SlideShare a Scribd company logo
PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2
TUJUAN PELATIHAN
KETENTUAN UMUM
PERENCANAAN SWAKELOLA
PELAKSANAAN SWAKELOLA
PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
•Memahami ketentuan umum pengadaan barang/jasa melalui
swakelola
•Memahami tata cara perencanaan pekerjaan swakelola
•Memahami tata cara pelaksanaan pekerjaan swakelola
•Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan
swakelola
3
4
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan,
dikerjakan dan diawasi oleh:
1.K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran; atau
2.Instansi pemerintah lain; atau
3.Kelompok masyarakat pelaksana swakelola
SWAKELOLASWAKELOLA
5
SWAKELOLA
Ketentuan Umum
Pekerjaan
yang
dapat
dilakukan
dengan
Swakelola
Pekerjaan
yang
dapat
dilakukan
dengan
Swakelola
6
Perencanaan
Pelaksanaan Pengawasan
Penyerahan
Pelaporan &
Pertanggung
jawaban
SWAKELOLA
Ketentuan Umum
7
SWAKELOLA
Ketentuan Umum
Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola:
a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok
masyarakat
b.sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran
c.pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak
33
Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola:
a.direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b.pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain
22
Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran:
a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b.menggunakan pegawai sendiri dan pegawai K/L/D/I lain
c.bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari
keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam pekerjaan
11
8KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab
Anggaran
PA/KPAPA/KPA
PPKPPK
TIM PERENCANATIM PERENCANA TIM PELAKSANATIM PELAKSANA TIM PENGAWASTIM PENGAWAS
PPPPULPULP
MENTERI/ KEPALA
DAERAH
MENTERI/ KEPALA
DAERAH
PPHPPPHP
9
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain
PA/KPAPA/KPA PIMPINANPIMPINAN
ULP/PPULP/PPPPKPPK
TIM
PERENCANA
TIM
PERENCANA
TIM
PENGAWAS
TIM
PENGAWAS
PPHPPPHP TIM
PELAKSANA
TIM
PELAKSANA
10
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
PA/KPAPA/KPA
TIM
PELAKSANA
TIM
PELAKSANA
PPKPPK
TIM
PERENCANA
TIM
PERENCANA
TIM
PENGAWAS
TIM
PENGAWAS
PPHPPPHP TIM
PENGADAAN
TIM
PENGADAAN
PIMPINAN
POKMAS
PIMPINAN
POKMAS
11
 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya
diserahkan kepada kelompok masyarakat
pelaksana swakelola yang mampu
melaksanakan pekerjaan;
 Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat
berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi
sederhana;
 Konstruksi bangunan baru yang tidak
sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab
Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada
kelompok masyarakat
KETENTUAN UMUM SWAKELOLA
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
12
13
TAHAPAN PERENCANAAN
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
14
TAHAPAN PERENCANAAN
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
15
TAHAPAN PERENCANAAN
Kontrak Pada Swakelola
 PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana
swakelola pada instansi pemerintah lain, atau
dengan pelaksana swakelola dengan kelompok
masyarakat
 Kontrak swakelola paling kurang berisi:
1. Para pihak;
2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan
3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan
4. Jangka waktu pelaksanaan; dan
5. Hak dan kewajiban para pihak.
16
1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada:
• Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK)
• Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain
pelaksana swakelola dan kelompok masyarakat.
2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli perseorangan
dilakukan oleh:
• ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi Penanggungjawab Anggaran atau
intansi pemerintah lain pelaksana swakelola
• Tim Pengadaan untuk swakelola kelompok masyarakat (dengan
memperhatikan prinsip dan etika pengadaan)
3. Pembayaran dilakukan secara berkala
4. Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung
kepada kelompok masyarakat tersebut, dengan tahapan:
• 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30%
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60%
5. Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi
6. Membuat laporan realisasi pekerjaan
7. Melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan
17
Apabila dari hasil pengawasan
ditemukan penyimpangan, PPK
harus segera mengambil tindakan
Dari hasil evaluasi tersebut, Tim
Pengawas memberikan masukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan
meningkatkan pelaksanaan
pekerjaan swakelola selanjutnya
Quiz
Swakelola
18
TES ?........
19
Terima Kasih
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

