Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Budaya politik diartikan sebagai sistem nilai bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Terdapat tiga tipe budaya politik menurut Almond dan Verba, yaitu parokial, subjek, dan partisipan. Di Indonesia, budaya politik tradisional, Islam,

1. BAB 1
A. Pengertian Budaya Politik
Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik.
Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mereka
mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Tingkat kesadaran dan
partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik yang
berkembang.
Perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi masalah politik dalam hubungannya dengan
pemerintah merupakan bagian kajian tentang budaya politik suatu masyarakat.
Gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai contoh adalah
sejak reformasi tahun 1998. kesadaran politik masyarakat Indonesia meningkat cukup tajam.
Berbagai hal yang sebelumnya dianggap tabu atau aneh kini menjadi hal yang sangat biasa.
Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa, buruh, atau masyarakat sipil. Pada masa
kepemimpinan Soeharto atau era Orde Baru, demonstrasi tidak diperbolehkan karena dianggap
mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi saat ini, demonstrasi tidak dilarang karena merupakan
hak rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin.
Menurut Almond dan Verba, budaya politik yang sering disebut pula kebudayaan politik
merupakan dimensi psikologis (bukan lagi sebuah sistem normatif yang ada di luar masyarakat)
dari sistem politik. “Budaya politik merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikan
oleh suatu masyarakat tertentu.”
PENGERTIAN BUDAYA POLITIK :
1. Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang
bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh
pemerintah.
2. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas
dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap
peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.

2. 3. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya
terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
4. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga
suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
5. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi
suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam
sistem itu.
Perbedaan budaya politik (tingkat kesadaran dan partisipasi politik) masyarakat pedesaan dan
masyarakat perkotaan:
- Masyarakat pedesaan : Tergantung pada pilihan politik pemimpinnya, baik pemimpin adat,
suku, maupun agama.
- Masyarakat perkotaan : Tidak bergantung pada pilihan orang lain.
Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yng memiliki
kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan
publik untuk masyarakat seluruhnya.
Secara umum, budaya politik terbagi atas:
1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif);
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi); dan
3. Budaya politik partisipatif (aktif).
Faktor-faktor yang mempengaruhi model kebudayaan politik yang berkembang dalam
masyarakat:
1. Tingkat pendidikan warga negara (faktor kunci)
2. Tingkat ekonomi (semakin sejahtera rakyat maka semakin tinggi partisipasi politiknya).
3. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik sistem
politik yang lebih baik).
4. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).
5. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri).

3. Budaya politik lebih merupakan sifat atau karakter berpolitik yang berkembang dalam
masyarakat dengan seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat khusus.
Almond dan Verba membagi orientasi politik menjadi 3 bagian:
1. Orientasi kognitif, merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik, peran, dan
segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah.
2. Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta
para aktor dan penampilannya. Perasaan masyarakat ini bisa saja merupakan perasaan untuk
menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
3. Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek
politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam masyarakat dengan kriteria
informasi dan perasaan yang mereka miliki.
Almond dan Verba mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik.
1. Peran atau struktur dari sebuah institusi politik.
2. Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti pemimpin monarki,
legislator dan administrator. (Aktor/orangnya)
3. Kebijakan, keputusan, dan penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di dalam negara.
(Produk)
B. Tipe-Tipe Budaya Politik
AS dan Inggris adalah negara yang paling mendekati model kebudayaan kewarganegaraan. AS
cenderung peserta aktif dan khawatir terhadap pemerintahan yang kuat. Sedangkan di Inggris
cenderung pada penghargaan terhadap subjek dan mendorong perkembangan yang kuat dan
efektif serta struktur administrasi yang efektif dan bebas akibat mapannya orientasi penghargaan
dan orientasi subjek.
Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu masyarakat.
1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya, seperti
pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.
2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan
media massa kepada pemerintah.
4. Sejauh mana pertisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta sejauh mana
pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Tiga tipe kebudayaan menurut Almond dan Verba:

4. 1. Budaya politik parokial. Memiliki ciri:
- Frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau
tidak memiliki perhatian sama sekali.
- Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus.
- Peran-peran pemimpin masyarakatnya sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan
religius.
- Partisipasi masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya
- Dianut oleh masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman Indonesia.
2. Budaya politik subjek. Memiliki ciri:
- Frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek
output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
- Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik.
3. Budaya politik partisipan. Memiliki cirri:
- Anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu
budaya politik.
- Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang
peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan.
- Berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
- Masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan.
C. Tipe-Tipe Budaya Politik Yang Berkembang di Indonesia
Berikut adalah pembagian tipe-tipe politik yang lebih didasarkan pada gaya berplitik yang
berkembang di Indonesia.
1. Budaya politik tradisional
Budaya politik tradisional merupakan budaya politik yang memprioritaskan satu budaya dari
etnis tertentu. Sebagai contoh, ketika Soeharto memimpin negeri kita selama lebih dari 3 dekade,
masyarakat etnis Jawa cukup mendominasi pusat-pusat kekuasaan penting, seperti kekuasaan
yang ada dalam tubuh ABRI (TNI).
2. Budaya politik Islam
Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan
nilai agama Islam. Biasanya kelompok santri mempelopori budaya politik ini.

5. 3. Budaya politik modern
Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih bersifat netral tanpa mendasarkan pada
budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini dikembangkan pada masa pemerintahan Orde
Baru yang bertujuan untuk stabilitas keamanan dan kemajuan.
Harold Laswell mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan ciri-ciri masyarakat yang
demokratis.
1. Open ego (sifat keakuan yang terbuka). Artinya, tingkah laku yang terbuka terhadap
keberadaan orang lain.
2. Kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang lain.
3. Lebih berprientasi pada nilai-nilai yang beragam.
4. Percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya.
5. Relatif lebih memiliki kebebasan daripada rasa cemas.
D. Pembagian Tipe Budaya Politik Menurut Geertz
Tiga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia menurut Geertz:
1. Budaya politik abangan
Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap
adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia.
Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus.
2. Budaya politik santri
Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya Islam.
3. Budaya politik priyayi
Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.
Priayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat dan bekerja sebagai
birokrat (pegawai pemerintah). Yang dulunya berafiliasi (berhubungan, berpautan) dengan partai
PNI, kini berinfiliasi pada partai golkar.
Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan :
1. Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan

6. Rakyat kebanyakan ( wong cilik).
2. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan
majikan dengan buruh.
3. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan
budaya politik yang berkarakter patrimonial.
E. Perkembangan Tipe Budaya Politik Sejalan Dengan Perkembangan Sistem Politik yang
Berlaku
Pada negara-negara demokratis umumnya, partisipasi politik warga negaranya dapat
mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan.
Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga
negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan atau kolektif, terorganisir atau
spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau
tidak efektif.”
Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga
masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan
secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Peran dan political will elit yang berkuasa sangat mempengaruhi perluasan dan pembatasan,
sedangkan elit politik yang tidak berkuasa cenderung meluaskan partisipasi politik dan
mengubah serta mengembangkannya ke bentuk partisipasi yang baru.
Setiap insan politik harus dapat menunjukan partisipannya dalam kegiatan yang berkaitan
dengan hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh
pemerintah.
Berikut adalah kegiatan-kegiatan waraga negara dalam bentuk partisipasi politik.
1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat.
2. Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, dan LSM.
3. Pelaksanaan pemilu berupa berkampanye, menjadi pemilih aktif atau menjadi anggota
parlemen.
4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan
output kepada pemerintah.

7. F. Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
Menurut Almond dan Verba, budaya politik demokratis merupakan gabungan dari budaya politik
partisipan, subjek, dan paroikal.
Menurut Samuel P. Huntington, modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal yaitu sebagai
berikut.
1. Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat. (Tidak memilih satu pilihan
politik berdasarkan pemimpinnya)
2. Diferensiasi struktur. (Sudah ada spesifikasi atau tugas yang harus dilakukan)
3. Perluasan peran serta politik di dalam masyarakat.
G. Peran Serta Politik Partisipan
Budaya politik demokratis adalah budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi.
Dalam peran serta politik partisipan, masyarakat diarahkan untuk berperan aktif dalam proses
politik yang berlangsung di lingkungannya.
Tipe-tipe partisipan adalah sebagai berikut.
1. Partisipan terbuka : para responden yang tidak acuh terhadap perkawinan antarpartai dan
menjelaskan dirinya sendiri secara emosional dalam pemilihan.
2. Partisipan apatis : para responden yang memilih salah satu partai besar dan menyatakan
ketidakacuhannya terhadap perkawinan antarpartai serta mengingkari perasaan pemilihan.
3. Partisipan bersemangat : para responden yang prihatin terhadap perkawinan antarpartai dan
secara emosional terlibat dalam pemilihan.
SOSIALISASI POLITIK
1. Pengertian sosialisasi politik :

8. a. Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan
kebudayaan politiknya.
b. Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola –
pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk
menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.
c. Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan pandangan
politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak
dewasa.
d. Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses dimana
seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
e. Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik
anggota masyarakatnya.
f. Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik
masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai- nilai yang terkandung dalam
suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:
1). Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara
tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah
menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.
2). Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru
bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang politik.
3). Di lIngkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi- ideologi
resminya.
4). Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan
perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader
danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan
atau image memperjuangkan kepentingan umum.

9. Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode
penyampaian pesan :
a. Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini
anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik.
b. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi
warga masyarakat untuk menerima nilai , norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa
sebagai ideal dan baik.
Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena
dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat
memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari generasi tua ke generasi muda,
dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik.
Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan
kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan
bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau agen
sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, adalah :
a. Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam
keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap
seseorang dalam sistem politik setelah dewasa.
b. Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum
muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran
pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.

10. c. Kelompk bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap
politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain.
Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu.
d. Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan
seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di
bidang politik.
e. Media massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat
diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik.
f. Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang
dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan partainya,
ditipu, rasa tidak aman,dll.
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya
politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan
sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga
negara harus yakin akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah
memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.
2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam
menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya
adalah :
a. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).
b. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)
c. Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.
d. Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :
· Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah.

11. · Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.
e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional)
tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti : ikut memeilih dalam pemilihan
umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada yang melalui
cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan (violence),
seperti : demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (golput),hura-hura, mogok, serangan
senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll
3. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik
yang mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan
pemimpin plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung dalam pembentukan kebijakan umum.
PARTAI POLITIK
1. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk
memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
2. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk
menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan
suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
3. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil
dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan
partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat
ideal maupun material.
FUNGSI PARTAI POLITIK

12. 1. Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai
macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya.
Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah :
· Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah
· Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah
· Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide
· Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat
sebagai pengeras suara.
2. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan
sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai
fungsi ini adalah :
· Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu
· Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum
· Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota
lain
3. Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif dalam
kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang dilakukan parpol
adalah :
· Melalui kontak pribadi maupun persuasi
· Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan
4. Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul sebagai
konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan
pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin
saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untukkepentingan ppularitasnya. Upaya yang
dilakukan partai politik adalah :

13. · Bilaanggta partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan
perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan
baik.
· Adanya kemungkinsn anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan
pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik yangbharus
segera diselesaikan dengan tuntas.

14. BAB 2
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU
MASYARAKAT MADANI
1. Pengertian dan prinsip budaya demokrasi
Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang
dapat diartikan sebagai pemerintahan berada di tangan rakyat. Secara harfiah, demokrasi berarti
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh
rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakilnya
yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Demokrasi dapat disebut juga sebagai
pelembagaan dari suatu kebebasan (institutionalization of freedom).
Berbicara tentang pengertian demokrasi, ada beberapa pendapat yang dapat kita jadikan acuan agar
kita mudah memahaminya. Pendapat-pendapat tersebut antara lainnya dikemukakan oleh para tokoh
seperti berikut.
A. Kranenburg berpendapat bahwa demokrasi terbentuk dari dua pokok kata yang berasal
dari bahasa yunani yaitu Demos (rakyat) dan Kratein (memerinyah) yang maknanya
adalah “ cara memerintah oleh rakyat”.
B. Prof. Mr. Koentjoro Poerbobranoto. Berpendapat demokrasi adalah suatu Negara yang
pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya, suatu system dimana suatu Negara
diikutsertakan dalampemerintahan Negara.
C. Abraham Lincoln. Berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat (Democracy is government oh the people, by the people, and
for the people).
Berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan tentang
pengertian demokrasi seperti berikut. Demokrasi adalah suatu paham yang menegaskan bahwa
pemerintahan suatu Negara di pegang oleh rakyat, karena pemerintahan tersebut pada hakikatnya
berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. System pemerintahan demokrasi adalah demokrasi
langsung.Pelaksana demokrasi itu disebut demokrasi langsung (direct democracy).
Dalam masa sekarang ini, di mana penduduk Negara berjumlah ratusan ribu bahkan jutaan orang.
Demokrasi langsung tidak mungkin dilaksanakan, sehingga dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat.

15. Anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang rahasia, bebas, jujur, dan adil.
Oleh karena itu, demokrasi seperti ini disebut demokrasi perwakilan (representative democracy).
Inti pemerintahan demokrasi kekuasaan memerintah yang dimiliki oleh rakyat. Kemudian
diwujudkan dalm ikut seta menentukan arah perkembangan dan cara mencapai tujuan serta gerak
poloitik Negara. Keikut sertaannya tersebut tentu saja dalam batas-batas ditentukan dalamperaturan
perundang-undangan atau hokum yang berlaku. Salah satu hak dalam hubungannya dengan Negara
adalah hak politik rakyat dalam partisipasi aktif untuk dengan bebas berorganisasi, berkumpul, dan
menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Kebebasan tersebut dapat berbentuk dukungan
ataupun tuntutan terhadap kebijakan yang diambil atau diputuskan oleh pejabat negara.
Demokrasi pada masa kini antara lain menyangkut hak memilih dan hak untuk dipilih, menyangkut
pula adanya pengakuan terhadap kesetraan diantara warga negara, kebebasan warga negara untuk
melakukan partisipasi politik, kebebasan untuk memperoleh berbagai sumber informasi dan
komunikasi, serta kebebasan utuk menyuarakan ekspresi baik memlalui organisasi, potensi, seni,
serta kebudayaan, dan efektif dan lestari tanpa adanya budaya yang memawarnai pengorganisasian
bebagai elemen politik seperti partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi
kemasyarakatan. Demokrasi memerlukan partisipasi rakyat dan deokrasi yang kuat bersumber pada
kehendak rakyat serta bertujuan untuk mencapai kemasalahatan bersama, itukah pengertian
demokrasi.
1. 2. Unsur-unsur Demokrasi
Unsur-unsur demokrasi meliputi:
a. Adanya partisipasi masyarakat secara aktifd dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
b. Adanya pengakuan akan supremasi hokum ( daulat Hukum)
c. Adanya pengakuan akan kesamaan di anatar warga Negara
d. Adanya kebebasan, di anataranya; kebebasan berekpresi dan berbicara/berpendapat berkebebasab
untuk berkumpul dan berorganisasi, berkebebasan beragama, berkeyakinan, kebebasan untuk
mengguagat pemerintah, kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kebebasan
untuk mengurus nasib sendiri.

