Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup dan pendekatan teori politik. Terdapat beberapa konsep kunci teori politik seperti kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Juga dibahas perbedaan antara filsafat politik, teori politik empiris, dan ideologi politik. Berbagai pendekatan ilmu politik juga dibahas seperti pendekatan tradisional, tingkah laku, dan pilihan rasional.

1. RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN KAJIAN
Ruang Lingkup Teori Politik
1. Pengertian Teori Politik
Teori politik menurut Miriam Budiardjo “Teori politik adalah bahasan dan renungan atas a)
tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan
dan kebutuhan-kebutuhan yang dtimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kewajiban
(obligations)yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.”
Miriam Budiardjo dan Landman membedakan dua macam teori politik ke dalam Valuational
Theories dan Empirical Theories
Alat analisis (tools of analysis) menurut Ian Craib “Teori itu merupakan suatu bantuan kalau
kita dapat mempelajari sesuatu yang baru daripadanya dan itu hanya mungkin kalau kita dapat
menggunakannya.”
2. Perbedaan antara Filsafat Politik, Teori Politik Empiris dan Ideologi Politik
a. Filsafat Politik
Kecintaan terhadap kebijaksanaan yang diperoleh dari perenungan atau kontemplasi
untuk mencari kebenaran.
b. Teori Politik Empiris
Generalisai-generalisasi yang terdiri dari hubungan antar konsep yang memiliki hubungan
sebab akibat ataupun hubungan antar konsep non kausalitas yang tujuannya untuk
menjelaskan fenomena-fenomena politik.
c. Ideologi Politik
Himpunan nilai, ide, atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh
seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap
kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku
politiknya.
Konsep-konsep Teori Politik
1. Atribut-atribut Pembentuk Teori Politik
Miriam Budiardjo “unsur yang penting dalam usaha kita untuk “mengerti” dunia
sekelilingnya. Mengerti itu hanya dapat dicapai melalui pikiran kita”
2. Konsep-konsep yang Membentuk Teori Politik
Kekuasaan, Otoritas, dan Legitimasi
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat tingkah
laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemilik kekuasaan.

2. Otoritas, kekuasaan tidak hanya memiliki ‘kemampuan’ agar orang yang dikuasai memenuhi
keinginan yang berkuasa, namun juga disertai ‘hak’ untuk melakukan hal tersebut, itulah
otoritas atau kewenangan.
Legitimasi, wewenang yang tidak saja dianggap sah secara hukum, namun juga mendapat
pengakuan dan dukungan kepercayaan dari rakyat.
Negara, Kelas, dan Elit
Negara, organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk mengendalikan
masyarakat.
Kelas, pengkontruksian masyarakat dalam dua kategori : kelas yang berkuasa dan kelas yang
dikuasai.
Elit, merupakan minoritas kecil yang kohesif dan menjadi pempinan bagi massa.
Pilihan Rasional, Modernisasi, Pembangunan, dan Ketergantungan
Civil Society, Sosial Baru, dan Feminisme
3. Causal Empirical Theories : Pembentukan dan Contoh-contoh
4. Non-causal Empirical Theories : Pembentukan dan Contoh-contoh
5. Peran Penelitian dan Kritik Akademisi dalam Pembentukan Teori
Pendekatan Tradisional dan Kelembagaan
Fokus pendekatan ini adalah negara terutama aspek yuridis dan konstitusionalnya
Pendekatan Tingkah Laku dan Paska Tingkah Laku
A. Pendekatan Tingkah Laku
1. Fokus dari Pendekatan Tingkah Laku
2. David Easton : Analisa Sistem Umum
3. Gabriel Almond : Analisa Struktur dan Fungsi
4. Pendekatan Paska Tingkah Laku
5. Kritik dari Ilmuwan Politik Kelembagaan terhadap Pendekatan Tingkah Laku
B. Kritik dari Ilmuwan Tingkah Laku Sendiri
C. Kritik dari Ilmuwan yang Menganggap Penting Dikembalikannya Fokus Negara dan Institusi
Formal sebagai Fokus Studi Ilmu Politik
D. Kritik Neo-Marxis terhadap Teori Sistem, Struktural Fungsional
Variasi Pendekatan Ilmu Politik Dekade 1990-an
A. Pendekatan Pilihan Rasional, pelaku melakukan pilihan rasional berdasarkan tindakan-tindakan
rasional yang secara sengaja ia lakukan untuk memaksimalkan keuntungannya.

3. B. Pendekatan Budaya, memfokuskaan pada penelitian tentang cara hidup, nilai, dan system of
meaning dalam hubungannya antara lain dengan partai politik ataupun parlemen.
C. Pendekatan Struktural, perspektif teoritis yang mengkonsentrasikan pada seperangkat
hubungan-hubungan, jaringan-jaringan dan keterkaitannya antara individu dan bagaimana
struktur-struktur menghambat atau membantu / memfasilitasi individu.
Teori Kekuasaan, Wewenang, dan Legitimasi
1. Kekuasaan menurut Max Weber yang dikutip oleh Miriam Budiardjo “kekuasaan adalah
kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial melakukan keinginannya sendiri sekalipun
mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini.
2. Kekuasaan dan Pengaruh menurut Norman Barry “pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan, yang
jika seseorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu dapat terdorong untuk bertindak
demikian sekalipun sanksi ancaman yang terbuka tidak merupakan motivasi yang
mendorongnya”
3. Sumber dan Aspek Kekuasaan
*Kekuasaan itu abstrak/tidak nyata
*Sumber kekuasaan adalah heterogen
*Akumulasi dari suatu kekuasaan tidak ada batas inheren
*Secara moral, kekuasaan bersifat ambigu (ganda)
a. Wewenang tradisional yakni kepercayaan masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan
kekuasaan dilandasi oleh tradisi itu, adalah wajar dan patut dihormati
Wewenang kharismatik berdasarkan pada kepercayaan anggota masyarakat terhadap kesaktian dan
kekuasaan mistik atau religius seorang pemimpin
Wewenang rasional-legal didasarkan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang
pemimpin.
b. Wewenang dan kekuasaan, “kemampuan untuk menjamin terlaksanakannnya kewajiban-kewajiban
yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif.”
c. Legitimasi, keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar bagi dia
untuk menerima dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu.
Kekuasaan, Wewenang, Legitimasi dan kaitannya dengan Negara, ketiga konsep tersebut
mutlak ada dalam keberlangsungan hidup sebuah negara. Pemerintah yang diakui
keabsahannya secara hukum dan didukung oleh rakyat, maka dapat dikatakan memiliki
legitimasi. Pemimpin yang diakui hak-haknya baik oleh hukum maupun rakyat untuk
memerintah maka dapat dikatakan memiliki otoritas atau wewenang.