Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik Indonesia. Secara singkat, sistem politik Indonesia adalah mekanisme interaksi antar lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan publik dan melaksanakannya.
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...Raja Matridi Aeksalo
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan internal dan eksternal sistem politik, struktur dan fungsi sistem politik, serta pendekatan dan kapabilitas sistem politik. Dibahas mengenai unsur-unsur lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem politik, struktur infrastruktur dan suprastruktur politik, serta fungsi-fungsi sistem politik dalam konteks pengambilan keputusan. Juga dibahas mengenai pendekatan tradisional, behavioral, dan
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik, mulai dari pengertian, fungsi, kapabilitas, ciri-ciri umum, dan macam-macam sistem politik. Beberapa sistem politik yang dijelaskan antara lain sistem demokrasi, otokrasi, dan totalitarianisme."
Sistem politik Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memiliki kapabilitas dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, dan simbolik serta dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional. Budaya politik Indonesia ditandai oleh hierarki yang kuat dan kecenderungan patronase.
Mengulas tentang: 1) sistem politik di Indonesia, 2) tipe-tipe, fungsi sistem politik dan pemerintahan, 3) sistem pemerintahan di Indonesia, 4) tipe-tipe sistem pemerintahan, 5) kedudukan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik di Indonesia yang mencakup pengertian sistem politik, fungsi dan kapabilitasnya, serta infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Secara khusus membahas tentang partai politik di Indonesia mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga pasca 1965.
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...Raja Matridi Aeksalo
Dokumen tersebut membahas tentang lingkungan internal dan eksternal sistem politik, struktur dan fungsi sistem politik, serta pendekatan dan kapabilitas sistem politik. Dibahas mengenai unsur-unsur lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem politik, struktur infrastruktur dan suprastruktur politik, serta fungsi-fungsi sistem politik dalam konteks pengambilan keputusan. Juga dibahas mengenai pendekatan tradisional, behavioral, dan
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik, mulai dari pengertian, fungsi, kapabilitas, ciri-ciri umum, dan macam-macam sistem politik. Beberapa sistem politik yang dijelaskan antara lain sistem demokrasi, otokrasi, dan totalitarianisme."
Sistem politik Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memiliki kapabilitas dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, dan simbolik serta dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional. Budaya politik Indonesia ditandai oleh hierarki yang kuat dan kecenderungan patronase.
Mengulas tentang: 1) sistem politik di Indonesia, 2) tipe-tipe, fungsi sistem politik dan pemerintahan, 3) sistem pemerintahan di Indonesia, 4) tipe-tipe sistem pemerintahan, 5) kedudukan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik di Indonesia yang mencakup pengertian sistem politik, fungsi dan kapabilitasnya, serta infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Secara khusus membahas tentang partai politik di Indonesia mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga pasca 1965.
Teks tersebut membahas tentang perkembangan ilmu politik dan ruang lingkupnya. Ilmu politik mulai berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lain. Ruang lingkup ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Politik dan administrasi negara saling terkait, di mana kegiatan administrasi merupakan kelanjutan dari kegiatan politik seperti pembuatan
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik Indonesia, meliputi pengertian sistem politik, ciri-ciri umum sistem politik, macam-macam sistem politik, demokrasi sebagai sistem politik, infrastruktur politik Indonesia, suprastruktur politik Indonesia, perbedaan sistem politik di berbagai negara, dan peran serta dalam sistem politik di Indonesia.
Teks tersebut merangkum konsep sistem sosial politik dan birokrasi politik. Mencakup definisi sistem politik, struktur sistem politik formal dan informal, fungsi input seperti sosialisasi politik dan fungsi output seperti pembuatan kebijakan. Juga membahas lingkungan sistem politik internal dan eksternal serta definisi birokrasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan akuntabilitas. Ia mendefinisikan etika sebagai studi tentang perilaku manusia dalam konteks yang benar dan salah, dan mencakup nilai-nilai seperti respek terhadap warga negara dan komitmen terhadap aturan hukum. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur etika seperti nilai, prinsip, ide, objek, dan praktik, serta siklus etika. Terakhir, dokumen menjelask
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
Dokumen tersebut merangkum bab-bab dari buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA. Ia membahas pengertian, ruang lingkup, dan metode pendekatan sosiologi hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam hal basis sosial hukum, hukum sebagai kontrol sosial, dan perubahan interpretasi hukum seiring perubahan masyarakat.