16. e. Adanya pengakuan akan supremasi sipil atas militer
1. 3. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Istilah demokrasi mengacu kepada dua hal, yaitu: pertama, seperangkat ketentuan normatif yang
harus dipenuhi agar terbentuk sebuah sistem politik tertentu; dan kedua, sebuah bentuk pemerintahan
yang memenuhi ketentuan-ketentuan normatif. Kedua dimensi demokrasi ini menunjukkan bahwa
lembaga-lembaga politik demokratis yang dikembangkan di barat selama beberapa abad terakhir ini
berdasarkan ide para filosof yang membentuk bangunan teoretis dari sebuah sistem politik
demokratis. Kedudukan warga negara dalam UUD 1945 adalah sama tidak ada perkecualiaan,
persamaan hak meliputi, hak politik, ekonomi, sosial,budaya, pendidikan dan hukum.
Ada sepuluh pilar demokrasi konstitutional, yakni demokrasi yang berketuhanan, demokrasi dengan
kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi denganrule of law, demokrasi dengan
pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi, demokrasi dengan peradilan yang
merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang
berkeadilan sosial. (Sanusi, 1984) Demokrasi berkembang di Yunani pada abad ke-6 SM dengan
konsep city state melalui pemilihan umum langsung yang diikuti sekitar 300.000
penduduk. Sammuel P. Huntington menggambarkan perjalanan demokrasi sebagai berikut.
 Gelombang kesatu mulai abad ke-19 dengan meluasnya hak pilih pada 1890-an (oleh 29
negara). Arus baliknya pada 1922 saat berkuasanya Musolini sebagai presiden Italia sehingga
pada 1942 negara demokrasi menjadi 12 negara.
 Gelombang kedua saat kemenangan sekutu pada Perang Dunia II dan memuncak pada 1962
menjadi 36 negara demokrasi. Arus baliknya tahun 1970 menjadi 30 negara demokrasi.
 Gelombang ketiga tahun 1974 bertambah 30 negara demokrasi baru, terhitung revolusi politik
yang berlangsung di Uni Soviet dan bagian Afrika. Huntington mennjelaskan bahwa
gelombang ketiga ini diikuti oleh gelombang keempat pada abad 21.
Prinsip utama demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Prinsip utama demokrasi
menurut Alamudi, yaitu:
 kedaulatan rakyat;
 pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
 kekuasaan mayoritas;
 hak-hak minoritas;
 jaminan hak asasi manusia;
 pemilihan yang bebas dan jujur;
 persamaan di depan hukum;
 proses hukum yang wajar;

17.  pembatasan pemerintah secara konstitusional;
 pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama,
dan mufakat.
Prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya tumbuh berkembang dalam masyarakat tak terkecuali di
kalangan petani salak. Saling menghormati dan menghargai sesama petani untuk menyesuiakan
harga jual salak merupakan salah satu prinsip demokrasi yang berkembang. Perlakuan dan
kesempatan yang sama dalam mendapat, memproses serta menjual salak merupakan jaminan
tersendiri dalam pembangunan prinsip-prinsip demokrasi di kalangan petani salak. Seyogyanya
perkembangan prinsip-prinsip demokrasi di kalangan petani salak dapat membawa kesejahteraan
kepada petani salak.
1. 4. Budaya Demokrasi
Indicator berkembangnya budaya demokrasi adalah sebagai berikut:
Pertisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam budaya demokrasi, setiap warga berhak
ikut menentukan kebijakan public seperti penentuan anggaran, peraturan-perauran dan kebijakan-kebijakan
public. Namuk oleh karena secara praktis tidak mungkin melibatkan seluruh warga suatu
Negara terlibat dalam pengambilan keputusan (sebagaimana halnya pada zaman Ynani Kuno), maka
digunakan prosedur pemilihan wakil. Para warga Negara memilih wakil-wakil mereka di
pemerintahan.
Para wakil inilah yang diserahi mandar untuk mengelolah masa depan bersama warga Negara melalui
berbagai kebijaka dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah demokrasi diberi kewenangan
membuat kepuusan melalui mandar yang diperoleh lewat pemilihan umum.
Pemilu yang teratus (regular) memungkinkan partai-partai turut bersaing dan mengumumkan
kebijakan-kebijakan alternative mereka agar didukung masyarakat. Selanjutnya warga Negara,
melalui hak memilihnya yang priodik, dapat terus menjaga agar pemerintahanya bertanggung jawab
kepada masyarakat. Dan jika pertanggungjawaban itu tidak diberikan, maka warga Negara dapat
mengganti pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. Hal itu sesuai dengan definisi
demokrasi sebagai mana dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Ia mengatakan, demokrasi adalah
“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.
Pertanyaan berikutnya dalah : pemilu yang bagaimana? Ketika partai-partai komunis berkuasa
dieropa timur (1947-1949), pemilihan umum dilaksanakan secara berkala. Para pemilih dijinkan
untuk mengambil bagian dalam pemungutan suara rahasia yang untuk memilih anggota majlis local
dan nasional. Di beberapa negarra, para calon majlis bahkan mewakili bebagai macam partai politik.

18. Apakah Negara-negara ini, yangmenyebut dirinya “ demokrasi rakyat”, benar-benar demokrasi?
Jawabannya adalah tidak. Negara-negara komunis initelah menyebut sebuah system demokrasi,
namun menolak untuk mengakui unsur-unsur lain yang diperlukan agar system itu berjalan secara
demokrasi, di antaranya adanya pemilihan umum yang bebas. Pertama-pertama pemilu harus jujur.
Pemilihan harus menawarkan kepada para pemilih yang nyata di antarapartai-partai yang
menawarkan program-program yang berbeda. Pemilihan harus diawasi oleh petugas yang resmi dan
tidak memiliki kepentingan pribadi, yang dapat dipercaya untuk menjamin bahwa tidak seorang pun
memebrika suara lebih dari satu kali dan bahwa suara-suara di hitung secara jujur dan akurat ini
jarang terjadi di Negara-negara komunis Eropa timurtempo dulu, dan tidak selalu otomatis
diperaktekkan bahkan di Negara-negara barat yang lebih maju.
Akan tetapi, partisipasi rakyat tidak hanya berupa partisipasi dalam mekanisme lima tahunan
(pemilu) itu saja. Partisipasi tidak indetik dengan memilih dan dipilih dan dipilih pemilu. Khusus bai
rakyat yang dipilih, mereka berhak dan bertanggungjawab menyuarakan aspirasi atau keritik kapan
saja terhadap para wakil dan pemerintahan lazim disebut gerakan ekstraparloementer. Hal ini
mengingatkan kenyatan bahwa baik pemerintah maupun wakil rakyat yang mereka pilih bias saja
membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi mereka. Dalam hal kebijakan yang tidak
memihak aspirasi rakyat, misalkanan para wakir sering diam saja. Atau malah kongkalikong dengan
pemerintaha. Untuk itu, masyarakat tetap harus tetap mengawasi mereka dan tidak hanya tunggu saat
pemilu. Inilah yang juga disebut demokrasi parstipatoris.
Kebebasan. Unsure kedua dan bahkan lebih mendasar adalah kebebasan yaitu kebebasan berekpresi,
berkumpul, berserikat, dan media (Koran, radio, TV) kebebasan memungkinkan demokrasi
berfungsi. Kebebasan memberikan boksigen agar demokrasi bias bernafas kebebasan berekpresi dan
memungkinkan segala masalah bias diperdebatkan, memungkikan pemerintahdikritik, dan
memungkikan adanya pilihan-pilihan lain. Kebebasan berkumpul memungkinkan rakyat berkumpul
untuk melakukan diskusi. Kebebasan berserikat memungkinkan orang-orang untuk bergabung dalam
suatu partai atau kelompok penekan untuk mewujudkan pandangan atau cita-cita politik mereka.
Ketiga kebebasanini memungkinkan rakyat mengambil bagian dalam proses demokrasi.
Media yang bebas ( artinya, media tidak dikembalikan oleh penguasa) membantu rakyat
mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Tanpa media yang
bebas dan tanpa kebebasan berekpresi yang lebih luas (melalui percakapan, buku-buku, filem-filem,
dan bahakan poster-poster dinding), sering kali sulit bagi rakyat untuk mengetahui apa yang
sesungguhnya sedang terjadi, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membuat keputusan yang berbobot
mengenai apa yanag harus mereka pilih demi mencapai suatu mesyarakat yang mereka inginkan.

19. Supremasi hukum (daulat hukum). Unsur penting lainnya, yang seringkali dianggap sudah
semestinya ada di Negara-negara yang tradisi demokrasinya sudah lama, adalahsupremasi
hukum (rule of law).tidak ada gunanya pemerintah membiarkan semua kebebasan yang disebut di
atas bertumbuh apabila pemerintah menginjak-injaknya. Pengalaman banyak Negara menunjukan
banyak pengerintik dijebloskan kedalam penjara, banyak demonstran yang menentang kebijakan
pemerintah dibubarkan dengan cara kekerasan, dan bahkan banyak di antara mereka ditembak mati
secara diam-diam oleh agen-agen Negara.
Pengakuan akan kesamaan warga Negara. Dalam demokrasi, semua warga Negara diandaiakan
memiliki hak-hak politik yang sama; jumlah suara yang sama, hak pilih yang sama, akses atau
kesempatan yang sama untuk medapatkan ilmu pengetahuan. Tidak seorang pun mempunyai
mempunyai pengaruh lebih besar dari orang lain dalam proses pembuatan kebijakan. Kesamaan
disini juga termasuk kesamaan di depan hokum; dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi, semuanya
sama dihadapan hukum. Berikut penjelasannya:
Di bidang ekonomi : setiap individu memiliki hak yang sama untuk melakukan usaha ekonomi (
berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan sebagainya) untuk memenuhi dan meningkatkan
taraf hidup.
Dibidang budaya budaya : setiap individu mempunyai kesaman dalam mengembangkan seni,
misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahar, seni bangunan (arsitektur), dan
sebagainya.
Dalam bidang politik : setiap orang memiliki hak politik yang sama, yakni setiap individu berhak
secara bebas memiliki, menjadi anggota salah satu partai politikbaru sesuai perundang-undangan
yang berlaku. Juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga atau
masyarakat melalui mekanisme yang disepakati dengan dengan tidak membedakan setatus,
kedudukan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.
Dalam bidang hokum : setiap individu memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak untuk
mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan.
Di bidang pertahanan dan keamanan : setiap individu mempunya hak dan kewajiban yang sama
dalam pembelaan Negara
Pengakuan akan supremasi sipil atau militer. Budaya demokrasi juga mensyaratkan supremasi sipil
atau militer (sipil mengatur militer).
Indikator yang telah dijelaskan di atas dapat mengungkapkan bagaimana budaya demokrasi yang
berkembang di masyarakat petani salak. Jaminan hak asasi manusia serta partisipasi rakyat dalam
mengolah, memproses dan menjual salak merupakan implementasi bagaimana budaya demokrasi
berkembang di masyarakat petani salak.

20. 1. Definisi Masyarakat Madani
Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society pertama kali
dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan
negara. Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi
masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan
negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.
Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan dari civil society yang pertama kali digulirkan
oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada acara Festifal Istiqlal, 26 September 1995 di
Jakarta. Konsep yang diajukannya hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah
kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju.
Masyarakat madani (civil society) sering disebut masyarakat warga, masyarakat kewargaan,
masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah civil societyberasal dari bahasa latin,
yaitu civitas dei artinya kota Ilahi. Asal kata civil adalahcivilization yang artinya peradaban. Civil
society secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. Masyarakat madani
didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain
kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), dan keswadayaan (self supporting).
Kemandirian tinggi terjadi jika berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau
nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
Menurut Anwar Ibrahim masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berasaskan kepada
prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.
Masyarakat madani secara etimologis memiliki dua arti. Pertama, masyarakat kota karena madani
adalah turunan dari kata dalam bahasa Arab, madinah yang berarti kota.Kedua, masyarakat
peradaban yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai civility ataucivilization. Istilah masyarakat
madani yang merupakan terjemahan dari civil society,apabila ditelusuri berasal dari proses sejarah
masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero. Cicero adalah seseorang yang
mulai menggunakan istilahsocietes civilis dalam filsafat politiknya.
Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah
masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat
madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara
yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif,
berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal
Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil,
menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara
profesionalis,berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau

21. silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita
Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.
1. Ciri-ciri masyarakat madani
Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut :
1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh
terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam
menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada
publik.
2. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga
muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan
kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta
kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan
demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar
demokrasi yang meliputi :
(1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
(2) Pers yang bebas
(3) Supremasi hokum
(4) Perguruan Tinggi
(5) Partai politik
3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap
sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat
serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai
dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari
Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara
hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.

