Materi tentang hukum Hak kekayaan intelektual

1. Rahasia Dagang di Indonesia
DR. N A J M I, SH, MH

2. RAHASIA DAGANG
[TRADE SECRET]

3. Rahasia Dagang
Informasi
rahasia
Rahasia Dagang
(UU 30/2000)
Teknologi
Bisnis
Dilego
Nilai
ekonomi
HAK PEMILK RAHASIA DAGANG
Menggunakan sendiri, memberikan lisensi atau
melarang pihak lain menggunakan/mengungkap untuk kepentingan komersial

4. Contoh Rahasia Dagang
- Formula Coca Cola [selama 124 tahun]
- Recipe makanan, Formula Parfum
- Metode Bisnis dan lain-lain

5. Apakah Hak Rahasia Dagang itu ?
 Hak Rahasia Dagang adalah hak atas informasi
yang “TIDAK DAPAT DIKETAHUI” oleh “UMUM”
dalam bidang teknologi dan/atau bisnis yang
mempunyai nilai ekonomis karena informasi itu
sangat berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga
kerahasiaannya oleh pihak si “PEMILIK”.
 Diatur dalam UU No. 30/2000 Tentang Rahasia
Dagang.

6. Unsur-unsur Rahasia Dagang
1. Informasi di bidang Teknologi dan/atau bisnis.
2. Tidak diketahui umum.
3. Mempunyai nilai ekonomi.
4. Berguna dalam kegiatan usaha.
5. Dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik.

7. Ruang Lingkup Rahasia Dagang
 Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode
produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau
informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang
memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat
umum [Pasal 2].
 Dengan demikian “bersifat rahasia” di sini maksudnya apabila
informasi tersebut hanya dapat diketahui oleh pihak tertentu
atau tidak boleh diketahui secara umum oleh masyarakat,
sedangkan memiliki “nilai ekonomi” apabila sifat kerahasiaan
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan
kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat
meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

8. Hak Ekslusif Rahasia Dagang
a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang
dimilikinya.
b. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak
lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

9. Pengalihan Hak Rahasia Dagang
 Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :
 Pewarisan;
 Hibah;
 Wasiat;
 Perjanjian tertulis; atau
 Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
 Setiap pengalihan hak rahasia dagang ini wajib dicatatkan di
Direktorat Jenderal HAKI, apabila tidak dicatat maka tidak
berakibat hukum pada pihak ketiga.

10. Lisensi Rahasia Dagang
Izin yang diberikan oleh pemegang hak
rahasia dagang melalui kepada pihak lain
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pemberian hak [bukan pengalihan hak]
untuk dapat menikmati manfaat ekonomi
dari suatu rahasia dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu
 Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Ditjen HAKI dan
biaya
 Tidak dicatatkan, tidak mempunyai akibat hukum pihak pada
ketiga.
 Diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang (Pasal 8)

11. Sengketa Rahasia Dagang
 Menurut Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2000, pemegang rahasia
dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun
yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud Pasal 4 berupa:
 Gugatan ganti rugi; dan atau
 Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud
Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000.
 Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau para
pihak dapat melalui inisiatif arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa.

12. Tidak Pelanggaran Rahasia Dagang
 Pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan
Rahasia Dagang didasarkan kepada kepentingan
pertahanan keamanan, kesehatan, atau
keselamatan masyarakat
 Tindakan rekayasa ulang atas produk yang
dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik
orang lain yang dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan lebih lanjut produk
yang bersangkutan

13. Pelanggaran Rahasia Dagang
 Seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang,
mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis
atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.
HARUS JELAS DIINFORMASIKAN SEBAGAI RAHASIA
(diucapkan atau diberi tanda)
 Dianggap melanggar Rahasia Dagang juga apabila seseorang
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
 Untuk itu harus mengerti dan memahami undang-undang
Rahasia Dagang dengan baik.