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALSiti Sahati
Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mengandung konsekuensi moral. Kebijakan publik harus mempromosikan keadilan sosial dan partisipasi warga negara, serta menangani masalah lingkungan dan pelayanan umum. Selain itu, kebijakan publik perlu mempertimbangkan moral individu dan kelompok serta pertanggungjawaban administrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik, yang mencakup pengertian, ciri, dan model sistem politik. Pengertian sistem politik menurut para ahli meliputi interaksi antar unsur politik, proses alokasi nilai, dan fungsi integrasi dan adaptasi. Ciri sistem politik yaitu memiliki budaya politik dan struktur yang terspesialisasi. Model sistem politik dibedakan berdasarkan siapa yang memerintah dan ruang lingkup kewenangannya.
1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya.
3. Faktor pen
Teks tersebut membahas tentang perkembangan ilmu politik dan ruang lingkupnya. Ilmu politik mulai berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lain. Ruang lingkup ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Politik dan administrasi negara saling terkait, di mana kegiatan administrasi merupakan kelanjutan dari kegiatan politik seperti pembuatan
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik Indonesia, meliputi pengertian sistem politik, ciri-ciri umum sistem politik, macam-macam sistem politik, demokrasi sebagai sistem politik, infrastruktur politik Indonesia, suprastruktur politik Indonesia, perbedaan sistem politik di berbagai negara, dan peran serta dalam sistem politik di Indonesia.
Teks tersebut merangkum konsep sistem sosial politik dan birokrasi politik. Mencakup definisi sistem politik, struktur sistem politik formal dan informal, fungsi input seperti sosialisasi politik dan fungsi output seperti pembuatan kebijakan. Juga membahas lingkungan sistem politik internal dan eksternal serta definisi birokrasi politik.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan akuntabilitas. Ia mendefinisikan etika sebagai studi tentang perilaku manusia dalam konteks yang benar dan salah, dan mencakup nilai-nilai seperti respek terhadap warga negara dan komitmen terhadap aturan hukum. Dokumen ini juga membahas unsur-unsur etika seperti nilai, prinsip, ide, objek, dan praktik, serta siklus etika. Terakhir, dokumen menjelask
Tiga kalimat berikut merangkum dokumen tersebut:
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lain seperti politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu tersebut memberikan sumbangan teori untuk memahami fenomena sosial dan kerjasama organisasi. Administrasi juga saling melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian tujuan
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
Dokumen tersebut merangkum bab-bab dari buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA. Ia membahas pengertian, ruang lingkup, dan metode pendekatan sosiologi hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam hal basis sosial hukum, hukum sebagai kontrol sosial, dan perubahan interpretasi hukum seiring perubahan masyarakat.
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALSiti Sahati
Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mengandung konsekuensi moral. Kebijakan publik harus mempromosikan keadilan sosial dan partisipasi warga negara, serta menangani masalah lingkungan dan pelayanan umum. Selain itu, kebijakan publik perlu mempertimbangkan moral individu dan kelompok serta pertanggungjawaban administrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik, yang mencakup pengertian, ciri, dan model sistem politik. Pengertian sistem politik menurut para ahli meliputi interaksi antar unsur politik, proses alokasi nilai, dan fungsi integrasi dan adaptasi. Ciri sistem politik yaitu memiliki budaya politik dan struktur yang terspesialisasi. Model sistem politik dibedakan berdasarkan siapa yang memerintah dan ruang lingkup kewenangannya.
1. Makalah ini membahas tentang etika pemerintahan dan pentingnya etika bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan pemerintahan.
2. Etika pemerintahan dijelaskan sebagai nilai-nilai etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Sumber etika pemerintahan antara lain berasal dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai sosial budaya.
3. Faktor pen
Kompilasi Pokok Bahasan dan Bahan Belajar Sispolin 2012-2013Zainal Muttaqin
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja sistem politik Indonesia dengan pendekatan sistem. Terdapat penjelasan mengenai sistem, sistem politik, analisis divergen dan konvergen, variabel utama dalam sistem politik seperti struktur, fungsi dan aktor, serta kerangka kerja sistem politik David Easton yang membedakan input, proses dan output dalam sistem politik.
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanNirmala Fitri
Makalah ini membahas tentang sistem politik dan sistem pemerintahan, mencakup pengertian kedua sistem tersebut, mekanisme sistem politik, sistem pemerintahan daerah langsung dan tidak langsung, serta politik sistem pemerintahan Islam."
Dokumen tersebut membahas tentang Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan. SAP ini mencakup identitas mata kuliahy seperti kode, SKS, jadwal perkuliahan, dan tujuan pembelajaran. Dokumen ini juga menjelaskan materi, metode pembelajaran, dan sistem penilaian mata kuliah tersebut.