22. 6. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa,
intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan
dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
7. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan
harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum
yang sama tanpa kecuali.
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia
diantaranya :
1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja
yang terbatas
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
2. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
Adapun Nurcholis Madjid memberikan beberapa karekteristik bagi masyarakat berperadaban,
masyarakat madani, atau civil society sebagai berikut.
 Adanya semangat egalitarianisme.
 Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan keturunan, kesukuan, atau ras.
 Keterbukaan
 Partisipasi seluruh anggota masyarakat.
 Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.
Sedangkan Muhammad A.S. Hikam menyebutkan bahwa masyarakat madani memiliki ciri-ciri
sebagai berikut.
 Kesukarelaan (voluntary)
 Keswasembadaan (self generating)
 Keswadayaan (self supporting)
 Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara
 Keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
Civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi
mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan
kelembagaan politik resmi yang di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang

23. bebas (the free public). Sebagai tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh
warga masyarakat.
Menurut Hidayat Syarief apabila diaktualisasikan dalam masyarakat Indonesia yang berbhinneka
tunggal ika, masyarakat madani mempunyai karakteristik sebagai berikut.
 Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasilais, dan
memiliki cita-cita serta harapan masa depan.
 Masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat.
 Masyarakat yang menghargai Hak Azasi Manusia (HAM)
 Masyarakat yang tertib dan sadar hukum dan direfleksikan dari adanya budaya malu apabila
melanggar hukum.
 Masyarakat yang memiki kepercayaan diri dan kemandirian.
 Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif dan penuh
persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralis).
Dari beberapa ciri yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut, nampak bahwa bangunan masyarakat
madani adalah masyarakat yang ideal. Artinya sebuah masyarakat yang memiliki keberdayaan secara
intelektual, sosial dan spiritual, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk maju dan mandiri
tanpa intervensi dari negara dengan senantiasa memegang teguh hukum (aturan). Apakah cirri-ciri ini
pun muncul dalam masyarakat petani salak di Cineam. Tentu saja ciri-ciri masyarakat madani ini
telah muncul di kalangan petani salak. Secara intelektual social dan spiritual mereka mampu hidup
untuk saling menghormati dan menghargai. Kehidupan tradisional serta kuatnya nilai-nilai agama
khususnya Islam dalam menjalankan kehidupan menjadi pijakan dalam membangun masyarakat
madani di petani salak atau masyarakat Cineam.
1. Pemberdayaan Masyarakat Madani
Secara esensi dibutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar
memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai
hak asasi manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan
menerapkan strategi pemberdayaan untuk mencapai hasil secara optimal. Dalam hal ini Dawam
Rahardjo mengemukakan tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi
pemberdayaan masyarakat madani Indonesia.
 Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik
Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat
yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini,
pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik sehingga menjadi sumber
instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan,

24. karena pembangunan membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian, persatuan dan
kesatuan bangsa lebih diutamakan daripada demokrasi.
 Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.
Strategi ini berpandangan bahwa pembangunan demokrasi tidak perlu menunggu rampungnya tahap
pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang
pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan,
akan dengan sendirinya timbul civil society yang mampu mengontrol terhadap negara.
 Strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke
arah demokratisasi.
Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dan strategi pertama dan kedua. Dengan
begitu, strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan
menengah yang makin luas.
Ketiga model strategi pemberdayaan civil society (masyarakat madani) tersebut dipertegas
oleh Hikam bahwa pada era transisi lebih mementingkan prioritas pemberdayaan dengan cara
memahami target yang paling strategis serta penciptaan pendekatan yang tepat di dalam proses
tersebut. Untuk keperluan itu, keterlibatan kaum cendekiawan, LSM, ormas sosial dan keagamaan,
serta mahasiswa adalah mutlak adanya karena mereka mempunyai kemampuan dan sekaligus tokoh
utama pemberdayaan tersebut.
Sedangkan menurut Ryas Rasyid, sebuah masyarakat madani (civil society) haruslah mandiri, tidak
begitu terntung pada peran pemerintah atau negara. Barangkali, diantara organisasi sosial dan politik
yang patut dicatat dan meiliki kemandirian cukup tinggi adalah organisasi yang termasuk dalam
kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) atauNon-Governmental Organization (NGO) yang di
Indoneisa jumlahnya mencapai ratusan.
Perubahan paradigma yang berorientasi kepada perwujudan masyarakat madani perlu dilakukan
sebagai koreksi terhadap kekeliruan yang secara umum berpangkal pada kurangnya konsistensi
dalam memelihara dan menegakkan prinsip serta semangat yang telah disepakati bersama. Dengan
demikian, dapat melahirkan ketidakseimbangan antara posisi serta peran pemerintah dan masyarakat
dalam penyelenggaraan negara juga pembangunan. Ketidakseimbangan posisi serta peran pemerintah
dan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini.
 Sistem politik, budaya, dan perilaku politik yang tenggelam dalam kehidupan demokrasi semu.
 Ditandai dengan matinya oposisi
 Sikap tabu terhadap perbedaan pendapat

25.  Tidak terdapat kontrol sosial
 Pelaksanaan fungsi legislatif yang tidak bermakna
 Penegakan hukum yang lemah
Adapun nilai-nilai dasar yang menandai masyarakat madani pada petani salak Cineam, di antaranya
sebagai berikut.
1) Ketuhanan
2) kemerdekaan
3) hak azasi dan martabat manusia
4) kebangsaan
5) demokrasi
6) kemajemukan
7) kebersamaan
8) persatuan dan kesatuan
9) kesejahteraan bersama
10) keadilan dan supremasi hukum
11) keterbukaan
12) partisipasi
13) kemitraan
14) rasional

26. 15) etis
16) perbedaan
17) pendapat dan pertanggungjawaban
18) (akuntabilitas).
Nilai-nilai masyarakat madani tersebut harus melekat pada setiap individu dan institusi yang
memiliki komitmen untuk mewujudkannya di wilayah Cineam dan Indonesia. Adapun fungsi dari
nilai-nilai tersebut di antaranya sebagai berikut.
 Menjadi pedoman perilaku alam bersikap, berpikir dan bertindak, baik secara individual
maupun institusional
Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan dalam membangun Indonesia Baru sebagai landasan
perjuangan panjang untuk mewujudkan masyarakat madani

27. BAB 3
Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Berbangsa dan Bernegara
Keterbukaan merupakan salah satu syarat terbentuknya mesyarakat demokratis. Bahkan,
keterbukaan merupakan ciri suatu Negara demokratis. Adanya keterbukaan, rakyat akan merasa
mempunyai dan berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Begitu pentingnya keterbukaan
sehingga semua Negara berupaya menumbuhkan keterbukaan dalam kehidupan bernegara.
Berikut akan dijelaskan apa yang dimaksud keterbukaan dalam berbangsa dan bernegara.
1. Pengertian Keterbukaan
Keterbukaan berasal dari kata dasar “terbuka”. Menurut Kamus BesarBahasa
Indonesia,terbuka berarti tidak tertutup, tersingkap. Jadi, keterbukaan adalah suatu keadaan yang
tidak tertutupi, tidak ditutupi, keadaan yang tidak rahasia, sehingga semua pihak mempunyai hak
untuk mengetahuinya.
Keterbukaan dimiliki oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, bangsa maupun Negara.
Keterbukaan berarti kesadaran untuk menjelaskan suatu hal tanpa rahasia. Dalam kehidupan,
keterbukaan selalu berhubungan dengan media informasi dan berita. Keterbukaan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berhubungan dengan pernyataan dan kebijakan publik.
Keterbukaan sering diartikan transparan. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis
merupakan pemerintahan yang transparan. Keterbukaan dalam berbangsa dan bernegara dapat
diwujudkan dalam penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Negara yang terbuka atau
transparan sangat diperlukan untung meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah
seharusnya mengetahui dan mengerti kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
rakyat.Apa kebijakan itu merugikan atau menguntungkan masyarakat? Apa kebijakan itu dapat
meningkatkan kesejahteraan? Semua hal yang berhak diketahui masyarakat harus dijelaskan
secara terbuka oleh pemerintah. Oleh karena itu, budaya lama dari pemerintahan yang tertutup
dan monopoli informasi harus dihilangkan karena akan mengakibatkan terlambatnya
keterbukaan, terciptanya arogansi pemerintahan, dan terhambatnya pembentukan masyarakat
demokratis.
Semua masalah dalam berbangsa dan bernegara hendaknya ditelusuri kembali pada akar
masalahnya. Semua masalah yang muncul sering disebabkan tidak adanya komunikasi yang sehat
atau miscommunication. Oleh karena itu, keterbukaan dalam komunikasi menjadi hal penting
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keterbukaan harus dilakukan dalam berbagai bidang. Keterbukaan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara dapat dicontohkan dalam keterbukaan pemerintahan.
a. Keterbukaan dalam Pemerintahan yang Baik
Penyelenggaraan pemerintah yang baik “good governance” adalah istilah yang sangat
popular dewasa ini baik pada negara-negara maju atau negara-negara berkembang termasuk
Indonesia. Good governance pada dasarnya adalah pemerintah demokrasi yang transparan. Agar
dapat terlaksana dengan baik maka good governance perlu pengawasan oleh lembaga perwakilan
yang legitimed, disamping pengawasan langsung dari masyarakat atau pers dan masyarakat
sendiri bahkan oleh suatu lembaga independen yang diakui.

28. Berdasarkan pengertian tersebut, Pemerintahan yang baik bermuara pada dua hal berikut:
1) Tujuan Nasional, yaitu masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur.
2) Demikratisasi, yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, efektif, dan efesiensi, serta
otonomi dalam mencapai tujuan nasional.
Pemerintahan dikatakan demokratis dan terbuka jika memenuhi unsur:
1. Pelayanan public yang efesien dan transparan.
2. Sistem pengadilan yang dapat diandalkan atau kepastian hukum.
3. Accountable, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab.
4. Otonomi, yaitu kewenangan daerah untuk mengurus kebijakan sendiri.
5. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan secara demokratis.
6. Memihak dan melindungi kepentingan masyarakat.
7. Melaksanakan hak asasi manusia.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka DPR memiliki peranan penting. Peranan
pokok Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan yang
dilakukan oleh pemerintah dan menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat. Pemerintah pun
dalam menyelenggarakan pemerintahaan harus sesuai peraturan. Hal ini berarti kekuasaan
pemerintah terbatas, pemerintah harus menyelenggarakan yang ditetapkannya, serta penggunaan
anggaran yang sesuai dengan yang ditetapkan dengan memperlihatkan pengawasan yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Suatu pemerintahan dikatakan transparan apabila di dalam pemerintahan yang dijalankan
terdapat iklim kehidupan politik yag ditandai beberapa hal berikut ini.
1) Kebebasan informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diikuti
perkembangannya oleh masyarakat.
2) Kebebasan media massa yang memiliki kesempatan luas untu meliput kegiatan pemerintahan,
kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk dalam pengambilan keputusan (berpartisipasi).
3) Kemerdekaan hukum, yaitu hukum harus ditegakkan dan memberikan kepastian secara adil
terhadap hak asasi manusia tanpa campur tangan penguasa atau pihak lain.
4) Manajemen yang terbuka, terutama dalam pengelolaan kekayaan negara (termasuk kekayaan
pejabat negara) dan keuangan negara harus transparan.
5) Memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan
meningkatkan kesejahteraan.
6) Meningkatkan upaya pelayanan publik (mendahulukan kepentingan umum) melalui program-program
yang memihak kepada rakyat dan pembangunan yang merata.
7) Akuntabilitas, yaitu hasil-hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
b. Keterbukaan Berpartisipasi
Yang dimaksud partisipasi di sini adalah partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara
(private citizen) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan oleh
pemerintah. Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, artinya masyarakat
ikut aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang bisa dilakukan secara individu atau
kolektif, terorganisasi dengan mengartikulasikan kepentingan politiknya melalui organisasi

29. kemasyarakatan (civil society)atau dengan mengagregasikan kepentingan politik melalui partai-partai
politik atau langsung melalui lembaga perwakilan.
Sekarang tingkat partisipasi rakyat melalui partai politik cukup aspiratif dan terbuka
sehingga tingkat partisipasi politik tinggi, sebagai indikator dikembangkan system multipartai
yang demokratis dan independen sehingga pelaksanaan pemilu yang berasaskan langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam memilih wakil rakyat dan elit politik seperti pemilu
presiden dan wakil presiden secara langsung benar-benar merupakan partisipasi aktif rakyat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung demokratis.
c. Keterbukaan Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat
Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan
pasal tersebut maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan perundangan-undangan,
seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 yang berisi tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran,
dan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.
Semua undang-undang tersebut memberikan ruang gerak dan keadilan publik dalam
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, rakyat juga diberi kebebasan
secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta adil dalam memberikan pendapat (pilihan ) atau
dukungan politik untuk meraih kedudukan/kekuasaan atau jabatan-jabatan politik seperti anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan diberlakukan berbagai undang-undang tersebut merupakan bukti jaminan akan peran
warga Negara dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara adil dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
d. Kemerdekaan Pers/ Media Massa
Kemerdekaan per dimaksudkan supaya tidak ada campur tangan dari pihak luar untuk
intervensi dalam menentukan standar professional dan kode etik jurnalistik. Kemerdekaan pers
ini diperlukan agar dalam memberitakan dan memberikan informasi serta pendapat kepada
pembaca, pendengar dapat akurat, tidak ambigu, adil dan tidak memihak, serta objektif, dan
komprehensip.
Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999, sistem pers diIndonesia diberi kebebasan
dalam istilah lain “Kemerdekaan Pres”. Sistem perizinan yang berbe lit dicabut sehingga semua
orang berhak menerbitkan surat kabar, majalah, tabloid, pemberitaan ilmiah lainnya.
Sesungguhnya, bagi bangsa Indonesia yang ideal mengenai system pers adalah system pers
yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan ideology dan culture bangsa sendiri, yaitu
Pancasila. Berita yang diangkat dan diinformasikan adalah berita yang berdasarkan fakta dan
benar adanya yang mendidik, memberikan control dan hiburan bagi pembaca sehingga tidak
menimbulkan keresahan dan pembohongan publik yang simpang siur.
2. Pengertian Jaminan Keadilan
Selain keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan negara, jaminan keadilan pun
merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Jamilan keadilan ini berkaitan

30. dengan penghargaan nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, jaminan keadilan harus ada
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti tidak memihak. Keadilan berarti
perbuatan tidak memihak dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama. Keadilan
juga diartikan sebagai tindakan yang tidak sewenang-wenang, tindakan berdasarkan norma dan
aturan.
Sebagai sikap atau perbuatan tidak berat sebelah, keadilan dapat dilaksanakan dalam
kehidupan masyarakat, bernegara, dan kerja sama internasional. Oleh karena itu, keadilan
menjadi satu keharusan yang diciptakan atau diwujudkan masyarakat di mana pun berada.
Ada beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh ahli filsafat atau filsuf seperti
Aristoteles, Plato, dan Thomas Hobbes.
a. Teori Keadilan menurut Aristoteles
Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut:
1) Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang
dilakukannya. Contohnya, seseorang yang telah melakukan pelanggaran tetap dihukum sesuai
pelanggaran yang telah dibuat.
2) Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah
dibuatnya. Contohnya, pegawai memperoleh yang berbeda berdasarkan masa kerja, golongan
kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan kerja.
3) Keadilan kodrat alam adalah member sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada
kita. Contohnya, seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang.
4) Keadilan konvensional adalah apabila seseorang warga Negara telah menaati segala peraturan
perundang-undangan yang telah diwajibkan.
5) Keadilan menurut teori perbaikan adalah apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama
baik orang lain yang telah tercemar.
b. Teori Keadilan menurut Plato
Keadilan menurut Plato adalah keadilan moral dan keadilan procedural.
1) Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu
memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
2) Keadilan procedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara procedural apabila seseorang telah
mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.
c. Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes
Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan
perjanjian yang disepakati.
Selain tiga filsuf di atas, Notonegoro juga menambahkan adanya keadilan legalitas atau
keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan teori di atas, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah mampu memberikan
hak-hak atau jaminan keadilan kepada orang lain sebagaimana mestinya.
Di Indonesia, jaminan keadilan telah tercantum dalam beberapa peraturan sebagai berikut

