MAteri Kewirausahaan

1. KEWIRAUSAHAAN
BAB I
I. Pengertian SIUP
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan
kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun
perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib
memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di
seluruh wilayah Republik Indonesia.
A. SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut :
(1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya
lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan
bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya
lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
B. Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah
• Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha
perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat.
o Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
ü Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, dan Diurus, dijalankan atau dikelola
sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat
terdekat.
• Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki
lima.
II. Fungsi SIUP
§ Siup dapat di artikan dalam 4 hal yakni :
1. Untuk pengajuan pinjaman melalui CSR BUMN
2. Pengajuan pinjaman bank lebih dari 50 Jt
3. Bantuan modal/ alat dari Negara
4. Silahkan ditambah (CMIIW)
§ Cara membuat SIUP Perorangan :

2. 1. Datang ke pemkot/ pemkab ke bagian perijinan.
2. Mengurus SIUP, TDP, HO secara bersama.
3. Biaya akan ditentukan oleh besar usaha, luas lahan, jenis jalan tempat usaha, jumlah
mesin, jumlah karyawan, dll.
§ Perkiraan biaya SIUP Perorangan :
1. Rp 500 Rb - 1 Jt.
§ Syarat SIUP Perorangan :
a) FC sertifikat
b) FC IMB / Perjanjian sewa menyewa
c) FC PBB
d) FC NPWP
e) FC KTP
III. Manfaat SIUP
Manfaat SIUP untuk memudahkan masyarakat meminjam dana ke bank maupun
lembaga keuangan resmi lainnya.
IV. Bentuk SIUP

3. Contoh SIUP Besar
Ada beberapa jenis perijinan usaha, antara lain berdasarkan klasifikasi besarnya
usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP terdiri dari: SIUP Kecil, SIUP
Menengah, SIUP Besar; dan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.kalau
soal perbedaan, setau saya sih beda dari dana angsurannya hehe CMIIW

4. V. Cara membuat SIUP
Cara Membuat SIUP sebagai berikut :
 Siapkan Fc Direktur Utama.
 Siapkan Fc Akta Pendirian Perusahaan beserta SK Menhum dan HAM RI.
 Siapkan Fc NPWP Perusahaan.
 Siapkan Fc SKDP
 Buat Surat Permohonan Pembuatan SIUP ke Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan di Wilayah Perusahaan anda masing-masing.
o Contoh Jakarta :
- Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- dst.
 Pas foto berwarna Direktur Utama ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.
 Selanjutnya ikuti prosedur pengurusan SIUP yang berlaku.
“Setelah semua persyaratan diatas terpenuhi, silahkan anda mengunjungi loket
pendaftaran pembuatan SIUP / membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan, lalu isi
Formulir dan lampirkan persyaratan sebagaimana tersebut diatas.”
BAB II
1.Perseroan Terbatas (PT) :
• Fotokopi akte okumes pendirian perusahaan.
• Fotokopi SK Pengesahan badan okum dari Menteri Kehakiman dan HAM.
• Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan.
• Fotokopi NPWP perusahaan.
• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha
perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan(HO).
• Neraca perusahaan.
2. Koperasi :
• Fotokopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan instansi yang berwenang.
• Fotokopi KTP pimpinan/penanggungjawab koperasi.
• Fotokopi NPWP perusahaan.
• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha
perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
• Neraca perusahaan.
3.Perusahaan Persekutuan :

5. • Fotokopi akte otaries pendirian perusahaan/akte otaries yang telah didaftarkan pada
Pengadilan Negeri;.
• Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
• Fotokopi NPWP perusahaan;
• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha
perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
• Neraca perusahaan.
4.Perusahaan Perorangan :
• Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
• Fotokopi NPWP perusahaan;
• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha
perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
• Neraca perusahaan.

6. 5. Cabang/Perwakilan Perusahaan :
• Fotokopi SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
menerbitkan SIUP tersebut.
• Fotokopi akte notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang
perusahaan.
• Fotokopi KTP penanggungjawab kantor cabang perusahaan di tempat kedudukan
kantor cabang bersangkutan.
• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (kantor pusat).
• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha
perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan
(HO).

7. BAB III
Perusahaan Yang Ditunjuk Sebagai Perwakilan Perusahaan
• Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang menunjuk;
• Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang ditunjuk;
• Salinan/fotokopi akte penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan
perwakilan;
• Fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan;
• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha
perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan
(HO).
Waktu Pengurusan Dan Masa Belaku
SIUP dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah Form Surat Permohonan (SP)-SIUP
Model A diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SIUP adalah selama
perusahaan bersangkutan masih melakukan kegiatan perdagangan.
BAB IV
Persyaratan Izin Usaha Perdagangan :
1. Photo copy KTP pemohonan
2. Photo copy KTP Direksi
3. Photo copy NPWP
4. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan
5. Photo copy Persetujuan Prinsip
6. Photo copy Izin Lokasi
7. Photo copy IMB
8. Photo copy SITU
9. Photo copy UKL/UPL atau SPPL
10. Pas poto 3 x 4 sebanyak 2 buah
11. Photo copy Neraca perusahaan
12. Photo copy Bukti Pembelian mesin
13. Photo copy Formulir model Pm II
BAB V
1.Prosedur Permohonan Siup
 Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP
beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan
Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk permohonan SIUP Menengah
dan SIUP Kecil.

