Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang sistem politik di Indonesia meliputi lembaga-lembaga politik utama seperti MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung beserta tugas pokoknya. 2. Juga dijelaskan tentang lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945. 3. Infrastruktur politik didefinisikan sebagai kelompok masy

1. SK. 6. MENGANALISIS SYSTEM POLITIK
DI INDONESIA
Nama Anggota Kelompok
1. Rika ianasari (06)
2. Risma Agustina (09)
3. Siska wi Pratiwi (16)
4. Siti Mutiah (20)

2. KD. 6.1 MENDESKRIPSIKAN SUPRATRUKTUR POLITIK DAN
INFRASTRUKTUR POLITIK
• PENGERTIAN SUPRATRUKTUR POLITIK
Yaitu : Suasana kehidupan politik pemerintahan.
Terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Unsur-unsur yang ada dalam
supratruktur politik dan infra struktur politik saling
mempengaruhi. Suprateruktur politik sebagai
pembuat keputusan akan mendapat masukan,
tuntutan dan aspirasi dan infrastruktur politik..
Sebaliknya infra struktur politik akan
melaksanakan kebijakan supra sruktur politik.

3. • Supra struktur politik di Indonesia menurut UUD
1945 sebelum amandemen, yaitu :
• MPR
• DPR
• Presiden danWakil Presiden
• BPK
• DPA
• MA
Sedang supra sruktur politik di Indonesia menurut
UUD 1945 sesudah amandemen , yaitu :
• MPR
• DPR
• Presiden danWakil Presiden
• BPK
• MA
• DPD
• MK
• KY

4. Lembaga supra nnatural dan
pembahasannya
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Sesuai Pasal 2 ayat 1 UUD 1945, MPR terdiri dari DPR dan
DPD yang dipilih melalui pemilu.
Tugas Pokok
MPR berwenang :
Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1).
Melantik presiden dan wakilnya (pasal 3 ayat 2).
Dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat 3)
Keterangan
Alat kelengkapan MPR terdiri dari : Pimpinan Majelis,
Komisi Majelis , dan Panitia Ad-Hoc.

5. 2. Presiden(Kepala Negara)
• Tugas Pokok
Sebagai kepala pemerintahan / eksekutif, Presiden memiliki Tugas dan wewenang :
Bidang Eksekutif
• Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD (pasal 4 ayat 1)
• Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya (pasal 5 ayat 2)
• Membentuk dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
presiden (pasal 16)
• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17 ayat 2)
Bidang legislatif
• Mengjukan rancangan Undang-undang kepada DPR (pasal 5 ayat 1)
• Bersama-sama DPR menyetujui setiap rancangan UU (pasal 20 ayat 2)
• Mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama dengan DPR (pasal 20
ayat 4)
• Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU (pasal 22 ayat 1)

6. Bidang Yudikatif
• Memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan MA (pasla 22 ayat
1)
• Memberi amnesty dan Abolisi dengan mempertimbangkan pertimbangan
DPR(pasal 14 ayat 1)
• Sebagai Kepala Negara, presiden memiliki tugas dan wewenang :
• Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan PR (pasal 11
ayat 1)
• Mengangkat duta dan konsul (pasal 13 ayat 1)
• Menerima duta dari negara lain (pasal 13 ayat 3)
• Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15)
Keterangan
Pasca Orde baru, MPR-RI telah mengeluarkan ketetapan MPR No.
XIII/MPR/1998 yang menyatakan : “ Presiden dan wakil presiden RI
memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnyadapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.” Ketetapan
MPR tersebut kemudian menjadi salah satu materi amandemen pertama UU
1945 yang disyahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, yang termuat dalam
pasal 7 UU 1945.

