Materi Wajib Daptar Per

1. Wajib Daftar Perusahaan
Oleh : Ega Jalaludin. S.H., M.M
Materi Kuliah : Aspek Hukum dalam Ekonomi
Perguruan Tinggi Bina Bangsa
Sumber tulisan : Deperindag
 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
 Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 596/MPP/Kep/2004 tentang
Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 597/MPP/Kep/2004 tentang
Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Tanda Daftar
Perusahaan
A. Tujuan dan Sifat
Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari
suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang
tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha
B. Manfaat
1. Bagi Pemerintah :
o Memudahkan sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan
perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia,
termasuk tentang perusahaan asing.
o Sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka
memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serta upaya
menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib
2. Bagi Dunia Usaha :
o Menciptakan keterbukaan antar perusahaan;
o Memudahkan mencari mitra bisnis;
o Mendasarkan investasi pada perkiraan yang jelas;
o Meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas suatu perusahaan.
C. Kewajiban Pendaftaran Perusahaan

2. Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara
Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, termasuk di dalamnya :
o Kantor Cabang,
o Kantor Pembantu,
o Anak Perusahaan,
o Agen,
o Perwakilan Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian
D. Perusahaan yang terkena kewajiban pendaftaran berbentuk usaha :
 Perseroan Terbatas (PT);
 Koperasi;
 Persekutuan Komanditer (CV);
 Firma (Fa);
 Perorangan;
 Bentuk Perusahaan Lain
E. Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan
a) Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan kecil perorangan yang :
 Dijalankan sendiri;
 Memperkerjakan anggota keluarga terdekat;
 Tidak memerlukan izin usaha;
 Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan
b) Usaha di luar bidang ekonomi yang tidak bertujuan mencari profit
 Pendidikan formal
 Pendidikan non formal
 Rumah sakit
c) Yayasan dsb.
F. Apa yang wajib didaftarkan oleh perusahaan ?
1. Pengenalan Tempat
2. Data Umum Perusahaan
3. Legalitas Perusahaan
4. Data Pimpinan Perusahaan
5. Data Pemegang Saham Perusahaan
6. Data Kegiatan Perusahaan
7. Komoditi / Produk;
8. Modal;

3. 9. Kategori Perusahaan;
10. Informasi Lainnya.
G. Khusus untuk Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) ditambahkan :
1. Tanggal Pernyataan Pendaftaran;
2. Tanggal & Nomor Izin Ketua Bapepam;
3. Harga nominal Saham
4. Tanggal Pencatatan (listing);
5. Tanggal Pencabutan Pencatatan (delisting)
H. Dimana & Bagaimana pendaftaran WDP ?
Tempat :
Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas yang membidangi
Perdagangan Kabupaten/Kota selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP)
Cara :
 Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
 Membayar biaya administrasi
 Pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan oleh Pemilik/Pengurus/ Penanggung Jawab atau
Kuasa Perusahaan
I. Sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran :
 Sanksi Pidana kejahatan (Pasal 32 UU-WDP) karena pengusaha dengan sengaja atau
kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-
lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,-
(tiga juta rupiah).
 Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal 33 UU-WDP) karena pengusaha melakukan atau
menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam memenuhi
kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan
atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal 34 UU-WDP) karena pengusaha tidak memenuhi
kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu
persyaratan atau keterangan lain untuk pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam
pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-
tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).