PERILAKU ORGANISASI (Gibson, 1996) merupakan bidang studi yang mencakup teori...erwinputubasai
PERILAKU ORGANISASI (Gibson, 1996)
merupakan bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, kapasitas pembelajar individu, dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan; menganalisis akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi dan sumber dayanya, misi, sasaran dan strategi.
Dokumen menjelaskan pengertian sistem politik menurut beberapa ahli seperti Rusandi Simuntapura, Sukarna, David Easton, dan Robert Dahl. Sistem politik didefinisikan sebagai mekanisme struktur politik dan hubungannya dalam mencapai tujuan negara, serta pola interaksi sosial yang mengalokasikan nilai secara otoritatif. Dokumen juga membahas infrastruktur politik seperti masyarakat dan partai politik, serta suprastrukt
Dokumen tersebut membahas pengertian sistem politik Indonesia dan ilmu politik. Sistem politik didefinisikan sebagai kumpulan unsur-unsur yang saling terkait dalam urusan negara untuk mencapai tujuan bersama. Ilmu politik mempelajari aspek-aspek seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian sumber daya."
1. Dokumen tersebut merupakan daftar buku acuan yang terdiri atas berbagai sumber pustaka mengenai sosiologi hukum dan pengantar sosiologi hukum.
2. Terdapat penjelasan singkat mengenai bidang kajian sosiologi hukum seperti hukum sebagai gejala sosial, implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dan sudut pandang sosiologi dalam memahami hukum.
3. Juga disebut
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
Dokumen tersebut merupakan peta konsep sistem politik Indonesia yang membahas:
1. Pengertian sistem politik dan ciri-ciri umum sistem politik
2. Klasifikasi sistem politik seperti sistem tradisional, totalitarian, dan demokrasi
3. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang didasarkan pada keinginan rakyat
Dokumen tersebut membahas tentang perilaku pemilih masyarakat Melayu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ketapang tahun 2009. Dokumen menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, dan tinjauan pustaka mengenai teori-teori perilaku pemilih seperti pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.
Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi
Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan di ...Raja Matridi Aeksalo
Kolaborasi pemerintah dan lembaga dengan kelompok tani dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat selama pandemi. Program pemberdayaan berbasis kemitraan antara kelompok tani, pemerintah desa, perguruan tinggi dan dinas pertanian telah meningkatkan produksi pangan melalui bantuan produksi, legalisasi kelompok tani, dan peningkatan akses pasar. Kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan
Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa memiliki karakteristik seperti kelompok primer yang kuat, hubungan yang lebih bersifat inti dan awet, serta homogenitas bud
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
This document discusses key concepts in organizational theory for public organizations. It defines theory and organizational concepts. It explains that organizational theory studies how organizations function and relates to their environment. The document also distinguishes between the concepts of administration and management, noting that administration focuses more on goal setting while management focuses more on operationalizing goals. Several theories of organizations are also mentioned.
berbagi pengetahuan tentang adat istiadat perkawinan tradisional bangsa Melayu di Kepulauan Riau yang dipublikasikan oleh Lembaga Adat Melayu Kota tanjungpinang, dan beberapa sumber lainnya sebagai bahan tambahan pada slide ini. semoga bermanfaat
Dokumen ini membahas tentang hati nurani sebagai fenomena moral. Hati nurani didefinisikan sebagai instansi internal yang menilai tindakan seseorang dari sudut pandang moral. Hati nurani dapat bersifat retrospektif dengan menilai tindakan masa lalu atau prospektif dengan memberi petunjuk tentang tindakan masa depan. Dokumen ini juga membahas tentang pembinaan hati nurani dan pandangan Freud terhadap superego sebagai bagian d
The document discusses several key concepts related to customer service management in public administration. It defines primary and secondary customers, as well as stakeholders. It also outlines three basic strategic approaches for public agencies to be accountable to customers: giving customers choices, combining customer strategies with consequences, and ensuring customer quality assurance. Finally, it discusses six fundamental elements of effective customer service: recruiting the right people, understanding customers, developing a customer service strategy, creating service standards, shaping policy with customer input, and focusing on core principles of accountability, respect, and integrity.