More Related Content

What's hot

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Berita acara jual beli tanah
Berita acara jual beli tanahBerita acara jual beli tanah
Berita acara jual beli tanah
Denih Al Khawarizmi
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
publicprocurementinstitute
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Khalid Mustafa
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
OzawaYukio
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Khalid Mustafa
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Massaputro Delly TP
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
adedudi
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9   pengadaan khusus - versi 4Materi 9   pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Nurul Angreliany
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Aulia Arif
 
Berita acara pemeriksaan barang
Berita acara pemeriksaan barangBerita acara pemeriksaan barang
Berita acara pemeriksaan barang
Suparman Man
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Ahmad Abdul Haq
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barang
Irwan Fauzi
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Joko Riswanto
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Mikhail Rasyid
 
Rab nikel
Rab nikelRab nikel
Rab nikel
RusliUtiarachman
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa IndonesiaPengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Khalid Mustafa
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
ssuser167cff
 

What's hot (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Berita acara jual beli tanah
Berita acara jual beli tanahBerita acara jual beli tanah
Berita acara jual beli tanah
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
Materi 02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 1
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
 
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
Materi 9   pengadaan khusus - versi 4Materi 9   pengadaan khusus - versi 4
Materi 9 pengadaan khusus - versi 4
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Berita acara pemeriksaan barang
Berita acara pemeriksaan barangBerita acara pemeriksaan barang
Berita acara pemeriksaan barang
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barang
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
 
Rab nikel
Rab nikelRab nikel
Rab nikel
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa IndonesiaPengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
F3603 kpbu dan_fasilitas_dan_dp_-_batam_27_agustus_rev1
 

Similar to Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)

Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Swakelola Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSwakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
National Standardization Agency of Indonesia
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Khalid Mustafa
 
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Imad Putranda
 
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-ProcurementSwakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaPelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaIrman Gapur
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
Joy Irman
 
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul AnggaranTata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Joko Riswanto
 
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdfModul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
LanangTanu2
 
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfCh 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
AkunLogin2
 
perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010
Armida Share
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 newbiancamulus
 
Pengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptPengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.ppt
HMToha1
 
Slide-Overviu Perpres1618_Hasan 2024.pdf
Slide-Overviu Perpres1618_Hasan 2024.pdfSlide-Overviu Perpres1618_Hasan 2024.pdf
Slide-Overviu Perpres1618_Hasan 2024.pdf
Ademargus
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
National Standardization Agency of Indonesia
 
Perubahan Juknis dari 0014 ke 0010.pptx
Perubahan  Juknis dari 0014 ke 0010.pptxPerubahan  Juknis dari 0014 ke 0010.pptx
Perubahan Juknis dari 0014 ke 0010.pptx
HendrieHaryanto
 
5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelolaJoy Irman
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintah
IdaYanti30
 
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK-  lies ...Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK-  lies ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...
Lies Dina Liastuti
 

Similar to Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5) (20)

Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Swakelola Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSwakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
Kebijakan umum tentang cara pengadaan oleh lkpp dalam rancangan pedoman umum ...
 
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-ProcurementSwakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
Swakelola, PPDN & PHLN, dan E-Procurement
 
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelolaPelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan swakelola
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
 
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul AnggaranTata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
 
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdfModul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
Modul_Pelatihan_Pengadaan_Barang_Jasa_Pe.pdf
 
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfCh 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
 
perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010perpres no 54 tahun 2010
perpres no 54 tahun 2010
 
Perpres no 70 th 2012 new
Perpres  no 70 th 2012 newPerpres  no 70 th 2012 new
Perpres no 70 th 2012 new
 
Pengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptPengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.ppt
 
