Ringkasan singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas masalah korupsi di bidang kesehatan khususnya di fasilitas kesehatan primer.
2. Beberapa modus korupsi yang terjadi antara lain penyalahgunaan wewenang, suap, dan pemerasan.
3. Dokumen tersebut memberikan panduan bagaimana menolak terlibat korupsi dan menjadi nakes yang berintegritas.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang integritas aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan korupsi struktural dan cara-cara untuk membentengi diri dari godaan korupsi. Terdapat juga penjelasan mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dan area-area rawan korupsi di pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya masyarakat memiliki sikap anti korupsi, terutama bagi petugas kesehatan. Dokumen ini menjelaskan beberapa modus korupsi yang sering terjadi di fasilitas kesehatan serta dampak negatif dari korupsi bagi masyarakat. Dokumen ini juga memberikan panduan bagi petugas kesehatan untuk membangun komunitas anti korupsi dan menjadi teladan yang jujur serta
Dokumen tersebut membahas tentang budaya suap dalam penerimaan CPNS di Indonesia dilihat dari perspektif Pancasila. Dokumen tersebut menjelaskan definisi suap menurut undang-undang dan agama, perkembangan budaya suap CPNS, faktor penyebabnya, pandangan Pancasila terhadap budaya suap, serta upaya penanggulangannya seperti meningkatkan transparansi proses seleksi dan pendidikan anti-korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya percepatan pemberantasan korupsi, yang mencakup beberapa poin utama sebagai berikut: (1) penjelasan tentang sikap dan perilaku anti korupsi, peraturan korupsi di Indonesia, dan program percepatan anti korupsi; (2) penyebab dan permasalahan korupsi serta langkah pemberantasan korupsi; (3) bentuk-bentuk korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang integritas aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan korupsi struktural dan cara-cara untuk membentengi diri dari godaan korupsi. Terdapat juga penjelasan mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dan area-area rawan korupsi di pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya masyarakat memiliki sikap anti korupsi, terutama bagi petugas kesehatan. Dokumen ini menjelaskan beberapa modus korupsi yang sering terjadi di fasilitas kesehatan serta dampak negatif dari korupsi bagi masyarakat. Dokumen ini juga memberikan panduan bagi petugas kesehatan untuk membangun komunitas anti korupsi dan menjadi teladan yang jujur serta
Dokumen tersebut membahas tentang budaya suap dalam penerimaan CPNS di Indonesia dilihat dari perspektif Pancasila. Dokumen tersebut menjelaskan definisi suap menurut undang-undang dan agama, perkembangan budaya suap CPNS, faktor penyebabnya, pandangan Pancasila terhadap budaya suap, serta upaya penanggulangannya seperti meningkatkan transparansi proses seleksi dan pendidikan anti-korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya percepatan pemberantasan korupsi, yang mencakup beberapa poin utama sebagai berikut: (1) penjelasan tentang sikap dan perilaku anti korupsi, peraturan korupsi di Indonesia, dan program percepatan anti korupsi; (2) penyebab dan permasalahan korupsi serta langkah pemberantasan korupsi; (3) bentuk-bentuk korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan dalam rangka sosialisasi dan internalisasi Sekolah Berintegritas Jawa Tengah 2024 di Aula Besar SMA Negeri 1 Semarang pada tanggal 2 Februari 2024 di hadapan 408 siswa kelas X. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah dan Guru
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfZainul Ulum
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan yang bebas dari korupsi. Terdapat informasi tentang narasumber beserta latar belakang pendidikan dan sertifikasinya. Dokumen ini juga menyinggung berbagai modus korupsi di bidang kesehatan dan strategi pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah melalui kebijakan dan program antikorupsi pemerintah daerah. Beberapa fokus pemberantasan korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak, manajemen barang milik daerah
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfZainul Ulum
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas upaya BUMN di Jawa Tengah untuk mencegah korupsi.
2. Mayoritas BUMN di Jawa Tengah dinilai masih rentan terhadap korupsi berdasarkan hasil penilaian.
3. Dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari BUMN untuk menerapkan program dan kebijakan antikorupsi.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pentingnya integritas dan anti korupsi. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan definisi korupsi dan penanganan korupsi oleh KPK
2. Diberikan penjelasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dan strategi pemberantasan korupsi
3. Diuraikan pula nilai-nilai integritas yang perlu dimiliki untuk mencegah terjadinya korup
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah namun banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang merugikan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Untuk membangun komitmen anti korupsi, perlu memperbaiki sistem dan budaya serta meningkatkan integritas aparatur negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Berisi penjelasan tentang definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan upaya pencegahan korupsi.
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...Zainul Ulum
Dokumen tersebut berisi tentang sosialisasi anti korupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara. Berisi ajakan untuk bersama-sama menolak korupsi dengan semangat mentas, trus salin klambi. Juga berisi penjelasan tentang definisi korupsi menurut undang-undang dan dampak negatif korupsi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/InspektoratZainul Ulum
Penyuluh Anti Korupsi (PAK) sudah semakin banyak di setiap tingkatan masyarakat, terlebih lagi di instansi-instansi pemerintah dan terutama di instansi APIP/Inspektorat. Namun ruang gerak PAK belum seleluasa yang dibayangkan, banyak pimpinan instansi pemerintahan yang kurang kondusif sehingga PAK sering lebih dianggap sebagai pengganggu daripada sebagai mitra yang seharusnya
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintahZainul Ulum
Salah satu titik rawan korupsi adalah belanja hibah dan bansos, akuntabilitas dan pertanggungjawaban penerima dana hibah bansos dari pemerintah belum terbiasa membuat pertanggungjawaban sehingga semoga slide ini dapat membantu para penerima hibah bansos dari pemerintah tidak terjerumus dalam permasalahan hukum....
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan berlapis yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta mengamankan aset. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemberian hibah daerah mulai dari usulan calon penerima, penetapan penerima, penyaluran dana hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hib
Dokumen tersebut membahas pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana di desa, khususnya mengenai pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa, prioritas pengawasan terkait dana desa pada tahun 2017, serta pedoman pengadaan barang dan jasa di desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan dalam rangka sosialisasi dan internalisasi Sekolah Berintegritas Jawa Tengah 2024 di Aula Besar SMA Negeri 1 Semarang pada tanggal 2 Februari 2024 di hadapan 408 siswa kelas X. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah dan Guru
PELAYANAN KESEHATAN BERMARTABAT TANPA KORUPSI.pdfZainul Ulum
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan yang bebas dari korupsi. Terdapat informasi tentang narasumber beserta latar belakang pendidikan dan sertifikasinya. Dokumen ini juga menyinggung berbagai modus korupsi di bidang kesehatan dan strategi pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah melalui kebijakan dan program antikorupsi pemerintah daerah. Beberapa fokus pemberantasan korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak, manajemen barang milik daerah
BUMD BERINTEGRITAS: IKHTIAR MENUJU BEBAS KORUPSI.pdfZainul Ulum
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas upaya BUMN di Jawa Tengah untuk mencegah korupsi.
2. Mayoritas BUMN di Jawa Tengah dinilai masih rentan terhadap korupsi berdasarkan hasil penilaian.
3. Dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari BUMN untuk menerapkan program dan kebijakan antikorupsi.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang pentingnya integritas dan anti korupsi. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan definisi korupsi dan penanganan korupsi oleh KPK
2. Diberikan penjelasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dan strategi pemberantasan korupsi
3. Diuraikan pula nilai-nilai integritas yang perlu dimiliki untuk mencegah terjadinya korup
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah namun banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang merugikan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Untuk membangun komitmen anti korupsi, perlu memperbaiki sistem dan budaya serta meningkatkan integritas aparatur negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Berisi penjelasan tentang definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan upaya pencegahan korupsi.
Ayo Mentas Trus Salin Klambi, Menatap Masa Depan Lupakan Kenangan Buruk Masa ...Zainul Ulum
Dokumen tersebut berisi tentang sosialisasi anti korupsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara. Berisi ajakan untuk bersama-sama menolak korupsi dengan semangat mentas, trus salin klambi. Juga berisi penjelasan tentang definisi korupsi menurut undang-undang dan dampak negatif korupsi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Gerakan Penyuluh Anti Korupsi di APIP/InspektoratZainul Ulum
Penyuluh Anti Korupsi (PAK) sudah semakin banyak di setiap tingkatan masyarakat, terlebih lagi di instansi-instansi pemerintah dan terutama di instansi APIP/Inspektorat. Namun ruang gerak PAK belum seleluasa yang dibayangkan, banyak pimpinan instansi pemerintahan yang kurang kondusif sehingga PAK sering lebih dianggap sebagai pengganggu daripada sebagai mitra yang seharusnya
Mempertanggungjawabkan dana hibah dari pemerintahZainul Ulum
Salah satu titik rawan korupsi adalah belanja hibah dan bansos, akuntabilitas dan pertanggungjawaban penerima dana hibah bansos dari pemerintah belum terbiasa membuat pertanggungjawaban sehingga semoga slide ini dapat membantu para penerima hibah bansos dari pemerintah tidak terjerumus dalam permasalahan hukum....