31. a. Pancasila
1) Sila kedua berbunyi “Kemanus iaa n yang adil dan beradab”
2) Sila kelima berbunyi “Kadila n social bagi seluruh rakyat Indones ia”
b. Pembukaan UUD 1945
1) Alenia II yang berbunyi, “… negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur”.
2) Alenia IV yang berbunyi, ” … ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaa n, perdamaia n abadi, dan keadila n sosial”.
Dua landasan jaminan keadilan di atas merupakan landasan utama bagi bangsa Indonesia
dalam membangun masa depan bangsa sesuai dengan cita-cita proklamasi dan tujuan Negara.
Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak orang yang belum mendapat keadilan. Bahkan,
keadilan semakin jarang atau sulit dirasakan oleh golongan masyarakat miskin/rendah. Keadilan
sering menjadi alat bagi golongan penguasa/kaya untuk bertindak sewenag-wenag atau
memaksakan kehendak. Untuk itulah, diperlukan upaya peningkatan jaminan keadilan yang
merata bagi semua golongan.
B. Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara
Masyarakat akan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat jika ada keterbukaan
dan jaminan keadilan. Aspirasi dan pendapat ditampung dan diseleksi, lalu dijadikan suatu
keputusan bersama yang bermanfaat. Semua aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama akan
mempermudah bangsa untuk mencapai keadilan. Aspirasi masyarakat didapat disalurkan melalui
lembaga perwakilan. Selain itu, jaminan untuk mengeluarkan aspirasi dijamin dalam UUD 1945
Pasal 28. Pasal 28 ini memuat hasrat bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan
kesatuan dalam membangun Negara yang berdasarkan demokrasi dan hendak menyelenggarakan
keadilan.
Selain dalam Pasal 28, jaminan tentang keadilan juga terkandungdalam pembukaan UUD
1945 Alenia I yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan” .
Adanya dua jaminan tersebut, bangsa Indonesia menentang adanya suatu penjajahan yang
ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan
perjuangan kemerdekaan untuk menegakkan kemanusiaan dan keadilan social serta
demokratisasi.
Untuk menegakkan kemanusiaan, keadilan sosial, serta demokratisasi/ keterbukaan
diperlukan partisipasi rakyat. Salah satu partisipasi masyarakat diwujudkan dalam pembentukan
kebijakan public melalui wakil-wakil rakyat. Semua kebijakan publik memerlukan dukungan
masyarakat agar bisa efektif. Jika masyarakat melalui penentangan terhadap sejumlah kebijakan
maka hal itu disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perumusan
kebijakan. Jika hai itu dibiarkan terus maka makin besar keinginan rakyat untuk selalu
mengadakan pembaruan. Rakyat yang tidak tahu arahnya akan mudah kehilangan kendali dan

32. emosional sehingga rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri.
Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, jika
keterbukaan dan jaminan keadilan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka
akan menghasilkan kebijakan public dan peraturan umum yang mengatur masyarakat dengan
baik.
Berdasarkan hal di atas, arti penting dari keterbukaan dan keadilan bagi bangsa adalah
1. Menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat;
2. menumbuhkan prakarsa dan partisipasi rakyat dalam pembangunan;
3. memperkuat kepercayaan rakyat pada pemerintah;
4. memperkuat dukungan rakyat pada bangsa dan negara;
5. mempererat hubungan antara rakyat dengan pemerintah;
6. memperkuat Negara demokrasi;
7. meningkatkan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa;
8. memperkuat persatuan dan kesatuan.
Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan
1. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya untuk
memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara,
seperti :
a. berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentrang
keterbukaan dan keadilan.
b. Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara.
c. Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan
d. Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan
e. Mengajukan keritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan
f. Menumbuhkan danmempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari
keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.
2. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang bertugas untuk
menjamin keadilan dan prilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan,
seperti :
a. Mengetahui hal-hal yangnmendasar tentang keadilan
b. Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan dengan
keadilan
c. Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan
d. Menghargai tindakan berbagai pihak yang memperkuat jaminan keadilan
e. Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan
f. Membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.

33. BAB 4
HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
Manusia sebagai makhluk sosial, baru memiliki arti apabila bekerja sama dengan sesamanya. Manusia
dalam hidup berbangsa dan negara akan dapat melangsungkan kehidupannya jika mengadakan
hubungan dengan bangsa lain. Tidak ada satu negara di dunia ini yang dapat hidup sendiri dan tidak
melibatkan diri dengan negara lain. Karena, pada dasarnya antara negara yang satu dengan negara yang
lain terdapat hubungan saling ketergantungan.
Dalam rangka peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus mampu
meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro aktif
dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia Internasional.
Bangsa Indonesia, dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan politik luar negeri
yang bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, serta berlandaskan pada prinsip
persamaan derajat, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Kesadaran akan prinsip hubungan internasional menegaskan perlunya kerja sama dengan bangsa
lain. Hal ini juga mempengaruhi sepak terjang bangsa Indonesia dalam masyarakat Internasional, baik
dalam melaksanakan politik luar negeri maupun keterlibatannya dalam berbagai organisasi
Internasional. Dengan demikian timbul permasalahan, Bagaimanakah negara Indonesiamembina
hubungan dengan negara-negara di dunia ? Apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia dalam organisasi
Internasional ?
4.1 Mendeskripsikan Pengertian, Pentingnya, dan Sarana - sarana Hubungan Inter- nasional bagi Suatu
Negara
1. Pengertian Hubungan Internasional
Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau negara
yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik
Luar Negeri RI ( Renstra ), hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala
aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara
tersebut.
Hubungan ini di dalam Encyclopedia Americana dilihat sebagai hubungan antarnegara atau
antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi
ataupun hankam. Konsep ini berhubungan erat dengan subjek-subjek, seperti organisasi
internasional, diplomasi, hukum internasional dan politik internasional.
Hubungan Internasional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 disebut dengan
hubungan luar negeri. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hubungan luar negeri
adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh
pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan
usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga
negara Indonesia.

34. Pengertian hubungan internasional juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain:
a. Charles A. MC. Clelland
Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi
interaksi.
b. Warsito Sunaryo
Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan –
kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi
interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan social tertentu, bisa diartikan
sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat
internasional.
c. Tygve Nathiessen
Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen
hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan
administrasi internasional dan hukum internasional.
Konsep hubungan internasional berhubungan erat dengan subjek-subjek internasional,
seperti organisasi internasional, hukum internasional, politik internasional termasuk diplomasi.
Jika dilihat dari subyeknya, hubungan internasional dapat berupa:
a. hubungan individual, yaitu hubungan antarpribadi atau perorangan (interpersonal) antara
warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain. Individu-individu
tersebut saling mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal
balik diantara keduanya.
Misalnya: turis, pelajar, mahasiswa.
b. hubungan antar kelompok, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok tertentu dari suatu
negara dengan kelompok – kelompok tertentu dari negara lain. Kelompok-kelompok
tersebut dapat mengadakan hubungan secara periodik, insidental maupun permanen.
Misalnya hubungan antarlembaga sosial, antarlembaga agama, antarorganisasi sosial
politik.
c. hubungan antarnegara, yaitu hubungan antarbadan publik/pemerintah/lembaga negara yang
dengan negara lainnya dalam pergaulan internasional. Dalam hubungan ini ne gara
bertindak sebagai institusi.
Jika dilihat dari sifatnya, hubungan internasional dapat berupa;
a. hubungan bilateral, yaitu hubungan yang melibatkan dua negara.

35. b. Hubungan multilateral, yaitu hubungan yang melibatkan banyak negara
c. Hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu
kawasan (region)
d. Hubungan internasional, yaitu hubungan yang melibatkan lebih dari dua negara dan tidak
terikat pada suatu kawasan.
2. Asas-asas hubungan internasional
Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan
ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing.
Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu:
a. Asas Teritorial
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara
melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi
terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum
asing ( internasional sepenuhnya)
b. Asas Kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Menurut asas
ini, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari
negaranya.Asas ini mempunyai kekuatan extraterritorial, artinya hukum dari negara
tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun di negara asing.
c. Asas Kepentingan Umum
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan
dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua
keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak
tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
3. Pentingnya hubungan internasional bagi Suatu Negara
Hubungan Internasioal menjadi penting bagi suatu negara, karena di masa sekarang diyakini bahwa
tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan internasional,
pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia lebih mudah
diciptakan.
Dengan demikian tak satu bangsa pun di dunia ini dapat membebaskan diri dari keterlibatan dengan
bangsa dan negara lain. Bagi suatu negara hubungan dan kerjasama internasional sangat
penting. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1982), hubungan dan kerja sama tersebut timbul
karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan
perkembangan industri yang tidak merata di dunia.

36. Jadi, ada saling ketergantungan dan membutuhkan antarbangsa. Ketergantungan terjadi dipelbagai
bidang kehidupan baik perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial
maupun olah raga. Disamping itu, hubungan dan kerja sama internasional juga penting untuk :
a. memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa
lain;
b. mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan yang
mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda
di antara bangsa dan negara di dunia;
c. mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan
diplomasi yang lazim ditempuh negara-negara beradab, cinta damai dan berpegang kepada
nilai-nilai etik dalam pergaulan antarbangsa;
d. membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antarbangsa;
e. membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran atas hak-hak
kemerdekaan yang dimiliki;
f. berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan social;
g. menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kelangsungan keberadaan dan
kehadirannya ditengah bangsa-bangsa lain.
Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasioanal, baik
secara bilateral maupun multilateral antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk,
sumber daya dan letak geografis.
Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala kemerdekaan nya
telah diakui oleh negara lain, baik secara de facto, maupun de jure. Perlunya kerjasama dalam
bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut:
a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melaui
kudeta maupun intervensi dari negara lain.
b. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu
negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain.
Ketergantungan tersebut terutama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik,
hukum sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong hubungan
internasional adalah sebagai berikut.
a. Faktor kodrat manusia sebagai makhluk social yang harus mengadakan kerjasama dengan
sesama.
b. Faktor wilayah yang saling berjauhan akan mengakibatkan timbulnya kerja sama regional dan
internasional

37. c. Faktor pertumbuhan bangsa dan negara itu sendiri.
d. Faktor kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri.
e. Faktor tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tertib
serta damai.
Disamping itu hubungan kerjasama antar negara di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup
dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, disamping demi
terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia
dan negara di dunia.
Kerjasama antarbangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan.
Kerja sama internasional antara lain bertujuan untuk :
a. Memacu pertumbuhan ekonomi seiap negara.
b. Menciptakan saling pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian
dunia.
c. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
4. Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara
a. Politik Luar Negeri
1) Pengertian Politik Luar Negeri
Prof. Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politikmengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam
kegiatan dalam sutu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan
tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Luar Negeri adalah daerah,
tempat atau wilayah yang bukan merupakan bagian dari daerah, tempat, atau wilayah
sendiri. Dalam pengertian kita sehari-hari, luar negeri diartikan negara-negara lain di luar
negara Indonesia.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa politik luar negeri adalah
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu dalam
mengadakan hubungan dengan negara-negara lain atau dalam pergaulan internasional.
Atau dengan kata lain politik luar negeri adalah kebijakan yang di tetapkan suatu negara
untuk mengatur mekanisme hubungan dengan negara lain.
Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 dijelaskan tentang pengertian politik luar
negeri, yaitu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil
dalam melakukan dengan negara lain, organisasi internasional, subyek hukum
internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai
tujuan nasional.
2) Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia

38. Politik luar negeri Indonesia merupakan hasil perkembangan sejarah ketatanegaraan selama
kurun waktu yang panjang. Pada tahun-tahun pertama berdirinya,
negara Indonesia menghadapi persoalan yang penting, antara lain usaha konsolidasi bagi
kelangsungan hidup negara. Ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia datang dari
pihak Belanda yang ingin kembali menjajah negara Indonesia. Ancaman ini, menyebabkan
pemerintah Indonesiamerumuskan politik luar negerinya.
Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah Indonesiamengumumkan pendirian politik luar
negerinya dihadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang antara lain
berbunyi : “….. tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan
kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro – Rusia atau pro –
Amerika ? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita
kita”.
Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk menjadi
objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang
berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri,
yaitu Indonesiamerdeka seluruhnya. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar
pertimbangan politik luar negeriIndonesia yang bebas dan aktif.
3) Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Landasan pelaksanaan politik luar negeri RepublikIndonesia tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun
1999 dinyatakan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada
Pancasila, UUD 1945, dan Garis-Garis Besar haluan Negara.
Dengan demikian Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai
berikut :
a. Landasan idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
c. Landasan operasional :
- Ketetapan-Ketetapan MPR
- Kebijakan Presiden berupa Keppres
- Kebijakan Menlu antara lain peraturan Menlu
4) Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan sebagai berikut :
a. Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara
kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan dari sabang sampai merauke.
b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materialo dan spiritual dalam
wadah negara kesatuan RI.

39. c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dan semua negara di dunia.
Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Drs. Moh. Hatta
dalam bukunyaDasar Politik Luar negeri Republik Indonesia,merumuskan sebagai berikut :
a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar
kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan
sendiri.
c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan
damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan
untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul
di dalam Pancasila, dasar, dan filsafat negara kita.
5) Pedoman Perjuangan Politik Luar NegeriIndonesia
Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan pada faktor-faktor
sebagai berikut :
a. Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, dan
perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan
manivestasinya serta mengandung sifat non intervensi (tidak turut campur urusan
negara lain).
b. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri dengan
kerja sama regional.
c. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara/bangsa-bangsa lain terhadap maksud
dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan,
menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah
Pancasila.
d. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan
sehingga pengarahannya harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama
kepentingan ekonomi rakyat.
6) Prinsip-prinsip Pokok Politik Luar NegeriIndonesia
Berdasarkan Pengumuman pemerintah tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan
Pekerja Komite Nasional Pusat, yang menjadi prinsip-prinsip pokok politik luar negeri RI
sebagai berikut :
a. Negara kita menjalankan politik damai.
b. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan
tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.