Slide-Overviu Perpres1618_Hasan 2024.pdf
Slide-Overviu Perpres1618_Hasan 2024.pdfSlide-Overviu Perpres1618_Hasan 2024.pdf
Slide-Overviu Perpres1618_Hasan 2024.pdf
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Perubahan Juknis dari 0014 ke 0010.pptx
Perubahan  Juknis dari 0014 ke 0010.pptxPerubahan  Juknis dari 0014 ke 0010.pptx
Perubahan Juknis dari 0014 ke 0010.pptx
 
5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola5 2 pelaksanaan swakelola
5 2 pelaksanaan swakelola
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintah
 
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK-  lies ...Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK-  lies ...
Proses dan Kendala Pemenuhan kebutuhan Barang dan Jasa di BLU RSJPDHK- lies ...
 

More from Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Khalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Khalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Khalid Mustafa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Khalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
Khalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Khalid Mustafa
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Khalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Khalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Khalid Mustafa
 

More from Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)
 

Recently uploaded

Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 

Recently uploaded (20)

Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)

  • 1. PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • 2. 2 TUJUAN PELATIHAN KETENTUAN UMUM PERENCANAAN SWAKELOLA PELAKSANAAN SWAKELOLA PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA
  • 3. SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: •Memahami ketentuan umum pengadaan barang/jasa melalui swakelola •Memahami tata cara perencanaan pekerjaan swakelola •Memahami tata cara pelaksanaan pekerjaan swakelola •Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan swakelola 3
  • 4. 4 Kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh: 1.K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran; atau 2.Instansi pemerintah lain; atau 3.Kelompok masyarakat pelaksana swakelola SWAKELOLASWAKELOLA
  • 7. 7 SWAKELOLA Ketentuan Umum Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola: a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat b.sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran c.pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak 33 Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola: a.direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I b.pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain 22 Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran: a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I b.menggunakan pegawai sendiri dan pegawai K/L/D/I lain c.bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam pekerjaan 11
  • 8. 8KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran PA/KPAPA/KPA PPKPPK TIM PERENCANATIM PERENCANA TIM PELAKSANATIM PELAKSANA TIM PENGAWASTIM PENGAWAS PPPPULPULP MENTERI/ KEPALA DAERAH MENTERI/ KEPALA DAERAH PPHPPPHP
  • 9. 9 KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain PA/KPAPA/KPA PIMPINANPIMPINAN ULP/PPULP/PPPPKPPK TIM PERENCANA TIM PERENCANA TIM PENGAWAS TIM PENGAWAS PPHPPPHP TIM PELAKSANA TIM PELAKSANA
  • 10. 10 KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Swakelola oleh Kelompok Masyarakat PA/KPAPA/KPA TIM PELAKSANA TIM PELAKSANA PPKPPK TIM PERENCANA TIM PERENCANA TIM PENGAWAS TIM PENGAWAS PPHPPPHP TIM PENGADAAN TIM PENGADAAN PIMPINAN POKMAS PIMPINAN POKMAS
  • 11. 11  Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;  Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;  Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
  • 12. 12
  • 13. 13 TAHAPAN PERENCANAAN Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
  • 15. 15 TAHAPAN PERENCANAAN Kontrak Pada Swakelola  PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada instansi pemerintah lain, atau dengan pelaksana swakelola dengan kelompok masyarakat  Kontrak swakelola paling kurang berisi: 1. Para pihak; 2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan 3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan 4. Jangka waktu pelaksanaan; dan 5. Hak dan kewajiban para pihak.
  • 16. 16 1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada: • Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK) • Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan kelompok masyarakat. 2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh: • ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi Penanggungjawab Anggaran atau intansi pemerintah lain pelaksana swakelola • Tim Pengadaan untuk swakelola kelompok masyarakat (dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan) 3. Pembayaran dilakukan secara berkala 4. Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat tersebut, dengan tahapan: • 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap • 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30% • 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60% 5. Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi 6. Membuat laporan realisasi pekerjaan 7. Melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan
  • 17. 17 Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya
  • 20. Terima Kasih LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah