Downloaded 335 times
Uploaded byDadang Solihin
Pengelolaan Aset Daerah
Dokumen ini menguraikan pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang mencakup latar belakang, dasar hukum, dan prosedur pengadaan serta pemanfaatan BMD. Ditekankan pentingnya pengelolaan BMD yang efisien dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik dan penyusunan neraca keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dijelaskan juga tentang penghapusan dan pemindahtanganan barang untuk memastikan penggunaan BMD yang optimal.
More Related Content
Similar to Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
- 2. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah P b D h Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 2
- 3. Materi • Dasar H k D Hukum P Pengelolaan BMD l l • Manfaat Pengelolaan BMD • Pengertian Aset dan Barang Milik Daerah • Pengelolaan Barang Milik Daerah • Penjualan Kendaraan Dinas j • Penjualan/Pelelangan Rumah Dinas Daerah • Fokus Penatausahaan • Pelelangan Umum (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dadang-solihin.blogspot.com 3
- 4. Latar Belakang • Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang g g g p g pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004 tentang perbendaharaan negara) • Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah. Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah pisah terpisah-pisah Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN/D dadang-solihin.blogspot.com 4
- 5. Dasar Hukum PengelolaanBMD g • UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara g g • PP No. 24/2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan • PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah • PP No. 6 /2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah • PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006 • Keppres 80/2003 ttg Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa • Kepmendagri 12/ 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah • Kepmendagri 153/2004 ttg Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; dan • Permendagri 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. • Permendagri 17/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik D Daerah h dadang-solihin.blogspot.com 5
- 6. Mengapa Diperlukan PengelolaanBMD? g p p g • Kejelasan status kepemilikan BMD j p • Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD • Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan PAD • Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik • Pengamanan barang daerah • Dasar penyusunan neraca • Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala dadang-solihin.blogspot.com 6
- 7. Keuntungan Pengelolaan BMD g g • Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas g g • Meningkatkan manajemen layanan • Meningkatkan manajemen resiko • Meningkatkan efesiensi keuangan dadang-solihin.blogspot.com 7
- 8. Pengelolaan Aset Aset Sda & Financial Barang Daerah Tingkat Potensial Aset Kebutuhan Aset Pelayanan Perencanaan Manajemen Aset Identifikasi & Identifikasi & Inventarisasi Inventarisasi Analisis Analisis Pengembangan Kebutuhan Prioritas Pengadaan Pemeliharaan Pemanfaatan Penghapusan & & Perbaikan Pemindahtanganan Investasi Belanja Modal Belanja Pendapatan Lain-lain Operasional p Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan dadang-solihin.blogspot.com Pelaporan & Pengevaluasian 8
- 9. Apa itu Aset? p • Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di y y g g masa lalu • Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan diperoleh di masa datang • Mempunyai nilai uang • Termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk pelayanan publik • sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan nilai sejarah atau budaya dadang-solihin.blogspot.com 9
- 10. Aset Daerah • Aset lancar • Aset Lainnya – U Uang k kas – A t tak berwujud Aset t k b j d – Uang di bank – Tagihan penjualan – Piutang angsuran g – Persediaan – Tuntutan ganti rugi • Investasi – Kemitraan dengan pihak • Aset tetap ketiga k ti – Tanah – Aset lain-lain – M i d P l t Mesin dan Peralatan – Gedung dan Bangunan – Jalan Irigasi dan Jaringan Jalan, – Aset Tetap lainnya – Konstruksi dalam pengerjaan dadang-solihin.blogspot.com 10
- 11. Pengertian Barang Daerah • BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. berwujud • BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: • barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan • b barang yang b berasal d i perolehan l i l dari l h lainnya yang sah; h – barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; – barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; – barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau ata – barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 3 PM17/2007) dadang-solihin.blogspot.com 11
- 12. Pengelolaan Barang MilikDaerah • perencanaan kebutuhan Pengelolaan P l l dan penganggaran berpedoman pada b d d barang daerah • Pengadaan peraturan perundangan • Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran • Penggunaan Rangkaian • penatausahaan Kegiatan dan • pemanfaatan Tindakan ditetapkan dengan • Pengamanan dan terhadap pemeliharaan peraturan daerah Barang Daerah • penilaian • penghapusan • pemindahtanganan p g • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian • pembiayaan • Tuntutan Ganti Rugi
- 13. Pejabat Pengelolaan BMD KEPALA DAERAH SEKRETARIS DAERAH PENGELOLA KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN Pembantu Pengelola Barang PEMEGANG KEKUASAAN KEPALA SKPD > KEPALA UPTD P Pengguna >Kuasa P K Pengguna DIBANTU G PEYIMPAN BARANG Menerima, Menyimpan dan Menyalurkan BMD PENGURUS BARANG Mengurus BMD dlm pemakaian13 dadang-solihin.blogspot.com
- 14. Sistem Akutansi Keuangandan Sistem Akuntansi Barang • Dalam rangka p g pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan gg gj gg gg Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan. • Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah Daerah. • Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban. • SIM BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan be baga informasi da a rangka pe ge o aa e be a berbagai o as dalam a g a pengelolaan barang. • Keluaran SIM BMD juga memberikan manfaat kepada Penguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas tugas tugas-tugas manajerialnya. dadang-solihin.blogspot.com 14
- 15.