Human Resource Development (Pengembangan Sumber Daya Manusia)Raja Matridi Aeksalo
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan sumber daya manusia (human resource development/HRD) di sebuah perguruan tinggi. Ia menjelaskan definisi HRD dan komponennya, metode pengembangan seperti pelatihan dan pendidikan, langkah pelaksanaan pelatihan, manfaat dan kendala pelatihan, serta penilaian pelatihan. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan di lembaga pendid
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik, yang didefinisikan sebagai konfigurasi orientasi politik suatu kelompok. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur budaya politik menurut beberapa ahli seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan pengetahuan terhadap sistem politik. Dokumen ini juga membahas faktor, bagian, dan masalah yang berkaitan dengan budaya politik.
Perencanaan Pembangunan (Fungsi-Fungsi Manajemen Pembangunan)Raja Matridi Aeksalo
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi-fungsi manajemen pembangunan khususnya perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses sistematis untuk mempersiapkan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu dengan sumber daya terbatas secara efisien dan efektif. Dokumen ini juga membahas model-model perencanaan seperti model sektoral dan model agregat beserta unsur-uns
Evaluation of Revolving Loan Fund (An Acceleration of Development Village Pro...Raja Matridi Aeksalo
The document evaluates Indonesia's P3DK program, which provides revolving loan funds (RLF) to villages for economic development. It finds low regulation, the role of managers, and lack of commitment hindered the program's success. The authors recommend strengthening the RLF mechanism through standardized regulations that incentivize repayment and punish defaulters to improve rural economies.
Dokumen ini membahas tentang manajemen pembangunan. Ringkasannya adalah:
1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan.
2. Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan pembangunan nasional, daerah, dan sektoral adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejah
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mulai dari pengertian MSDM, teori-teori yang berkaitan dengan SDM, sejarah perkembangan MSDM di Indonesia, jenis-jenis organisasi dan hubungan kepegawaian, serta peran MSDM dalam mencapai tujuan organisasi.
1. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(STISIPOL) RAJA HAJI - Tanjungpinang
SISTEM POLITIK INDONESIA
A Basic Concept
Raja Abumanshur Matridi
Unit of Public Administration
Email: matridi_aeksalo@yahoo.com
2. 1
2 Pengertian Politik
3
Pengertian Sistem Politik
4 Ciri-ciri dan Skema Sistem Politik
Outlines
Pengertian Sistem
5 Sistem Politik Indonesia
3. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM System, Politics and System Politics
Have you read it
before..??
What is System,
Politics and Political
system that you
understand..!!
4. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM
• System
Definition of System
A system can be defined as an organized group of components
(subsystems) linked together according to a plan to achieve a
specific objective (Elias M. Awad).
we might define a system as any group of interrelated
components or parts which function together to achieve a goal
(Campbell).
5. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM Definition of System
“A system is a set of interrelated parts, working independently
and jointly, in pursuit of common objectives of the whole,
within a complex environment” (Shrode and Voich)
Menurut Shrode dan Voich, unsur-unsur
sistem adalah:
a. Himpunan bagian-bagian;
b. Bagian-bagian itu saling
berkaitan;
c. Masing-2 bagian bekerja secara
mandiri, satu sama lain saling
dukung;
d. Semuanya ditujukan pada
pencapaian tujuan bersama atau
tujuan sistem itu;
e. Terjadi di dalam lingkungan yg
rumit dan kompleks.
6. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM Example of System
Sistem Unsur-Unsur Tujuan
STISIPOL Dosen, Mahasiswa,
Pegawai
Pendidikan,
Penelitian dan
Pengabdian
NEGARA Legislatif, Eksekutif,
Yudikatif
Welfare
DPR Anggota, Sekwan, Rumah
Tangga
Legislasi,
Budgeting,
Controling
7. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM Pengertian Politik
Politics
Polis adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi
wewenang untuk mengurus kesatuan masyrakat dengan
menciptakan tata tertib dalam kehidupan bersama
didalam wilayah negara
• Politeia, segala hal ikhwal mengenai polis atau negara
• Polities, warga polis, warga negara
• Politicos, ahli negara, negarawan
• Politica, pemerintahan negara
• Politike tekne, untuk kemahiran politik
• Politike episteme, untuk ilmu politik
Beddy Iriawan Maksudi, 2012
8. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM
Cont...
• Yunani Version, politik dimaknai sangat luas dan hampir tidak
terbatas (setiap manusia adalah politisi)
• Politik Didefinisikan sebagai “The Art of The Possible”, as The
“Authoritative allocation of value” and in Countless other ways
(Magstadt, T. M., 2013) and “Who gets what, when and how”
(Harold Lasswell in Danziger, J. N., 1998; Jeffrey D. Greene,
2006; Magstadt, T.M., 2013)
• Politik terbatas pada fungsi pemerintahan yaitu legislatif,
eksekutif dan yudikatif (Montesquieu, 1689-1755)
• Politics is power (Nicollo Macchiavelli 1513, Thomas Hobbes
(1651)
• Power is the currency of all politics (Magstadt, T. M., 2013)
• Power is the capacity to influence or control the behavior of
persons and institutions, whether by persuasion or coercion
(Magstadt, T. M., 2013)
9. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM
Cont...
