Rangkuman dokumen tersebut adalah rencana kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN tahun 2013 yang mencakup program/kegiatan masing-masing pusat serta penjelasan mengenai visi, misi, dan indikator kinerja utama.
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasionalinfosanitasi
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional. Presentasi Wakil Menteri PU dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian PU 2013.
Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas yang disampaikan oleh Polri adalah sebagai berikut: beberapa unit kerja belum sepenuhnya memahami konsep ZI dan belum memiliki peta risiko yang komprehensif, serta perlu meningkatkan penanganan pengaduan dan inovasi. Evaluasi internal perlu ditingkatkan agar unit yang diusulkan sesuai kriteria.
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance IndexDadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang uji coba pengukuran Good Governance Index (GGI) yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Uji coba GGI ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah. Hasil uji coba menunjukkan indeks GGI untuk masing-masing daerah dan prinsip yang diukur seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang arah pembangunan litbang administrasi negara untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi dan kebijakan pemerintah menyongsong suksesi kepemimpinan nasional 2014. Secara ringkas, dokumen tersebut menyarankan agar litbang administrasi difokuskan pada penelitian kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayan
Rangkuman dokumen tersebut adalah rencana kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN tahun 2013 yang mencakup program/kegiatan masing-masing pusat serta penjelasan mengenai visi, misi, dan indikator kinerja utama.
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasionalinfosanitasi
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional. Presentasi Wakil Menteri PU dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian PU 2013.
Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas yang disampaikan oleh Polri adalah sebagai berikut: beberapa unit kerja belum sepenuhnya memahami konsep ZI dan belum memiliki peta risiko yang komprehensif, serta perlu meningkatkan penanganan pengaduan dan inovasi. Evaluasi internal perlu ditingkatkan agar unit yang diusulkan sesuai kriteria.
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance IndexDadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang uji coba pengukuran Good Governance Index (GGI) yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Uji coba GGI ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah. Hasil uji coba menunjukkan indeks GGI untuk masing-masing daerah dan prinsip yang diukur seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang arah pembangunan litbang administrasi negara untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi dan kebijakan pemerintah menyongsong suksesi kepemimpinan nasional 2014. Secara ringkas, dokumen tersebut menyarankan agar litbang administrasi difokuskan pada penelitian kebijakan yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayan
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas strategi revitalisasi litbang Administrasi Negara dengan mengembangkan meta model litbang yang menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing pusat kajian. Dokumen juga menyarankan agar litbang difokuskan pada policy research untuk menganalisis dan merekomendasikan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melalui implementasi program-program reformasi birokrasi seperti penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik."
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdfDataDesanatuna
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Natuna.
2. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peraturan guna mensejahterakan masyarakat.
3. Metode pengawasan mencakup survey, pemeriksaan rutin, investigasi, dan monitoring tindak lanjut temuan audit.
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKANssuser4300ab
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas korupsi dengan tiga sasaran utama: pemerintahan bersih, peningkatan kapasitas birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik. Strategi pelaksanaannya meliputi pengaturan regulasi, program percepatan, dan perubahan di delapan area di tingkat instansi pemerintah. Kemajuan akan diukur dengan indikator seperti persepsi korupsi dan k
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, siklus manajemen pembangunan, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
More Related Content
Similar to Kerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di Indonesia
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas strategi revitalisasi litbang Administrasi Negara dengan mengembangkan meta model litbang yang menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing pusat kajian. Dokumen juga menyarankan agar litbang difokuskan pada policy research untuk menganalisis dan merekomendasikan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melalui implementasi program-program reformasi birokrasi seperti penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik."
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DESA, senin 14 Nov 2022 SISI BASISIR CETAK.pdfDataDesanatuna
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Natuna.
2. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peraturan guna mensejahterakan masyarakat.