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan berlapis yang dilakukan inspektorat provinsi Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta mengamankan aset. Dokumen ini juga menjelaskan proses pemberian hibah daerah mulai dari usulan calon penerima, penetapan penerima, penyaluran dana hingga pertanggungjawaban penggunaan dana hib
Dokumen tersebut membahas pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana di desa, khususnya mengenai pengawasan inspektorat terhadap penggunaan dana desa, prioritas pengawasan terkait dana desa pada tahun 2017, serta pedoman pengadaan barang dan jasa di desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. ZAINULULUM, S.P., M.E., CFrA
Ketua Kelompok Penyuluh Antikorupsi APIP Jateng
(KEPAK APIP 33)
Bukan siapa-siapa, hanya rakyat
biasa yang memilih menyalakan
suluh daripada mengutuk kegelapan.
• HP. 0856 4060 4922
• Surel: zainulgrunge@gmail.com
• Twitter: @zainulgrunge
• Slideshare: s.id/slidezainul
Lisensi dan Sertifikasi:
• Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah – Kementerian KOMINFO
(2018)
• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LSP LKPP (2018)
• Penyuluh Anti Korupsi Muda - LSP Komisi Pemberantasan Korupsi-RI
(2020)
• Certified Fraud Auditor (CFrA) – LSP Auditor Forensik Indonesia (2020)
• Auditor Ahli Madya – Pusbin Jabfung Auditor (2022)
3. TUJUAN BERNEGARA:
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
11. SAYA CUMAN PEGAWAI UMBI-UMBIAN
MANA MUNGKIN KORUPSI…
https://idsejarah.net/2018/12/apa-itu-kapitalisme.html
PARA KORUPTOR:
1. Birokrat Jahat
2. Politisi Busuk
3. Pengusaha Hitam
4. Orang baik
yang diam
12. PARADOKS PEMBERANTASAN KORUPSI
ü MANA YANG PERLU DIPERBAIKI LEBIH DAHULU,
APAKAH SISTEMNYA DULU VS ORANGNYA DULU
ü DENGAN SISTEM YANG BAIK, ORANG JAHAT TIDAK
MEMPUNYAI KESEMPATAN BERBUAT KORUPSI VS
DALAM SISTEM YANG KORUP, MANUSIA SEBAIK
MALAIKAT BISA BERUBAH MENJADI SEJAHAT IBLIS
ü ORANG BAIK SELALU MENAHAN DIRI TIDAK
MEMANFAATKAN KELEMAHAN SISTEM UNTUK
BERBUAT KORUPSI VS SEBAIK-BAIKNYA SISTEM
DIBANGUN, ORANG JAHAT SELALU MENCARI CARA
UNTUK KORUPSI
13. AREA RAWAN KORUPSI FASYANKES
DANA OPERASIONAL
PENGGELAPAN ASET
PERSEDIAAN
PERIJINAN/REKOMEN
DASI
PENGADAAN
ALKES/OBAT
14. MODUS KORUPSI PADA FASYANKES
Markup belanja dan markdown penerimaan
Penyalahgunaan wewenang
Pemotongan/penyunatan
Suap/Gratifikasi
Pemerasan
1
3
5
16. KORUPSI STRUKTURAL
Terjadi akibat sistem yang berlaku
di suatu negara cenderung
mendorong individu yang tinggal di
negara tersebut untuk melakukan
korupsi.
18. SAYA KEPALA SEKOLAH NEGERI.
SEKOLAH DI TEMPAT SAYA
SUDAH GRATIS TIDAK BAYAR.
TIDAK ADA SPP, TIDAK ADA SPI.
UANG YANG DARI MURID ITU
INFAK PAK…
19. GRATIFIKASI AKAR KORUPSI
Pidana Korupsi
Suap/Pemerasan
Keserakahan
Berani Meminta
Rasionalisasi Gratifikasi
Biasa Menerima
Rasionalisasi nilai budaya
Biasa Memberi
38. 38
Pak Jojo sedang berusaha menjual asetnya berupa tanah.
Kebetulan ada pembeli yang berani membayar tanah yang
dimilikinya dengan harga tinggi, di atas harga pasaran tanah di
sekitarnya. Permasalahannya tanah milik Pak Jojo
diatasnamakan ibunya yang sudah meninggal 2 tahun lalu
sehingga untuk pengurusan jual beli memerlukan tanda tangan
adiknya yang ada di luar negeri. Pihak pembeli tanah
menghendaki urusan jual beli bisa selesai dalam minggu ini.