40. c. Negara kita memperkuat sendi-sendi hokum internasional dan organisasi internasional
untuk menjamin perdamaian yang kekal.
d. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
e. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan social internasional dengan berpedoman
pada Piagam PBB.
f. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menokong perjuangan kemerdekaan
bangsa-bangsa yang masih dijajah sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan
perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.
7) Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera,
negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
a. Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah
internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia
yang secara ideologis bertentangan.
b. Aktif,artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan
terbinanya perdamaian dunia.
Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dapat dilihat dari contoh
sebagai berikiut :
a. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat
dan solidaritas negara-negara Asia afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi
Bandung.
b. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok tahun 1961
yang berusaha membantu dunia Internasional untuk meredakan ketegangan perang
dingin antara Blok barat dan Blok Timur.
c. Indonesia juga aktif di dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia
Tenggara (ASEAN).
d. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia,
pertikaian dan konflik antara pemerintahan Filipina dan bangsa Moro, dan lain-lain.
Dalam pasal 4 UU No 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa politik luar negeri
dilaksanakan melaluidiplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar rutin, dan
reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan
1) Pengertian Diplomasi
Kata diplomasi berasal dari bahasa yunani dan Latin, yaitu diploma, yang artinya
piagam atau surat perjanjian. Dalam perkembangannya, diplomasi diartikan kegiatan
yang menyangkut hubungan antarnegara atau hubungan resmi suatu negara dengan
negara lain. Segala hal ihwal yang berkenaan dengan diplomasi disebut dengan

41. diplomatic, sedangkan petugas-petugas yang melaksanakantugas diplomatic atau
kegiatan disebut diplomat.
Seorang diplomat mempunyai tiga fungsi dalam mewakilim negaranya, yaitu:
a) Sebagai lambang; maksudnya diplomat merupakan lambang prestisen nasional di
luar negeri, sedangkan di lain pihak proses penerimaan diplomat di negara
penerima merupakan ujian penghargaan negara penerima terhadap negara
pengirim, misalnya dalam upacara resmi dan upacara kebesaran lainnya.
b) Sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukum dalam hubungan internasional;
maksudnya diplomat mebuat dan menandatangani perjanjian yang mengikat
menurut hukum, mengumumkan pernyataan, dan mempunyai wewenang untuk
meratifikasi dokumen yang telah disahkan oleh negara pengirim
c) Sebagai perwakilan politik; maksudnya seorang diplomat meneruskan semua
keinginan negara pengirim sesuai dengan garis yang telah digariskan.
Seorang diplomat mengemban tugas penting dan sangat menentukan bagai
Negara yang diwakilinya. Menurut Sir H. Nicolson dalam bukunya Diplomacy, seorang
diplomat harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:
a) Kejujuran ( aruthulness)
b) Ketelitian (precision)
c) Ketenangan (calm)
d) Temperamen yang baik(good temperate)
e) Kesabaran dan kesederhanaan (patience and medesty)
f) Kesetiaan (loyalty)
2) Kegiatan dan Tujuan Diplomasi
Kegiatan diplomasi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk yaitu diplomasi
politik, ekonomi, social dan penerangan serta pertahanan dan keamanan. Kegiatan
diplomasi meliputi:
a) menentukan tujuan dengan mempergunakan semua daya dan tenaga untuk
mencapai tujuan tersebut;
b) menyesuaikan dari kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai
dengan daya dan tenaga yang ada;
c) menentukan sesuai dan tidaknya tujuan nasioanal dengan kepentingan bangsa
atau negara lain;
d) mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya;

42. Kegiatan diplomasi merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan
antarnegara. Kegagalan dalam melaksanakan kegiatan diplomasi dapat
membahayakan perdamaian dan ketertiban dunia. Tujuan diplomasi adalah
mengusahakan agar pihak-pihak yang mengadakan mendapatkan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat masing-masing.
3) Alat Perlengkapan atau Instrumen Diplomasi
Alat perlengkapan atau instrument dalam melaksanakan diplomasi ada dua,
yaitu.
a) Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik ditugaskan atau ditempatkan di negara lain. Perwakilan
diplomatik merupakan penyambung lidah di negara yang di wakilinya
b) Departemen luar negeri
Departemen luar negeri merupakan unsur pelaksana dari seluruh kegiatan
politik luar negeri suatu negara.
b. Peranan Departemen Luar negeri
Departemen luar negeri biasanya bertempat di ibukota negara. Departemen luar
negeri merupakan pusat dari seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara. Di
departemen luar negeri bahan-bahan dari berbagai sumber diolah dan dirumuskan,
kemudian dinilai. Hasil penilaian ini akan dijadikan pedoman dalam mengambil langkah-langkah
yang diperlukan.
1) Kedudukan dan Tugas Pokok Departemen Luar Negeri
Departemen luar negeri Republik Indonesiadibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden No 44 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Organisasi departemen.
Departemen luar negeri adalah bagian dari pemerintah negara yang dipimpin oleh
seorang menteri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.Tugas pokok
departemen luar negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri.
2) Tugas Umum dan Peranan Departemen Luar Negeri
Tugas umum departemen luar negeri antara lain sebagai berikut.
a) Menjaga agar pelaksanaan politik luar negeriIndonesia tidak menyimpang dari
peraturan pemerintah dan tetap berpedoman kepada kepentingan nasional;
b) Menjaga nama baik, kedaulatan dan martabat Republik Indonesia di mata
internasional
Departemen luar negeri Republik Indonesiajuga mempunyai tugas-tugas khusus
yang biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga di bawah departemen luar negeri,
antara lain, yaitu:

43. a) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta
perijinan di bidang politik dan hubungan luar negeri sesuai dengan kebijakan
menteri luar negeri. Tugas ini dibebankan kepada Dirjen Politik Departemen
Luar Negeri;
b) Mengadakan pengamanan, penerangan dan pembinaan masyarakat Indonesia di
luar negeri. Tugas ini dilaksanakan oleh Dirjen Hubungan Sosial Budaya dan
Penerangan Luar Negeri;
c) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan dan perijinan
di bidang protocol, konsuler dan fasilitas diplomatic. Tugas ini dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Protokoler dan konsuler.
Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh departemen luar negeri
menyebabkan departemen ini memiliki peranan penting. Fungsi dan peranan
departemen luar negeri Indonesiadalam mengadakan hubungan dengan negara-negara
lain, antara lain, yaitu:
a) Membawakan aspirasi nasional ke tengah-tengah pergaulan antarnegara serta
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunanyang meliputi bidang
politik dan hubungan luar negeri;
b) Membantu presiden dan melaksanakan politik luar negeri Republik Indonesia yang
bebas dan aktif dengan berorientasi pada kepentingan nasional;
c) Melaksanakan dan membina hubungan dengan negara-negara lain, baik hubungan
yang bersifat politis maupun non politis;
d) Mengolah, merumuskan, menilai data-data dan bahan-bahan dari berbagai
sumber, kemudian menentukan langkah-langkah yang diperlukan;serta
e) Bertanggungjawab atas tugas pengawasan terhadap perwakilan diplomatic dan
konsuler.
Dalam melaksanakan tugas diplomatiknya, departemen luar negeri harus
diberitahu tentang:
a) Pengangkatan anggota-anggota misi, kedatangan, pemberangkatan dan
berakhirnya tugas misi tersebut;
b) Kedatangan dan pemberangkatan orang-orang yang termasuk anggota misi atau
anggota keluarga serta berakhirnya tugas atau keberadaan mereka;
c) Kedatangan dan pemberangkatan para pembantu yang diperbantukan kepada
pejabat diplomatic;
d) Penempatan warga negara penerima sebagai anggota misi atau sebagai pembantu
pribadi yang mempunyai hak istimewa atau hak kekebalan.

44. 4.1 Menjelaskan Tahap - Tahap Perjanjian Internasional
1. Pengertian Perjanjian Internasional
Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang
dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai penetapan, penentuan, atau
syarat timbal balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Dalam perjanjian internasional, pihak-pihak dinyatakan secara sukarela dan didasarkan
pada persamaan kedudukan, serta kepentingan bersama, baik di masa damai maupun perang.
Pada umumnya perjanjian ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena
adanya adagium “Pacta Sunt Servanda” (persetujuan antarnegara harus ditaati.
Pengertian perjanjian internasional juga dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ahli,
antara lain:
a. Oppenheimer - Lauterpacht
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan
kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
b. G. Schwarzenberger
Perjanian internasional sebagai suatu persetujuan antara obyek-obyek hukum
internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum
internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subyek-subyek hukum
dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara.
a. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang termasuk perjanjian internasional antara lain:
1) Perjanjian anta Negara-negara;
2) Perjanjian antara Negara dengan organisasi internasional, misalnya antara Negara
Amerika dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New
York;
3) Perjanjian aantara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya;
b. Konferensi Wina 1969
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, yang
bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya perjanjian
internasional mengatur perjanjian antar negara saja selaku subyek hukum internasional
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

45. Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur
dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan
kewajiban di bidang hukum publik.
2. Penggolongan Perjanjian Internasional
a. Penggolongan Menurut Subyeknya
1) Perjanjian antarnegara, misalnya antara negaraIndonesia dengan negara Malaysia
2) Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya, misalnya antara
negaraIndonesia dengan ASEAN
3) Perjanjian antara sesame subyek hukum internasional lain selain negara, misalnya antara
ASEAN dengan MEE
b. Penggolongan Menurut Isinya
Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai berikut.
1) Politis, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian;
2) Ekonomi, misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan perjanjian perdagangan
3) Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi;
4) Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen;
5) Kesehata, misalnya karantina dan Sars
c. Penggolongan Menurut Fungsinya
1) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu perjanjian yang
meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.
Perjanjian ini bersifat multilateral dan terbuka bagi pihak ketiga.
Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik
2) Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak
dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Biasanya bersifat
bilateral.
Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai dwikewarganegaraan
d. Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan Perjanjian
1) Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara
2) Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua negara/ banyak
negara.
e. Penggolongan Menurut Bentuknya

46. 1) Perjanjian antar kepala negara (head of state form)
2) Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form)
3) Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)
f. Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya
1) Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu proses
perundingan, penandatanganan. dan ratifikasi.
2) Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan
dan penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan atau agreement.
3. Tahap-tahap (Proses) Pembuatan Perjanjian Internasional
Proses pembuatan perjanjian internasional biasanya diatur oleh konstitusi/ undang-undang dasar atau
hukum kebiasaan masing-masing negara. Oleh karena itu dengan sendirinya tidak ada
keseragaman antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Berdasarkan praktek dari
berbagai negara terdapat dua macam proses pembuatan perjanjian internasional, yaitu
a. Proses yang melaui dua tahap
1) Perundingan (negotiation)
2) Penandatanganan (signature)
b. Proses yang melalui tiga tahap
1) Perundingan (negotiation)
2) Penandatanganan (signature)
3) Pengesahan (ratification)
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 pasal 6, pembuatan
perjanjian internasional dilaksanakan melalui tahap-tahap :
a. Penjajakan
b. Perundingan
c. Perumusan naskah
d. Penerimaan
e. Penandatanganan
Dalam Konvensi Wina tahun 1969, tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan
bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dapat
dilakukan melakukan tahap-tahap:
a. Perundingan (negotiation)

47. Perundingan merupakan tahap awal proses pembuatan perjanj ian internasional, yang
dimaksudkan untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak melalui wakil-wakilnya
yang ditunjuk untuk m,engadakan perundingan.
Menurut tatacara yang berlaku yang dapat mewakili perundingan adalah kepala negara,
menteri luar negeri atau wakil diplomatiknya. Dapat juga diwakili orang lain yang
mendapat surat kuasa penuh (full power). Perundingan ini dapat dilakukan dalam acara
resmi maupun tidak resmi. Cara ini sering disebut dengan istilah “corridor talk” atau
“lobbying” misalnya secara informal di waktu-waktu istirahat saling bertukar pikiran, saling
mempengaruhi dan lain-lain.
b. Penandatanganan (Signature)
Bagi traktat yang harus diratifikasi( melalui tiga tahap), penandatanganan hanya
memberikan arti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerima, serta
akan meneruskannya kepada pemerintah yang berhak menolak atau menerima traktat itu.
Sehingga dapat dikatakan bahwa penandatanganan ini masih bersifat sementara dan masih
harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya.
Namun bagi perjanjian yang melalui dua tahap, setelah penandatanganan dilakukan,
perjanjian itu telah berlaku sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara yang
mengadakan perjanjian.
Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatangan teks perjanjian sudah dianggap
sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ditentukan lain.
c. Pengesahan (ratification)
Perkataan ratifikasi berasal dari bahasa latin ratificare(pengesahan), sedangkan dalam
bahasa Inggris sama dengan confirmation ( penegasan /pengesahan). Berdasarkan
Konvensi Wina tahun 1969 ratifikasi adakah perbuatan negara yang dalam taraf
internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian
internasional yang sudah ditandatangani perutusannya. Pelaksanaannya tergantung pada
hukum nasional negara yang bersangkutan. Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian internasional membedakan pengertian antara ratifikasi danpengesahan.
Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian
internasional dalam bentuk ratifikasi(ratification), aksesi(accession),
penerimaan(acceptance), dan penyetujuan(approval). Jadi menurut UU ini, ratifikasi
merupakan bagian dari pengesahan. PemerintahIndonesia akan mengesahkan suatu
perjanjian internasional sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
Ratifikasi mempunyai dua arti pokok, yaitu:
1) Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban
internasional setelah ditandatangani.
2) Persetujuan terhadap rencana perjanjian itu agar supaya menjadi suatu perjanjian yang
berlaku bagi masing-masing negara peserta.

48. Tujuan ratifikasi adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara guna mengadakan
peninjauan serta pengamatan yang seksama apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian
tersebut.
Adapun dasar pembenaran adanya ratifikasi antara lain:
1) Bahwa negara berhak meninjau kembali hasil perundingan perutusannya sebelum
menerima kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang
bersangkutan.
2) Negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya terhadap
ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan.
Namun demikian hukum internasional tidak mewajibkan negara yang perutusannya telah
menandatangani hasil perundingan, baik menurut hukum maupun moral untuk meratifikasi
perjanjian tersebut. Tidak adanya kewajiban tersebut karena setiap negara adalah
berdaulat.
Dalam pelaksanaannya, ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi 3
sistem, yaitu;
1) Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif. Sistem ini biasa
dilakukan oleh raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter.
2) Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan legislative. Cara ini jarang digunakan.
3) Sistem campuran yang dilakukan oleh badan eksekutif dan legislative (Pemerintah dan DPR). Sistem
ini paling banyak digunakan karena peranan legislative dan eksekutif sama-sama
menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian internasional.
Dalam Konvensi Wina tahun 1969, pasal 24 disebutkan bahwa berlakunya sebuah
perjanjian internasional adalah sebagai berikut:
1) Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.
2) Pada saat peserta perjanjian mengikat diri dengan perjanjian tersebut bila dalam naskah
tidak disebutkan saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikat diri dapat dilakukan
dengan berbagai cara tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya dengan
penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (accession) ataupun pernyataan
menerima(acceptance) dan dapat juga dengan pertukaran naskah yang telah
ditandatangani.
Di Indonesia, pelaksanaan ratifikasi didasarkan pada landasan yuridis konstitusional UUD
1945 pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:
1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain
2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menimbulkan akibat yang
luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan kebutuhan keuangan

49. negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus
dengan persetujuan DPR.
3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-undang.
Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian
dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:
1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan.
2) Perubahan batas wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara.
4) Pembentukan kaidah hukum baru, atau
5) Pinjaman dan atau hibah luar negeri.
Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk seperti dimaksud
dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 dilakukan dengan keputusan presiden.
Berikut ini beberapa contoh yang dapat dikemukakan dalam perjalanan sejarah
bangsa Indonesia.
1) Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian Barat (sekarang Irian
Jaya). Karena pentingnya materi yang diatur dalamagreement tersebut maka dianggap
sama dengantreaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR
dalam bentuk pernyataan pendapat.
2) Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia
dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta 12 Februari 1973 dalam
bentuk agreement. Namun karena pentingnya materi yang diatur
dalamagreement tersebut maka pemgesahannya memerlukan persetujuan DPR dan
dituangkan dalam bentuk undang-undang
3) Persetujua garis batas landas kontinen antaraIndonesia dengan Singapura tentang selat
Singapura, 25 Mei 1973. Sebenarnya materi persetujuan ini cukup penting, namun
dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam
bentuk keputusan presiden.
4. Berlakunya Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut :
a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-negara
perunding.
b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah perjanjian
diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.