8.  Sedangkan untuk permohonan SIUP-BESAR diajukan melalui Kanwil
Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai domisili perusahaan.
A. Pendiri Perseroan
o Anda harus menetapkan Nama Para Pendiri Perseroan dengan ketentuan seperti
dibawah ini.
o Jumlah Pendiri minimal 2 (dua) orang.
o Pendiri harus Warga Negara Indonesia kecuali pendirian PT yang dimaksud adalah
dalam rangka fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
o Para pendiri pada saat perseroan ini didirikan yaitu saat Pembuatan Akta Pendirian PT
harus menjadi Pemegang Saham didalam Perseroan.
o Para pendiri juga dapat diangkat sebagai salah satu pengurus baik sebagai Direktur atau
Komisaris dan jika Anggota Direktur atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah
satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.
B. Nama Perseroan Terbatas
Anda harus menetapkan Nama dan Tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan
usaha seperti dibawah:
o Mengingat pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan Nama
o PT yang sudah ada maka yang perlu siapkan adalah 2 atau 3 pilihan nama PT,
usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda.
o Sebelum akta dibuat Notaris akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk
mengetahui Nama PT tersebut bisa gunakan atau tidak. Jika bisa sebaiknya anda
langsung melakukan pemesanan untuk menghindari nama tersebut akan digunakan
oleh pihak lain.
o Pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur oleh Peraturan Pemerintah No.26 tahun
1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Kedudukan perseroan harus
berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana
perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat.
[OOT dari tugas, Sumber link dibawah]
A. Jenis-jenis Izin Usaha
Beberapa jenis izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin
usaha perdagangan, yaitu:
1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
Merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat
izin usaha perdagangan (SIUP) diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan,
firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN.
Kewajiban pemegang SIUP yaitu melaporkan kepada kepala kantor wilayah
Departemen Perdagangan dan Industri atau kantor Departemen Perdagangan yang
menerbitkan SIUP apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau
menutup perusahaan disertai dengan pembelian SIUP.

9. 2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
Setiap perusahaan yang ada perlu dan harus mengurus SITU, demi keamanan dan
kelancaran usahanya. SITU dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten atau Kotamadya
sepanjang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Gangguan mewajibkannya.
Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha yang bersangkutan wajib menaati
syarat-syarat antara lain:
a. Keamanan
b. Kesehatan
c. Ketertiban
d. Syarat-syarat lain (mengutamakan tenaga kerja dari sekitarnya dan menjaga
keindahan lingkungan, serta penghijauan)
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Setiap pribadi yang berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan
badan usaha wajib atau harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak setempat dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Terhadap para wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan
mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor X Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:
"Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya
empat kali jumlah pajak yang terutang atau yang kurang atau yang tidak
dibayar."
4. NRP (Nomor Register Perusahaan) atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan,
maka perusahaan diwajibkan mendaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, yaitu di
Kantor Departemen Perdagangan setempat. NRP (Nomor Register Perusahaan)
disebut juga TDP. NRP/TDP wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
Nomor NRP/TDP wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen
yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
5. AMDAL (Analisis Mengenal Dampak Lingkungan)
AMDAL adalah suatu hasil studi yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah,
dipandang dari beberapa sudut pandang ilmu pengetahuan, yang merupakan dampak
penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan
hidup dalam suatu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih
dari satu instansi yang bertanggung jawab.
Syarat Pembuatan SIUP Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik :

10. 1. Fc KTP Direktur
2. Fc NPWP (Badan Usaha dan direktur )
3. Foto Direktur 3x4 sabanyak 5 lembar.
4. Fc Akte dan Pengesahannya (jika CV atau PT).
5. Surat keterangan domisili dari kelurahan (khusus sidoarjo dan gresik).
6. Fc Sertifikat tanah / Surat kontrak (khusus sidoarjo dan gresik).
Syarat Perubahan dan Perpanjangan SIUP Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik :
1. Fc KTP Direktur
2. Fc NPWP (Badan Usaha dan direktur )
3. Foto Direktur 3x4 sabanyak 5 lembar
4. Fc Akte dan Pengesahannya (jika CV atau PT).
5. Surat keterangan domisili dari kelurahan (khusus sidoarjo dan gresik).
6. Fc Sertifikat Tanah / Surat kontrak (khusus sidoarjo dan gresik).
7. SIUP Asli.
Untuk SIUP Cabang melampirkan tambahan :
1. Fc SIUP kantor pusat.
2. Fc TDP kantor pusat.
3. Surat penunjukkan kepala cabang.
4. Fc Akte pendirian cabang.
5. Surat permohonan pembukaan cabang.
Syarat Pembuatan TDP Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik :
1. Fc KTP Direktur
2. Fc NPWP (Badan Usaha dan direktur )
3. Fc Akte dan Pengesahannya (jika CV atau PT).
4. Surat keterangan domisili dari kelurahan (khusus sidoarjo dan gresik).
5. Fc Sertifikat Tanah / Surat kontrak (khusus sidoarjo dan gresik).
6. Fc SIUP.
Syarat Perubahan dan Perpanjangan TDP Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik :
1. Fc KTP Direktur
2. Fc NPWP (Badan Usaha dan direktur )
3. Fc Akte dan Pengesahannya (jika CV atau PT).
4. Surat keterangan domisili dari kelurahan (khusus sidoarjo dan gresik).
5. Fc Sertifikat Tanah / Surat kontrak (khusus sidoarjo dan gresik).
6. Fc SIUP.
7. TDP Asli.
Untuk TDP Cabang melampirkan tambahan :

11. 1. Fc SIUP kantor pusat.
2. Fc TDP kantor pusat.
3. Fc SIUP kantor cabang.
4. Surat penunjukkan kepala cabang.
5. Fc Akte pendirian cabang.