Apa yang harus dilakukan Pak Jojo?
a. Membelikan tiket pulang untuk adiknya yang di luar negeri
dan memintanya tandatangan persetujuan pelepasan hak
atas tanah setibanya di Indonesia
b. Membayar lebih kepada notaris yang mau menguruskan
jual beli tanah tanpa harus mendapat persetujuan adiknya
yang di luar negeri
39. 39
Seorang pejabat urusan kepegawaian di salah satu instansi bernama
Bu Susan. Beliau karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk
mengusulkan kenaikan pangkat pegawai-pegawai di instansi tersebut.
Bu Susi pejabat fungsional perawat di salah satu Puskesmas menemui
Bu Susan agar dibantu kenaikan jabatan menjadi Perawat Ahli Madya
dan kenaikan pangkat menjadi Pembina dengan motif menginginkan
kenaikan tunjangan dan TPP yang lebih besar karena sedang
membutuhkan biaya banyak untuk merenovasi rumahnya yang dibiayai
dari pinjaman salah satu bank. Persoalannya angka kredit Bu Susi
tidak memenuhi angka kredit minimal agar dapat diusulkan kenaikan
jabatan menjadi Perawat Ahli Madya. Pada pertemuan kesekiankalinya,
Bu Susan akhirnya menyanggupi membantu kenaikan jabatan dan
kenaikan pangkat Bu Susi namun meminta imbalan uang tunai sebesar
Rp15.000.000,00 di muka dan Rp10.000.000,00 setelah SK keluar.
Meskipun berat hati, Bu Susi juga bersedia untuk menyediakan uang
tunai yang diminta Bu Susan meskipun dengan berhutang lagi.
40. 40
Pada salah satu tender yang Pak Kresna menjadi PPK, terdapat
beberapa nama perusahaan yang memasukkan penawaran.
Panitia Pengadaan sedang melakukan evaluasi di ruangan rapat,
tiba-tiba Pak Kresna masuk dan berpesan agar pemenang tender
nantinya adalah CV. Abal-Abal Jaya. Setelah dilihat dokumen
penawarannya, Panitia Pengadaan mengetahui bahwa ternyata
CV. Abal-Abal Jaya dikendalikan oleh Bu Banowati yang dikenal
sebagai Bu Kresna. Panitia Pengadaan menilai telah terjadi
pelanggaran etika pengadaan dan benturan kepentingan
sehingga sepakat untuk mengusulkan penyedia lain sebagai
calon pemenang tender. Saat diberikan surat hasil evaluasi
penawaran, Pak Kresna bersikeras tidak mau menandatangani
surat penetapan pemenang jika bukan CV. Abal-Abal Jaya yang
dimenangkan. Jika Saudara menjadi anggota panitia pengadaan,
apa langkah yang akan Saudara lakukan?
41. TANTANGAN UNTUK NAKES:
MEMBENTUK KOMUNITAS-
KOMUNITASANTI KORUPSI :
1. DI TEMPAT KERJA.
2. DI LINGKUNGAN RUMAH.
3. DI LINGKUNGAN PERGAULAN.
MENJADI TELADAN ANTI
KORUPSI :
1. TRANSPARAN.
2. AKUNTABEL.
3. SEDERHANA.
4. BERORIENTASI PELAYANAN.
41
DAMPAK
KORUPSI
SANGA
T JAHA
T
KITAMEMBENCI
KORUPTOR DAN
KORUPSI
LAW
AN KORUPSI
!!
ü Mulai dari diri sendiri
ü Mulai dari hal yang kecil
ü Mulai sekarang juga
42. NAKES BERINTEGRITAS
#MENOLAK TUNDUK PADAKORUPSI
MULAI HARI INI BERIKRAR UNTUK:
1. MENOLAK TERLIBAT, MELIBATKAN
DIRI DAN/A
TAU DILIBA
TKAN PADA
SEMUA JENISAKTIVITAS KORUPSI.
2. SELALU BERSETIA UNTUK
MENETAPI NILAI-NILAI KEBAIKAN
ANTI KORUPSI : JUJUR, MANDIRI,
ADIL, TANGGUNG JAWAB, BERANI,
SEDERHANA, PEDULI, DISIPLIN DAN
KERJAKERAS.
3. SETIAP MELIHAT,ATAU MENDENGAR
TERJADI KORUPSIAKAN
MELAPORKAN KEPADAAPARA
T
PENEGAK HUKUM SESUAI
KEWENANGANNYA.
42