Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik Indonesia, meliputi pengertian sistem politik, ciri-ciri umum sistem politik, macam-macam sistem politik, demokrasi sebagai sistem politik, infrastruktur politik Indonesia, suprastruktur politik Indonesia, perbedaan sistem politik di berbagai negara, dan peran serta dalam sistem politik di Indonesia.

1. SISTEM POLITIK INDONESIA
Nama Anggota :
 Fenny ( 14)
Ihda Fithriyana ( 17 )
Indra P S ( 20 )
 Primadieta ( 26 )
 R Mochamad Ridwan ( 27 )

2. A. PENGERTIAN SISTEM POLITIK
 Sistem Politik dapat diartikan sebagai seperangkat
interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku
sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk
suatu masyarakat.
 Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup
hal-hal ebagai berikut :
a. Fungsi Integrasi dan Adaptasi terhadap masyarakat.
b. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan
kewenangan.
c. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik
secara sah ataupun tidak.

3. B. CIRI-CIRI UMUM SISTEM POLITIK
 Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki
ciri-ciri tertentu, Almond dalam The Politics of
Developin Areas, mengatakan ada 4 ciri dalam
sistem politik yaitu :
a. Semua sistem politik termasuk yang paling
sederhana mempunyai kebudayaan politik.
b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi
yang sama.
c. Semua sistem politik melaksanakan banyak fungsi.
d. Semua sistem politik adalah sistem campuran
dalam pengertian kebudayaan.

4. C. MACAM-MACAM SISTEM POLITIK
a. Almond dan Powel membagi 3 kategori sistem politik,
yakni :
o Sistem-sistem primitif yang Intermittent.
o Sistem-sistem tradisional.
o Sistem-sistem modern.
b. Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 tipe,
yakni :
o Sistem politik otoriter atau totaliter.
o Sistem politik anarki.
o Sistem politik demokrasi.
o Sistem politik demokrasi dalam transisi.
c. Ramlan Surbakti menggunakan sistem politik dengan
4 macam kriteria, yakni :
o Sistem politik otokrasi tradisional.
o Sistem politik totaliter.
o Sistem politik demokrasi.
o Sistem politik negara berkembang.

5. D. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK
 Sistem Politik demokrasi, menurut Bingham Powel,Jr.
Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Legitimasi Pemerintah didasarkan pada klaim bahwa
Pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.
b. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan
untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui
pemilihan umum yang kompetitif.
c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam
pemilihan.
d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
e. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar.

6. E. INFRASTRUKTUR POLITIK INDONESIA
 Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
 Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar
pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada
tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang
berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di
ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
 Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah
Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949
- 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik.
Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon
desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat
sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk
mewujudkan desentralisasi kekuasaan.

7.  Infrastruktur politik terdiri dari :
a) Partai Politik
 Sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan.
b) Kelompok Kepentingan
 Dalam gerak langkahnya akan sangat etrgantung pada sistem
kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara.
c) Kelompok Penekan
 Merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh
rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan
sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi bahkan membentuk
kebijakan pemerintah.
d) Media Komunikasi Politik
 Merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk
menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik.
e) Tokoh Politik
 Pengangkatan tokoh-tokoh politik merupakan proses transformasi
seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai sub-
kultur.

8. F. SUPRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
 Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi
di suatu negara sebagai penggerak politik formal.
Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks
karena akan bersinggungan dengan lembaga-
lembaga negara yang ada, fungsi, wewenang atau
kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang
lainnya.
 Dalam perkembangan ketatanegaraan modern,
pada umumnya suprastruktur politik dibagi dalam
kekuasaan eksekutif , kekuasaan legislatif, dan
yudikatif dengan sistem pembagian kekuasaan.

9. G. PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI
NEGARA
 Terdapat 3 fungsi politik dalam menetukan cara
bekerjanya sistem politik :
a. Sosial politik
 Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan
memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk
umum.
b. Rekrutmen politik
 Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan
politik dan masa jabatan pemerintahan.
c. Komunikasi politik
 Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui
masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam
sistem politik.

10.  Cara pengambilan suara terbanyak ( voting ) dalam
demokrasi Pancasila dilakukan dengan persyaratn-
persyaratan sebagai berikut :
a. Jika jalan musyawarah untuk mufakat sudah ditempuh secara
maksimal, tetapi tidak berhasil mencapai mufakat.
b. Musyawarah untuk mufakat tidak mungkin diusahakan lagi
karena terjadi perbedaan pendapat dan pendirian yang tidak
mungkin lagi diteemukan atau didekatkan.
c. Karena faktor waktu yang mendesak sehingga harus segera
diambil keputusan.
d. Sebelum dilakukan voting kepada semua peserta rapat
diberikan kesempatan untuk mempelajarai pendirian-pendirian
atau pendapat-pendapat yang berbeda itu.
e. Pengambilan keputusna berdasarkan suara terbanyak adalah
sah jika diambil dalam rapatyang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat ( quorum ) dan disetujui
oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi
quorum.

