merupakan asset yang sangat bernilai di bidang
bisnis, baik hasil karya yang berupa penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra,
desain industri bahkan tanda yang dipergunakan untuk merek dagang. Pemberian perlindungan HaKI
berarti pengaman bagi para pemegang hak tersebut, dan pengaman tersebut dapat berupa antara lain ;
1. Hak khusus (exclusive rights).
Hak khusus yang diberikan kepada penemu atau pemegang paten dimaksudkan agar pemegang dapat
melaksanakan paten yang dimilikinya dan dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,
menjual atau mengimpor, menyewakan atau menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual hasil
produksi yang diberi paten. Seandainya pihak lain berkeingingan mempergunakan hasil karya intelektual
ini harus meminta ijin kepada penemu atau pemegang paten dengan membayar royalti yang besar
kecilnya ditentukan dalam perjanjian lisensi.
2. Hak ekonomi (economic rights).
Hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada orang lain dan pihak lain yang
mempergunakan ciptaan orang lain dapat dipungut royalty sesuai dengan kesepakatan mereka.

17. www.unilam.ac.id
PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
3. Hak moral (moral rights).
Hak moral adalah hak yang melekat pada si pencipta yang tidak dapat dialihan
kepada orang lain/badan lain, sebab pencipta tetap melekat dengan ciptaannya,
sehingga terdapat hubungan erat antara pencipta dengan hasil ciptaannya. Hak
moral ini adalah hak pencipta atau ahli warisnya, yaitu berupa :
a.Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap
tercantum pada ciptaannya.
b.Hak untuk memberi persetujuan dalam perubahan ciptaannya.
c.Persetujuan trhadap perubahan nama atau nama samaran pencipta.
d.Hak menuntut seseorang tanpa persetujuannya meniadakan nam pencipta
yang tercantum pada ciptaannya.
e.Hak untuk menyewakan.

18. www.unilam.ac.id
PRINSIP – PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
1. Prinsip Ekonomi.
Yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang
diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik
yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan.
Yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil
dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat
perlindungan dalam pemiliknya.
3. Prinsip Kebudayaan.
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk
meningkatkan kehidupan manusia
4. Prinsip Social.
Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang
diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga
perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

19. www.unilam.ac.id
4) Hak Atas Merek
Adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu,
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk menggunakannya.
c. Hak Desain Industri
Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Desain Industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang
berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negera Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
e. Rahasia Dagang
Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak
dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak
‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang.Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya
Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya denga n
membayar pegawai dari Coca Cola.
f. Varietas Tanaman
Adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga,
buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang
sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

20. www.unilam.ac.id
PEMILIHAN BENTUK BADAN USAHA
Secara definisi sebuah Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang
bertujuan mencari laba atau keuntungan.
Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda.
Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat
dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. (Wikipedia). Kegiatan bisnis tidak
dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan
usaha.
Keberadaan badan hukum usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat
aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan
bisnis/berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat
badan hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi.
Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap b
erbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada
di dalam maupun di luar perusahaan

21. www.unilam.ac.id
Beberapa faktor untuk memilih badan usaha yang akan dijalankan.
1. Keluwesan Untuk Beraktivitas,
2. Batas Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemilik,
3. Kemudahan Pendirian,
4. Kemudahan Memperoleh Modal,
5. Kemudahan Untuk Memperbesar Usaha,
6. Kelanjutan Usaha,

22. www.unilam.ac.id
HAL YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN
1. Factor Tujuan (Goal),
Sangat tergantung pada tujun utama didirikan perusahaan. Apakah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan atau
berorientasi pada kemanfaatan semata atau kedua-duanya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan (profit) dan kemanfaatan
2. Factor Kepemilikan (Ownership),
Berhubungan dengan berapa jumlah dari pemilik perusahaan yang akan didirikan: seorang, dua orang, atau lebih dari 20
orang, dari jumlah tersebut membawa konsekuensi terhadap bentuk hukum badan usaha yang akan dibangun.
3. Factor Pemodalan (Capital),
Estimasi modal dasar usaha yang di perlukan untuk mendirikan usaha akan menentukan bentuk hukum badan usaha karena
untuk badan hukum tertentu menyaratkan modal minimal.
4. Factor Pembagi Resiko (Risk Sharing),
Setiap usaha (bisnis) pasti mengandung nilai resiko karena hukum ekonomi mengatakan bahwa antara resiko dan return aa
hubungan positif dan signifikan. Pembagian porsi resiko dalam bisnis akan menentukan badan hukum yang digunakan.
Ada badan hukum yang memiliki resiko tak terbatas sampai harta pribadi pemilik da nada juga yang resikonya dibatasi
hanya pada bagian kepemilikan modal usaha.
5. Factor Jangka Waktu (Timely),
Batas waktu usia organisasi berpengaruh dalam menentukan jenis badan hukum organisasi yang akan dipilih. Untuk
menentukan hukum seperti, yayasan dimana batas waktunya tidak terbatas namun ada badan hukum yang batas waktunya
harus dibatasi (perseorangan terbatas, Perserikatan komanditer), walaupun dapat diperpanjang lagi.