• Politics is the process thtough which power and influence
are used in promotion of certain values and interests.
(Danziger, J. N., 1998)
• Politics is about the social excercise of power, rather than
just the state. The process through which group make
decisions. (Tansey and Jackson, 2008)
• Politic is The process by which a community selects rulers
and empowers them to make decisions, takes action to
attain common goals, and reconciles conflicts within the
community. (Magstadt, T. M., 2013)
• Secara positif; kekuasaan, partai, pemerintahan negara,
kebijakan pemerintahan, kehidupan parlementer.
• Secara negatif; percakapan warung kopi, perbuatan
manipulatif (korupsi), kolusi, nepotisme, kelicikan, berlaku
curang, kemunafikan. (Beddy Iriawan Maksudi, 2012)
10. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM System, Politics and System Politics
Dilihat dari sudut pandang struktur dan kelembagaan politik (Kartini
Kartono)
politik adala sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan
(peraturan, tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum,
kebijakan)
Secara dinamis dan fungsional
• Semua keputusan dan penetapan mengenai susunan masyarakat
bagi masa mendatang
• Aktivitas dan proses dinamis dari tingkah laku manusia dengan
menekankan aspek-aspek politik dari masalah sosial yang sudah
ada dengan menggunakan kekuasaan
• Semua usaha dan perjuangan individu serta kelompok dengan
menggunakan macam-macam alat, cara dan alternatif tingkah laku
untuk mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan ide kelompok
dalam satu sistem kewibawaan yang integral
11. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM System, Politics and System Politics
Konsep Politik menurut Meriam Budiarjo
• Negara (states)
• Kekuasaan (power)
• Pengambilan Keputusan (decision making)
• Kebijakan (policy)
• Pembagian (distribution)
• Alokasi (allocation)
12. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM Political System
• Political System
A Political System Is As Any Persistent Pattern of Human Relationship
That Involves, To A Significant Extend, Control, Influence, Power, rules or
Authority (Robert Dahl)
A political system is that system of interaction to be found in hall
independent societies, which performs the functions of integration and
adaptation (Gabriel Almond)
Keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara
autoriatatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat
13. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM Political System
Beddy Iriawan Maksudi, 2012
suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga
yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan
public policies dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan (hal-hal
yang menyangkut kehidupan negara atau pemerintahan), berinteraksi
berdasarkan proses-proses yang saling mempengaruhi yang dapat
diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik.
seluruh lingkungan aktivitas politik:
hubungan dan interaksi antara lembaga suprastruktur politik
(executive, legislative, judicial) dan infrastruktur politik (political party,
pressure group, interests group etc)
14. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM
Political System
David Easton membagi definisi sistem
politik atas 3 unsur:
1. Sistem politik menetapkan nilai (dengan cara
kebijakan)
2. Penetapannya bersifat paksaan atau
kewenangan
3. Penetapan yang bersifat paksaan tersebut
mengikat masyarakat secara keseluruhan
15. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM Political System
Sistem Politik
Tuntutan
dukungan
Skema Kerja Sistem Politik
Lingkungan
Lingkungan
(David Easton in Magstadt, T. M., 2013)
Input
Output
Lingkungan Lingkungan
16. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM Ciri-Ciri Sistem Politik
1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik
(legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga
masyarakat sipil dsb)
2. Input (tuntutan dan dukungan)-output (keputusan dan
tindakan)
3. Diferensiasi dalam sistem
4. Integrasi dalam sistem
17. STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Raja Abumanshur Matridi, S.Sos., MPM
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia adalah mekanisme seperangkat fungsi
atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama
lain yang menunjukkan suatu persistent pattern (proses yang
langgeng) dalan wilayah Indonesia (masa lampau, kini dan akan
datang)
Sistem Politik Indonesia merupakan sebuah sistem politik yang
mempunyai kapabilitas dan memelihara identitas dalam wilayah
Indonesia
Sistem Politik di Indonesia dapat menunjuk suatu sistem politik
; 1. pernah berlaku di Indonesia; 2. yang sedang berlaku atau
nyata-nyata berlaku di Indonesia; 3. yang berlaku selama
eksistensi negara Indonesia sampai sekarang (Rusadi
Kantaprawira;1999;17)