- 16. Pengadaan g Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien efektif transparan efisien, efektif, dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara • pengadaan/pemborongan pekerjaan; • membuat sendiri (swakelola); • penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiga); • tukar menukar; dan • guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD). dadang-solihin.blogspot.com 16
- 17. Proses Pengadaaan dan Penggunaan Barang Daerah Analisis Kebutuhan ( (Pengelola Barang) g g) USULAN RKBU USULAN PENGADAAN PENGUNAAN PENGADAAN BARANG/ PENETAPAN DIGUNAKAN PEMDA BARANG KEPALA SKPD/Publik SKPD JASA OLEH SKPD DAERAH RKA SKPD (Pengelola Barang) Kinerja SKPD (Permendagri 13/2006) INVENTA- Evaluasi RKBU RISASI feed back dadang-solihin.blogspot.com 17
- 18.
- 19. Penggunaan gg Penetapan status p gg p penggunaan barang milik daerah p g pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • jumlah personil/pegawai pada SKPD; • standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD; • beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan • jumlah jenis dan luas dirinci dengan lengkap termasuk jumlah, luas, nilainya dadang-solihin.blogspot.com 19
- 20. Konsepsi Penggunaan BarangMilik Daerah S K P D Selaku Sekda Selaku Pihak Lain Pengguna Barang Pengelola Barang Perolehan BMD Proses Penetapan Pemanfaatan: •Sewa Penyelesaian •KSP Dok. Kepemilikan D k K ilik •BSG/BGS SK penetapan •Pinjam pakai status penggunaan Usul penetapan status penggunaan Pemindahtanganan: •Jual Jual Penggunaan Tanah / bangunan •Tukar menukar Sesuai Tupoksi yg telah diserahkan •Hibah •PMD Barang Milik Daerah: B D h Tindak Lanjut: •Tidak sesuai Tupoksi • Pengalihan Status •Berlebih Penggunaan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan Tanah/bangunan diserahkan kpd Pengelola Barang dadang-solihin.blogspot.com 20
- 21. Penatausahaan Pembukuan Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya Inventarisasi • Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang; • Persediaan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran; • Laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola Barang. Pelaporan • Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada Pengelola Barang; • Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk Neraca Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 21
- 22. Pemanfaatan Sewa Pinjam Pakai Bentuk Pemanfaatan Kerjasama Pemanfaatan •Bangun Guna Serah (BGS) •Bangun Serah Guna (BSG) dadang-solihin.blogspot.com 22
- 23. Ketentuan Pokok danTata Cara Pemanfaatan Ketentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu Pokok Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara Semua Subyek Semua Badan Mitra Pemerintah Semua Badan Hukum Hukum Hukum Jangka 5 tahun 2 tahun 30 tahun 30 tahun Waktu Dapat diperpanjang Dapat diperpanjang Dapat diperpanjang • Kontribusi tetap • Kontribusi • Pembagian Tidak dipungut tetap Besaran Formula tarif keuntungan biaya • Mendirikan • kontribusi barang bangunan b (optional) Tender Tender Penetapan Penetapan Penetapan minimal 5 peserta/ minimal 5 ta Mitra Pengelola e ge o a Pengelola e ge o a peminat i t peserta/ peminat t / i t dadang-solihin.blogspot.com 23
- 24. Pengamanan BMD dadang-solihin.blogspot.com 24
- 25. Pemeliharaan BMD dadang-solihin.blogspot.com 25
- 26. Penilaian • Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca d daerah, pencatatan, i h inventarisasi, i i pemanfaatan dan pemindahtanganan • Penilaian BMD berpedoman p p pada SAP • Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi BMD • Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat • Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat dadang-solihin.blogspot.com 26