3. Metode pengawasan mencakup survey, pemeriksaan rutin, investigasi, dan monitoring tindak lanjut temuan audit.
PEMAPARAN ZI WBK WBBM UNTUK INSTITUSI PENDIDIKANssuser4300ab
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas korupsi dengan tiga sasaran utama: pemerintahan bersih, peningkatan kapasitas birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik. Strategi pelaksanaannya meliputi pengaturan regulasi, program percepatan, dan perubahan di delapan area di tingkat instansi pemerintah. Kemajuan akan diukur dengan indikator seperti persepsi korupsi dan k
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, siklus manajemen pembangunan, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Similar to Kerjasama dengan Swasta pada Penyediaan Air Minum di Indonesia (20)
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
2. Cakupan pelayanan air minum perpipaan di
Indonesia masih sangat rendah:
Target RPJM Tahun 2005
Perkotaan 66 % 31 %
Perdesaan 30 % 8%
Indonesia bersepakat untuk mencapai target
Millennium Development Goals pada tahun 2015,
khususnya untuk sektor air minum dana
yang diperlukan untuk pemenuhannya
mencapai Rp. 5 trilun per tahun
3. PP No.16 Tahun 2005
Pasal 37:
Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan Pemda
Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan
oleh BUMN atau BUMD
Dalam hal BUMN atau BUMD tidak dapat
meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM,
dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta
dan/atau masyarakat
4. PP No.16 Tahun 2005
Pasal 64:
Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan
serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum
terjangkau pelayanan BUMN/BUMD
Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta
berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui
proses pelelangan sesuai dengan peraturan
perundangan
5. Dimaksudkan untuk
Menjamin financial stability sehingga perlu
diciptakan manajemen keuangan yang lebih inovatif,
fleksibel dan efektif
Membantu pemerintah untuk membiayai dan
mengoperasikan prasarana dan sarana
terbangunPertimbangan efisiensi;
Pertimbangan adanya teknologi baru yang
digunakan swasta;
Mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas
pelayanan;
Reinventing Government;
6. Win – win – win solution
Win bagi masyarakat:
cakupan serta mutu pelayanan
sesuai dengan kebutuhan
dengan harga yang terjangkau;
Win bagi swasta: terciptanya
penguasaan pasar dan
perolehan keuntungan yang
wajar;
Win bagi pemerintah:
mempercepat pencapaian
target pemerintah dalam
pelayanan publik
7. Pembuatan Kebijakan Public
Regulasi
Pembuatan Kebijakan
Regulasi
Kepemilikan Asset REFORM
Pengawasan
Penyediaan Layanan Kepemilikan Asset Public,
Pengawasan private,
Penyediaan Layanan atau
PPP
8. Pengambilan air baku (raw water extraction)
Transmisi mengalirkan air baku kepada
instalasi pengolahan air
Pengolahan Air (water treatment) dan reservoir
Pengaliran (distribution)
9. • Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur dikeluarkan
pada tanggal 9 November 2005
• Pengganti Kepres No. 7 Tahun 1998 tentang
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta
dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan
Infrastruktur.
10. ALUR PIKIR PEMAHAMAN KPS
Untuk Oleh
Siapa?
Siapa?
Kenapa? Kapan?
TUJUAN:
Peningkatan Pelayanan Umum
Apa? (kualitas dan kuantitas)
GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES PEMAHAMAN KPS DI TINGKAT
GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES PEMAHAMAN KPS DI TINGKAT
PEMDA MELIPUTI ISU-ISU ANTARA LAIN:
PEMDA MELIPUTI ISU-ISU ANTARA LAIN:
Pengembangan Rencana Strategis 5 tahunan (RENSTRA);
Pengembangan Rencana Strategis 5 tahunan (RENSTRA);
Perumusan fungsi PEMDA serta pengembangan paradigma baru ((mewirausahakan birokrasi
Perumusan fungsi PEMDA serta pengembangan paradigma baru mewirausahakan birokrasi
“reinventing governments”);
“reinventing governments”);
governments”);
Penilaian/pengkajian terhadap cara-cara pelayanan monopolistis yang kurang baik, kurangnya
Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap cara-
cara-cara pelayanan monopolistis yang kurang baik, kurangnya
baik,
pengawasan dan tanggungjawab serta tidak adanya rangsangan kerja;
pengawasan dan tanggungjawab serta tidak adanya rangsangan kerja;
kerja;
KONDISI SEKARANG: Penilaian/pengkajian tentang kapasitas dan kemampuan kelembagaan ;;
Penilaian/
Penilaian/pengkajian tentang kapasitas dan kemampuan kelembagaan
Kesenjangan Pelayanan Penilaian/pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang cocok di tingkat Daerah;
Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap peraturan perundang-
perundang-undangan yang cocok di tingkat Daerah;
Daerah;
Umum Analisa terhadap kondisi sosial ekonomi, tingkat pelayanan, penilaian/ pengkajian kebutuhan
ekonomi, tingkat pelayanan, penilaian/ pengkajian kebutuhan
Analisa terhadap kondisi sosial ekonomi, pelayanan, penilaian/
nyata ((perumusan kesenjangan);
nyata perumusan kesenjangan);
kesenjangan);
Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan sumber daya lokal (SDM, Keuangan, Tenaga Ahli);
Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan sumber daya lokal (SDM, Keuangan, Tenaga Ahli);
Keuangan, Ahli);
Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan dukungan luar;
Penilaian/
Penilaian/pengkajian terhadap ketersediaan dukungan luar;
luar;
Definisi opsi pengembangan: keuangan, konstruksi, operasi ((umum dan atau swasta);
Definisi opsi pengembangan: keuangan, konstruksi, operasi umum dan atau swasta);
pengembangan: keuangan, konstruksi, swasta);
Pelatihan dan studi banding ke proyek-proyek KPS yang baik.
proyek- baik.
