Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan proses politik di lingkungannya. Terdapat tiga tipe budaya politik menurut tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat: parokial (pasif), subjek (sedikit partisipasi), dan partisipan (aktif berpartisipasi dalam proses politik). Perkembangan budaya politik dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan reformasi politik.

1. Pengertian Budaya Politik
Budaya politik adalah orientasi masyarakat terhadap suatu sistem politik.
Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan
mereka mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungannya sendiri. Tingkat
kesadaran dan partisipasi mereka biasanya menjadi hal penting untuk mengukur
kemajuan budaya politik yang berkembang.
Perbedaan pandangan masyarakat dalam menyikapi masalah politik dalam
hubungannya dengan pemerintah merupakan bagian kajian tentang budaya politik
suatu masyarakat.
Gejala budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai contoh
adalah sejak reformasi tahun 1998. kesadaran politik masyarakat Indonesia
meningkat cukup tajam. Berbagai hal yang sebelumnya dianggap tabu atau aneh kini
menjadi hal yang sangat biasa. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa, buruh,
atau masyarakat sipil. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau era Orde Baru,
demonstrasi tidak diperbolehkan karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan.
Tetapi saat ini, demonstrasi tidak dilarang karena merupakan hak rakyat untuk
menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin.
Menurut Almond dan Verba, budaya politik yang sering disebut pula kebudayaan
politik merupakan dimensi psikologis (bukan lagi sebuah sistem normatif yang ada di
luar masyarakat) dari sistem politik. “Budaya politik merupakan kultur politik yang
berkembang dan dipraktikan oleh suatu masyarakat tertentu.”
PENGERTIAN BUDAYA POLITIK :
1. Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi
tentang bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang
harus dilakukan oleh pemerintah.

2. 2. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap
orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam
bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
3. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan
orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem
politik.
4. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi
warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
5. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen,
dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran
masing-masing individu dalam sistem itu.
Perbedaan budaya politik (tingkat kesadaran dan partisipasi politik) masyarakat
pedesaan dan masyarakat perkotaan:
- Masyarakat pedesaan : Tergantung pada pilihan politik pemimpinnya, baik
pemimpin adat, suku, maupun agama.
- Masyarakat perkotaan : Tidak bergantung pada pilihan orang lain.
Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yng
memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan
penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
Secara umum, budaya politik terbagi atas:
1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif);
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi); dan
3. Budaya politik partisipatif (aktif).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi model kebudayaan politik yang berkembang
dalam masyarakat:
1. Tingkat pendidikan warga negara (faktor kunci)
2. Tingkat ekonomi (semakin sejahtera rakyat maka semakin tinggi partisipasi
politiknya).
3. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik
sistem politik yang lebih baik).
4. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).
5. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan
mandiri).
Budaya politik lebih merupakan sifat atau karakter berpolitik yang berkembang
dalam masyarakat dengan seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat
khusus.
Almond dan Verba membagi orientasi politik menjadi 3 bagian:
1. Orientasi kognitif, merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem politik,
peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan
mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan
perannya, serta para aktor dan penampilannya. Perasaan masyarakat ini bisa saja
merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan
yang dibuat.
3. Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang
objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang ada dalam
masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.
Almond dan Verba mengidentifikasi tiga objek yang dituju dalam orientasi politik.
1. Peran atau struktur dari sebuah institusi politik.
2. Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti pemimpin
monarki, legislator dan administrator. (Aktor/orangnya)
3. Kebijakan, keputusan, dan penguatan keputusan yang dibuat oleh para aktor di
dalam negara. (Produk)
B. Tipe-Tipe Budaya Politik
AS dan Inggris adalah negara yang paling mendekati model kebudayaan

4. kewarganegaraan. AS cenderung peserta aktif dan khawatir terhadap pemerintahan
yang kuat. Sedangkan di Inggris cenderung pada penghargaan terhadap subjek dan
mendorong perkembangan yang kuat dan efektif serta struktur administrasi yang
efektif dan bebas akibat mapannya orientasi penghargaan dan orientasi subjek.
Dimensi-dimensi yang menjadi ukuran dalam menentukan budaya politik suatu
masyarakat.
1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya,
seperti pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.
2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat
kebijakan.
3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari
masyarakat dan media massa kepada pemerintah.
4. Sejauh mana pertisipasi masyarakat dalam berpolitik dan bernegara, serta
sejauh mana pemahamannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Tiga tipe kebudayaan menurut Almond dan Verba:
1. Budaya politik parokial. Memiliki ciri:
- Frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik
mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.
- Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus.
- Peran-peran pemimpin masyarakatnya sangat berperan baik dalam bidang politik,
ekonomi, dan religius.
- Partisipasi masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya
- Dianut oleh masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman Indonesia.
2. Budaya politik subjek. Memiliki ciri:
- Frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum
dan objek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah.
- Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
- Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik.
3. Budaya politik partisipan. Memiliki cirri:
- Anggota masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi
penentu budaya politik.
- Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum

5. tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan.
- Berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
- Masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan.
C. Tipe-Tipe Budaya Politik Yang Berkembang di Indonesia
Berikut adalah pembagian tipe-tipe politik yang lebih didasarkan pada gaya berplitik
yang berkembang di Indonesia.
1. Budaya politik tradisional
Budaya politik tradisional merupakan budaya politik yang memprioritaskan satu
budaya dari etnis tertentu. Sebagai contoh, ketika Soeharto memimpin negeri kita
selama lebih dari 3 dekade, masyarakat etnis Jawa cukup mendominasi pusat-pusat
kekuasaan penting, seperti kekuasaan yang ada dalam tubuh ABRI (TNI).
2. Budaya politik Islam
Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada
keyakinan dan nilai agama Islam. Biasanya kelompok santri mempelopori budaya
politik ini.
3. Budaya politik modern
Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih bersifat netral tanpa
mendasarkan pada budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini dikembangkan
pada masa pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk stabilitas keamanan dan
kemajuan.
Harold Laswell mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan ciri-ciri
masyarakat yang demokratis.
1. Open ego (sifat keakuan yang terbuka). Artinya, tingkah laku yang terbuka
terhadap keberadaan orang lain.
2. Kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang lain.
3. Lebih berprientasi pada nilai-nilai yang beragam.
4. Percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya.
5. Relatif lebih memiliki kebebasan daripada rasa cemas.

6. D. Pembagian Tipe Budaya Politik Menurut Geertz
Tiga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia menurut Geertz:
1. Budaya politik abangan
Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau
kepercayaan terhadap adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia.
Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus.
2. Budaya politik santri
Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan,
khususnya Islam.
3. Budaya politik priyayi
Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.
Priayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat dan
bekerja sebagai birokrat (pegawai pemerintah). Yang dulunya berafiliasi
(berhubungan, berpautan) dengan partai PNI, kini berinfiliasi pada partai golkar.
Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan :
1. Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe)
dengan
Rakyat kebanyakan ( wong cilik).
2. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa)
seperti majikan majikan dengan buruh.
3. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan
tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

7. E. Perkembangan Tipe Budaya Politik Sejalan Dengan Perkembangan Sistem
Politik yang Berlaku
Pada negara-negara demokratis umumnya, partisipasi politik warga negaranya dapat
mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan.
Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, “Partisipasi politik adalah kegiatan
warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk
mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat
individual dan atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara
damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.”
Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela
dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses
pembentukan kebijakan umum.
Peran dan political will elit yang berkuasa sangat mempengaruhi perluasan dan
pembatasan, sedangkan elit politik yang tidak berkuasa cenderung meluaskan
partisipasi politik dan mengubah serta mengembangkannya ke bentuk partisipasi
yang baru.
Setiap insan politik harus dapat menunjukan partisipannya dalam kegiatan yang
berkaitan dengan hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi
pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Berikut adalah kegiatan-kegiatan waraga negara dalam bentuk partisipasi politik.
1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat.
2. Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, dan LSM.
3. Pelaksanaan pemilu berupa berkampanye, menjadi pemilih aktif atau menjadi
anggota parlemen.
4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem
input dan output kepada pemerintah.