- 27. Penghapusan Dalam halbarang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa pengguna bbarang, b lih k beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, ilik j di h atau sebab sebab lainnya Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah P Penghapusan b h barang milik D ilik Daerah : h • barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat p g p p p persetujuan DPRD • barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp 5 000 000 000 00 (lima milyar Rp. 5.000.000.000,-00 rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 27
- 28. Alasan Penghapusan Barang g p g Barang Tidak Barang Bergerak Bergerak 1. Pertimbangan teknis • Rusak, tidak ekonomis • Rusak berat, terkena bencana • Modernisasi • tidak dapat digunakan secara • Perubahan dasar spesifikasi optimal • Selisih kurang akibat penggunaan/ • T k Terkena planologi k t l l i kota susut akibat penyimpanan • Kebutuhan organisasi 2. Pertimbangan ekonomis • Penyatuan lokasi dengan • Optimalisasi BMD idle • Dihapus secara ekonomis p alasan efisiensi • Pertimbangan strategi 3. Karena hilang/kekurangan/ hankam kerugian • Kesalahan penyimpan/pengurus p y p p g • Mati (hewan/ternak, tanaman) • Force majeure dadang-solihin.blogspot.com 28
- 29. Ketentuan Penghapusan Pengalihan status penggunaan DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA Pemindahtanganan g Sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna Penyerahan kepada pengelola Barang Pemusnahan PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG Sebab-sebab lain BMD MILIK DAERAH S d h beralih Sudah b lih Pemindahtanganan kepemilikan Pemusnahan P h Keputusan pengadilan berkekuatan tetap Sebab-sebab Sebab sebab lain Hilang, pencurian, Hilang pencurian terbakar, susut dadang-solihin.blogspot.com 29
- 30. Proses Penghapusan g p SKPD KDH Panitia Berita acara penghapusan SK Penghapusan Unsur teknis terkait: • Asisten • Lelang umum • Biro/bagian • Lelang terbatas (panitia perlengkapan lelang) • Biro/bagian keuangan • disumbangkan • Biro/bagian hukum • Hibah • Kepala SKPD terkait • Dimusnahkan • Kabag terkait • Berita acara • Pemakai barang dadang-solihin.blogspot.com 30
- 31. Pemindahtanganan Pengalihan kepemilikansebagai tindak lanjut dari penghapusan Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang di j k oleh k diajukan l h kepala d l daerah h Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika; j ; • Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya • Anggaran pengganti telah tersedia • Diperuntukkan bagi pegawai negeri • Diperuntukkan untuk kepentingan umum • Dik Dikuasai oleh negara b d i l h berdasarkan k k keputusan pengadilan d dil dan berkekuatan hukum dadang-solihin.blogspot.com 31
- 32. Bentuk Pemindahtanganan g Penjualan P j l Tukar-menukar Bentuk Pemindahtanganan Hibah Penyertaan Modal Daerah dadang-solihin.blogspot.com 32
- 33. Penjualan • Pengalihan k P lih kepemilikan b ilik barang milik d ilik daerah k h kepada pihak l i d ih k lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. • Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan dan tujuan yaitu: a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle (menganggur). ( ) b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. j c. Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dadang-solihin.blogspot.com 33
- 34. Penjualan Barang MilikDaerah • Dilakukan Dil k k secara l l lelang, k kecuali d l li dalam h l h l tertentu: hal-hal – Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara; – Penjualan rumah golongan III; dan – Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola. dadang-solihin.blogspot.com 34
- 35.
- 36. Kendaraan Perorangan Dinas yang Dapat Dijual • KendaraanPerorangan Di K d P Dinas yang di dipergunakan G b k Gubernur/ W kil / Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta • Yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih, • Sudah ada penggantinya, dan • Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian, yaitu: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 ( j (lima) tahun atau lebih dan belum p ) pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. dadang-solihin.blogspot.com 36
- 37. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional • Persyaratan kendaraan di P k d dinas operasional yang d i l dapat dih dihapus d i dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah: – yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, – tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari- hari, – sudah ada penggantinya. dadang-solihin.blogspot.com 37
- 38. Proses Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (1) 1. Permohonan penghapusan k d 1 P h h kendaraan di dinas operasional. i l – Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. dadang-solihin.blogspot.com 38
- 39. Proses Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (2) 2. Pembentukan P i i P 2 P b k Panitia Penghapusan untuk melaksanakan h k l k k penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus: – Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. – Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, k d i d i i t tif/ ilik k d keadaan fi ik fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. – Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Acara. persyaratan Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional. dadang-solihin.blogspot.com 39
- 40. Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional • Setelah dihapus d i d f i S l h dih dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya i l k j l dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas; • Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara; • Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dadang-solihin.blogspot.com 40
- 41. Pembeli Pelelangan Umum P ll U • Apabila penjualan/ pelelangan kendaraan dinas operasional melalui pelelangan umum, maka siapa saja yang berminat membeli bisa mengikuti lelang tersebut. Pelelangan Terbatas • Lampiran X II angka 3 huruf f nomor 2) paragraf g Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Ketua/Wakil Ketua DPRD. dadang-solihin.blogspot.com 41
- 42. Syarat M S t Mengikuti Pelelangan ik ti P l l • Syarat bagi P S b i Pegawai N i Negeri Si il untuk d i Sipil k dapat mengikuti l l ik i lelang terbatas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior. • Syarat bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun, dan syarat lainnya bahwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pejabat/pegawai Ketua/Wakil Ketua DPRD belum pejabat/pegawai, membeli kendaraan dinas operasional. dadang-solihin.blogspot.com 42
- 43.
- 44. Golongan Rumah G l R h Kepala D K l Daerah menetapkan golongan rumah di h k l h dinas d daerah sesuai h i dengan peraturan perundang-undangan a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan); b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai). dadang-solihin.blogspot.com 44
- 45. Rumah Dinas Daerahyang Dapat Dijualbelikan atau Disewakan (1) • Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III; • Rumah di R h dinas daerah golongan III yang t l h b d h l telah berumur 10 ( (sepuluh) l h) tahun atau lebih; dadang-solihin.blogspot.com 45
- 46. Rumah Dinas Daerahyang Dapat Dijualbelikan atau Disewakan (2) Pegawai yang dapat membeli adalah : • Pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat; • Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah; Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang perundang- undangan. dadang-solihin.blogspot.com 46
- 47. Penjualan Barang MilikDaerah Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Dilaksanakan Ol h Dil k k Oleh Pengelola Setelah Mendapat Persetujuan Kepala Daerah Ketentuan: – Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola; – Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh p gg pengguna sesuai dengan kewenangannya; g g y ; – Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan g y ; – Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud. Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dadang-solihin.blogspot.com 47
- 48. Tukar Menukar • Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya atau dengan pihak lainnya, swasta/pihak lainnya, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. • Tukar menukar barang milik daerah ini dilaksanakan dengan pertimbangan: a. a Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah. b. Untuk optimalisasi barang milik daerah ; dan c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dadang-solihin.blogspot.com 48
- 49. Hibah • Pengalihan kepemilikan barang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. • Barang Milik Daerah dapat dihibahkan dengan tujuan : a. Untuk kepentingan sosial, b. Untuk keagamaan, c. U t k kemanusiaan, Untuk k i d. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Barang milik daerah y g akan dihibahkan itu harus memenuhi persyaratan g yang y sebagai berikut: a. Bukan merupakaan barang rahasia Negara. b. b Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyakbanyak. c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 49
- 50. Penyertaan Modal Daerah • Pengalihan k P lih kepemilikan b ilik barang milik d ilik daerah yang semula h l merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. • Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian pengembangan dan pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta. dadang-solihin.blogspot.com 50
- 51. Ketentuan Pokok danTata Cara Pemindahtanganan Tukar Ketentuan Penjualan PMD Hibah menukar Tidak sesuai dengan tata ruang/ Dari awal pengadaan telah ditetapkan dalam penataan kota t k t dokumen anggaran d k Pertimbangan Pendirian/ Kepentingan sosial, pengembangan Tidak mengganggu tupoksi keagamaan, BUMN/D, BH , kemanusiaan lainnya • tanah dan/atau bangunan • tanah dan/atau bangunan - yg ada di pengelola Obyek • Selain tanah dan/atau bangunan - dari awal pengadaannya telah ditetapkan • Selain tanah dan/atau bangunan • Tanah ditentukan oleh perhitungan •Realisasi pelaksanaan Nilai/ nilai wajar (estimasi terendah • Realisasi anggaran Harga menggunakan NJOP) pelaksanaan • Dapat melibatkan penilai anggaran independen • Lelang •Lelang Lelang • Tanpa lelang •Tanpa lelang Calon Mitra - Peraturan - Peraturan Penetapan Penetapan PerUUan PerUUan Pengelola Barang Pengelola Barang - Penetapan - Penetapan Pengelola Pengelola dadang-solihin.blogspot.com 51
- 52. Pembiayaan • Dalam pelaksanaan tertib administrasi p g p pengelolaan barang milik g daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. • Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif. • Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan g p g p g Keputusan Kepala Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 52
- 53. Tuntutan Ganti Rugi • Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, p y p g penyalahgunaan/ g pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang undangan. • Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d t d d • Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang g p g y g g g sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah dadang-solihin.blogspot.com 53
- 54.
- 55. Kegiatan Penatausahaan BMD dadang-solihin.blogspot.com 55
- 56.
- 57. PENATAUSAHAAN: Pembukuan (Pencatatan& Pelaporan) PENGGUNA/KUASA PENYIMPAN BARANG PENGURUS BARANG PENGGUNA Daftar Barang Buku Inventaris Pengguna/Kuasa Penerimaan (BI) Pengguna (DBP/ Barang DBKP) Penyaluaran Rencana barang Rencana Kebutuhan Kebutuhan BMD Pemeliharaan (RKBMD) (RKPBMD) Buku Penerimaan Buku Pengeluaran Barang (BPB) Barang (BPnB) Pengadaan Pemeliharaan Barang Barang Kartu Barang Inventaris Pemeliharaan & Pakai habis Barang dicatat terpisah Laporan Laporan Buku Barang Pemeliharaan Pemeliharaan Buku Barang Pakai Habis Barang Barang Inventaris (BBI) (BBPH) Dicatat per jenis barang (kuantitas) Laporan Barang Rekap Laporan Pengguna/Kuasa Kartu Barang (KB) Kartu Barang (KB) Laporan Mutasi Mutasi Barang Pengguna Inventaris Pakai Habis Barang (LMB) (RLMB) Semesteran (LBPS/LBKPS) Dicatat per jenis barang (kuantitas & harga) Laporan Barang Kartu Persediaan Kartu Persediaan Rekap Daftar Pengguna/Kuasa Daftar Mutasi Barang (KPB) Barang (KBP) Mutasi Barang Pengguna Barang (DMB) Inventaris Pakai Habis (RDMB) Tahunan (LBPT/ LBKPT) Laporan Semester Laporan Semester Penerimaan & Penerimaan & Pengeluaran Pengeluaran Barang Pakai Barang Inventaris Habis dadang-solihin.blogspot.com 57
- 58. PENATAUSAHAAN: Inventarisasi (Pencatatan& Pelaporan) PENGGUNA/KUASA PENGELOLA/KUASA PENGURUS BARANG PENGGUNA PENGELOLA Melakukan Juknis Inventarisasi Sensus Barang Dilakukan tiap 5 tahun sekali BUKU BUKU INDUK INVENTARIS (BI) INVENTARIS (BII) Kartu Inventaris REKAP BI REKAP BII Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Ruangan (KIR) Tanah KIB B. Mesin & Peralatan KIB B. Mesin & B Peralatan KIB D. Jalan, irigasi & jaringan KIB E. Aset Tetap Lainnya DAFTAR BARANG DAFTAR KIB F. Konstruksi PENGGUNA/ BARANG MILIK Dalam Pengerjaan KUASA DAERAH (DBMD) PENGGUNA (DBP/DBKP) Inventarisasi dilakukan ti I t i i dil k k tiap tahun sekali bersama dengan barang persediaan BUKU INVENTARIS (BI) REKAP BI Daftar Usulan Daftar Usulan Daftar Usulan Barang Yang Akan Barang Yang Akan Barang Yang Akan Dihapus Dihapus Dihapus Daftar B D f Barang Daftar B D f Barang Daftar Barang D f B Milik Daerah Yang Milik Daerah Yang Milik Daerah Yang Akan Akan Akan Digunausahakan Digunausahakan Digunausahakan dadang-solihin.blogspot.com 58
- 59. Pembukuan • Pengelola barang mencatat barang daerah berupa tanah dan g g g p bangunan dalam DBMD (daftar barang milik daerah) menurut penggolongan dan kodefikasi barang • Pengelola barang harus menyimpan bukti pemilikan tanah dan bangunan dalam penguasaannya • Pengguna barang harus menyimpan bukti pemilikan barang selain tanah dan bangunan dalam pengelolaannya dadang-solihin.blogspot.com 59
- 60. Pelelangan Umum P l l U (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dadang-solihin.blogspot.com 60
- 61. Pengertian Lelang • Lelang adalah penjualan b L l d l h j l barang yang terbuka untuk umum d b k k dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. • Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. g g p p y dadang-solihin.blogspot.com 61
- 62. Lelang Noneksekusi Wajib L l N k k i W jib • Lelang N L l Noneksekusi W jib termasuk tetapi tidak terbatas pada: k k i Wajib k i id k b d – Lelang Barang Milik Negara/Daerah, – Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), – Lelang Barang Yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, – Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT), dan – Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama pertama. dadang-solihin.blogspot.com 62
- 63. Permohonan Lelang P h L l • Penjual/Pemilik Barang yang b P j l/P ilik B bermaksud melakukan penjualan k d l k k j l barang secara lelang melalui KPKNL: – harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, – di t i d k disertai dokumen persyaratan l l t lelang sesuai d i dengan j i jenis lelangnya. dadang-solihin.blogspot.com 63
- 64. Tanggungjawab Penjual/ Pemilik Barang • Keabsahan kepemilikan barang; • Keabsahan dokumen persyaratan lelang; • Penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan y g g g g ; • Dokumen kepemilikan kepada Pembeli. • Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tid k d t t t t id ti b l kib t tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang. • Penjual/Pemilik Barang bertanggung j j g gg g jawab atas tuntutan g ganti rugi g terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang. • Penjual/Pemilik Barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, d / t hak paten. k dan/atau h k t dadang-solihin.blogspot.com 64
- 65. Jaminan • Besarnya U B Uang J i Jaminan PPenawaran L l Lelang di ditentukan oleh k l h Penjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Nilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit. • Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli Pembeli. • Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah p j pembatalan ppenunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang. j j g dadang-solihin.blogspot.com 65
- 66. Pengumuman Lelang P L l • Penjualan P j l secara l l lelang wajib did h l i d jib didahului dengan P Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual. • Penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang. dadang-solihin.blogspot.com 66
- 67. Komponen yang Diumumkan • Identitas Penjual; j • Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan; • Jenis dan jumlah barang; • Lokasi, Lokasi luas tanah jenis hak atas tanah dan ada/tidak adanya bangunan tanah, tanah, bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; • Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; • Waktu d W k dan tempat melihat blih barang yang akan dil l k dilelang; • Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang; • Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak; • Cara penawaran lelang; dan • Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli. dadang-solihin.blogspot.com 67
- 68. Pelaksanaan Lelang • PenawaranLelang dalam Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib harus dilakukan dengan Penawaran Lelang Langsung. dadang-solihin.blogspot.com 68
- 69. Hati-hati...! Hati-hati ! • UU 31/1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI mendefinisikan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan Setiap memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…” dadang-solihin.blogspot.com 69
- 70.