Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
PETA PROSES BISNIS merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
PETA PROSES BISNIS merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
Kerangka sistem Perencanaan, sistem monitoring dan evaluasi, dalam mejawab kebutuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Menjelaskan posisioning Indikator Kinerja dan perbedaan antar Level entitas akuntabilitas.
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
Kerangka sistem Perencanaan, sistem monitoring dan evaluasi, dalam mejawab kebutuhan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Menjelaskan posisioning Indikator Kinerja dan perbedaan antar Level entitas akuntabilitas.
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Asistensi dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kritik implementasi inovasi daerah saat ini, sebagian besar tidak terencana dengan baik, tidak berdampak nyata pada pencapaian kinerja pemerintah daerah dan tidak berkelanjutan.
Pendampingan SMP, Puskesmas dan Rumah Sakit di Lingkungan Kabupaten Tangerang menemukan ide kreatif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
Model kesejahteraan ASN yang bekerja di daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal. Jenis kompensasi apa saja yang harus diberikan kepada mereka untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
Buku ini sangat penting untuk para pengelola kinerja dan sistem reward ASN. Bagaimana strategy memotivasi ASN dengan memberikan reward yang tepat yang pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi
Reoadmap Inovasi sangat penting untuk mengakselerasi pencapaian visi RPJMD Kabupaten Banjar. Roadmap juga sangat penting untuk mensinergikan inovasi ASN, unit kerja, masyarakat, akademisi.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. PROSES
BISNIS
PEMERINTAH
DAERAH
S o s i a l i s a s i P e t a P r o s e s B i s n i s P e m e r i n t a h K o t a S a l a t i g a
Salatiga, 28-29 01 2020
SURIPTO
Peneliti Madya - LAN
6. Pengertian
PROSES BISNIS
“diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif &
efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan
keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan”
9. POTENSI MASALAH & SOLUSI TERARAH STANDAR KUALITAS
Manfaat
PROSES BISNIS
10. 8 Prinsip Penyusunan
PROSES BISNIS
Definitif Peta probis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas
Urutan Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang
Pelanggan Pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
Nilai Tambah
Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada
penerima
Konsensus Subjektif
Disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi
pemerintah
Sederhana
Representatif
mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara
sederhana
Fungsi Silang suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi
Keterkaitan
Suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur
organisasi
11. 4 TAHAP BISNIS PROSES
• Pengumpulan Informasi • Pemetaan Proses
Bisnis menggunakan
level / tingkatan
• Pengesahan
• Distribusi
• Dilaksanakan 1 x
setahun (bid.
Tatalaksana)
• Pengorganisasian • Pemetaan Proses Bisnis
menggunakan gambar
• Peenyimpanan,
Penempatan &
Pemanfaatan
• Perubahan
• Perbaikan dan
Peningkatan Probis
PERSIAPAN &
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI
PEMANTAUAN &
EVALUASI
12. 9 Agenda Penyusunan
PROSES BISNIS
2 Minggu
PERSIAPAN
Study Dokumen
01
3 Minggu
ANALISA DOKUMEN
RPJMD, Renstra, Struktur Organisasi
02
PETA PROSES
Inti, Pendukung, Proses yang
terait dengan Standar dan
Strategi Organisasi
2 Minggu
03
PETA SUB PROSES
Identifikasi turunan atau proses
yang lebih teknis dari peta proses
2 Minggu
04
4 Minggu
PETA RELASI
Menggambarkan dan menunjukan
siapa saja pihak yang terlibat dalam
setiap proses
05
PETA LINTAS FUNGSI
Menggambarkan rangkaian kerja lintas
unit/fungsi yang saling berhubungan
2 Minggu
06
2 Minggu
PENYUSUNAN DOKUMEN
Laporan
07
SOSIALISASI
Seluruh OPD
1 Minggu
08
1 minggu
IMPLEMENTASI
PENGESAHAN
Dokumen Kebijakan
09
13. PENGUMPULAN INFORMASI
S
SUPPLIER
unit organisasi
yang
menyediakan
input untuk
suatu proses
I
INPUT
sumber daya
yang akan
digunakan
dalam suatu
proses
P
PROSES
serangkaian
tahapan yang
mengubah input
menjadi output
O
OUTPUT
sumber daya
yang dihasilkan
dari suatu
proses
C
CUSTOMER
unit organisasi
yang menerima
output dari
suatu proses
14. 3 PRINSIP PENGELOMPOKAN
Berdasarkan kegiatan bukan
unit organisasi
Didasarkan pada seluruh
kegiatan/aktivitas/proses kerja
yang dilakukan di dalam instansi
pemerintah
dilakukan secara sederhana
dan mudah diimplementasikan
PROSES INTI
Proses yang mencipatakan nilai utama : (1) Berperan
langsung (2) Berpengaruh langsung (3)
Memberikan respon langsung
PROSES
PENDUKUNG
Proses untuk mengelola operasional dan
manajemen agar proses inti berjalan dengan baik (1)
Memenuhi kebutuhan pengguna internal (2)
Memberikan dukungan pada proses inti
PROSES
LAINNYA
Proses yang tidak kaitan langsung, tapi memberi
manfaat bagi pemangku kepentingan ekternal .
(proses inti berjalan lebih optimal)
15.
16.
17.
18.
19. PEMODELAN PROSES
LEVEL 0
Membuat seluruh proses bisnis
(inti/utama, pendukung dan lainnya)
LEVEL 1 Penjabaran lebih rinci dari peta
proses bisnis level 0
LEVEL n Penjabaran lebih rinci dari masing
masing proses yang ada di level 1
Pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan
tehnik penggambaran alur baik secara manual
maupun menggunakan aplikasi
20. PEMODELAN DAN SIMBOL PROSES BISNIS
Format Diagram Alir
(Flow Chart)
Format BPMN
(Bussiness Process
Modeling and Notation)