8. F. Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
Menurut Almond dan Verba, budaya politik demokratis merupakan gabungan dari
budaya politik partisipan, subjek, dan paroikal.
Menurut Samuel P. Huntington, modernisasi budaya politik ditandai oleh tiga hal
yaitu sebagai berikut.
1. Sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat. (Tidak memilih satu
pilihan politik berdasarkan pemimpinnya)
2. Diferensiasi struktur. (Sudah ada spesifikasi atau tugas yang harus dilakukan)
3. Perluasan peran serta politik di dalam masyarakat.
G. Peran Serta Politik Partisipan
Budaya politik demokratis adalah budaya politik yang menempatkan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi.
Dalam peran serta politik partisipan, masyarakat diarahkan untuk berperan aktif
dalam proses politik yang berlangsung di lingkungannya.
Tipe-tipe partisipan adalah sebagai berikut.
1. Partisipan terbuka : para responden yang tidak acuh terhadap perkawinan
antarpartai dan menjelaskan dirinya sendiri secara emosional dalam pemilihan.
2. Partisipan apatis : para responden yang memilih salah satu partai besar dan
menyatakan ketidakacuhannya terhadap perkawinan antarpartai serta mengingkari
perasaan pemilihan.
3. Partisipan bersemangat : para responden yang prihatin terhadap perkawinan
antarpartai dan secara emosional terlibat dalam pemilihan.
SOSIALISASI POLITIK

9. 1. Pengertian sosialisasi politik :
a. Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat
meneruskan kebudayaan politiknya.
b. Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik
dan pola – pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi
generasi muda untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.
c. Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan
pandangan politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga
baru dan yang beranjak dewasa.
d. Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses
dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
e. Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan
orientasi politik anggota masyarakatnya.
f. Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi
politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang
terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:
1). Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak
beberapa cara tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga
tak disadarai telah menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.
2). Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa
dan guru bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang
politik.

10. 3). Di lIngkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan
ideologi-ideologi resminya.
4). Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat
memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut
anggota atau kader danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu
menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan umum.
Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode
penyampaian pesan :
a. Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan.
Dari sini anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun
nilai politik.
b. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan
memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai , norma dan simbol yang
dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik.
Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting
karena dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa,
serta dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari
generasi tua ke generasi muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah
kebudayaan politik.

11. Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan
mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan
politik suatu bangsa dengan bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi
muda. Terdapat 6 sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed
dan Colin MacAndrews, adalah :
a. Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir.
Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat
mempengaruhi sikap seseorang dalam sistem politik setelah dewasa.
b. Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan
bagi kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah
memberi kesadaran pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan
bernegara, cinta tanah air.
c. Kelompk bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat
membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat
antar anggota bermain. Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena
temannya melakukan hal itu.
d. Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas
dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat
berfungsi sebagai penyuluh di bidang politik.
e. Media massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja
dengan cepat diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan
informasi tentang politik.
f. Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh
seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang.
Seperti diabaikan partainya, ditipu, rasa tidak aman,dll.
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

12. 1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut
juga budaya politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap,
norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk
terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya
untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan
rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.
2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa
dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi
hidupnya. Ciri-cirinya adalah :
a. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).
b. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)
c. Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.
d. Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :
· Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi
pemerintah.
· Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.
e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar
(konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti : ikut memeilih dalam
pemilihan umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat,
dll,dan ada yang melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional)
dan berupa kekerasan (violence), seperti : demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan
halus (golput),hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan
revolusi, kudeta, makar,dll

13. 3. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang
dalampartai plitik yang mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang
turut dalam proses pemilihan pemimpin plitik dan turut langsung atau tidak
lanmgsung dalam pembentukan kebijakan umum.
PARTAI POLITIK
1. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang
berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
2. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang
berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat
atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang
tidak sepaham.
3. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir
secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap
pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat
kepada anggota partainya baik bersifat ideal maupun material.
FUNGSI PARTAI POLITIK
1. Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat,
menggabungkan berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang
menjadi dasar kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini
adalah :

14. · Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh
pemerintah
· Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah
· Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide
· Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga
masyarakat sebagai pengeras suara.
2. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai,
norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang
dilakukan untuk mencapai fungsi ini adalah :
· Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu
· Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum
· Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya
maupun anggota lain
3. Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk
turut aktif dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik.
Upaya yang dilakukan parpol adalah :
· Melalui kontak pribadi maupun persuasi
· Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan
4. Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul
sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan
perbedaan pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas

15. nasional. Hal ini mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu
untukkepentingan ppularitasnya. Upaya yang dilakukan partai politik adalah :
· Bilaanggta partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan
kegelisahan dan perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera
klarifikasi atau diselesaikan dengan baik.
· Adanya kemungkinsn anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan
pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik
yangbharus segera diselesaikan dengan tuntas.