Bab 6 membahas perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik meliputi lembaga-lembaga masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. Bab ini juga membahas sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi liberal hingga pelaksanaan demokrasi. Sistem politik di

1. Bab 6
1. Perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik
o Infrastruktur : lembaga2 masyarakat . segala seseuatu yg berhubngn dg kehidupan lembaga2
kemasyarakatn
Fungsi :
- Pendidikan politik
- Mempertemukn berbagai kepentingn yg beraneka ragam
- Agregasi kepentingan , mnyalurkan sgl aspirasi yg ada di masy
- Seleksi kepemimpinan
- Komunikasi politik
Komponen :
- Partai politik (political party) : uu no 2 th 2008
Organisasi massa utm mencapai suatu tujuan,punya ideology,pnya program politik sbg cara pencapaian
tujuan, pnya cirri berupa keinginan utk berkuasa.
Tujuan :
berpartisipasi dlm sector pemerintahan : ikt mengambil kebijakan
berusaha melakukn pngawasan
berperan utk menyerap tuntutan2 yg masih mentah : parpol bertindak sbg penafsir.
Sistem kepartaian :
monopartai
dwipartai : as  republic dan serikat. Inggris  konservatif dan buruh
multipartai : Indonesia (38 parpol 09, 24 04, 48 99) , Filipina, jepang , belanda , prancis, dll
- Golongan kepentingan (interest group)
Sekelompk manusia yg bersatu / mngakdkn keg krn adanya kepentingn tertentu
Macam2 :
G K asosiasi : utk khusus memperjuangkn kepentingn2 tertentu dr masy/gol. Ex : ormas2 :
NU,muhammadiyah,kadin, dll
G K institusional : terdiri atas brbagai klmpk manusia yg berasal dr lembaga yg ada utk
memperjuangkn kpentingn anggota. Ex : organisasi profesi : PGRI,IDI,dll
G K nonasosiasi : tdk didirikn scr khususm kegnya tdk scr teratur. Aktivitasny hnya kliatan bila
masy. memerlukan & mendesak. Ex : masy setempt tinggl, masy seketurunan, masy seasal pend,
masy paguyuban, dll
G K anomik : tjd scr mendadak dan tdk bernama. Berupa aksi2 demonstrasi/ aksi2 bersama.
Menimbulkn kerusuhan,mngganggu keamanan,ketertiban masy &stabilitas nas. UU 9 th 1998
(h.berpendapat) utk mencgh dmpk buruk.
- Golongan penekan ( pressure group)
Sklmpk manusia yg tergabung mjd anggota suatu lembaga kemasy. . gol yg serg memaksakan
kemauannya kpd penguasa. Ex : lsm ,demo mahasiswa
- Alat komunkasi politik (media political communication)
Sarana penghubung dan pemersatu bagi msg2 gol, trutama gol politik. Alat pnyebarluasan
konsep,ajaran,doktrin,ideology dll kpd slrh anggota &simpatisan. Ex :surat kabar, bulletin,brosur, radio ,
tv, fb, dll
- Tokoh politik (political figure)

2. Org2 yg mewarnai kehidupan gol.2 yg bersangkutan. Terlihat pd masy ngr berkembg / msh bersift
paternalistik. ex : GusDur, Megawato, Amin Rais,dll
o Suprastruktur : lembaga2 ngr
Mpr, dpr, presiden dan wakil , MA , MK , DPD, BPK, KY
KY (24B) : diangkat & diberhentikan oleh presiden dgn persetujuan DPR (3)
hrs pny pengetahuan & pngalaman di bidg hukum serta integritas & kepribadian yg tdk tercela (2)
wewenang : 1.mengusulkan pengangkatan hakim agung : (1)
2.pnya wewenang lain dlm rangka mnjaga & menegakkn kehormatan,keluhuran
martabat,serta perilaku hakim : (1)
2. Sistem politik yang berlaku di Indonesia
- Masa demokrasi liberal (45 – 59)
Disebut demokrasi liberal / demokrasi parlementer. (krn saat brlaku d.liberal, berlaku sistem
pemerinthan parlementer)
3 model UUD : uud 45 periode I , konstitusi RIS , UUDS 1950.
