aspek hukum studi kelayakan bisnis

2. 1
2
3
4
5
6

3. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek
yang akan dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa
setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di
wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata
peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Bagi
penilaian studi kelayakan bisnis,dokumen yang perlu
diteliti keabsahan,kesempurnaan dan keasliannya
meliputi badan hukum,izin-izin yang dimiliki,sertifikat
tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan
usaha tersebut.

5. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak
jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan
mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah
tersebut. Secara spesifik analisis aspek hukum pada studi
kelayakan bisnis bertujuan untuk
• Menganalisis legalitas usaha yang dijalankan
• Menganalisis ketepatan bentk badan hukum dengan ide
bisnis yang akan dilaksanakan
• Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan
dalam memenuhi persyaratan perizinan
• Manganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika
bisnis akna dibiayai dengan pinjaman

6. 1
2
3
5
4
6

7. Langkah-langkah Mendirikan Badan Usaha
Langkah-langkah Mendirikan Perusahaan Perseroan
1. Persiapan
2. Pendaftaran ke notaris
Langkah-langkah Mendirikan Perserikatan Komanditer (CV)
1. Persiapan
2. Pendaftaran ke notaris
3. Untuk memperkokoh posisi Perserikatan Komanditer (CV)

8. Langkah-langkah Mendirikan Badan Usaha
Langkah-langkah Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)
1. Pembuatan akta notaries
2. Anggaran dasar
3. Pengesahan Menteri Kehakiman
4. Pendaftaran wajib
5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN)
Langkah-langkah Mendirikan Yayasan
1. Penyampaian dokumen-dokumen yang diperlukan
2. Penandatanganan akta pendirian yayasan
3. Pengurusan surat keterangan domisili Usaha Perseroan Terbatas (PT)
4. Pengurusan NPWP
5. Pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Dep. Keh dan HAM
6. Pengumuman dalam Berita Negara Republic Indonesia (BNRI)

9. Langkah-langkah Mendirikan Koperasi
1. Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang
menjadi pendirinya.
2. Pelaksnaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam
berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
koperasi.
3. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, pejabat Departemen
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri
dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan
petunjuk-petunjuk seperlunya.
4. Para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara
tertulis kepada pejabat.
5. Permohonan pengsahan akta pendirian kepada pejabat, tergantung pada bentuk
koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang
bersangkutan.
6. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan
diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling
lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan.
7. Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah
diterimanya permintaan pengesahan.

11. Beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang menyangkut izin usaha
perdagangan, yaitu:

12. Sebelum ide bisnis dijalankan, jual beli tanah merupakan hal
yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika jual beli tanah
tidak dilakukan dengan ketentuan yang ada. sering kali
permasalahan hukum akan muncul di kemudian hari. Oleh
karena itu, proses jual beli tanah harus dilakukan secara
cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak
terjadi permasalahan hukum yang berakibat terhadap
kelancaran dalam menjalankan usahanya Pejabal yang
mempunyai wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah
adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

13. berupa data tentang tanggapan
dan persetujuan masyarakat di
sekitar Iokasi berkaitan dengan ide
bisnis yang akar dilaksanakan data
pandangan hukum dan konsultan
hukum yang dipandang
mengetahui ketentuan-ketentuan
hukum yang harus dipenuhi dari
bisnis yang akal dilaksanakan.
berupa data literatur tentang hukum
bisnis, peraturan perundang
undangan pendinan usaha,
dokumen-dokumen hukum, dan
persyaratan untuk mem peroleh
perizinan.

14. Responden/Narasumber
Untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data
dapat dilakukan terhadap pihak-pihak berikut :
 Masyarakat sekitar lokasi, untuk memperoleh data tentang tanggapan dan
persetujuan masyarakat sekitar lokasi, tempat usaha akan dilaksanakan .
 Praktisi hukum untuk mengetahui pandangan praktisi hukum tentang ide
hismis yang akan dijalankan
 Bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan, untuk mengetahui
ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan ide bisnis yang akan
dilaksanakan
 Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) atau Kantor Penanaman
Moda (KPM) daerah yang bersangkutan, untuk mengetahui perizinan yang
harus dipenuh wuk menjalankan usaha di daerah yang bersangkutan
 Perbankan rau lembaga keuangan lainnya, untuk mengetahui jaminan
jaminan yang diperlukan jika investasi dibiayai dengan pinjaman

15. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi
kelayakan bisnis dilakukan dengan cara-cara berikut :
• Wawancara
• Masyarakat sekitar
• Pihak Kelurahan/Desa Konsulian hukum
• Pihak Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) daerah
selempa e Perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

16. Pengertian Legalitas Perusahaan
• Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan
unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang
melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui
oleh masyarakat.
• Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor,
salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha
tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada
kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka
kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu
penertiban atau pembongkaran

19. TERIMA KASIH