11. H. PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI
INDONESIA
 Bentuk-bentuk partisipasi politik :
Konvensional Non-Konvensional
• Pemberian suara (voting) • Pengajuan petisi
• Diskusi politik • Berdemonstrasi
• Kegiatan kampanye • Konfrontasi
• Membentuk dan bergabung • Mogok
dalam kelompok • Tindak kekerasan politik terhadap
kepentingan harta benda; perusakan, pemboman,
•Komunikasi individual pembakaran
dengan pejabat politik • Tindak kekerasan politik terhadap
adminstratif. manusia; penculikan, pembunuhan,
perang gerilya revolusi.

13. SOAL SISTEM POLITIK DI INDONESIA
1. Sistem dapat diartikan sebagai … b. Almond
a. Kumpulan fakta c. Ramlan Surbakti
b. Kumpulan arti d. Bingham Powel
c. Kumpulan makna e. Alfian
d. Kumpulan fungsi
e. Kumpulan politik 5. Pendekatan sistem politik dilihat dari
pendidikan dan budaya masyarakatnya adalah
2. Sistem politik di setiap negara sangat …
dipengaruhi oleh … a. Pendekatan sejarah
a. Negara lain b. Pendekatan sosiologis
b. Pemerintah c. Pendekatan psikologi sosial
c. Rakyat d. Pendekatan kultural/budaya
d. Ideologi e. Pendekatan filsafat
e. Peraturan
6. Hasil musyawarah itu harus dapat
3. Kata Politik berasal dari bahasa … dipertanggungjawabkan secara moral terhadap
Tuhan YME adalah arti dari nilai luhur …
a. Romawi
a. Legawa
b. Yunani
b. Religius
c. Indonesia
c. Tenggang rasa
d. Prancis
d. Keadilan
e. Uni Soviet
e. Kemanusiaan
4. 4 ciri dalam sistem politik dikemukakan oleh …
a. Powel

14. 7. Konstitusi negara RI memberikan jaminan 10. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
atas pelaksanaan hak-hak manusia yang yang pertama, disahkan pada …
dituangkan dalam … a. 19 Oktober 1999
a. UU No. 40 tahun 1999 b. 20 Oktober 1999
b. UU No. 39 tahun 1999 c. 21 November 1998
c. UU No. 38 tahun 1999 d. 22 November 1996
d. UU No. 37 tahun 1999 e. 25 September 1999
e. UU No. 36 tahun 1999
11. Pasca-orde baru pemilu diikuti sebanyak
8. Kebalikan dari partisipasi politik adalah … … partai.
a. Sikap toleransi a. 18
b. Sikap menghargai b. 28
c. Sikap apatis c. 38
d. Sikap aktif d. 48
e. Sikap tenggang rasa e. 58
9. Memilih secara reguler/teratur, menghadiri 12. Kelompok kepentingan yang kegiatannya
parade patriotik, membayar seluruh pajak, jarang terorganisir dan bersifat kadang kala
“mencintai negara”, termasuk bentuk disebut …
partisipasi … a. Kelompok anomik
a. Contact specialist b. Kelompok non-asosiasional
b. Passive supporters c. Kelompok institusional
c. Communicators d. Kelompok asosiasional
d. Protesters e. Kelompok penekan
e. Community activist

15. 13. Almond & Powel membagi kategori sistem e. Suyonto
politik menjadi …
a. 5 17. Pemilu diatur dalam …
b. 4 a. UU No. 11 tahun 2002
c. 3 b. UU No. 12 tahun 2003
d. 2 c. UU No. 12 tahun 2004
e. 1 d. UU No. 13 tahun 2002
e. UU No. 13 tahun 2005
14. Siapakah yang berpendapat bahwa input bisa
berasal dari sistem lain ?
18. Milbrath M.L Goel mengidentifikasikan …
a. Alfian bentuk partisipasi politik individual.
b. Ralman Surbakti a. 6
c. Bingham Powel b. 7
d. David Eastone c. 8
e. Hoogerwerf d. 9
e. 10
15. Siapakah ketua MPR saat ini ?
a. Hambran 19. Lembaga terkorup di Indonesia saat ini …
b. Susilo Bambang Yudhoyono a. MPR
c. Hidayat Nur Wahid b. DPR
c. Polisi
d. Agung Laksono
d. KPU
e. Prabowo e. Sekolah
16. Siapa ketua KPK yang saat ini di non-aktifkan 20. Aspek formal dalam sistem demokrasi
? Pancasila dapat dilihat dalam bentuk …
a. Musyawarah mufakat
a. Nassrudin
b. Demonstrasi
b. Rani c. Orasi
c. David Lore d. Pelaksanaan pemilu
e. Upacara
d. Antasari Azhar

16. Terimakasih …