Berakhir pd 5 juli 1959
Tdk adanya stabilitas politik & pemerintahan. : tuntutan sgt intens . sistem multipartai
berlbhn,aspirasi besar, tp blm ada kesiapan kelembagaan utk menampungny.
Integritas horizontal
Gaya politik ideologis. Ideology cenderung kaku & tdk kompromistis,oleh elit dibawa ke tgh2
masy  timbul ketegangn & perpecahan dlm masy.
Kepemimpinan
Perimbangan Partisipasi politik dgn kelembagaan
Partisipasi massa sgt tinggi . keterlibatan militer dlm politik tdk tll keliatan krn pngarh demokrasi
barat, supremasi sipil yg menonjol.
- Masa demokasi terpimpin (59 – 65)
Dianggap menyimpang dr jiwa demokrasi konstitusional.
Disebut periode plaksanaan uud 45 dlm keadaan ekstraordener, krn menyimpang dr uud.
Pemikiran ala demokrasi barat byk ditinggalkan
Presiden Soekarno blg : d.liberal tdk sesuai dgn kepribadian bangsa Indonesia
Prosedur pmungutan suara dlm lembg perwakiln rakyt tdk efektif, dikenalkn musyawarah utk
mufakat.
Sistem multipartai yg mjd pnyeba ketdkj efektifannya.
Di bentuk Front Nasional utk mewujudknnya
- Masa pelaksanaan demokrasi (65-98)
Penyaluran tuntutan mnunjukkan keseimbangan.
Pnyederhaan sistem kepartaian  1 kekuatan politik yg dominan
Scr formal disalurkn oleh : GOLKAR, PPP, PDI
Scr material dikendalikan oleh koalisi besar antara ABRI dgn GOLKAR
Ham berkali2 ditegaskan,bhwa hak itu scr implicit mngandung kwajibn hak asasi manusia dlm
masy. kontinuitas nilai bernegara(struktr pemerinthn uud 45) dikokohkan  hasil perjuangn
orde baru
Gaya politik intelektual pragmatic .  melalui pnyaluran kepentingn yg berorientasi pd program
& pemecahan mslh
Kepemimpinan bersifat legal, bersumber pd ketentuan normatik konstitusional
Partisipasi veteran meningkt melalui ang45, tentara melalui doktrin kekaryaan dwi fungsi ABRI

3. stabilitas meningkat
3. Sistem politik di negara inggirs , cina, jepang , dan amerika
Inggris :
- Bentuk pemerinthn kurg jelas
- Tdk ada konstitusi tertulis
- Badan eksekutif ngr : raja yg tdk dpt diganggu gugat & 20 menteri yg bkerja atas asas tanggung jwb
menteri. Raja hrs memberi persetujuan resmi scr formal terhdp UU yg tlh disahkan parlemen,tp tdk blh
mnyatakn pendpt scr terbuka. Ratu Bertanggung jwb atas penunjukan perdana menteri (formalitas krn
menghargai parlemen) & pembubaran parlemen.
- Menteri2 berasal dr partai mayoritas & mjd anggota Majelis Rendah krn menurut konvensi. Stlh diangkt
jd menteri, jbtn dlm parlemen tdk dilepas. Shinggs eksekutif mmpu mnjlnkn control terhdp UU, dan scr
bersamaan menteri2 itu bertindk sbg pemimpin eksekutif departemen2 pentg pemerinth pusat
- Disebut pemerintahan cabinet / pemerintahan partai
- Perdana menteri sbg pemimpin partai mayoritas dlm Majelis Rendah jg sbg ketua dr politisi2 partai dlm
bdn eksekutif  scr pribadi mewakili gab kekkuasaan kegislatif dan eksekutif
- Kekuasaan PM cukup besar :
Memimpin cabinet yg anggotany dipilih sndri
Membimbing Majelis Rendah
Mjd penghubng Raja dan Ratu
Memimpin partai mayoritas
- Secara formal peranan parlemen besar tp tdk pd knyataannyasgt terbatas
- Parlemen :
Majelis Rendah (house of commons) : 630 org. masa jabatan maks 5 thn
Peranan :
Menilai scr continue menteri2.