23. www.unilam.ac.id
BENTUK-BENTUK BADAN USAHA
Untuk memilih badan usaha yang tepat, kita perlu mengetahui definisi, ciri-ciri badan usaha, serta kelebihan dan kekurangan masing-
masing bentuk badan usaha tersebut. Berikut ini adalah beberapa bentuk badan hukum beserta kelebihan dan kekurangannya
1. Perusahaan Perseorangan/Individu
Perusahaan Perseorangan merupakan salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milik
perusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya diawasi dan
dikelola seseorang . di satu pihak ia memperoleh semua keuntungan perusahaan, selain menanggung semua risiko yang timbul dalam
kegiatan. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus, sebagaimana
bentuk badan hukum lainnya.
2. Firma (FA)
Badan usaha ini dimiliki oleh lebih dari satu orang dengan perjanjian tertentu, sehingga harus memiliki akta notaris kemudian
didaftarkan pada panitera pengadilan setempat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Perjanjian pada
firma memuat nama pendiri, cara pembagian keuntungan, serta waktu kapan dimulai dan berakhirnya
perjanjian tersebut. Perjanjian antar pemilik akan lebih kuat karena biasanya para pemilik firma adalah orang-orang yang sangat dekat
yang memiliki hubungan keluarga atau famili. Kepemimpinan perusahaan ditentukan dengan cara kesepakatan bersama,
dimana mereka bertanggung jawab penuh terhadap perushaan, semua anggota mempunyai tanggung jawab penuh baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain, sehingga bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut
akan ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. jika salah satu anggota keluar dari firma, firma otomatis bubar,
bentuk firma ini sudah jarang dijumpai di Indonesia, mungkin kurang diminati, karena pertimbangan factor risiko yang
dianggap terlalu besar bagi sebagian investor.
3. Perserikatan Komandtier (CV)
Merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur
perusahaan, dan memiliki tanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman, dan
tidak bersedia memimpin perusahaan, serta memiliki bertanggung tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam
perusahaan tersebut.

24. www.unilam.ac.id
BENTUK-BENTUK BADAN USAHA
4. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian dengan melakukan
kegiatan usaha dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham di mana para pemilik/pemegang saham tersebut
mempunyai tanggungjawab yang terbatas hanya sebatas pada modal yang disertakan besarnya modal Persero
ditentukan dengan anggaran dasar. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mempunyai kekayaan
perusahaan sendiri, sehingga tagihan hutang-hutang perusahaan di tanggung oleh harta persero.
5. Koperasi
Kata koperasi berasal dari kata Co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Secara umum dapat
dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah
orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban,
melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat
pada umumnya. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992
tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan”.
6. Yayasan
Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, “Yayasan adalah badan usaha
yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang soial,
keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang,
maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan
secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang
mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

25. www.unilam.ac.id
Aspek Legal dalam Bisnis (Lisensi, HAKI, Paten dll)
10.15-11.00
• SETIAP AKHIR KBM
• LAKUKAN PRESENTASI DARI SETIAP KELOMPOK (4 ORANG) TENTANG MATERI YANG
DIBAHAS
• DENGAN KERANGKA DISKUSI SBB :
WHAT WHO WHY HOW
APA 2 (DUA) TOPIK
yang MENARIK
MATERI HARI INI ?
SIAPA YANG AKAN
MENGGUNAKAN DAN
BERDAMPAK DENGAN
MATERI INI DI DUNIA
BISNIS
MENGAPA MATERI INI
HARUS DIGUNAKAN
PADA DUNIA
BISNIS/ORGANISASI
BAGAIMANA
IMPLEMENTASI
PENGGUNAAN MATERI DI
LAPANGAN KERJA/BISNIS

26. www.unilam.ac.id
Buat Video Ringkasan Materi Pertemuan#13
Upload di IG masing-masing
a)Durasi Video minimal 5 menit, dengan format POTRAIT
b)Mahasiswa WAJIB IN-FRAME

27. www.unilam.ac.id
PENUTUP
PERTEMUAN#13
Wassalamu’alaikum Wr Wb