7. 3. DPR
Tugas Pokok
Wewenang DPR:
• Memegang kekuasaan membentuk undang-undang
(pasal 20 ayat 1)
• Membahas setiap rancangan undang-undang bersama
DPR untuk mendapat persetujuan (pasal 20 ayat 2)
• Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama
presiden untuk menjadi UU (pasal 20 ayat4)
• Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU (pasal
21)
Fungsi DPR:
• Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan
(pasal 20A ayat 1)

8. Keterangan
• Alat perlengkapan DPR terdiri dari: Pemimpin DPR, Badan Musyawarah, Komisi,
Badan Usaha Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar Perlemen, Panitia Khusus
• DPR berkewajiban mengawasi tindakan presiden dan wakil presiden dalam
pelaksanaan haluan negara, DPR berhak mengajukan usul kepada MPR untuk
mengadakan sidang istimewa jika presiden telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatanterhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela.
• Hak-hak DPR mencakup:
• Hak inisiatif, yaitu hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada
presiden/pemerintah (pasal 21)
• Hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan
presiden/pemerintah.
• DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan presiden/pemerintah.
• Hak budget, yaitu hak DPR untuk mengajukan anggaran (RAPBN)
• Hak Amandemen, yaitu hak DPR untuk menilai atau mengadakan perubahan atas
rancangan undang-undang.
• Hak Intepelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden.
• Hak Petisi, yaitu hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atu kebijaksanaan yang
diambil pemeintah/presiden.

9. 4. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
• Sesuai pasal 23 E-23 G UU 1945, BPK merupaka badan yang bertanggung
jawab memeriksa keuangan negara.
Tugas Pokok
Tugas dan wewenang BPK :
• Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara
mandiri dan bebas (pasal 23 E ayat 1)
• Menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD,dan DPRD
sesuai kewenangannya (pasal 23 E ayat 2)
Keterangan
• Dalam melakukan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah, tetapi tidak berdiri diatas pemerinntah. Badan ini
memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasilnya diberitahukan
kepada DPR, DPD, DPRD sebagai bahan penilaian atau pengawasan
dalam pembahasan RAPBN tahun berikutnya
• BPK berkedudukan di ibukota negarra dan memiliki perwakilan di
setiap propinsi

10. 5. Mahkamah Agung (MA)
• Dalam pasal 24 UU 1945 disebutkan bahw kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA
dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama,
militer, TUN dan oleh sebuah MK.
Tugas Pokok
• Pemegang kekuasaan Yudikatif:
• Memeriksa dan memutuskan.
• Permohonan kasasi
• Sengketa tentang kewenangan mengadili.
• Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
• Memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding, atau tingkat terakhir dari
semua lingkungan peradilan.
Keterangan
Lingkungan peradilan sebagai berikut:
• Peradilan Umum
• Peradilan Agama
• Peradilan Militer
• Peradilan Tata Usaha Negara
• MA merupakan peradilan tertinggi yang memberikan putusan terakhir yang dapat dimintakan kasasi
(untuk membatalkan/ menguatkan keputusan peradilan tingkat di bawahnya)
• Dalam TAP MPR No. III/MPR/1978 disebutkan bahwa MA memberikan pertimbangan dalam bidang
hukum dan menguji secara material (judicial review) peraturan perundang-undangan dibawah UU.
• Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
• MA terdiri dari para hakim agung, calon hakim agungdiusulkan leh KY kepada DPR untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

11. 6.DPD
• dalam pasal 22 C dan 22 D
• Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu (pasal 22 ayat 1)
• Anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPDtidak
lebih dari 1/3 humlah anggota DPR (pasal 22 C ayat 2)
Tugas Pokok
• Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otoda, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
• Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otoda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi
lainnya serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU. APBN dan RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
• Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otoda, pembentukan , pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah , pengelolaan SDA dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan
hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
Keterangan
• Dengan adanya lembaga DPD dan DPR sebagai badan perwakiln , maka indonesia menganut
sistem bikameral (parlemen yang menganut dua kamar). DPD merupakan wakil-wakil daerah
provinsi, anggota DPD dari setiap propinsi itetepkan sebanyak 4 orang. Masa jabatan DPD
adalah 5 tahun.Keanggotaan DPD diresmikan dengan kepres. Anggota DPD berdomisili di
daerah pemilihannya dan selama sidang bertempat tinggal di ibu kota negara.
Fungsi DPD :
• Mengajukan usul , ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimangan yang berkaitan
dengan bidang legislasi tertentu terkait otoda.
• Pengawasan atau pelaksanaan UU tertentu terkait dengan otoda.

