Sistem politik dapat didefinisikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk masyarakat. Sistem politik memiliki fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat serta penerapan nilai-nilai berdasarkan kewenangan.

2. A. Pengertian Sistem Politik
Sistem Politik dapat diartikan sebagai seperangkat
interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial
melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk suatu
masyarakat.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal
sebagai berikut :
a. Fungsi Integrasi dan Adaptasi terhadap
masyarakat.
b. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat
berdasarkan kewenangan.
c. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik
secara sah ataupun tidak.

3. B. Ciri-ciri Umum Sistem Politik
Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki
ciri-ciri tertentu, Almond dalam The Politics of Developin
Areas, mengatakan ada 4 ciri dalam sistem politik yaitu :
a. Semua sistem politik termasuk yang paling
sederhana mempunyai kebudayaan politik.
b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi
yang sama.
c. Semua sistem politik melaksanakan banyak
fungsi.
d. Semua sistem politik adalah sistem campuran
dalam pengertian kebudayaan.

4. C. Macam-macam Sistem Politik
a. Almond dan Powel membagi 3 kategori sistem politik, yakni :
o Sistem-sistem primitif yang Intermittent.
o Sistem-sistem tradisional.
o Sistem-sistem modern.
b. Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 tipe, yakni :
o Sistem politik otoriter atau totaliter.
o Sistem politik anarki.
o Sistem politik demokrasi.
o Sistem politik demokrasi dalam transisi.
c. Ramlan Surbakti menggunakan sistem politik dengan 4 macam
kriteria, yakni :
o Sistem politik otokrasi tradisional.
o Sistem politik totaliter.
o Sistem politik demokrasi.
o Sistem politik negara berkembang.

5. D. Demokrasi sebagai Sistem Politik
Sistem Politik demokrasi, menurut Bingham Powel,Jr.
Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Legitimasi Pemerintah didasarkan pada klaim bahwa
Pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.
b. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan
untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui
pemilihan umum yang kompetitif.
c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam
pemilihan.
d. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa
dipaksa.
e. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak
dasar.

6. E. Infrastruktur Politik Indonesia
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan
presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.
Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar
pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada
tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal
dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan
pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah
Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 -
17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik.
Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan
daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat
sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk
mewujudkan desentralisasi kekuasaan.

7. Infrastruktur politik terdiri dari :
a) Partai Politik
 Sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan.
b) Kelompok Kepentingan
 Dalam gerak langkahnya akan sangat etrgantung pada sistem
kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara.
c) Kelompok Penekan
 Merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan
oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya
dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi bahkan
membentuk kebijakan pemerintah.
d) Media Komunikasi Politik
 Merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi
untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik.
e) Tokoh Politik
 Pengangkatan tokoh-tokoh politik merupakan proses
transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari
berbagai sub-kultur.

8. E. suprastruktur Politik Indonesia
Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di
suatu negara sebagai penggerak politik formal.
Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena
akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara
yang ada, fungsi, wewenang atau kekuasaan antara
lembaga yang satu dengan yang lainnya.
Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada
umumnya suprastruktur politik dibagi dalam kekuasaan
eksekutif , kekuasaan legislatif, dan yudikatif dengan
sistem pembagian kekuasaan.

9. G. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
Terdapat 3 fungsi politik dalam menetukan cara bekerjanya
sistem politik :
a. Sosial politik
 Setiap sistem politik memiliki fungsi
pengembangan dan memperkuat sikap-sikap
politik di kalangan penduduk umum.
b. Rekrutmen politik
 Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk
kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan.
c. Komunikasi politik
 Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui
masyarakat dan melalui berbagai struktur yang
ada dalam sistem politik.

10. Cara pengambilan suara terbanyak ( voting ) dalam demokrasi
Pancasila dilakukan dengan persyaratn-persyaratan sebagai berikut :
a. Jika jalan musyawarah untuk mufakat sudah ditempuh
secara maksimal, tetapi tidak berhasil mencapai mufakat.
b. Musyawarah untuk mufakat tidak mungkin diusahakan lagi
karena terjadi perbedaan pendapat dan pendirian yang
tidak mungkin lagi diteemukan atau didekatkan.
c. Karena faktor waktu yang mendesak sehingga harus
segera diambil keputusan.
d. Sebelum dilakukan voting kepada semua peserta rapat
diberikan kesempatan untuk mempelajarai pendirian-pendirian
atau pendapat-pendapat yang berbeda itu.
e. Pengambilan keputusna berdasarkan suara terbanyak
adalah sah jika diambil dalam rapatyang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat ( quorum )
dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang
hadir memenuhi quorum.