50. c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu
berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila
perjanjian menentukan lain.
d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan persetujuan,suatu negara
untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi -fungsi
penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum berlakunya perjanjian itu,
berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Pemerintah
Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai
berikut :
a. Penandatanganan;
b. Pengesahan;
c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
d. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.
5. Pembatalan Perjanjian Internasional
Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu perjanjian dapat batal,
antara lain :
a. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya
b. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain pada
waktu pembentukan perjanjian.
d. Adanya unsur penyalahgunaan/kecurangan(corruption) melalui kelicikan atau penyuapan.
e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.
f. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
6. Berakhirnya Perjanjian Internasional
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dalam bukunyaPengantar Hukum Internasional mengatakan
bahwa suatu perjanjian berakhir apabila:
a. Telah tercapainya tujuan perjanjian.
b. Masa berlakunya perjanjian internasional sudah habis.
c. Salah satu pihak peserta perjanjian internasional menghilang, atau punahnya obyek
perjanjian internasional.
d. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian.

51. e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu
f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian sudah
terpenuhi.
g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima pihak
lain.
Berdasarkan pasal 18 UU No 24 Tahun 2000, perjanjian internasional berakhir apabila:
a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
b. Tujuan perjanjian tersebut telah selesai
c. Terdapat perubahan yang mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian internasional;
e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
g. Obyek perjanjian hilang;
h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
4.1 Menganalisis Fungsi Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina
hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps
diplomatik, yaitu duta besar, kuasa usaha dan atase-atase. Ketentuan mengenai perwakilan
diplomatik diatur dalam UUD 1945, pasal 13 sebagai berikut :
1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
1. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari negara lain ada dalam
kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur
oleh Menteri Luar Negeri.
Untuk lebih jelasnya mengenai perwakilan diplomatik akan diuraikan sebagai berikut :
1. Perwakilan Diplomatik
a. Pembukaan/ Pengangkatan, dan Penerimaa Perwakilan Diplomatik

52. Pada masa sekarang ini hampir setiap negara memiliki perwakilan diplomatik di negara-negara lain
karena perwakilan ini merupakan jalan atau cara yang paling baik dalam mengadakan
pembicaraan atau perundingan mengenai permasalahan nasional masing-masing negara, baik
masalah politik, perdagangan, ekonomi, kebudayaan maupun bidang-bidang lain yang
menyangkut masalah masyarakat internasional.
Menurut Sir H.. Nicolson, penetapan tingkat kepala perwakilan diplomatic suatu negara ditentukan
oleh beberapa pertimbangan, seperti:
a. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan penerima perwakilan itu.
b. Erat tidaknya hubungan antara negara yang mengadakan perhubungan
c. Besar kecilnya kepentingan antara negara yang saling berhubungan.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik
adalah sebagai berikut:
a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan pembukaan atau
pertukaran diplomatik. Kesepakatan tersebut berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961,
dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama (joint agreement) dan komunikasi
bersama (joint declaration)
b. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan
atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang
berlaku dan prinsip timbal balik(resiprositas).
Alur pengangkatan perwakilan diplomatic dapat digambarkan melalui bagan berikut:
a. Tugas dan Fungsi Perwakilan Doplomatik
1) Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik, meliputi :
(a) Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan
pemerintah asing (membawa surat resmi negaranya).
(b) Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara itu dan
berusaha untuk menyelesaikannya.
(c) Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.
(d) Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian
paspor, dan sebagainya.
Tugas perwakilan diplomatik, menurut Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya Asas-asas
Hukum Publik Internasional mencakup hal-hal berikut:
a. Representasi, artinya seorang wakil diplomatik tidak hanya bertindak di dalam kesempatan
ceremonial saja, ia juga dapat melakukan protes atau mengadakan penyelidikan atau

53. pertanyaan dengan negara penerima. Ia mewakili kepentingan politik pemerintah
negaranya
b. Negosiasi, merupakan bentuk hubungan antarnegara berupa perundingan atau pembicaraan,
baik dengan negara tempat ia diakreditasi maupun dengan negara-negara lainnya.
Perundingan atau pembicaraan merupakan satu tugas diplomatik dalam mewakili
negaranya. Dalam perundingan, seorang diplomatik harus mengemukakan sikap negaranya
kepada negara penerima menyangkut kepentingan dari kedua negara. Selain itu
menyangkut juga sikap yang diambil oleh negaranya mengenai perkembangan internasional
c. Observasi, dimaksudkan untuk menelaah dengan sangat teliti setiap kejadian atau peristiwa
yang terjadi di negara penerima yang mungkin dapat mempengauhi kepentingan negaranya.
Selanjutnya, jika dianggap penting maka pejabat diplomatik mengirimkan laporan kepada
pemerintahnya.
d. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya yang
berada di luar negeri.
e. Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan, mengembangkan hubungan
ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan di antara negara pengirim dan negara
penerima.
2) Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konggres Wina 1961
Dalam keputusan Kongres Wina 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik
mencakup hal-hal berikut.
(a) Mewakili negara pengirim di negara penerima
(b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di
dalam batas –batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
(c) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
(d) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai
dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
(e) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
3) Peranan Perwakilan Diplomatik
Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sebagai
berikut :
(a) Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai
tujuan tersebut.
(b) Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan
tenaga dan daya yang ada.
(c) Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara
lain.

54. (d) Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya
dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana
diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.
4) Tujuan Diadakannya Perwakilan Diplomatik
Tujuan diadakan perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut:
(a) Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu
utusan perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk
menyelesaikannya.
(b) Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima
(c) Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada negara penerima.
5) Perangkat Perwakilan Diplomatik
Menurut ketetapan Konggres Wina 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (konggres
Achen), pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan
negara lain dilakukan oleh perangkat-perangkat berikut.
a. Duta Besar Berkuasa Penuh (ambassador), adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan
diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan
pada negara yang banyak menjalin hubungan timbale balik.
b. Duta (gerzant), adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar,
Dalam menyelesaikn segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan
pemerintah negaranya.
c. Menteri Residen, seorang menteri residen dianggap bukan wakil pribadi kepala negara.
Dia hanya mengurus urusan negara dan pada dasarnya tidak berhak mengadakan
pertemuan dengan kepala negara dimana dia berugas.
d. Kuasa Usaha (charge d’Affair). Dia tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala
negara tetapi ditempatkan oleh menteri luar negeri kepada menteri luar negeri.
e. Atase-atase, adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri
atas dua bagian, yaitu:
1). Atase Pertahanan
Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan departemen Luar
negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara bersangkutan, serta diberi
kedudukan sebagai seorang diplomat. Tugasnya adalah memberikan nasehat di
bidang militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.
2). Atase Teknis
Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari
lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar
untuk membantu duta besar. Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas

55. teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Misalnya Atase
Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan Kebudayaan.
6) Kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatic.
Istilah yang sering digunakan berkenaan dengan asas kekebalan dan keistimewaan
diplomatic adalah“exteritoriallity” atau “extra teritoriallity”. Istilah ini mencerminkan
bahwa para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka
berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya tidak tunduk pada
kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima.
Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatic diberikan kekebalan dan
keistimewaan, dengan maksud :
(a) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatic sebagai wakil negara.
(b) Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.
Kekebalan perwakilan diplomatik atau inviolability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu
kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala
gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (immunity),
antara lain mencakup :
(a) Pribadi pejabat diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan negara
penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas
kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.
(b) Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan,
halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambing bendera. Daerah itu sering
disebut daerah ekstrateritorial (dianggap negara dari yang mewakilinya). Bila penjahat
atau pencari suaka politik yang masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan
atas permintaan pemerintah sebab para diplomat tidak memiliki hak asylum. Hak
asylum adalah hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam
memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri.
(c) Korespondesi diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat, arsip,
dokumen termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan
isinya).
Sedangkan keistimewaan perwakilan diplomatik dilaksanakan atas dasar timbal balik
sebagaibana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan tersebut
mencakup :
(a) Pembebasan dari membayar pajak yaitu antara lain pajak penghasilan, kekayaan,
kendaraan bermotor, radio, televise, bumi dan bangunan, rumah tangga, dan
sebagainya.
(b) Pembebasan dari kwajiban pabean yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai
terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri,
keperluan rumah tangga, dan sebagainya.

56. 7) Berakhirnya Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik dapat berakhir karena hal -hal berikut:
(a) Negara pengirim berinisiatif memanggil kembali ( recall) pejabat perwakilan
diplomatiknya.Dalam hal ini pejabat perwakilan diplomatik itu meminta ijin kepada
negara penerima dan menyerahkan suratpemanggilan (letter de rappel) Negara
penerima menjawab surat panggilan itu dengan menerbitkansurat kepercayaan .
(b) Negara penerima meminta agar pejabat perwakilan diplomatik meninggalkan negaranya
karena pejabat tersebut dinyatakan sebagai persona nongrata ( orang yang tidak
disukai) Peristiwa ini dalam dunia diplomatik disebut mengembalikan paspor. Menurut
kebiasaan, seorang pejabat perwakilan diplomatiknya menyimpan paspornya pada
departemen luar negeri negara penerima. Apabila pejabat perwakilan diplomatik
tersebut meminta kembali paspornya, berarti ia meninggalkan negara penerima.
(c) Tujuan perwakilan diplomatik sudah selesai.
2. Perwakilan Konsuler
Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan persetujuan timbal balik, baik secara sendiri maupun
tercakup dalam persetujuan pembukaan hubungan diplomatic. Walaupun demikian, pemutusan
hubungan diplomatic tidak otomatis berakibat pada putusnya hubungan konsuler.
a. Fungsi Perwakilan konsuler.
Adapun fungsi perwakilan konsuler secara rinci disebut dalam pasal 5 Konvensi Wina mengenai
hubungan Konsuler dan Optimal Protokol tahun 1963 yaitu :
1) melindungi, di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga
negaranya, individu-individu, dan badan-badan hokum, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh
hukum internasional;
2) memajukan pembangunan hubungan dagang,ekonomi,kebudayaan dan ilmiah antar kedua
negara;
3) mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim, dan visa
atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim;
4) bertindak sebagai notaries dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang sama, serta
melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrasi, dengan syarat tidak bertentangan
dengan hokum dan peraturan dari negara penerima.
Kantor-kantor konsulat tempat bekerjanya korps perwakilan konsuler dapat berupa :
1) Kantor Konsulat jenderal (consulate general),
2) Konsul Konsulat (consulate),
3) Kantor Wakil Konsulat (vice consulate), dan
4) Kantor Perwakilan Konsuler (consuler agency).

57. Sedangkan golongan kepala-kepala kantor konsuler terdiri atas :
1) Konsul Jenderal. Konsul Jenderal mengepalai kantor Konsulat Jenderal yang dapat membawahi
beberapa konsuler.
2) Konsul. Konsul mengepalai kantor konsulat yang membawahi satu daerah kekonsulan.
Dapat saja seorang konsul diperbantukan kepada konsul jenderal atau konsul.
3) Konsul Muda. Konsul Muda mengepalai kantor wakil konsulat yang ada di dalam satu daerah
kekonsulan. Dapat saja seorang konsul muda diperbantukan kepada konsul jenderal atau konsul.
4) Agen Konsul. Agen konsul diangkat oleh Konsul Jenderal atau oleh Konsul dan ditugaskan
menangani beberapa hal tertentu yang berhubungan dengan kekonsulan, biasanya ditempatkan
di kota-kota yang termasuk kekonsulan.
b. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan.
Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan antara lain mencakup :
1) Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor
komoditas non migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan pelaksanaan perjanjian
perdagangan dan lain-lain.
2) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar menukar pelajar, mahasiswa dan
lain-lain.
3) Bidang-bidang lain seperti :
 Memberikan paspor dan dokumentasi perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau
dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi daerah pengirim;
 Bertindak sebagai notaries dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administrasi
lainnya;
 Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di
negara penerima.
Perbedaan diplomatik dan konsuler secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Korps Diplomatik Korps Konsuler
1
2
3
4
5
Memelihara kepentingan negaranya dengan
melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat
pusat
Berhak mengadakan hubungan yang bersifat
politik
Satu negara hanya mempunyai satu
perwakilan diplomatik saja dalam satu
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melaksanakan hubungan dengan
pejabat-pejabat tingakat daerah
(setempat)
Berhak menagadakan hubungan yang
bersifat non politik
Satu negara dapat mempunyai lebih dari

58. negara penerima
Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak
tunduk pada pelaksana kekuasaan
peradialan)
Beerkedudukan di ibukota negara
satu perwakilan konsuler
Tidak mempunyai hak ekstrateritorial
(tunduk pada pelaksanan kekuasaan
peradilan)
Berkedudukan di kota-kota tertentu
4.1 Menkaji Peranan Organisasi Internasional ( ASEAN, AA, PBB ) dalam Meningkatkan Hubungan
Internasional
Dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, bayak sekali organisasi yang
diadakan oleh beberapa negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dapat dikatakan telah
menjadi lembaga hukum. Menurut perkembangannya, organisasi internasional timbul pada tahun
1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak konggres Wina. Pada tahun 1920 didirikanlah
LBB yang benar-benar merupakan organisasi internasional dan anggota-anggotanya sanggup
menjamin suatu perdamaian dunia. Tetapi jaminan itu tidak berhasil, karena pada 1945 meletus
Perang Dunia II.
Organisasi Internasional secara sederhamna dapat dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan oleh
dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.
Sedang Clive Archer (1983) mendefinisikan organisasi internasional adalah sebagai struktur formal dan
berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non
pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan
bersama para anggotanya.
Dibawah ini akan kami uraikan beberapa organisasi internasional sebagai berikut :
1. ASEAN ( Association of South East Asia Nations)
a. Sejarah Singkat ASEAN
ASEAN adalah bentuk kerjasama regional di antara negara-negara di wilayah Asia Tenggara.
Anggotanya meliputiIndonesia, Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Brunai Darussalam
( 7 januari 1984), Vietnam (1995),Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja ( 30 April
1999).
Sebelum ASEAN berdiri di Asia Tenggara telah ada organisasi regional ASA (Association of
South East Asia) yang berdiri pada tanggal 31 Juli 1961 di Bangkok, oleh Malaysia, Philipina
dan Muang Thai. Pada tanggal 18 Agustus 1967 negara anggota ASA dengan Indonesia dan
Singapura, menetapkan persetujuan untuk memperluas keanggotaan ASA dengan sebuah
nama baru yaitu, ASEAN.
Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN, oleh 5 menteri luar
negeri negara ASEAN, pada tanggal 8 Agustrus 1967 . Tokoh yang menandatangani
Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) itu adalah:
a. H. Adam Malik; Menteri Presidium Urusan Politik / Menteri Luar Negeri Indonesia.
b. Tun Abdul Razak; Pejabat Perdana Menteri Malaysia.