12. 7. MK (Mahkamah Konstitusi)
Diatur dalam pasal 24C UUD 1945
Tugas Pokok
• Tugas dan Wewenang MK :
• Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji UU terhadap UUD.
• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD.
• Memutus pembubaran parpol
• Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran hikum oleh presiden dan wapres menurut UUD.
• Memutus pendapat DPR bahwa presiden/wapres tidak lagi
memenuhi
Keterangan
- MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden yang di ajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga
orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden(pasal 24 C ayat 3)

13. 8. KY (komisi Yudisial)
Di atur dalam pasal 2 B UUD 1945.
Tugas Pokok
• Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri
dan berwenang :
• Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
• Menjaga dan menegak kan kehormatan, keluhuran
martabat serta perilaku hakim.
Keterangan
• Setiap anggota KY harus memiliki pengetahuan dan
pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela.
• Anggota KY diangkat dan di berhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan DPR.

14. Bagan Lembaga Supra Struktur Politik Indonesia
UUD 1945
BPK
(Badan Pemeriksa
Keuangan)
MPR (Majelis
Permusyawarata
Rakyat)
DPD (Dewan
Perwakilan Daerah)
DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat)
Presiden dan Wakil
Presiden
Kekuasaan
Kehakiman
MA (Mahkamah
Agung)
MK (Mahkamah
Konstitusi)
KY (Komisi Yudisial)

15. Pengertian dan Fungsi Infrastruktur
Pengertian
Pengertian Infra
Struktur Politik
adalah suasana
kehidupan politik
masyarakat atau
kelompok
masyarakat yang
merupakan
kekuatan sosial
dan politik di
dalam
masyarakat.
Fungsi
Sebagai pendidikan politik yaitu untuk
meningkatkan pengetahuan politik
masyarakat agar mereka dapat ikut
berpartisipasi secara maksimal dalam
sistem politik.
Mempertemukan kepentingan yang
beranekaragam dan nyata-nyata hidup
dalam masyarakat.
Sebagai agregasi kepentingan
maksudnya menyalurkan apresiasi
masyarakat kepada penguasa yang
berwenang.
Seleksi kepemimpinan yaitu
menyelenggarakan pemilihan pemimpin
dan calon pemimpin bagi masyarakat.
Partai sebagai komunikasi politik yaitu
menghubungkan pikiran politik yang
hidup dalam masyarakat.
• Kelima fungsi tersebut dikenal dengan fungsi input.

16. Komponen-komponen infra struktur politik
a. Partai politik (political
party):adalah organisasi yng di bentuk
sekelompok WN yang berkehendak
untuk mencapai tujuan politik
tertentu.Cth:
PKB,PAN,PDIP,PKS,GOLKAR,dsb.
b. Golongan kepentingan (interest group):adalah
sekelompok manusia yang bersatu untuk mengadakan
kegiatan karena ada kepentingan tertentu baik kepentingan
umum,masyarakat, atau kelompok tersebut.Dibedakan
dalam bentuk-bentuk: Interest group asosiasi, Interest
group institusional, Interest group nonasosiasi, Interest
group Anomik .
c. Alat Komunikasi Politik
Alat komunikasi dapat mendukung terciptanya
suasana politik rakyat karena alat komunikasi tersebut
merupakan saarana perhubungan dan pemersatu bagi
masing-masing golongan, terutama golongan politik.
Alat komunikasi tersebut berfungsi sebagai alat
penyebar luasan konsep-konsep,ajaran-ajaran,doktrin-doktrin
idiologi-idiologi politik tertentu, dan program-program
kerja golongan kepada seluruh anggota dan
simpatisannya.
d.Golongan Penekan (Pressure Group)
Golongan penekan adalah sekelompok manusia
yang tergabung menjadi anngota suatu lembaga
kemasyarakatn dengan aktifitas yang tampak
dari luar sebagai golongan yang sering
mempunyai kemauan untuk memaksakan
kehendaknya kepada pihak penguasa
e. Tokoh politik ( Political Figure )
Tokoh politik adalah orang-orang tertentu
yang mewarnai golongan yang
bersangkutan.