Pelatihan dan studi banding ke proyek-proyek KPS yang baik.
11. Persiapan Proyek KPS
Analisis Keadaan yang Dihadapi Kepala Daerah;
Pilihan Kepala Daerah;
Identifikasi Kajian Proyek;
Sosialisasi Proyek pada Masyarakat & Legislatif;
Capacity Building;
Kelembagaan dan SDM
Kerangka Pengaturan.
Pengadaan Proyek KPS
Penjelasan awal kepada Sektor Swasta;
Persetujuan dan Pencapaian Konsesnsus Pola Kerjasama;
Persiapan Dokumen;
Proses Prakualifikasi;
Proses Pelelangan;
Konsultasi DPRD dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
12. Pelaksanaan Proyek KPS
Conditions Precedent dan Transaksi Pelaksanaan Perjanjian;
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
Pemantauan Pelaksanaan.
Tahap Alih Milik
Penilaian Aset yang dilakukan oleh Tim Alih Milik terhadap semua
komponen, infrastruktur /sistem yang termasuk dalam Perjanjian
Kerjasama terhadap kondisi kinerja dan sisa umur teknis masing-masing
komponen;
Kompensasi biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah;
Pengalihan Proyek secara resmi dari Mitra Usaha kepada
Pemerintah.
13. 1.1
4.3
ANALISA
PENGALIHAN 1.7 KEADAAN 1.2
PROYEK KERANGKA PILIHAN
4 HUKUM KEPALA DAERAH
4.2 1
1.6
ALIH 1.3
KOMPENSASI ALIH KELEMBAGAAN & PERSIAPAN
MILIK PERSIAPAN IDENTIFIKASI
MILIK SDM KPS KAJIAN PROYEK
KPS
4.1
1.5 1.4
PENILAIAN ASET CAPACITY KONSULTASI
SOSIALISASI
BUILDING PUBLIK
2.1
PENJELASAN
3.3 AWAL
3 2
PEMANTAUAN 2.2
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN PENGADAAN KONSENSUS
PELAKSANAAN PENGADAAN POLA KPS
PROYEK PROYEK
3.2 PROYEK PROYEK 2.3
PELAKSANAAN
KONTRAK PERSIAPAN
DOKUMEN
3.1
2.4
PERSYARATAN 2.6
2.5 PROSES
PENDAHULUAN &
KONSULTASI DPRD
PERSETUJUAN DPRD PRA- KUALIFIKASI
PRA-
TRANSAKSI
& TANDA TANGAN
KONTRAK PROSES LELANG
14. Besaran tarif dan mekanisme penyesuaian tarif
berpengaruh terhadap tingkat pengembalian investasi
Penetapan tarif:
Biaya investasi;
Biaya operasi dan pemeliharaan;
Biaya bunga pinjaman
Pajak usaha;
Tingkat keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba
terhadap aktiva produktif sebesar 20% (Berdasarkan
Permendagri No.23/2006 tentang Pedoman Teknis dan
Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM)
15. PENYESUAIAN DAN TARIF
INDEKSASI TARIF TAMBAHAN
PENYESUAIAN DASAR (DINAMIS)
KEMBALI
(RE-BASING)
T
T A
PENYESUAIAN
KHUSUS
(EXTRAORDINARY)
BIAYA O & M R
A
I
PENYESUAIAN R F
TARIF PERIODIK /
TAHUNAN
BIAYA PINJAMAN
(BUNGA, BIAYA I
LAIN) B
FAKTOR-FAKTOR YANG F E
MEMPENGARUHI TARIF AWAL
(INFLASI, KURS, BUNGA,
KEBIJAKAN BARU, INVESTASI DLL.) R
DEPREASIASI A L
ASET
A
W
PROYEK KPS YANG NILAI K
TELAH INVESTASI
DITETAPKAN AWAL A U
PENGEMBALIAN
INVESTASI DAN
DEVIDEN L
A1 - 25
16. Pengelolaan resiko merupakan proses identifikasi dan
kuantifikasi resiko secara sistematis, yang diikuti oleh
penerapan strategi yang tepat untuk mengendalikannya,
serta memperkecil akibat dari resiko yang mungkin
terjadi pengalokasian resikoa
Alokasi resiko merupakan kesepakatan pembagian
tanggung jawab berdasarkan kemampuan para pihak
untuk mengelola resiko atau sub-resiko tertentu.
Klasifikasi alokasi resiko:
Resiko Kinerja Proyek;
Resiko Komersial Proyek;
Resiko Keadaan Kahar (force majeure);
Resiko Kekuasaan Proyek