59. c. S. Rajaratman; Menteri Luar Negeri Singapura.
d. Narsisco Ramos; Menteri Luar Negeri Filipina.
e. Thanat Khoman; Menteri Luar Negeri Thailand
Sejarah pembentukan ASEAN didasarkan pada kepentingan bersama dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya, factor internal, dan eksternal.
1) Faktor internal, yaitu tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan
sama-sama sebagai bekas negara jajahan barat;
2) Faktor eksternal, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC ingin mendominasi Asia
Tenggara.
Dalam perkembangan selanjutnya keanggotaan ASEAN bertambah satu persatu seiring
dengan perkembangan jaman diantaranya :
 Brunai Darussalam, tanggal 8 Januari 1984;
 Vietnam, tanggal 28 Juli 1995;
 Laos dan Myanmar, tanggal 23 Juli 1997;
 Kamboja, tanggal 30 April 1999.
Dengan demikian sampai saat ini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara
kecuali Timor Leste dan Papua Nugini.
b. Asas ASEAN
ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara menganut asas
keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada
negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste dan Papua Nugini.
c. Dasar ASEAN
Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut.
1) Saling menghormati terhadap kemerdekaan, integritas territorial dan identitas semua
bangsa.
2) Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari turut campur
subversi serta intervensi dari luar.
3) Tidak saling turut campur urusan dalam negeri negara masing-masing.
4) Penyelesaian persengketaan dan pertengkaran secara damai.
5) Tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan.
6) Menjalankan kerjasama secara aktif.

60. d. Tujuan ASEAN
1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan
di Asiatenggara.
2) Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menaati keadilan tata
hukum dalam hubungan antara negara-negara Asia tenggara serta berpegang teguh
pada asas-asas Piagam PBB.
3) Memajukan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu
pengetahuan dan administrasi.
4) Saling memberi bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian.
5) Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan jasa dan meningkatkan
taraf hidup.
6) Memajukan studi tentang Asia Tenggara.
7) Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi -organisasi
internasional dan regional lain, yang sama tujuannya dengan tujuan ASEAN.
e. Struktur ASEAN
Untuk memperlancar tugas dan tujuan ASEAN, dibentuklah struktur organisasi sebagai berikut :
1. Sebelum KTT di Bali 1976
a). ASEAN Ministerial Meeting (Sidang TahunanPara Menteri)
b). Standing Committee (Badan yang bersidang di antara dua siding menlu negara
ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para
menteri.)
c). Komite-komite tetap dan komite-komite khusus.
d). Sekretariat nasioanal ASEAN pada setiap ibukota negara-negara anggota ASEAN.
2. Setelah KTT di Bali 1976
Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur pada tahun 1977, peserta KTT telah menyepakati dan
mengesahkan struktur organisasi ASEAN sebagai berikut :
a) Pertemuan para Kepala pemerintahan (summit meeting) merupakan kekuasaan
tertinggi di dalam ASEAN. Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) ini adalah apabila perlu
untuk memberikan pengarahan kepada ASEAN.
b) Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri (Annual Ministerial Meeting).
Peranan dan tanggung jawab siding ini adalah perumusan garis kebijaksanaan dan
koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN sesuai dengan Deklarasi Bangkok.
c) Sidang Para menteri Ekonomi

61. Sidang ini diselenggarakan satu tahun 2 kali, yamg tugasnya selain merumuskan
kebijaksanaan –kebijaksanaan dan koordinasi yang khusus, yang menyangkut
kerjasama yang ada di bawahnya.
d) Sidang Para menteri lainnya / Non ekonomi
Sidang ini merumuskan kebijaksanaan –kebijaksanaan yang menyangkut
bidangnya masing-masing, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya,
penerangan, perburuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
b) Standing Committee
Badan ini tugasnya membuat keputusan-keputusan dan menjalankan tugas-tugas
perhimpunan di antara dua buah siding tahunan menteri luar negeri.
c) Komite-komite ASEAN
Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat Sekretariat ASEAN di Jakarta. Sekretariat
ASEAN dipimpin oleh sekretaris jendral atas dasar pengangkatan oleh para Menlu
ASEAN secara bergilir. Sekretaris jendral ASEAN mempunyai masa jabatan dua tahun.
Dia dibantu staf regional dan staf nasional.
2. Konferensi ASIA AFRIKA
a. Latar Belakang KAA
Setelah sepuluh tahun berakhirnya Perang Dunia II, usaha PBB dalam menegakkan
perdamaian dunia belum berhasil secara memuaskan. Sementara itu, rakyat-rakyat di Asia
Afrika terus bergolak untuk membebaskan diri dalam mencapai kemerdekaan. Di pihak
lain, Indonesia juga mengalami revolusi fisik sejak tahun 1945-1950.
Indonesia, sebagai salah satu Negara yang baru saja merdeka mengajukan gagasan
untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Gagasan ini diajukan dalam Konferensi
Kolombo di Sri Lanka Ternyata gagasan ini mendapat sambutan dari perdana menteri
negara-negara yang hadir. Konferensi Kolombo ini dihadiri oleh limanegara, yaitu:
1) Indonesia diwakili oleh PM Ali Sastroamidjojo;
2) India diwakili oleh PM Pandit J Nehru
3) Pakistan diwakili oleh PM Muh Ali
4) Myanmar diwakili oleh PM Unu
5) Srilanka diwakili oleh PM Sir John Kotelawala
Secara lebih rinci gagasan lahirnya KAA di Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Indonesia) di Dewan
Perwakilan Rakyat Sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara
di Asia dan Afrika bagi perdamaian dunia.

62. 2) Tanggal 25 April – 2 Mei 1954 berlangsung Persidangan Kolombo di Srilangka. Hadir
dalam pertemuan tersebut para pemimpin
dari India,Pakistan, Burma (sekarang Myanmar) danIndonesia. Dalam konferensi
ini Indonesiamemberikan usulan perlu adanya Konferensi Asia Afrika.
3) Tanggal 28-29 Desember 1954, Untuk mematangkan gagasan masalah persidangan Asia-
Afrika, diadakan persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan lebih rinci
tentang tujuan persidangan, serta siapa saja yang akan diundang.
4) Tanggal 18-24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung
Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai
oleh PM Ali Sastroamidjojo. Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal
dengan nama Dasasila Bandung.
b. Tujuan KAA
Tujuan konferensi ini adalah :
a. Meningkatkan kemauan baik dan kerjasama antara bangsa Asia Afrika, serta untuk
menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama
b. Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya
dengan negara-negara peserta,
c. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang menyangkut
rakyat Asia-Afrika, dalam hal ini menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan
kolonialisme,
d. Meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan sumbangan yang
dapat diberikan dalam peningkatan perdamaian dunia dan kerjasama internasional.
Konferensi Asia-Afrika menghasilkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan “DASASILA
BANDUNG” (Bandung Declaration) yang kemudian menjadi dasar-dasar hubungan antar
bangsa negara-negara Asia Afrika. Isi dari Dasasila Bandung adalah:
a. menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat
dalam Piagam PBB;
b. menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa;
c. mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil;
d. tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal -soal dalam negeri negara lain;
e. menghormati tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri maupun
kolektif sesuai dengan Piagam PBB;
f. tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi
kepentingan khusus, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;
g. tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan
terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara;

63. h. menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai;
i. memajukan kepentingan bersama dan kerjasama;
j. menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
Konferensi Asia Afrika di Bandung juga melahirkan semangat Bandung di antara anggota-anggotanya.
Semangat Bandung adalah perdamaian, kemerdekaan, hidup berdampingan
secara damai, kerjasama internasional untuk kepentingan bersama, dan perdamaian.
Menurut peserta konferensi, kemerdekaan dan perdamaian saling bergantung satu sama
lain .
c. Arti Penting KAA
Konferensi Asia-Afrika di bandung tahun 1955, mempunyai arti yang sangat penting bagi
perkembangana kehidupan bangsa Asia – Afrika khususnya ataupuin dunia internasional
pada umumnya.Dasasila bandung menjadi sangat terkenal dan merupakan suatu asas yang
dapat diterima dan digunakan dalam menyelesaikan masalah penting dunia sesuai
dengan piagam PBB.
Arti penting Konferensi Asia-Afrika ada;lah sebagai berikut ;
1) Perjuangan bangsa Asia – Afrika seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bandung ternyata
sampai sekarang masih relevan. Pelaksanaannya selalu ditingkatkan untuk menggalang
solidaritas didalam melawan imperialisme.
2) Konferensi Asia-Afrika mengilhami berdirinya Gerakan Non Blok yang anggotanya tidak
hanya bangsa Asia-Afrika, tetapi dalam wilayah yang lebih luas, yaitu dunia
internasional.
Konferensi Asia-Afrika juga berpengaruh besar terhadap solidaritas perjuangan
kemerdekaan Asia- Afrika. Konferensi ini menjadi pendorong yang kuat bagi kebangkitan
semangat kebebasan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia- Afrika. Fakta membuktikan
dalam jangka waktu lima tahun negara-negara merdeka mulai bermunculan dikawasan
wilayah Asia-Afrika, seperti Maroko, Ghana, Guyana, Senegal, Somalia dan lain-lainnnya.
Di samping itu KAA juga berpengaruh besar terhadap dunia, seperti :
1) Ketegangan dunia semakin mereda
2) Amerika serikat dan Australia berusaha menghapuskan rasdiskriminasi di negaranya
3) Munculnya organisasi gerakan Non Blok yang bertujuan meredakan perselisihan paham
dari Blok Amerika dan Blok Uni Soviet
Manfaat Konferensi Asia Afrika bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika adalah sebagai berikut
:
1) Merupakan titik kulminasi dari solidaritas di kalangannya.
2) Awal kerja sama baru dan pemberian dukungan yang lebih tegas terhadap perjuangan
kemerdekaan.

64. Sedangkan manfaat konferensi Asia-Afrika bagiIndonesia adalah membawa keuntungan
yang nyata seperti berikut :
1) Ditandatangani persetujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Seorang
yang memegang dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu, yaitu menjadi warga
negara Indonesia atau RRC. Warga negara yang tidak memilih dapat mengikuti
kewarganegaraan ayahnya.
2) Memperoleh dukungan berupa putusan KonferensiAsia-Afrika mengenai perjuangan
merebut Irian Barat.
3. PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa)
a. Sejarah Singkat PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang anggoanya
hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum
internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Tahun 1915, AS berhasil menuangkan suatu konsep yang dirumuskan oleh beberapa
tokoh di Inggris mengenai pembentukan “liga” dengan tujuan untuk menghindarkan
ancaman peperangan. Konferensi berpendapat bahwa melalui organisasi internasional
dapat dijamin perdamaian internasional.
Atas usul Presiden AS, Woodrow Wilson pada tanggal 10 Januari 1920, dibentuk suatu
organisasi internasional yang diberi nama Liga bangsa-Bangsa (league of nations). Tujuan
dari Liga bangsa-Bangsa ini adalah mempertahankan perdamaian internasional dan
meningkatkan kerjasama internasional.
Tugas dari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga
peperangan dapat dicegah. Ada beberapa hasil dari Liga bangsa-bangsa, misalnya :
Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kallog Briand (1928)
Akan tetapi, LBB tidak mampu menciptakan perdamaian dunia. Perang Dunia II meletus.
Hal ini terjadi karena munculnya kekuasaan kaum NAZI di bawah
pimpinan HITLER (Jerman), dan kaum Fasis dipimpin Mussolini dari Italia, serta imperialis
Jepang yang sudah mengkhianati isi Liga bangsa-Bangsa.
Pada saat perang dunia II berkecamuk, sangat dibutuhkan organisasi dunia untuk
mengadakan kerjasama antar bangsa untuk mengatasi kerusuhan yang melanda
dunia. Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt dan PM Inggris Winston Churchill, telah
mengadakan pertemuan yang mengahasilkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang isinya
sebagai berikut :
1) Tidak melakukan perluasan wilayah diantar sesamanya
2) Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan dan menentukan
nasib sendiri
3) Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdaganagan dunia

65. 4) Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia, dimana setiap bangsa berhak
mendapatkan kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut dankemiskinan
5) Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai
Pokok-Pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi -
konferensi internasional dalam penyelesaian perang dunia kedua dan menuju
pembentukan PBB. Beberap pertemuan sebelum terbentuknya PBB, antara lain adalah
sebagai berikut ;
1) Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan deklarasi Moskow tentang keamanan
umum yang ditandatangani oleh Inggris, USA, Rusia, Cina yang mengakui pentingnya
organisasi internasional perdamaian dunia
2) Tanggal 21 Agustus 1944, di Washington DC, dilangsungkan konferensi Dumbarton
Oaks(Dumbarton Oaks Conference) yang diikuti oleh 39 negara yang membahas
tentang rencana mendirikan PBB
3) Pada pertemuan Dumbarton Oaks, Washington DC, tanggal 21 Agustus - 7 Oktober
1945, dipersiapkan Piagam PBB.
4) Piagam PBB ditandatangani di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku
tanggal 24 Oktober 1945. Penandatanganan piagam itu diikuti oleh 50 negara, yaitu 47
negara penandatangan“Declarations of united nations” ditambah dengan negara
Ukraina, Belorusia dan Argentina. Kelima puluh negara penandatangan tersebut
dikenal sebagai negara pendiri (original members). Tanggal inilah yang menjadi hari
kelahiran PBB.
Piagam PBB terdiri dari hal-hal berikut :
I. Mukadimah (4 alinia)
II. Batang Tubuh 19 Bab dan 111 pasal.
Isinya memuat tujuan, asas, alat perlengkapan PBB, badan khusus, tugas dan
kewajiaban alat perlengkapan serta keanggotaan PBB.
Negara Indonesia masuk pertama kali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September
1950, dan keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28
September 1966.
b. Tujuan Organisasi PBB
Tujuan PBB yang terdapat dalam pasal 1 Piagam PBB adalah sebagai berikut ;
1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
2) Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan internasional;
3) Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang
ekonomi, social budaya dan hak asasi;

