Aspek Hukum Waralaba

1. Aspek Hukum Merek dan Waralaba
Emir Z. Pohan, SH
Partner di
Pohan & Goei Law Office
Kepala Departemen Hukum WALI

2. Materi Pembahasan
I. Organisasi Perusahaan
II. Aspek Hukum Merek
III. Aspek Hukum Waralaba

3. l. ORGANISASI PERUSAHAAN

4. Bentuk Organisasi Perusahaan
 Perusahaan Perseorangan
 Persekutuan Perdata
 Firma
 CV/Persekutuan Komanditer
 Perseroan Terbatas (PT)

5. Pengertian Subyek Hukum
Subyek hukum adalah pengemban hak
dan kewajiban.

6. Bentuk-bentuk Subyek Hukum
1. Manusia dengan syarat tertentu
2. Organisasi berbadan Hukum

7. Syarat Sahnya Subyek Hukum
1. Manusia
• Telah dewasa (diatas 21 tahun/BW atau diatas
18 tahun/Undang-Undang Perlindungan Anak);
atau
• Telah menikah
• Tidak dalam keadaan tidak mampu (tidak sakit
ingatan, tidak dalam pengampuan, dan tidak
dalam keadaan pailit)

8. Syarat Sahnya Subyek Hukum
2. Badan Hukum:
Adanya legalitas tertentu yang
dipersyaratkan oleh undang-
undang (mis: Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia)

9. Bentuk Organisasi Usaha Yang berbadan
Hukum dan Yang Tidak Berbadan Hukum
• Yang Tidak Berbadan Hukum, yaitu:
- Perusahaan Perseorangan
- Persekutuan Perdata
- Firma
- CV/Perusahaan Komanditer
• Yang Berbadan Hukum, yaitu:
- Perseroan Terbatas (PT)

10. Perihal Resiko
1. Yang tidak berbadan hukum maka resiko
akan ditanggung oleh pemilik secara
tanggung renteng terkecuali ditentukan lain
oleh Undang-undang. Contoh : CV.
2. Yang berbadan hukum maka resiko akan
ditanggung oleh Badan Hukum itu sendiri
dan pemegang saham/pemilik hanya
menanggung resiko sebesar modal/saham
yang ditanamkan.

11. Perihal Resiko
Pengecualian resiko dalam PT:
Azas Piercing The Corporate’s Vail.

12. ll. MEREK

13. Definisi Merek
Tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau
jasa

14. Prosedur Pendaftaran Merek
1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan
cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu
dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4
(empat);
2. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan
pendaftaran adalah merek miliknya;
3. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran
diajukan melalui kuasa;
4. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau
fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila
pemohon badan hukum;

15. Prosedur Pendaftaran Merek
5. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4)
lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak
diatas kertas;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
7. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam
Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan
dengan hak prioritas; dan
8. Bukti pembayaran biaya permohonan pendaftaran
merek.

16. Jangka Waktu Perlindungan Merek
Terdaftar
Merek terdaftar mendapat perlindungan
hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun dan berlaku surut sejak tanggal
penerimaan permohonan merek
bersangkutan. Atas permohonan pemilik
merek jangka waktu perlindungan merek
terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk
jangka waktu yang sama.

17. Prosedur Pengalihan Hak Atas
Merek
1. Permintaan pendaftaran pengalihan merek terdaftar diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia ke Kantor Merek.
2. Permintaan pendaftaran pengalihan merek diajukan dengan menyebutkan:
a) Nomor dan nama merek terdaftar yang dialihkan;
b) Nama, kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemilik merek
terdaftar dan penerima hak atas merek terdaftar yang dimintakan
pencatatan pengalihannya;
c) Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut
didirikan serta tunduk dan patuh terhadap hukum negara tersebut jika
pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum;
d) Nama dan alamat lengkap kuasa di Indonesia, jika permintaan
pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemilik atau penerimaan hak
yang berkedudukan tetap di luar wilayah Republik Indonesia.

18. Prosedur Pengalihan Hak Atas
Merek
3. Surat Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek
tersebut akan digunakan untuk bagi perdagangan barang atau
jasa;
4. Bukti pengalihan hak atas merek;
5. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya;
6. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya
yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
7. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan
hak, apabila diajukan melalui kuasa;
8. Pembayaran biaya permintaan pencatatan pengalihan hak.

19. Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek
1. Pemilik Merek terdaftar mengajukan gugatan ke
Pengadilan Niaga. Dapat berupa gugatan ganti rugi
dan/atau penghentian semua perbuatan yang
berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan
kepada Ketua Pengadilan Niaga.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada
tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan
kepada penggugat diberi tanda terima tertulis yang
ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama
dengan tanggal pendaftaran gugatan.

20. Penyelesaian Sengketa Merek
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan
kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2
(dua) hari sejak gugatan didaftarkan.
5. Diadakannya sidang pemeriksaan atas gugatan
pembatalan dalam jangka waktu 60 (enam puluh)
hari setelah gugatan didaftarkan.
6. Pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru
sita.
7. Putusan atas gugatan pembatalan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah gugatan di daftarkan.