Mengawasi pelaksanaan undang2
Mnyatakan gagasan2 politk
Memaparkan argumentasi2 politik kpd para pemilih
Majelis tinggi (house of lords) : 900 org . turun temurun, ada yg seumur hidup atas jasa2ny pd
masy. ex : ny.churchill ssdh suaminy mninggl.
- Sistem pemilu distrik (1 distrik 1 wakil)
- Sosialisasi politik melalui : keluarga, pendidikan di sklh. (perbedaan kelas lbh ptg)
- Tuntutan politik diajukan melalui : alat komunikasi massa (tv &pers) , lembaga2 politik seperti kelompk
penekan
- Sistem dwipartai. Konservatif dan buruh .ada partai kecil, ex : Partai liberal
Cina :
- Prinsip pokok partai komunis (pngaruh uni soviet)
- Penegasan penindasan asing hrs & bs dihancurkn  gagasan Marxisme-Leninisme relevan
- Konsep gariss massa / mass line dlm kepartaian  prinsp pokok partai komunis cina
Tujuan :
Pngakuan bhwa suatu gerakan hrs didukung elemen lainnya jg
Fungsi pngendalian atas tungkah laku kaum birokrat & intelektual
Anjuran “ makan,hidup dgn bekerja,&berkonsultasi dgn massa”  ungkapan dr rasa senasib dgn
rakyat & keterikatan akn kesejahteraan rakyat.
Gagasan “percaya pada diri sendiri”
- Struktur politik sering berubah. Struktur sblm Revolusi Kebudayaan sejak 1949-1972 :
Pemegang wewenang legislative satu2nya dlm ngr  Kongres Rakyat Nasional
Organ administrasi utama : Dewan Negara : PM , wakil2 PM , dan kepala negara

4. Bag terakhir kerangka kerja pemerinth pusat : Mahkamah Rakyat Tertinggi & Kejaksaan Rakyat
Tertinggi.
Struktur pemerinth daerah : provnsi, kabupaten , dan desa.
Orgsn penting k3 dlm struktur politik nasional : Tentara PEmbebasan Rakyat. Peranannya kurg
jelas krn tdk pnya kekuasaan politik yg resmi.
Sistem kepartaian tunggal : Partai Kpmunis Cina. Tdk sesuai dgn asas2 demokrasi, tdk ada
alternative pnyalur aspirasi. Pers sgt dibatasi
- Sarana sosialisasi poltik : keluarga,pendidikan,jarkom,pngalaman politk & social
- Pembuat keputusan paling tinggi : kpc
- Kekuasaan tertinggi ada di tgn politburo KPC dan Komite Tetap
Jepang :
- Struktur politik & social feodalnya tdk cukup luwes & terpusat utk mnanggapi barat.
- Restorasi Meiji : Jepang dibuka o/ ekspedisi AS pd 1853-1854  pembangkangan  rezim Tokugama
digulingkan (1868) mngembalikn kekuasaan kaisar
- Kaisar dmnta mngizinkn pembuatn konstitusi  konstitusi meiji (1889)
- Hasil :
Kaidar tdk hnya berdaulat tp jg “suc idan tak teringkari”
Dibentuk diet : dewan perwakilan nasional . terdiri dr majelis tinggi dan rendah.
