Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
•
5 likes•3,199 views
Dokumen tersebut membahas pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana di desa, khususnya mengenai pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa, prioritas pengawasan terkait dana desa pada tahun 2017, serta pedoman pengadaan barang dan jasa di desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (18)
Similar to Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
Similar to Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa (20)
More from Zainul Ulum
More from Zainul Ulum (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Resiko Dalam Pengelolaan Dana Desa
- 1. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DI DESA MENGENALI RESIKO-RESIKO DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA PATI, 29 MARET 2017
- 4. PERAN INSPEKTORAT (APIP) PELAK SANA KEG. Mengurangi PELUANG Korupsi Menghilang- kan NIAT Korupsi TIDAK TERJADI PENYIMPA NGAN PEMBINAAN PENGAWASAN - CONSULTING PARTNER - QUALITY ASSURANCE - WATCH DOG PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU LEMBAGA INDIVIDU INTEGRITAS PROFESIONALISME KOMPETENSI MEMPERKUAT INTERNAL CONTROL GOOD GOV.
- 5. TUJUAN UTAMA PENGAWASAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN LEBIH EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH MEYAKINI ATAS KEPATUHAN THD PERATURAN PER- UU-AN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YANG HANDAL PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN/MANAJEMEN RESIKO
- 6. Jenis pengawasan APIP* ASSURANCE ACTIVITY • AUDIT • REVIU • EVALUASI • MONITORING CONSULTATIVE ACTIVITY • ASISTENSI • SUPERVISI • KONSULTANSI • FASILITASI • TRANSFER OF KNOWLEDGE *PASAL 48 PP 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP
- 7. KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017 PERMENDAGRI No 76 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2017 Psl 5 Pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah. Psl 6 Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi (termasuk selaku perangkat Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat), meliputi: A. Pengawasan umum thd peny. Pemerintahan daerah Kab/Kota B. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota; C. Pembinaan dan pengawasan thd perangkat daerah provinsi.
- 8. Prioritas jakwas terkait DESA (2017) • Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah thd Dana desa • Fasilitasi kerjasama antar desa • Pemeriksaan sehubungan penanganan DUMAS
- 9. DANA REALOKASI DESA (DD) ALOKASI DANA DESA (ADD) DBH PDRD KE DESA BANTUAN KEUANGAN KE DESA
- 11. TIDAK ADA PERATURAN YANG BAIK ATAU BURUK…. YANG ADA HANYALAH ORANG YANG MELAKSANAKAN PERATURAN DENGAN CARA YANG BAIK ATAU DENGAN CARA BURUK….
- 13. ALUR SPIP (PRAKSIS) LINGKUNGAN YANG BAIK MEMBUAT ORANG BAHAGIA BEKERJA LEBIH PRODUKTIF PEGAWAI BERBAHAGIA
- 14. LINGKUNGAN PENGENDALIAN SUB UNSUR 14 penegakan INTEGRITAS dan NILAI ETIKA komitmen terhadap KOMPETENSI KEPEMIMPINAN yang kondusif pembentukan STRUKTUR ORGANISASI yang sesuai dengan kebutuhan pendelegasian WEWENANG dan TANGGUNG JAWAB yang tepat penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SUMBER DAYA MANUSIA; perwujudan peran APIP yang efektif HUBUNGAN KERJA yang baik dengan instansi pemerintah terkait
- 15. 15
- 16. AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAHAN PROSES PENYUSUNAN DAN ALOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIJINAN • INTERVENSI PIHAK LUAR • BANSOS/HIBAH TIDAK TEPAT • ALOKASI YG TDK FOKUS PD KEPENTINGAN PUBLIK • TIDAK TAAT AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN (PERENCANAAN, PELAKS, PENATAUSAHAAN) • PERSEKONGKOLAN TENDER • MARK-UP HARGA • SPESIFIKASI TIDAK SESUAI • PELAKSANA TIDAK INDEPENDEN • SUAP & GRATIFIKASI • PUNGLI • PELAYANAN TIDAK PRIMA • PROSES TIDAK TRANSPARAN
- 17. - PERKA LKPP 13/2013 - PERKA LKPP 22/2015 PEDOMAN TATA CARA PBJ DI DESA
- 18. TATACARA PBJ DI DESA • Kepala Daerah menetapkan Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota. • PBJ dilakukan scr swakelola dgn memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan scr gotong royong dgn melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Jika tidak dapat dilakukan dgn cara swakelola baik sebagian atau seluruhnya, maka baru dilaksanakan dengan penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan. • Setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa yg terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan PBJ. • Penyedia barang/jasa harus memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.
- 19. TITIK KRITIS PBJ DI DESA Kepala Daerah belum menetapkan Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan • Tidak paham prinsip perencanaan • “Kebutuhan” berdasarkan keinginan • Ada “titipan” Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai ketentuan • Tidak dibentuk dalam Keputusan Kepala Desa. • Tidak melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan desa Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat • Antara Swakelola atau dengan Penyedia Memulai proses PBJ sebelum seluruh sumber daya siap • Ijin • Anggaran/dana • Pembebasan lahan, dll
- 20. YANG PERLU DIPERHATIKAN Yang menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (Rencana Anggaran Biaya/RAB, Spesifikasi Teknis, dan Gambar) adalah TPK. Yang melaksanakan pemilihan penyedia juga adalah TPK Bukti transaksi <Rp200jt (nota, faktur pembelian, atau kuitansi) untuk dan atas nama TPK Diperlukan penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dr anggota TPK (khusus konstruksi) Perlu rutin mengendalikan pelaksanaan pekerjaan • Waktu • Progres fisik Setiap pengeluaran belanja harus didukung bukti yg lengkap dan disahkan oleh Sekretaris Desa. TPK menyerahkan hasil PBJ kpd Kepala desa dgn BAST.
- 21. AWAS PENYEDIA BARANG/JASA INTEGRITAS RENDAH Alamat palsu Pinjam “bendera” Ijin usaha “PALUGADA” Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan kualifikasi Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil tender Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan
- 23. TERIMA KASIH