11. H. Peran Serta dalam Sistem Politik di Indonesia
Bentuk-bentuk partisipasi politik :
Konvensional Non-Konvensional
• Pemberian suara (voting)
• Diskusi politik
• Kegiatan kampanye
• Membentuk dan bergabung
dalam kelompok kepentingan
•Komunikasi individual dengan
pejabat politik adminstratif.
• Pengajuan petisi
• Berdemonstrasi
• Konfrontasi
• Mogok
• Tindak kekerasan politik
terhadap harta benda;
perusakan, pemboman,
pembakaran
• Tindak kekerasan politik
terhadap manusia; penculikan,
pembunuhan, perang gerilya
revolusi.

13. Soal Sistem Politik di Indonesia
1. Sistem dapat diartikan sebagai …
a. Kumpulan fakta
b. Kumpulan arti
c. Kumpulan makna
d. Kumpulan fungsi
e. Kumpulan politik
2. Sistem politik di setiap negara sangat dipengaruhi
oleh …
a. Negara lain
b. Pemerintah
c. Rakyat
d. Ideologi
e. Peraturan
3. Kata Politik berasal dari bahasa …
a. Romawi
b. Yunani
c. Indonesia
d. Prancis
e. Uni Soviet
4. 4 ciri dalam sistem politik dikemukakan oleh …
a. Powel
b. Almond
c. Ramlan Surbakti
d. Bingham Powel
e. Alfian
5. Pendekatan sistem politik dilihat dari pendidikan
dan budaya masyarakatnya adalah …
a. Pendekatan sejarah
b. Pendekatan sosiologis
c. Pendekatan psikologi sosial
d. Pendekatan kultural/budaya
e. Pendekatan filsafat
6. Hasil musyawarah itu harus dapat
dipertanggungjawabkan secara moral terhadap
Tuhan YME adalah arti dari nilai luhur …
a. Legawa
b. Religius
c. Tenggang rasa
d. Keadilan
e. Kemanusiaan

14. 7. Konstitusi negara RI memberikan jaminan atas
pelaksanaan hak-hak manusia yang dituangkan
dalam …
a. UU No. 40 tahun 1999
b. UU No. 39 tahun 1999
c. UU No. 38 tahun 1999
d. UU No. 37 tahun 1999
e. UU No. 36 tahun 1999
8. Kebalikan dari partisipasi politik adalah …
a. Sikap toleransi
b. Sikap menghargai
c. Sikap apatis
d. Sikap aktif
e. Sikap tenggang rasa
9. Memilih secara reguler/teratur, menghadiri
parade patriotik, membayar seluruh pajak,
“mencintai negara”, termasuk bentuk
partisipasi …
a. Contact specialist
b. Passive supporters
c. Communicators
d. Protesters
e. Community activist
10. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang
pertama, disahkan pada …
a. 19 Oktober 1999
b. 20 Oktober 1999
c. 21 November 1998
d. 22 November 1996
e. 25 September 1999
11. Pasca-orde baru pemilu diikuti sebanyak …
partai.
a. 18
b. 28
c. 38
d. 48
e. 58
12. Kelompok kepentingan yang kegiatannya
jarang terorganisir dan bersifat kadang kala
disebut …
a. Kelompok anomik
b. Kelompok non-asosiasional
c. Kelompok institusional
d. Kelompok asosiasional
e. Kelompok penekan

15. 13. Almond & Powel membagi kategori sistem politik
menjadi …
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1
14. Siapakah yang berpendapat bahwa input bisa
berasal dari sistem lain ?
a. Alfian
b. Ralman Surbakti
c. Bingham Powel
d. David Eastone
e. Hoogerwerf
15. Siapakah ketua MPR saat ini ?
a. Hambran
b. Susilo Bambang Yudhoyono
c. Hidayat Nur Wahid
d. Agung Laksono
e. Prabowo
16. Siapa ketua KPK yang saat ini di non-aktifkan ?
a. Nassrudin
b. Rani
c. David Lore
d. Antasari Azhar
e. Suyonto
17. Pemilu diatur dalam …
a. UU No. 11 tahun 2002
b. UU No. 12 tahun 2003
c. UU No. 12 tahun 2004
d. UU No. 13 tahun 2002
e. UU No. 13 tahun 2005
18. MilbrathM.L Goel mengidentifikasikan … bentuk
partisipasi politik individual.
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
e. 10
19. Lembaga terkorup di Indonesia saat ini …
a. MPR
b. DPR
c. Polisi
d. KPU
e. Sekolah
20. Aspek formal dalam sistem demokrasi Pancasila
dapat dilihat dalam bentuk …
a. Musyawarah mufakat
b. Demonstrasi
c. Orasi
d. Pelaksanaan pemilu
e. Upacara