66. 4) Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di
atas.
c. Asas Organisasi PBB
Asas-asas PBB yang terdapat dalam pasal 2 Piagam PBB adalah sebagai berikut :
1) Susunan PBB berdasarkan persamaan kedaulatandari semua anggota;
2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka
sebagaimana tercantum dalam piagam PBB;
3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan interna sional
dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan;
4) Dalam hubungan – hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan
ancaman kekerasan terhadap negara lain.
d. Struktur Organisasi PBB
Konferensi San Fransisco, menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan Struktur
Organisasi PBB, yaitu :
1) Majelis Umum (General Assembly)
2) Dewan Keamanan (Security Council)
3) Dewan ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
4) Dewa perwalian (Trusteeship Council),
5) Mahkamah internasional (International Court of Justice ), dan
6) Sekretariat (Secretariay)
1) Majelis Umum (General Asembly )
Majelis Umum atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB.
Majelis ini terdiri atas anggota dari seluruh negara anggota PBB dan bertemu setiap
tahun di bawah pimpinan seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil -
wakil. Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah
Westminster di London dan anggotanya wakil dari 51 negara.
Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam Sidang Umum, tetapi
hanya berhak mengeluarkan satu suara. Dalam setiap sidang PBB, Majelis Umum
memilih seorang ketua. Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk mengatur
organisasi dan administrasi PBB, kecuali masalah yang sedang diselesaikan Dewan
Keamanan,. Bahasa resmi yang digunakan antara lain : Bahasa Inggris, Perancis, Rusia,
Spanyol, dan Cina.
Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, sebagai berikut ;

67. a. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional.
b. Berhubungan dengan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan
danperikemanusiaan.
c. Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum
mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis
d. Berhubungan dengan keuangan
e. Penetapan keanggotaan
f. Mengadakan perubahan piagam
g. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan
Perwakilan, Hakim Mahkamah internasional, dan sebagainya
2) Dewan Keamanan (Security Council)
Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga
perdamaian dan keamanan antarnegara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat
memberikan rekomendasi kepada para anggota. Dewan keamanan mempunyai
kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah
Piagam PBB.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya tanggal 17 Januari 1946 di Church
House, Londondan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan
Keamanan PBB.
Dewan Keamanan terdiri : 5 anggota tetap yang mempunyai hak veto, yaitu:
Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan Cina ditambah dengan 10 anggota tidak
tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak Veto adalah hak untuk
membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan
PBB. Hak Veto sampai sekarang hanya dimiliki oleh negara-negara anggota tetap
Dewan Keamanan PBB.
Dewan keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau
masalah yang dianggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau
tindakan agresif. Dewan Keamanan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan
segera guna menjaga ketertiban dan kemanan dunia.
3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Councilatau ECOSOC)
ECOSOC beranggotakan 54 negara, dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 tahun
dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam 1 tahun.
Tugas ECOSOC sebagai berikut ;
a. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, dan sosial yang
digariskan oleh PBB
b. Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik

68. c. Memupuk hak asasi manusia
d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan konsultasi dan
menyampaikannya pada sidang umum kepada mereka dan anggota PBB
4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
Dewan Perwalian merupakan lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk
mendorong dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian
untuk mencapai kemerdekaannya.
Dewan ini terdiri dari :
a) Anggota yang menguasai daerah perwalian
b) Anggota tetap dewan Keamanan
c) Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang Umum
Fungsi Dewan Perwalian
a. Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai
kemerdekaan sendiri
b. Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia
c. Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB
Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisme harus dihapuskan. Oleh karena itu,
daerah yang belum merdeka diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan
kemerdekaannya. Pada umumnya sekarang daerah-daerah perwalian itu sudah
merdeka.
5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den
Hag (Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota PBB.
Masa jabatannya adalah 9 tahun, sedangkan tugasnya adalah memberikan saran dan
pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta.
Mahkamah Agung Internasional merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh
dunia. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara
berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Semua anggota PBB adalah Piagam
Mahkamah Internasional.
Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-perjanjian
internasional (traktat-traktat dan kebiasaan internasional) sebagai sumber-sumber
hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir
walaupun dapat dimintakan banding.
Tugas pokok Mahkamah Internasional adalah mencakup hal -hal berikut :

69. a. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang
diserahkan kepada Mahkamah Internasional;
b. Memberi pendaat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian sengketa antara
negara-negara anggota PBB;
c. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang
menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional;
d. Memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan
Keamanan.
6) Sekretariat (Secretariat)
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB dan dikepalai oleh seorang
Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia.
Sekretariat Terdiri atas :
a. Sekretaris jenderal, dipilih oleh Sidang Umum atas usul Dewan keamanan dan dapat
dipilih kembali. Biasanya, Sekretaris Jendral berasal dari negara yang tidak terlibat
dalam politik besar
b. Sekretaris Jenderal Pembantu, sebanyak 8 sekretaris pembantu yang mengepalai satu
departemen., yaitu:
1) Sekretaris Jendera pambantu urusan Dewan keamanan.
2) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.
3) Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan Penerangan untuk daerah
yang belum merdeka.
4) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Sosial.
5) Sekretaris Jenderal untuk pembantu urusa hukum.
6) Sekretaris jenderal pembantu unutk urusan Penerangan.
7) Sekretaris Jenderal pembantu urusan koperasi dan Pelayanan Umum.
8) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Tata Usaha dan keuangan.
Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah sebagai berikut:
a. Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan
diadakan oleh majelis Umum dan badan-badan utama lain.
b. Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB dengan sebaik-baiknya.

70. BAB 5
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
A. Makna Hukum Internasional
Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan
asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara, antara Negara
dengan Negara, dan Negara dengan subyek hukum internasional bukan Negara, atau antar
subyek hukum internasional bukan Negara satu sama lain.
Hukum Internasional digolngkan menjadi hukum Internasional Publik dengan hukum
perdata internasional. Hukum Internasional Publik atau hukum antar negara, adalah asas dan
kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan hukuk
perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang mengatur masalah perdata lintas Negara
(perkawinan antar warga Negara suatu Negara dengan warga Negara lain).
Wiryono Prodjodikoro, Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur prthubungan
hukum antara berbagai bangsa di berbagai Negara.
J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum (body of low)
yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dank arena itu biasanya ditaati dalam hubungan
antar Negara.
B. Asas – asas hukum Internasional
Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu :
1. Setiap Negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan
kemerdekaan Negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap Negara tidak
memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan piagam PBB.
2. setiap Negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai, Dalam asas
ini setiap Negara harus mencari solusi damai, menghendalikan diri dari tindakan yang dapat
membahayakan perdamaian internasional.
3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Negara lain, Dalam asas ini
menekankan setip Negara memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi,
social dan system budaya tanpa intervensi pihak lain.
4. Negara wajib menjalin kerjasama dengan Negara lain berdasar pada piagam PBB,
kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di
bidang Hak asasi manusia, politik, ekonomi, social budaya, tekhnik, perdagangan.
5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan
suatu Negara ditentukan oleh rakyat.

71. 6. Asas persamaan kedaulatan dari Negara, Setiap Negara memiliki persamaan kedaulatan
secara umum sebagai berikut :
a. Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum).
b. Memilikimhak penuh terhadap kedaulatan
c. Setiap Negara menghormati kepribadian Negara lain.
d. Teritorial dan kemerdekanan politi suatu Negara adalah tidak dapat diganggu gugat.
e. Setap Negara bebas untuk membangun system politik, soaial, ekonomi dan sejarah
bansanya.
f. Seiap Negara wajib untuk hidup damai dengan Negara lain.
7. Setiap Negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan kewajiban
itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
B. Subyek Hukum Internasional
Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan
internasional. Menurut Starke, subyek internasional termasuk Negara, tahta suci, Palang
merah Internasional, Organisasi internasional, Orang perseorangan (individu), Pemberontak
dan pihak-pihak yang bersengketa.
 Negara, negara sudah diakui sebagi subyek hukum internasional sejak adanya hukum
international, bahkan hukum international itu disebut sebagai hukum antarnegara.
 Tahta Suci (Vatikan) Roma Italia, Paus bukan saja kepoala gereja tetapi memiliki kekuasaan
duniawi, Tahta Suci menjadi subyek hukum Internasional dalam arti penuh karena itu satusnya
setara dengan Negara dan memiliki perwakilan diplomatic diberbagai Negara termasuk di
Indonesia.
 Palang Merah Internasional, berkedudukan di jenewa dan menjadi subyek hukum internasional
dalam arti terbatas, karena misi kemanusiaan yang diembannya.
 Organisasi Internasional, PBB, ILO memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam
konvensi-konvensi internasional, sehingga menjadi subyek hukum internasional.
 Orang persorangan (Individu), dapat menjadi subyek internasional dalam arti terbatas, sebab
telah diatur dalam perdamaian Persailes 1919 yang memungkinkan orang perseorangan dapat
mengajukan perkara ke hadapat Mahkamah Arbitrase Internasional.
 Pemberontak dan pihak yang bersengketa, dalam keadaan tertentu pemberontak dapat
memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dan mendapat pengakuan
sedbagai gerakan pembebasan dalam memuntut hak kemerdekaannya. Contoh
PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina.
C. Sumber-Sumber Internasional
Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam
memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional
dibedakan menjadi sumber hukumdalam arti materil dan formal. Dalam arti materil, adalah
sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu Negara.

72. Sedangkan sumber hukum formal, adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau
menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang
paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah internasional
dalam memutuskan suatu sengketa internasional.
Sumber hukum internasional formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah
Internasional Permanen 1920, sebagai berikut :
1. Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat
bangsa-bangsa dan mengakibatkan hukum baru.
2. Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum, jadi tidak semua kebiasaan internasional
menjadi sumber hukum. Syaratnya adalah kebiasann itu harus bersifat umum dan diterima
sebagi hukum.
3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, adalah asas hukum yang mendasari
system hukum modern. Sistem hukum modern, adalah system hukum positif yang didasarkan
pada lembagaa hukum barat yang berdasarkan sebagaian besar pada asas hukum Romawi.
4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional,adalah sumber hukum
tambahan (subsider), artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah hukum
internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer atau
utama yaitu Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum.
Yang disebut denga keputusan hakim, adalah keputusan pengadilan dalam arti luas yang
meliputi segala macam peradilan internasional dan nasional, termasuk mahkamah arbitrase.
Ajaran para ahli hukum internasional itu tidak bersifat mengikat, artinya tidak dapat
menimbulkan suatu kaidah hukum.
D. Lembaga Peradilan Internasional
1. Mahkamah Internasional :
Mahkamah internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan di Den
Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi sejak tahun
1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen.
Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, dua merangkap ketua dan wakil ketua,
masa jabatan 9 tahun. Anggotanya direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap di
bidang hukum internasional. Lima berasal dari Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB
seperti Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris dan Prancis.
Fungsi Mahkamah Internasional:
Adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subyeknya adalah
Negara. Ada 3 kategori Negara, yaitu :
 Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional.

73.  Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah intyernasional. Dan yang
bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah
internasional dengan syarat yang ditentukan dewan keamanan PBB.
 Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional, harus membuat deklarasi untuk
tunduk pada ketentuan Mahjkamah internasional dan Piagam PBB.
Yuridikasi Mahkamah Internasional :
Adalah kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada
hukum internasional untuk meentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kewenangan
atau Yuridiksi ini meliputi:
 Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case).
 Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion).
Yuridikasi menjadi dasar Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa
Internasional. Beberapa kemungkinan Cara penerimaan Yuridikasi sbb :
 Perjanjian khusus, dalam mhal ini para pihak yang bersengketa perjanjian khusus yang berisi
subyek sengketa dan pihak yang bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia
mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.
 Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak yang sengketa menundukkan diri
pada perjanjian internasional diantara mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta
perjanjian.
 Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah internasional, mereka tunduk
pada Mahkamah internasional, tanpa perlu membuat perjanjiankhusus.
 Keputusan Mahkamah internasional Mengenai yuriduksinya, bila terjadi sengketa mengenai
yuridikasi Mahkamah Internasional maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan
Mahkamah Internasional sendiri.
 Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.
Penapsiran dilakukan dalambentuk perjanjian pihak bersengketa.
 Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa karena adanya fakta baru
(novum) yang belum duiketahui oleh Mahkamah Internasional.
2. Mahkamah Pidana Internasional :
Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan pelaku
kejahatan internasional. Terdiri dari 18 hakim dengan masa jabatan 9 tahun dan ahli dibidang
hukum pidana internasional. Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana
Internasional adalah memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga Negara dari
Negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah.
3. Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional :
Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka
kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara (ad hoc) dalam arti

74. setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan darai
Panel khusus dan special pidana internasional ini, adalah menyangkut tindak kejahatan perang
dan genosida (pembersihan etnis) tanpa melihat apakah Negara dari si pelaku itu telah
meratifikasi atau belum terhadap statute panel khusus dan special pidana internasional ini.
Contoh Special Court for East Timor dan Indonesia membentuk Peradilan HAM dengan UU No.
26 tahun 2000.
D. Sebab-sebab terjadinya Sengketa Internasional
Sengketa internasional (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara
Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan lembaga
internasional yang menjadi subyek hukum internasional.
Sebab-sebab sengketa internasional :
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam mperjanjiann internasional.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional.
5. Adanya intervensi terhadap kedayulatan Negara lain.
6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa.
E. Cara penyelesaian Sengketa internasional
Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa,
kekerasan atau perang.
 Penyelesaian secara damai, meliputi :
Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepada
orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun
keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).
Prosedur penyelesaiannya, adalah :
1. Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh
berasal dari warga negaranya sendiri.
2. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan
Arbitrase tersebut.
3. Putusan melalui suara terbanyak.
Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan
internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.
Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan
komunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya.
Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negara
mediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan membantu penyelesaian
sengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplik
Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketiga menawarkan

75. penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediator berperan lebih aktif dan
mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian dapat tercapai.
Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara lain
atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasi
dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau komite
dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidak mengikat.
Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu Negara
dengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan.
Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB (liga
Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secara damai dan
menghindari ancaman perang.
 Penyelesaian secara pakasa, kekerasan atau perang :
Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan dan
membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan.
Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidak
pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau
penarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk.
Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang
digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain. Adanya
pemaksaan terhadap suatu Negara.
Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakan
suartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade oleh
Negara lain.
Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu
secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Contohnya :
1. Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB.
2. Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.
3. Pertahanan diri.
4. Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran
berat terhadap hukum internasional.
F. Penyelesaian melalui Mahkamah internasional
Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah
internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus.
 Mekanisme Normal :
1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa.
2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas
fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung.
3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa.

76. 4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila
:
Para pihak mencapai kesepakatan
Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.
Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah
dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.
 Mekanisme Khusus :
1. Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional
dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.
2. Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat
atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.
3. Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya
pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah
internasional.
4. Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena
materi sama terhadap lawan yang sama.
5. Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat
dalam sengketa untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa
dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara tersebut dirugikan.
G. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
 Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina,
membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan
militer amun banyak yang dibebaskan.
 Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi Amerika
menyapu warga desa denga senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya
telah disidang dan dihukum.
 Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat
Bom Atom.
 Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah
Internasional telah mengadili dan menhukum pelaku.
 Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia
hilang. Pengadilan internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya.
 Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh
Kroasia danmembunuh sekitar 700.000 warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya
sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda.
 Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara 500
samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB
menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat
perangnya.

77.  Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah
internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua
pulau tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut.
 Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. Dan sejak tahun
1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor
Leste.