17. SISTEM POLITIK
PENGERTIAN SISTEM POLITIK
• Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan
dan proses dari segenap lembaga atau strukturlam
yang bekerja dalam suatu unit kesatuan negara.
SISTEM POLITIK BERBAGAI NEGARA
a. Tiga macam sistem politik:
b. Sistem politik liberal (Amerika Serikat,E ropa
Barat, Australia)
c. Sistem politik komunis (RRC)
d. Sistem politik Pancasila (Indonesia)

18. Perbandingan Sistem Politik LIBERAL, KOMUNIS, DAN PANCASILA
No. Demokrasi Liberal Demokrasi Komunis Demokrasi Pancasila
1. Sumber: paham liberalisme Sumber: paham marxisme,
lenin, komunis
Sumber: Pancasila
2. Hak-hak individu lebih
diutamakan daripada hak
sosial
Hak-hak sosial
(kemasyarakatan) lebih
diutamakan daripada pihak
individu
Ada keseimbangan,
keselarasan antara hak dan
kewajiban individu dan sosial
3. memandang bahwa manusia
sejak lahir dalam keadaan
bebas merdeka sebagai
makhluk individu
Memandang bahwa manusia
belum mempunyai arti
sebelum bersama-sama
dengan manusia lain
(makhluk sosial)
Memandang bahwa manusia
sejak lahir adalah makhluk
individu dan makhluk sosial
4. Kebebasan yang sebebas-bebasnya
Tidak ada kekerasan Kebebasan yang bertanggung
jawab
5. Dalam mengambil
keputusan ditempuh dengan
suara terbanyak
Ditentukan oleh pengurus
partai komunis atas nama
kaum proteler (terjadi tirani
minorita masyarakat)
Diusahakan sedapat
mungkinn dengan
musyawarah untuk mufakat

19. Dinamika Politik Indonesia
a. Periode 1945-1959
Dikenal dengan era liberal, landasan politiknya adalah
Pancasila dan UUD 1945, namun dalam perkembangannya
berlaku sistem parlementer dan berlakunya KRIS 1949 dan
UUDS 1950. Pada era ini, Indonesia banyak mengalami
penyimpangan yang mengakibatkan Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden yang menandai kembalinya
Indonesia ke UUD 1945.
b. Periode 1959-1966 (Orde Lama)
Dalam periode ini lebih dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.
Disamping itu juga terjadi peralihan politik luar negeri dari
bebas aktif ke politik luar negeri yang mengarah pada NEFO
(Kelompok Negara Komunis). Peralihan ini merupakan akibat
adanya gejolak-gejolak politik.

20. c. Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Pemerintahan orde baru ditandai denfan diterapkannya sistem
pemerintahan demokrasi dengan asas musyawarah untuk mufakat
dan dilaksanakannya pemilu secara bertahap.
Posisi Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintah diperkuat
dan didukung oleh Partai Golkar yang selalu mendominasi pada
setiap pemilu. Tingkat kejenuhan masyarakat pada pola demokrasi
dan politik sudah cukup lama, tetapi mulai terakumulasi pada tahun
1998 dengan mengadakan perubahan yang lebih dikenal dengan era
reformasi.
d. Periode 1998 (Era Reformasi)
Pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen sudah membuka seluas-luasnya
bagi setiap warga negara untuk mengembangkan politiknya.
Pemilu pada era Reformasi kepanitiaan pemilu bukan lagi dari
kalangan mentee, tetapi dari perwakilan seluruh partai (1999).
Sedangkan pemilu 2004 panitianya adalah warga masyarakat yang
diperhitungkan Independen, sehingga sikap masing-masing anggota
panitia tidak melakukan keberpihakan lagi.

21. KELEMAHAN DAN KEUNGGULAN
SISTEM POLITIK YANG PERNAH
BERLAKU DI INDONESIA
Kelemahan
1. Kebanyakan partai lebih mementingkan kelompoknya.
2. Konflik antar partai yang sering terjadi.
3. Keberhasilan sulit dibaca.
Kelebihan
1. Kebebasan partai dapat diwujudkan.
2. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan
pemerintah besar.
3. Pengawasan rakyat terhadap pelaksanan pemerintah
berjalan baik.