14. HUBUNGAN KARYAWAN/PEGAWAI DAN MAJIKAN
PELANGGARAN OLEH KARYAWAN/PEGAWAI
AGAR TERJAMIN PERLU
1. CONFIDENSIALLY AGREEMENTS [CA]
(majikan – karyawan/pegawai)
2. NON DISCLOSURE AGREEMENT [NDA]
(Perusahaan & diluar perusahaan : konsultan, suplier, agen dsb.)

15.  Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan
sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan
atau mengingkari kewajiban tertulis (wanprestasi) yang ada atau
tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.
 Perbuatan untuk mendapatkan informasi dengan cara tersebut
dapat digolongkan kepada praktik spionase ekonomi, seperti
praktik intelijen marketing dari perusahaan pesaing (competitor)
untuk mengetahui berbagai informasi dari pesaingnya dengan
berbagai macam cara, bahkan di beberapa perusahaan tertentu
keberadaan unit-unit intelijen ini sudah bukan rahasia lagi.
 Meskipun demikian tidak dianggap pelanggaran bila tindakan
pengungkapan itu untuk kepentingan pertahanan keamanan
negara, kesehatan atau keselamatan masyarakat, atau tindakan
rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan
rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan lebih lanjut dari suatu produk.

16. Sanksi Pidana Rahasia Dagang
 Menurut ketentuan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000,
terhadap pelanggaran hak rahasia dagang seperti dimaksud
Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 ini dapat diancam dengan
ancaman pidana meskipun tindak pidana sebagaimana
dimaksud merupakan delik aduan.
 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).

17. Kasus Rahasia Dagang [1]
 PT Basuki Pratama Engineering ( berdiri sejak, 1981), mengajukan gugatan
ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi
Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp 127 miliar, karena diduga
melanggar rahasia dagang.
 PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan
produksi awal mesin pengering kayu. Mantan karyawannya (Calvin,
Faozan, A. Saangka) yg pindah bekerja di PT. Hitachi dituduh telah
mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan
mesin boiler.
 Kuasa Hukum PT. Hitachi mendalilkan bahwa PN. Bekasi tidak berwenang
mengadili kasus tersebut karena sengketa HAKI mestinya ditangani
Pengadilan Niaga.
 Pada awal tahun 2009, PN Bekasi dalam putusan sela, tidak dpt menerima
gugatan ganti rugi karena sengketa HaKI ditangani oleh Pengadilan Niaga.
 Bagaimana menurut anda ? Apakah ada komentar ?

18. Kasus Rahasia Dagang [2]
 Di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai
kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Undang-undang
Spionase Ekonomi AS disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996 oleh Presiden Bill
Clinton.
 Kasus yang diputus berdasarkan Economic Espionage Act of 1996 antara lain
adalah kasus United States of America v. Patrick and Daniel Worthing. Kasus ini
bermula ketika Patrick Worthing bekerja pada pusat penelitian serat optik
industri PPG. Berdasarkan atas laporan yang dipublikasikan, Patrick Worthing
menyalahgunakan disket, blueprint dan tipe lain dari informasi riset rahasia
dagang industri PPG, di mana ia mencoba menjual ke pihak kompetitor yaitu
Owens Corning pesaing PPG. Biarpun Owens Corning bersiap-siap
memenangkan gugatan industri PPG dan pemerintahan federal.
 Patrick Worthing dan saudaranya Daniel Worthing didakwa atau dituntut
berdasarkan Undang-undang Spionase Ekonomi, 18 U.S.C. Pasal 1832 (a)(1), (3)
dan (5). Patrick Worthing menjalani hukuman pada 5 Juni 1997 selama 15
bulan setelah didakwa bersalah. Daniel Worthing, yang menurut laporan setuju
untuk membantu saudaranya malam sebelumnya untuk memberi uang sebesar
US $100,000, dihukum 5 tahun masa percobaan termasuk 6 bulan tahanan
rumah.