Kekuasaan diet sgt terbatas. Tp terus2an diperjuangkn  periode evolusi yg cepat
Memanfaatkn kekuasaannya atas anggaran belanja. Diet masuk dlm cabinet
1918 diputuskn : partai yg paling besardl maprlemen diberi hak utk menunjuk PM
- Reformasi pemerinthn stlh perang dunia pd masa pendudukn AS
- 1946 ada konstitusi baru mngggntikn konstitusi meiji o/ jenderal Mac Arthur. 1947 jadi , dan sesuai dgn
harapn sebag bsr bangsa jepang. Disebut jg konstitusi perdamaian
- Memuat :
Kaisar hnya symbol/lambg persatuan bngsa
Diet organ kekuasaan tertinggi
Majelis rendah diberi kekuasaan memilih PM dr kalngn anggotany
Majelis tnggi bergnti nama dan anggotny dipilh memalui pemilihn umum
Pemerinth daerah diberi otonomi lbh byk & smua kpl pmerinthnya hrs dipilh melalui pemilihn
umum.
Konstitusi scr terperinci menjamin HAM
Badan peradiln diberi tugas utk mngawasi agr hukum tdk mngganggu hak2 itu
Wanita diberi hak pilih
Menghapuskn utk slamnya hak utk perang & memelihara kekuatan militer
- Mnganut sistem perwakilan bicameral/ 2 kamar. Diet : house of representative (dpr) dan house of
councilors . diet pusat keg politk jepang , jg lembaga yg memegang kedaulatan rakyt jepang & satu2ny
organ pembuat UU
- Sistem pemilu berdsrkn distrik. Tiap org memilih 1 calon, bkn 1 partai
- Kelompk minoritas dimungkn mememangkn bbrp kursi utk sistem pemilihn majelis tinggi
- Calon yg memperoleh 20% suara di distrik psti akn dipilih utk mjd slh 1 wakil dr distrik tsb di majelis
rendah. Jumlh wakil/ distrik ada 5.  hasil lbh stabil
- Menganut aiatem multipartai. Ada 5 partai :
Demokrasi liberal : konservatif & probisnis
Sosialis : tergntung pd serikat buruh. Sohya(federasi burh terbsr)
Sosialis democrat : tergntung pd domei. Buruh kasar dr prusahaan kasar

5. Komeito : anggota soka gakai. Penduduk pnghasiln rendh & tdk berkaitn dgn prusahaan besar.
Utk mndptkn identitas klmpk
Komunis L serikt2 buruh tertentu & sklmpk komunis yg kecil dan teguh
- Inti dr organ pembuat keputusan : birokrasi dan diet + komite penelitian urusan kebijakan dlm partai
demokrasi liberal
- Proses pembuatn UU :
RUU tlh melalui proses konsultasi intrakementrian & memerhatikn pendpt dlm diet & umum
Mendpt persetujuan Komite Penelitian scr keseluruhan kmudian Dewan Eksekutif Partai
RUU dibawa ke biro Legislatif di bwh cabinet utk mlihat apa msh ada mslh birokrasi
Siap utk disetujui oleh cabinet & diajukn ke diet.
- Kelompk penekan :
Zakkai : kelompk pngusaha besar
Koperasi : petani jepang
Federasi buruh : bermshn dgn demokrasi liberal
Klmpk2 kecil profesi. Pngruhny terbts tp ttp pentg
4. Peran serta masy dlm sistem politik
- Mjd anggota masy yg independen : bertanggung jwb atas apa yg diperbuat, mlaksanakn kwjbn,dll
- Memenuhi tnggung jwb personal kewarganegaraan di bid ekonomi dan politik : member nafkah
klg,membayar pajak,melayani masy,mjd saksi di pngadilan,dll
- Mengormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu : menghormati org lain, bersikap sopan,
menghargai hak2 & kpentingn ssama warga
- Berpartisipasi dlm urusan2 kewarganegaraan scr efektif & bijaksana :mencari info sblm memilih,dll
- Mengembangkn fungsi demokrasi konstitusional scr sehat : sadar info & kepekaan terhadp urusan2
publik, memonitor keputusan para pemimpin politik,dll.