21. Pemilik Merek dan Pemegang Hak
Atas Merek
 Pemilik merek adalah merupakan pihak asli
pemilik merek yang namanya tercantum
dalam Sertifikat Merek
 Pemegang hak atas merek adalah
merupakan pihak pemilik merek atau pihak
lain yang diberikan hak oleh pemilik merek
untuk menggunakan merek dengan tujuan
tertentu.

22. III. Aspek Hukum Waralaba

23. Waralaba berdasarkan PP 42
Tahun 2007
“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki
oleh orang perseorangan atau badan usaha
terhadap sistem bisnis dengan ciri khas
usaha dalam rangka memasarkan barang
dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil
dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan
oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian
Waralaba”

24. Waralaba berdasarkan PP 16 /
1997
“Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak
diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau
menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau
penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak
lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan
yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka
penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;”

25. Waralaba berdasarkan Black’s
Law Dictionary
“In its simple terms, a franchise is a license from
owner of a trademark or a trade name permitted
another to sell a product or service under that
name or mark.”

26. Kriteria Waralaba Berdasarkan
PP 42 Tahun 2007
• memiliki ciri khas usaha;
• terbukti sudah memberikan keuntungan;
• memiliki standar atas pelayanan dan barang
dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara
tertulis;
• mudah diajarkan dan diaplikasikan;
• adanya dukungan yang berkesinambungan; dan;
• Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

27. Prospektus Penawaran Waralaba
Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan
prospektus kepada Penerima Waralaba dalam
jangka waktu minimal 2 (dua) minggu sebelum
penandatangan Perjanjian

28. Syarat Pendaftaran Prospektus
• Fotokopi prospektus penawaran waralaba;
• Fotokopi legalitas usaha (mengacu kepada
Permendag No. 31 Tahun 2008), ialah Surat
Izin teknis seperti Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha
Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan
Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di
negara Pemberi Waralaba.

29. Jangka Waktu dan Tata Cara
Permohonan STPW
STPW Berlaku selama 5 (lima) tahun;
Tata Cara Permohonan STPW:
• Permohonan STPW untuk pemberi waralaba
berasal dari luar negeri dan pemberi waralaba
lanjutan berasal dari luar negeri, diajukan
kepada pejabat penerbit STPW di Direktorat
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan,
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri, Departemen Perdagangan;

30. • Permohonan STPW untuk pemberi waralaba berasal dari dalam negeri
dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, diajukan
kepada pejabat penerbit STPW di kantor dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau
kabupaten/kota setempat
• Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba
luar negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di Direktorat
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan
• Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba
dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar
negeri, dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam
negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di kantor dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau
kabupaten/kota setempat.

31. Kelemahan utama PP 42/2007
Menegasikan HKI dalam transaksi waralaba:
- Perubahan defenisi;
- Ketentuan mengenai HKI yang terdaftar

32. Perjanjian Waralaba
• Dasar hukum dan syarat Perjanjian pada umumnya:
a. Pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya
b. Syarat sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata);
- Adanya kata sepakat;
- Masing-masing pihak cakap (memiliki kompetensi) untuk
membuat Perjanjian;
- Perjanjian adalah mengenai hal yang tertentu (harus jelas);
- Adanya causa/sebab yang halal (perjanjian tidak boleh
berisikan hal yang bertentangan dengan hukum dan norma).

33. Syarat Perjanjian Waralaba Berdasarkan PP No. 42
Tahun 2007:
a. Harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bahasa
Indonesia;
b. Apabila dibuat dalam bahasa asing, maka Perjanjian
Waralaba harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia;
c. Harus memuat setidaknya hal-hal sebagai berikut:
- Nama dan alamat Para Pihak;
- Jenis Hak Kekayaan Intelektual terkait:
- Kegiatan Usaha;
- Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatijan, dan
pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada
Penerima Waralaba;

34. - Wilayah Usaha;
- Jangka Waktu Perjanjian;
- Tata Cara Pembayaran Imbalan;
- Kepemilikan,Perubahan Kepemilikan, dan hak
ahli waris;
- Penyelesaian Sengketa; dan
- Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran, dan
Pemutusan Perjanjian.

35. Important Clauses
 Prevailing Language
 IP Protection
 Exclusivity Clause
 Independent Entity Clause
 Non-Disclosure Clause
 Insurance
 Choice of Law
 Choice of Forum
 Dispute Settlement Procedure
 Force Majeure Clause
 Severability Clause
 Inseparability Clause

36. Unnecessary Clauses
 Post-Expiry Non Competition Clauses
 Supporting Professional Fees
 Detailed Operational Procedure Clauses

37. Dispute Settlement
Non-Adjudicative (win-win)
- Negosiasi;
- Mediasi.
Adjudicative (win-lose)
- Litigasi;
- Arbitrase.

38. Arbitrase Vs. Litigasi
Arbitrase:
- Bersifat tertutup dan rahasia;
- Cepat karena hanya 1 tingkat;
- Biaya mahal karena fee arbiter ditanggung para pihak.
Litigasi:
- Bersifat terbuka;
- Ada kemungkinan untuk banding dan kasasi.
- Biaya murah karena fee hakim ditanggung negara

39. Case Study