19. Kasus Rahasia Dagang [3]
 Liem Sa Lim (LSL) adalah mantan karyawan di sebuah perusahaan (sebut saja PT
Ingin Terus Sehat) yang memproduksi minuman energi di Jakarta, sebagai seorang
tenaga ahli formula khusus yang keluar secara baik-baik. Keahlian khusus LSL
berkat upaya terus-menems PUTS memberikan pelatihan kepadanya. “Aku ingin
mencari sesuatu yang baru, fasilitas baru, gaji lebih besar. dan berbagai macam
bonus akhir tahun yang lebih baik,” kata LSL, manusiawi memang alasan itu.
Gayung bersambut, kebetulan salah seorang teman lama semasa kuliah dulu
menghubunginya untuk bergabung dengan perusahaan tempatnya bekerja
dengan janji berbagai macam fasilitas yang menggiurkan.
 “Kami ingin meningkatkan produksi kami, kami ingin merebut pasar yang lebih
besar, untuk 3 (tiga) tahun ke depan.” kata Ah Ja Lie teman LSL tersebut.
Kebetulan perusahan ini (sebut saja PT Selalu Segar Perkasa) adalah pemain di
produk minuman suplemen yang sejenis sekaligus kompetitor utama tempat
perusahaan lamanya dulu bekerja.
 Sejak tahun 2000. LSL adalah karyawan PT SSP dengan jabatan Kepala Departemen
Research and Development (R&D) yang juga sebagai tenaga ahli formula khusus
yang sama sewaktu dulu masih di PT ITS. Berkat keahlian LSL, yang mampu
mengembangkan formula tambahan, sekarang dalam waktu yang sangat singkat
PTSSP mengalami peningkatan yang luar biasa dalam penjualan produk-produknya

20. Pertanyaan Kasus LSL
 Apakah P7 ITS dapat menuntut LSL dan PT SSP
karena perbuatannya itu yang menghancurkan
pemasaran produk-produknya?
 Apakah perbuatan LSL tersebut termasuk
pelanggaran rahasia dagang?
 Apa komentar anda terhadap masalah ini ?

21. Kirim Quotation, Karyawan Didakwa Langgar Rahasia Dagang
[Selasa, 06 April 2010] www.hukumonline.com
 PT Datapati menilai surat penawaran harga merupakan rahasia
dagang. Menurut ahli, rahasia perusahaan itu harus ditegaskan
dalam peraturan perusahaan (PP) berdasarkan kesepakatan antara
perusahaan dan karyawan.
 Namanya Siti Rahayu Kusumawanthi. Perempuan berusia 46 tahun
itu terpaksa harus duduk di kursi pesakitan lantaran dituding
membuka rahasia dagang perusahaan. Kedudukannya sebagai
mantan marketing PT Datapati Tara Andika yang membawanya ke
meja hijau. Perusahaan periklanan itu menganggap sebuah surat
penawaran harga (quotation) sebagai rahasia dagang. Maka, ketika
Siti mengirim surat penawaran ke PT Six Point Multi Sejahtera yang
dianggap saingan, PT Datapati menganggap itu sebagai kejahatan
pelanggaran rahasia dagang.

22.  Sudah lima bulan persidangan perkara Siti digelar di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum, Silvia Desty, mendakwa Siti dengan
dua dakwaan alternatif. Pertama, pelanggaran Pasal 17 UU No. 30/2000
tentang Rahasia Dagang. Kedua, pelanggaran Pasal 322 ayat (1) KUHP.
Dari fakta persidangan jaksa menyimpulkan Siti terbukti melanggar
dakwaan pertama. Karena itu, Siti dituntut 10 bulan kurungan dengan
masa percobaan satu tahun.
 Ternyata, pemidanaan terhadap Siti bermula dari kasus pemecatan
dirinya dari PT Datapati. Sengketa ketenagakerjaan itu bahkan sudah
mencapai titik akhir dimana PT Datapati dihukum membayar pesangon
pada Siti. Kuasa hukum Siti, Nur Hariandi, menduga kasus pidana rahasia
dagang merupakan upaya untuk berkilah dari kewajiban pembayaran
pesangon.
 Pertanyaan yang timbul, apakah surat penawaran bisa dikategorikan
sebagai rahasia dagang? Sejatinya, menurut konsultan Hak Kekayaan
Intelektual Gunawan Suryomurcito, rahasia perusahaan itu harus
ditegaskan dalam peraturan perusahaan (PP) berdasarkan kesepakatan
antara perusahaan dan karyawan.

23.  Bentuk rahasia dagang pun harus diperinci dan mendetil serta
diberitahukan pada setiap karyawan. Rahasia dagang harus memiliki nilai
ekonomi, artinya harus ada persaingan dan digunakan dalam proses
produksi. Hal itu disampaikan Gunawan saat memberikan keterangan ahli
di persidangan.
 Jaksa menyimpulkan surat penawaran merupakan rahasia dagang. Sebab
surat itu berisi informasi rincian harga untuk pembuatan umbul-umbul,
poster, spanduk, tiang bendera, balibo atau papan reklame senilai
Rp65,725 juta. Seharusnya, menurut jaksa, surat tersebut hanya ditujukan
pada PT Mitra Adhi Perkasa sebagai penawaran tender. Bukan ke PT Six
Point Multi Sejahtera.
 Siti dinilai tidak berhak mengirimkan surat tersebut ke pihak lain. Dengan
diketahuinya surat penawaran ke pihak lain maka PT Six Point akan
mengajukan harga yang lebih rendah untuk memenangkan tender. Jaksa
beranggapan Siti seharusnya mengetahui hal itu sebagai sebuah rahasia.
Karena sudah termuat dalam PP PT Dapati periode 2008-2010 tentang
pelanggaran tata tertib. Di situ diatur bahwa membongkar rahasia
perusahaan atau rahasia rumah tangga perusahaan masuk dalam
pelanggaran tata tertib.

24.  Gunawan mencontohkan yang dimaksud dengan rahasia perusahaan
seperti siapa pemegang saham, direksi, dan lain-lain. Sementara, rahasia
dagang menyangkut informasi bisnis seperti metode produksi dan
teknologi produksi.
 Faktanya, menurut Nur Hariandi tidak pernah terjadi persaingan antara PT
Datapati dengan perusahaan lain yang sejenis. Sebab penawaran yang
diajukan ke PT Mitra Adhi Perkasa bukan untuk mengikuti tender. Selama
persidangan, jaksa sendiri tak bisa mengajukan bukti undangan adanya
tender. Bahkan menurut Siti, proyek dengan PT Mitra Adhi Perkasa
merupakan pemberian dari PT Six Point. Sebelumnya, Siti sudah
mengirimkan surat ke PT Mitra Adhi Perkasa.
 Nur Hariandi berpendapat surat penawaran harga hanyalah rahasia
perusahaan, bukan rahasia dagang. Dalam PP PT Datapati sendiri tidak
disebut aturan rahasia dagang, hanya rahasia perusahaan. Lagipula, tidak
ada kesepakatan secara tertulis maupun lisan dari pemilik rahasia dagang
kepada pekerja yang harus menjaga informasi tersebut. Karena itu, Siti
harus dibebaskan dari tudingan pelanggaran rahasia dagang.

25. Pertanyaan Kasus
 Apakah telah terjadi pelanggaran Rahasia
Dagang ?
 Melanggar pasal berapa dari UU Rahasia
Dagang ?
 Apakah anda memiliki komentar ?
 Bagaimana seharusnya kasus ini diselesaikan ?
 Hikmah apa yang dapat dipelajari ?

26. Sumber Literatur
 H.OK, Saidin, Aspek Hukum Kekayaan
Intelektual (Intelectual Property Rights),
RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2003
 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan
Intelektual, Alumni, Bandung, 2003